July
(voinews.id)
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Wiku Adisasmito mengatakan vaksinasi dan testing terhadap hewan ternak penting dalam mengatasi kasus PMK di dalam negeri.
Untuk kasus PMK di Jawa Tengah, Wiku menyebut laju vaksinasi hewan ternak di daerah ini baru 3,74 persen dari target 74.784 suntikan vaksin, padahal Jawa Tengah berada di zona kuning.
"Kecilnya laju vaksinasi juga disebabkan karena alat yang kurang. Mohon ini jadi perhatian untuk melakukan percepatan vaksinasi diikuti dengan jumlah vaksin yang tersedia," kata Wiku dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Kamis.
Wiku juga mengimbau agar perhitungan pendataan vaksinasi dilakukan berdasarkan jumlah hewan ternak yang sudah divaksin sesuai dengan jenisnya. Sebab, perhitungan berdasarkan jumlah vaksin yang telah dilakukan sebelumnya dinilai kurang tepat.
Ia menjelaskan, penyebaran PMK berpotensi besar terjadi di pasar hewan sehingga perlu dilakukan penutupan.
Apabila pasar hewan kembali dibuka, menurut Wiku, perlu dipastikan penerapan biosecurity sudah berjalan di pasar hewan dan untuk orang yang membawa ternaknya serta memastikan hewan yang masuk pasar dalam kondisi sehat.
Terkait testing, Prof. Wiku menyebutkan kemampuan testing Jawa Tengah saat ini masih cukup rendah. Hal ini disebabkan kemampuan dari laboratorium di Balai Besar Veteriner Wates masih terbatas serta jumlah sampel yang dikirim juga ikut terbatas.
Oleh karena itu, Pemerintah Pusat nantinya akan menyuplai kebutuhan yang diperlukan serta menugaskan laboratorium lain di lingkungan Jawa Tengah dan Yogjakarta yang bisa mendukung testing lebih masif, sepperti, universitas kedokteran hewan dan fasilitas lain di Kementerian Kesehatan.
"Testing harus dilakukan cepat supaya penyebaran tidak semakin meluas. Jangan ragu melakukan testing karena kita tau bukan hanya dari gejala klinis tapi juga melalui testing," jelas Wiku.
Selain itu, Wiku mengimbau Satgas di setiap daerah untuk mampu memberikan informasi yang langsung dan lugas kepada para peternak agar tidak panik dan terjadi panic selling.
Melihat kejadian di Jawa Timur, yang mana selama periode 1-2 bulan sebanyak 10-15 persen hewan ternak mati atau dipotong bersyarat. Hal tersebut disebabkan oleh panic selling.
Karenanya, biosecurity sangat diperlukan agar orang-orang yang keluar masuk pertenakan dipastikan bebas dari virus PMK. Perlu juga dilakukan disinfeksi sebab perternak berpotensi menjadi penyebar virus.
Babinsa dan Bhabinkamtibnas diminta untuk menjaga para peternak dan memastikan tidak ada pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan pribadi di tengah kondisi saat ini. Seperti, membeli murah hewan ternak kemudian disembuhkan dan dijual kembali dengan harga tinggi.
"Jangan ditolelir. Kerugian besar sudah terjadi di Jawa Timur. Jangan sampai terjadi di Jawa Barat dan Jawa Tengah karena di sini adalah sentra peternakan terbesar di Pulau Jawa," ujar Wiku.
antara
July
Wapres paparkan upaya pemerintah tingkatkan kesejahteraan petani sawit
Written by Akbar
(voinews.id)Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah terus berupaya melakukan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan kesejahteraan petani sawit, salah satunya dengan pencabutan larangan ekspor semua jenis produk minyak sawit atau minyak goreng.
Hal itu disampaikan Wapres Ma'ruf Amin saat menerima Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPP Apkasindo) di kediaman resmi Wapres, Jakarta, Kamis (28/7), sebagaimana siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat pagi.
"Pemerintah tentu tidak menutup mata. Jadi memang ini hal-hal yang harus kita ambil kebijakan, yang kemudian juga harus kita ambil langkah-langkah perbaikan,” tutur Wapres Ma'ruf Amin.
Wapres menyampaikan beberapa upaya konkret lain yang telah diambil pemerintah dalam meningkatkan harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit dan menurunkan harga minyak goreng, antara lain dari kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Menteri Keuangan yakni menghapus sementara pungutan ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) beserta produk turunannya.
“Menetapkan kebijakan DMO (Domestic Market Obligation) yang baru. Perusahaan wajib mendistribusikan minyak goreng, baru mendapatkan perhitungan hak ekspor dan percepatan penyaluran ekspor untuk komoditas CPO dan turunannya,” kata Wapres.
Sementara di sisi hilir, Wapres menjelaskan telah dilakukan diskusi pada Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo pada 17 Juli 2022 tentang wacana pembentukan pabrik CPO mini berbasis koperasi.
Dengan demikian, ke depan diharapkan dapat meningkatkan harga TBS dan para petani tidak hanya bergantung pada pabrik besar saja.
“Telah dibahas mengenai hilirisasi sawit dengan salah satu pasal usulan pembentukan pabrik CPO mini dan pabrik red palm oil atau minyak makan merah yang berbasis koperasi. Harapannya akan dapat menjadi solusi bagi petani untuk meningkatkan harga dan volume penjualan TBS, hal ini masih dalam pembahasan,” urai Wapres.
“Memang beberapa kali juga Presiden minta supaya ada pabrik-pabrik mini sehingga tidak tergantung semuanya kepada pabrik-pabrik besar,” imbuhnya.
Wapres pun mengimbau kepada jajaran Apkasindo untuk terus mengawal implementasi kebijakan di lapangan dan berkontribusi dalam upaya peningkatan kualitas SDM petani sawit.
“Saya berharap petani sawit rakyat ini akan bisa tumbuh dengan baik,“ ujar Wapres.
Adapun Ketua Umum Apkasindo Gulat ME Manurung melaporkan kebijakan pencabutan pungutan ekspor yang dikeluarkan oleh pemerintah memberikan dampak positif dan dirasakan langsung oleh petani.
antara
July
(voinews.id)Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo meminta seluruh jajaran pemerintahan untuk mengoptimalkan data dalam Pendataan Keluarga 2021 (PK21) untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia.
“Manfaatkan dan gunakan sebaik-baiknya,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis. Ia mengatakan pendataan keluarga yang rutin dilakukan selama lima tahun sekali, telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 untuk digunakan sebagai data dasar dalam Program Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Presiden Joko Widodo menargetkan kemiskinan ekstrem turun menjadi nol persen pada 2024, guna memenuhi tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang memuat komitmen global menghapus kemiskinan ekstrem pada 2030. Selain digunakan sebagai data dasar penghapusan kemiskinan ekstrem, PK21 juga digunakan dalam program percepatan penurunan angka prevalensi stunting pada anak. Hingga kini, sudah ada 68.478.139 kepala keluarga yang terdata di Indonesia. Setiap data yang diperoleh, kata Hasto, sudah melalui tahap penyusunan, pemeriksaan hingga uji petik terhadap data melalui verifikasi dan validasi bersama kementerian/lembaga terkait seperti Kemenko PMK dan Kementerian PUPR. Data keluarga PK21 sendiri di dalamnya mencakup tiga indikator utama seperti kependudukan, keluarga berencana dan indikator pembangunan keluarga juga menyediakan pemetaan keluarga sasaran berpotensi risiko stunting.
Ia menambahkan data PK21 disusun menggunakan berbagai analisis statistik dan pemodelan agar kualitas data dapat terus meningkat. BKKBN juga melakukan pemadanan data NIK (Nomor Induk Kependudukan) terhadap 68 juta KK dan 220 juta individu anggota keluarga yang terdata pada PK21 yang diintegrasikan dengan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) milik Kementerian Dalam Negeri. “Karena itu pemutakhiran data PK21 di tahun 2022 ini sangat penting dengan memperluas cakupan pencatatan,” kata Hasto Wardoyo Plt. Direktur Pelaporan dan Statistik BKKBN Lina Widyastuti mengatakan bahwa sejumlah provinsi dan kabupaten/kota mendapat predikat terbaik yang terbaik dalam penyelenggaraan baik pada aplikasi SIGA maupun KRS.
Ia menyebutkan, tiga provinsi terbaik dalam cakupan Pengendalian Lapangan (Dallap) dan Pelayanan KB (Yan-KB) selama empat bulan terakhir adalah Provinsi Jambi, Bengkulu dan Sumatera Barat. Sedangkan kabupaten/kota terbaik dalam kategori cakupan Dallap dan Yan KB pada SIGA yakni Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Muaro Jambi, Provinsi Jambi dan Kota Dumai serta Provinsi Riau. Provinsi dengan cakupan verifikasi dan validasi keluarga berisiko stunting pada tingkat desa/kelurahan yang sudah mengunggah data tertinggi yakni Jambi, Kepulauan Bangka Belitung dan Kalimantan Selatan.
Kemudian 10 kabupaten/kota yang cakupan verifikasi dan validasi keluarga berisiko stunting desa/kelurahan yang sudah mengunggah data tertinggi seperti Kerinci di Jambi, Kota Sungai Penuh di Jambi, Belitung di Kepulauan Bangka Belitung, Bangka Selatan di Kepulauan Bangka Belitung, Pacitan di Jawa Timur, Kota Banjar di Jawa Barat, Barito Kuala di Kalimantan Selatan, Ponorogo di Jawa Timur, Pangandaran, di Jawa Barat serta Bangka Barat dari Bangka Belitung, demikian Lina Widyastuti.
antara
July
(voinews.id)Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) siap memfasilitasi rencana PT Krakatau Steel (Persero), Tbk (PT KS) dan Posco untuk memperluas kapasitas produksi dan produksi baja otomotif untuk kendaraan listrik dengan total rencana investasi mencapai 3,5 miliar dolar AS.
Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dengan Direktur Utama PT KS Silmy Karim dan CEO Posco Kim Hag-Dong, dan disaksikan langsung Presiden Joko Widodo di Seoul, Korea Selatan, Kamis.
Selain perluasan kapasitas produksi dan produksi baja otomotif untuk kendaraan listrik yang akan dimulai pada tahun 2023 mendatang, kerja sama itu juga dilakukan dalam rangka fasilitasi rencana proyek pengembangan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Bahlil berharap perluasan investasi yang dilakukan akan berjalan sesuai rencana sehingga dapat berkontribusi untuk mendorong peningkatan produksi baja otomotif di Indonesia serta mempercepat terwujudnya pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.
Ia juga memastikan fasillitasi Kementerian Investasi/BKPM terkait dengan proses perizinan dan insentif yang akan diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun memastikan komitmen untuk memberikan dukungan dari sisi perizinan dan insentif, Bahlil menekankan kembali adanya kewajiban untuk melakukan kolaborasi dengan pengusaha lokal dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah.
Keterlibatan pelaku UMKM dalam proyek kerja sama ini juga dipastikan oleh Kementerian Investasi/BKPM, dengan tetap memperhatikan kapabilitas dan kapasitas pengusaha lokal sebagai rantai pasok dan pemasok potensial. Direktur Utama PT Krakatau Steel Silmy Karim menyampaikan dukungan pemerintah yang sangat membantu perkembangan rencana perluasan investasi Krakatau Steel dan Posco ini.
antara