September
(voinews.id)Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Sudarnoto Abdul Hakim mengapresiasi sikap Kementerian Luar Negeri RI yang tegas menyatakan tidak akan pernah membuka hubungan diplomatik dengan Israel.
“MUI menyampaikan respek kepada pihak kementerian luar negeri RI yang tetap dengan tegas menyatakan untuk tidak akan pernah membuka hubungan dan kerja sama diplomatik dengan Israel sepanjang Israel masih terus melakukan penjajahan dan berbagai kejahatan terhadap rakyat dan bangsa Palestina,” ujar Sudarnoto Abdul Hakim dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.
MUI, lanjut dia, juga mendukung pernyataan Kemenlu RI bahwa media Israel telah menyampaikan berita yang sama sekali tidak punya dasar terkait dengan kunjungan pejabat senior ini. Hal ini dilakukan karena ada kepentingan dan keuntungan yang akan diperoleh Israel, kata dia.
Beberapa hari ini dilansir berita dari media Israel tentang kunjungan rahasia yang dilakukan oleh pejabat senior Indonesia ke Israel.
Selain Indonesia, pejabat Pakistan juga melakukan hal yang sama. Dua negara yang berpenduduk mayoritas Muslim ini dikesankan telah memulai melakukan pembicaraan tentang normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Pihak kementerian luar negeri RI telah memberikan bantahan terhadap berita ini.
antara
September
Sandiaga: Kebijakan wisata halal berorientasi pada tambahan layanan
Written by Akbar
(voinews.id)- Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyatakan kebijakan pihaknya terkait pariwisata halal berorientasi terhadap penambahan layanan. “Jadi kami fokus selama 18 bulan terakhir meningkatkan peringkat Indonesia dalam Global Travel Muslim Index karena kita sempat terlempar dari tiga besar.
Alhamdulillah, kita diberikan peringkat nomor dua (pada tahun 2022), tapi kita tak boleh berhenti, kita harus bergandeng tangan, dan harus masuk peringkat pertama,” ucap dia dalam webinar Islamic Digital Day 2022 di Jakarta, Rabu.
Seperti diketahui, Indonesia telah meraih peringkat dua dari Global Travel Muslim Index 2022 dengan memperoleh poin sebanyak 70. Pada tahun 2025, dia menargetkan Indonesia mampu memperoleh poin 75 sehingga diharapkan dapat menyalip posisi Malaysia yang berada di peringkat pertama. Pada tahun 2020, Indonesia juga menjadi pasar konsumen halal terbesar di dunia dengan kontribusi konsumsi halal produk mencapai 184 miliar dolar AS.
Selain itu, tanah air turut memberikan kontribusi sebagai produsen produk halal. “Kemajuan ekosistem keuangan syariah Indonesia tercermin dalam pencapaian Indonesia sebagai negara yang memiliki ekosistem keuangan syariah terbaik secara global. Ini berdasarkan Islamic Finance Country Index tahun 2021,” kata Menparekraf. Pandemi COVID-19, lanjut Sandiaga, telah membuat dunia bertransformasi secara digital dengan keterlibatan 204,7 juta pengguna internet di Indonesia dan tingkat penetrasi internet mencapai 73,7 persen. Transformasi digital melahirkan pula ekosistem baru yang lebih terbuka dan berkeadilan dari segi pemasaran maupun distribusi melalui ranah digital.
Adanya peluang tersebut dinilai menjadi peluang bagi sektor ekonomi syariah untuk mengambil peran. Lebih lanjut, salah satu tren yang sedang berkembang di kalangan wisatawan dalam melakukan perjalanan adalah contactless and flexible payment and services.
Hal itu dapat dilihat dari penggunaan QRIS di destinasi unggulan dan desa wisata yang sudah mencapai total nilai transaksi sebesar Rp39 triliun. Bank Indonesia sendiri mencatat lebih dari 19 juta merchant sudah memanfaatkan QRIS. Pemerintah menyediakan pula layanan QRIS crossborder dengan beberapa negara ASEAN sehingga wisatawan dapat lebih mudah bertransaksi, serta efisiensi biaya bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang bergerak di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Dalam kesempatan tersebut, Sandiaga turut mendorong para pelancong muslim berwisata di dalam negeri terlebih dahulu sebelum umrah atau menunaikan wisata religi di luar negeri.
Para wisatawan muslim dikatakan dapat memanfaatkan buku panduan pariwisata ramah muslim di lima destinasi favorit, yaitu Borobudur di Jawa Tengah, Likupang di Sulawesi Utara, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, dan Danau Toba di Sumatera Utara, “#DiIndonesiaAja yang kita terapkan dengan prinsip CHSE (Cleanliness, Health, Safety, Environment Sustainability), sebetulnya cocok dengan prinsip halalan thayyiban,” ungkapnya.
antara
September
(voinews.id)Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan pastikan tidak ada penghapusan kebijakan Domestic Market Oblibation (DMO) sawit yang mengharuskan pelaku usaha memasok 300.000 ton minyak sawit mentah ke dalam negeri.
"Tidak ada," kata Mendag ditemui usai mengunjungi Pasar Badung, Bali, Rabu. Hal senada disampaikan Plt Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Syailendra, yang menyampaikan bahwa DMO sawit akan tetap diberlakukan.
Hal tersebut bertujuan untuk menjamin kepastian pasokan minyak sawit domestik, sehingga pasokan dan harga terjaga. Menurut Syailendra, kebijakan DMO sawit terbilang efektif dalam menjaga pasokan dan harga minyak goreng di dalam negeri.
"Iya, 300 ribu ton per bulan supaya pasokan terjaga. Dan ini betul realisasinya, kami pantau terus. Hampir-hampir tidak pernah di bawah itu," ujar Syailendra.
Terkait potensi ekspor minyak sawit yang hilang karena DMO masih berlaku, Syailendra mengatakan dalam hal ekspor masih dapat dilakukan dalam jumlah yang juga besar. "Kalau 300 ribu ton disuplai, dikali sembilan, maka ekspornya itu 2,7 juta ton. Itu di Jawa saja.
Kalau dia kemas seperti Minyakita, kali lagi 1,5. Kalau dia Indonesia Timur tambah lagi porsinya," ujar Syailendra. Ia menambahkan Kemendag terus melakukan evaluasi dalam rapat setiap Selasa dan Jumat. Adapun hasil evaluasi menunjukkan bahwa Minyakita sudah tersedia di berbagai pasar dengan harga 14.000 per liter.
"Saya sudah ke Manokwari, Sorong, Jayapura, Timika, Merauke itu kita kirim dan harganya sama," tukas Syailendra. Selanjutnya Mendag akan melepas pengiriman Minyakita untuk wilayah Indonesia Timur, dimana pada 24 September 2022 akan ada pengiriman dari Surabaya ke Maluku Utara.
antara
September
(voinews.id)- Pemerintah Indonesia dan Sudan Selatan telah menandatangani komunike bersama untuk membuka hubungan diplomatik di antara kedua negara. Penandatangan komunike itu dilakukan oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Wakil Menteri Luar Negeri Sudan Selatan Deng Dau Deng Malek di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-77 di New York pada Selasa (20/9).
"Penandatangan komunike tersebut membuka lembaran baru bagi Indonesia dan Sudan Selatan untuk membangun kerja sama konkret yang menguntungkan kedua negara, termasuk kerja sama ekonomi," kata Retno seperti dikutip dalam keterangan Kementerian Luar Negeri RI, Rabu.
Pernyataan senada juga disampaikan oleh Malek. Setelah penandatanganan komunike itu, kedua pihak membahas kerja sama konkret di bidang infrastruktur dan minyak. Terkait pelaksanaan kerja sama tersebut, telah ditandatangani kontrak kerja sama pembangunan infrastruktur antara PT Waskita Karya dan Kementerian Sudan Selatan.
Kerja sama Indonesia-Sudan Selatan di bidang minyak juga akan segera dijajaki, kata Retno.
Indonesia mengakui kemerdekaan Sudan Selatan pada 2011. Sebelumnya, Duta Besar RI di Khartoum telah menghadiri deklarasi kemerdekaan Sudan Selatan di Juba pada 9 Juli 2011. Kementerian luar negeri di kedua negara akan menindaklanjuti komunike itu dengan penunjukan duta besar dan pembukaan kedutaan di kedua negara.
Menlu Retno menghadiri Sidang ke-77 Majelis Umum PBB yang digelar di New York pada 20-26 September. Dia dijadwalkan akan menyampaikan pernyataan pada sesi Debat Umum sidang tersebut pada 26 September dan akan mengikuti 60 kegiatan selama Sidang Majelis Umum PBB itu.
antara