January
50 tahun hubungan diplomatik, Indonesia dan Korea Selatan lebih dari teman dekat
Written by Andy Romdoni
Jakarta (voinews.id) : Tahun 2023 menandai peringatan 50 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Korea Selatan. Dalam kurun waktu yang panjang itu, kedekatan hubungan kedua negara terus berkembang.
"Hari ini Indonesia dan Korea Selatan lebih dari sekedar teman dekat. Kami adalah mitra strategis spesial," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam sambutan secara virtual pada acara Indonesia-Korea Morning Talk, Kamis (26/1), di Kementerian Luar Negeri Jakarta.
Indonesia-Korea Morning Talk digelar dalam rangka perayaan 50 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Korea Selatan.
"Hubungan bilateral kita semakin matang dan terwujud dalam kerja sama konkret yang bermanfaat bagi rakyat," kata Menlu Retno.
Kerjasama konkrit yang dimaksud diantaranya adalah di bidang keamanan, kelautan, investasi, pariwisata, dan kesehatan.
"Tahun lalu volume perdagangan bilateral kita mencapai USD 20,57 miliar angka tertinggi selama lima tahun terakhir," kata Retno.
Sementara di tahun ini, menurut Retno, kedua negara mencatat tonggak baru dengan berlakunya Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Indonesia-Korea. Bahkan Korea Selatan juga terlibat dalam pembangunan Ibukota Negara Nusantara.
"Dengan total investasi sebesar 6,37 miliar dolar AS dan membuka 58 ribu lowongan kerja," katanya.
Perayaan setangah abad hubungan diplomatik antara Indonesia dan Korea Selatan, menurut Retno, merupakan momentum untuk lebih meningkatkan kemitraan kedua negara. Terutama saat dunia menghadapi tantangan seperti efek pandemi yang berkepanjangan, resesi yang membayangi, dan dinamika geopolitik di Kawasan Indo-Pasifik.
"Mari kita mendayung badai yang akan datang bersama dan mengubahnya menjadi lautan peluang," kata Retno.
Untuk itu Retno Marsudi menggaris bawahi dua hal yang harus menjadi fokus dalam hubungan bilateral Indonesia dan Korea Selatan.
"Pertama, membangun ekonomi yang lebih hijau dan berkelanjutan. Dalam hal ini saya mencatat investasi Korea di industri baja dan kendaraan listrik kita," kata Retno.
Kedua, Menteri Retno juga menggaris bawahi pentingnya mempromosikan perdamaian, stabilitas dan kemakmuran di kawasan Indo-Pacifik.
"Sebagai mitra dialog ASEAN, kontribusi Korea terhadap implementasi nyata ASEAN Outlook on The Indo-Pacific sangat penting," tegas Retno.
Retno Marsudi juga menyampaikan harapan dukungan Korea Selatan terhadap Keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun 2023.
January
Kemenkeu dan Kementerian PUPR bentuk ekosistem pembiayaan perumahan
Written by Akbar
(voinews.id)- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggandeng pemangku kepentingan (stakeholder) dalam membentuk ekosistem pembiayaan perumahan. Pembentukan ekosistem ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau PT SMF.
Membuka acara penandatanganan MoU yang dipantau secara virtual di Jakarta, Rabu, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban menyampaikan ekosistem dalam sektor perumahan melibatkan banyak pihak, mulai dari sisi suplai hingga permintaan, baik regulator, BUMN, swasta, maupun masyarakat.
"Guna mewujudkan cita-cita negara untuk memberikan tempat tinggal yang layak bagi seluruh masyarakat, maka dukungan seluruh pihak dalam ekosistem perumahan mutlak dibutuhkan," kata Rionald. Pemerintah melalui berbagai instrumen fiskal telah berupaya mendukung pengembangan sektor perumahan khususnya kepemilikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), antara lain melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).
Sejak tahun 2010, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk program FLPP sebesar Rp79,77 triliun untuk membiayai pembangunan 1.169.579 unit rumah MBR dengan nilai sebesar Rp100,32 triliun.
Pemerintah melalui pemberian tambahan penyertaan modal negara (PMN) kepada PT SMF juga mengalokasikan porsi 25 persen pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) FLPP sejak tahun 2017 sebesar Rp7,8 triliun yang kemudian di-leverage untuk menyalurkan pendanaan sebesar Rp15,04 triliun guna mendukung pembiayaan bagi penyediaan 421.650 unit rumah MBR. Selama lima tahun terakhir, kata Rionald, alokasi SBUM bagi MBR rata-rata mencapai Rp774 miliar untuk membantu 186.174 MBR setiap tahunnya. Pemerintah juga merealisasikan SSB sebesar Rp2,57 triliun pada tahun 2022 untuk membiayai 769.903 unit rumah MBR.
"Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk perumahan juga dialokasikan melalui anggaran belanja Kementerian PUPR dimana selama tahun 2018-2022 telah direalisasikan sebesar Rp36,22 triliun untuk 1.139.654 unit rumah, baik dalam bentuk pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, dan sarana prasarana umum," tambahnya.
Selain kepada PT SMF, lanjut dia, pada tahun 2022 dana APBN untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pembiayaan perumahan bagi masyarakat dalam bentuk PMN juga dialokasikan kepada Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas) sebesar Rp1,57 triliun dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN sebesar Rp2,48 triliun. Ekosistem pembiayaan perumahan yang dimotori oleh Kementerian PUPR diharapkan dapat menjalankan kegiatannya secara teratur, adil, transparan, dan bertanggung jawab, sehingga dapat tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengajak para pihak dalam ekosistem pembiayaan perumahan, khususnya Kemenkeu, Kementerian PUPR, BP Tapera, bank pelaksana penyalur pembiayaan perumahan, dan pengembang penyedia perumahan untuk bersinergi, berkoordinasi, dan berpartisipasi aktif dalam kajian serta penyusunan rekomendasi kebijakan, upaya penyelesaian permasalahan, dan penguatan pembiayaan perumahan baik primer maupun sekunder.
"Jika tidak ada kolaborasi dari kita semua, maka ekosistem pembiayaan perumahan yang kondusif akan sulit tercapai", ucap Herry. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa ke depannya, diharapkan para pemangku kepentingan dalam ekosistem pembiayaan perumahan dapat mengembangkan berbagai inisiatif dan inovasi pembiayaan perumahan.
Hal tersebut dapat dilakukan melalui perluasan akses MBR kepada hunian vertikal di wilayah perkotaan melalui skema Rental To Own (RTO) dan Staircasing Shared Ownership (SSO), meningkatkan ketersediaan landbank, pembangunan hunian yang terintegrasi dengan Transit Oriented Development (TOD), serta penerapan pembiayaan hijau dalam rangka merespons dampak perubahan iklim dan mendapatkan nilai tambah dengan adanya ekonomi hijau.
antara
January
Menkes Ungkap Kasus Pasien Covid Kraken: WNA Polandia di Balikpapan
Written by Ana Trijaya Kasih
(voinews.id) Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengumumkan di Jakarta, Rabu, satu kasus subvarian Omicron XBB 1.5 alias 'Kraken' telah ditemukan di Indonesia. Subvarian itu datang dari Warga Negara (WN) Polandia yang berkunjung ke Indonesia. Budi mengatakan WNA tersebut masuk ke Indonesia lewat Jakarta pada 6 Januari lalu. Selanjutnya ia melanjutkan perjalanan ke Balikpapan, Kalimantan Timur pada 7 Januari, dengan hasil rapid test negatif. Budi melanjutkan tanggal 11 Januari dia mau naik kapal, kemudian di-PCR sebagai syarat masuk kapal, dan hasilnya positif.
Karena hasil pemeriksaan PCR positif, sampel WNA Polandia tersebut diperiksa menggunakan metode Whole Genome Sequences (WGS). Dan, hasilnya baru-baru ini terungkap yang bersangkutan positif Covid varian XBB 1.5 alias Kraken. Secara kasat mata, kata Budi, kondisi WN Polandia yang terinfeksi Kraken itu terlihat tidak bergejala. Mantan Wakil Menteri BUMN itu melanjutkan, Kemenkes langsung menginstruksikan kepada daerah yang disinggahi WN asal Polandia tersebut seperti Balikpapan dan DKI Jakarta untuk melakukan penelusuran kontak erat alias tracing. (CNN Indonesia)
January
Kominfo: Pemerintah Jaga Keberlanjutan Media dengan "Publisher Rights"
Written by Ana Trijaya Kasih
(voinews.id) Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen IKP Kominfo) Usman Kansong mengatakan Pemerintah peduli untuk terlibat menjaga keberlanjutan media media massa di tengah disrupsi digital dengan mendorong hadirnya regulasi hak cipta jurnalistik atau "publisher rights".
Dalam pembukaan seminar nasional dan diskusi buku "Media Massa Nasional Menghadapi Disrupsi Digital" di Kantor Dewan Pers, Jakarta Pusat, Rabu, Usman menyebut pihaknya baru saja mendiskusikan draf "publisher rights", yang di dalamnya membahas masukan-masukan dari Dewan Pers dan platform digital. Ia menyebut Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate pun meminta Kominfo segera menyusun pengajuan izin prakarsa kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar draf “publisher rights” dapat dibahas kembali. (ANTARA)