VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews, Jakarta: Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan teknologi digital harus dimanfaatkan untuk mendukung demokrasi dalam bentuk modern. Dirinya pun menyoroti sejumlah langkah yang patut menjadi fokus guna mencapai tujuan itu.

Saat berbicara di KTT Demokrasi ke-3 dalam Sesi Kecerdasan Buatan (AI)/Teknologi Digital dan Demokrasi, di Seoul, Korea Selatan, Menlu Retno mendorong tata kelola digital global yang demokratis. Menurutnya teknologi transformatif seperti kecerdasan buatan harus dimanfaatkan oleh dan untuk kepentingan banyak orang.

"Jalan menuju tata kelola digital global harus bebas, terbuka, aman, tidak terfragmentasi, dan inklusif. Dan Indonesia telah memperkenalkan peraturan mengenai etika AI, baik di tingkat nasional maupun di tingkat ASEAN," kata Menlu dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (18/3/2024).

Menlu Retno juga menyoroti pentingnya kecerdasan buatan untuk dapat menutup kesenjangan digital global. Menurutnya teknologi maju seperti kecerdasan buatan harus diperlakukan sebagai alat publik global.

"Namun, tidak ada satu ukuran yang cocok untuk semua. Selain menjunjung tinggi hak asasi manusia, negara juga harus bisa mendapatkan akses digital yang mudah, adil, dan merata," katanya menambahkan.

Terkait hal ini, Menlu Retno juga menggaris bawahi peran negara-negara berkembang sebagai bagian penting dalam pembangunan digital global. "Indonesia telah secara aktif mengambil bagian dalam negosiasi Global Digital Impact dan jalur lain di PBB dan forum internasional," katanya.

Hal lain yang juga menjadi perhatian Menlu Retno Marsudi dalam Pertemuan Tingkat Menteri KTT Demokrasi ke-3 adalah pentingnya upaya mitigasi risiko secara kolektif. Menurutnya, kecerdasan buatan bisa menjadi pedang bermata dua yang selain bisa digunakan sebagai alat demokrasi namun juga bisa menjadi alat manipulasi.

"Oleh karena itu, kita harus bergandengan tangan untuk memupuk literasi digital, serta inovasi melawan berita palsu yang dimanipulasi, dan penyalahgunaan AI termasuk dalam melawan serangan siber," katanya.

Dirinya pun menegaskan hubungan antara demokrasi dan teknologi harus menjadi kekuatan untuk kebaikan dan negara-negara memiliki kewajiban untuk memastikan itu.

VOInews.id- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengungkapkan mafia tanah merugikan rakyat dan negara sekaligus menghambat investasi. “Mafia tanah telah menyengsarakan masyarakat. Korbannya terancam kehilangan hak atas tanahnya dan juga bangunan yang mungkin merupakan kekayaan atau aset satu-satunya dan ini jelas-jelas perilaku yang tidak adil.

Mafia tanah juga merugikan negara dan menciptakan ketidakpastian hukum, sehingga menghambat investasi,” ujar AHY di Jakarta, Minggu. Tindak pidana pertanahan yang umumnya disebabkan oleh mafia tanah ini, menurut AHY, harus segera diberantas. Sejak 2018, upaya pemberantasan mafia tanah dilakukan melalui sinergi dan kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dengan aparat penegak hukum, yakni Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung RI. Hal ini tertuang dalam nota kesepahaman yang ditindaklanjuti dengan dibentuknya Tim Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia Tanah yang bertugas mengungkap tindak pidana pertanahan oleh mafia tanah.

Satgas Anti Mafia Tanah telah berhasil mendapatkan data Target Operasi (TO) Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2024, yaitu sebanyak 82 kasus dengan potensial kerugian sebesar lebih dari Rp1,7 triliun dan total luasan bidang tanah kurang lebih 4.569 hektare. Jumlah ini lebih besar dari tahun 2023 yang mencapai 60 kasus. “Kita serius menunjukkan kepada rakyat betapa sinergi dan kolaborasi yang kita jalankan bisa membuahkan progres dalam rangka mengungkap berbagai tindak pidana. Ini bukti bahwa sinergi dan kolaborasi bisa membawa kita kepada kesuksesan dalam rangka penegakan hukum terkait dengan isu-isu pertanahan di Indonesia,” kata AHY.

Bukan hanya berkolaborasi dengan pihak eksternal, Menteri AHY juga berkomitmen menegakkan keadilan di internal Kementerian ATR/BPN. “Kami akan bertindak tegas kalau ada yang melakukan perbuatan melawan hukum, baik eksternal maupun internal harus mendapatkan penanganan yang sama. Karena itu kami tegas akan menindak bila ada jajaran internal yang terlibat. Tapi, kami juga tidak ingin ada jajaran yang menjadi korban karena tidak sedikit saya mendapatkan laporan mereka jadi korban. Kita ingin benar-benar objektif, ada fakta dan data yang jelas, lalu kembalikan pada hukum yang berlaku,” ujar AHY.

Diketahui, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan kementeriannya serius untuk membasmi mafia tanah yang meresahkan rakyat kecil, korporasi dan bahkan merugikan negara Indonesia. Kementerian ATR/BPN memiliki tugas penting di mana membentuk satgas antimafia tanah dengan tujuan menyelesaikan berbagai kasus, format termasuk praktik kejahatan yang dilakukan mafia tanah di seluruh Indonesia.

Banyak yang menjadi korbannya yakni rakyat kecil yang paling menderita, tetapi juga korporasi termasuk negara yang akan sangat dirugikan secara ekonomi. AHY sendiri mengaku kasus penyerobotan lahan oleh mafia menjadi tantangan terbesar bagi instansi yang sedang ia pimpin saat ini. Ia juga meminta dukungan dari masyarakat agar tanggung jawab yang kini menjadi bagian dari "pekerjaan rumah" Kementerian ATR terhadap pelayanan publik bisa segera dituntaskan.

Antara