07
March

 

VOInews, Jakarta: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faishal Abdullah el Amudi melepas bantuan paket pangan untuk Indonesia pada Selasa, 5 Maret 2024 di Kantor Pusat Badan Amil Zakat Nasional, Jakarta. Program bantuan pangan diprakarsai Pusat Bantuan Sosial dan Kemanusiaan Raja Salman (King Salman Humanitarian Aids and Relief Centre) bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional. Bantuan terdiri dari 7.965 paket bahan pokok, masing-masing senilai satu juta rupiah dan didistribusikan di 4 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Jawa Tengah.

 

 

Sebelum pelepasan bantuan pangan, acara dimulai dengan peresmian Program Pusat Bantuan Sosial dan Kemanusiaan Raja Salman (KSrelief Centre) di Lantai 5 Kantor Pusat BAZNAS, Matraman, Jakarta Timur. Kegiatan dihadiri sejumlah pejabat dari Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi. Pemerintah Indonesia diwakili Wakil Menteri Agama, Saiful Rahmat Dasuki, Kepala Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Noor Ahmad beserta jajaran dan Kepala Biro Keuangan Kemensos RI, Adi Kurnia. Adapun dari pihak Pemerintah Arab Saudi, dihadiri Dubes Arab Saudi, Faishal Abdullah el ‘Amudi, Atase Agama dan Pendidikan Kedubes Arab Saudi Syeikh Ahmad Essa Alhazmi, serta perwakilan dari KSrelief Centre di Indonesia. Dalam sambutannya, Dubes Arab Saudi menyatakan bahwa program santunan diberikan atas arahan Raja Salman jelang Ramadhan.

 

 

"Bantuan yang disalurkan oleh KSrelief untuk aksi kemanusiaan ini merupakan bagian dari arahan Pemerintahan Raja Salman (pelayan dua Masjid suci) terutama untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, utamanya menjelang bulan suci Ramadan yang penuh berkah”, ujar Dubes Faishal Abdullah el ‘Amudi.

 

 

Wakil Menteri Agama RI, Saiful Rahmat Dasuki menyambut baik dan mengapresiasi 7.965 paket yang dapat memberikan kelegaan dan mengurangi beban kesulitan ekonomi bagi penerimanya.

 

 

"Kementerian Agama mengapresiasi upaya Baznas dan King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre dalam merancang pelaksanaan program ini dengan tujuan yang mulia.” Ungkap Saiful Rahmat Dasuki.

 

 

Pada kesempatan yang sama, Ketua badan Amil Zakat Nasional, Noor Ahmad menyatakan bahwa program bantuan pangan ini telah masuk tahun yang ketiga, atas Kerjasama Baznas dan Pusat Bantuan Sosial dan Kemanusiaan Raja Salman. Selain 7.965 paket bantuan pangan, KSrelief juga mendonasikan 200 kg kurma dan 400 mushaf al Quran dengan huruf Braille. (VOI/Daniel/AHM)

 

07
March

 

VOinews.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah membentuk tim penyelesaian sengketa/perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk pemilu presiden/wakil presiden (pilpres) dan pemilu anggota legislatif (pileg). Hal tersebut disampaikan anggota KPU RI Mochammad Afifuddin sebagai persiapan KPU untuk antisipasi sengketa Pemilu 2024 di MK. "⁠Tim dari KPU terdiri atas tim internal di jajaran KPU dari tingkat pusat sampai kabupaten/kota dan tim eksternal, yaitu kuasa hukum (lawyer)," kata pria yang akrab disapa Afif di Jakarta, Rabu. Afif menegaskan bahwa KPU melakukan persiapan sedari awal dalam menghadapi PHPU dengan menyiapkan tim internal dan eksternal. Mereka juga menyusun prosedur operasional standar (SOP) internal untuk manajemen penanganan perkara PHPU di MK.

 

"KPU juga menyiapkan skema penanganan PHPU di MK dengan melakukan gelar perkara terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon," ujarnya. Selain itu, KPU juga melakukan identifikasi dan inventarisasi permasalahan hukum yang terjadi di tingkat kabupaten/kota dan provinsi, bahkan sampai ke level kejadian-kejadian di TPS. Diketahui bahwa jangka waktu pengajuan permohonan ke MK untuk pilpres paling lama 3 hari setelah pengumuman penetapan perolehan suara oleh KPU. Sementara itu, tenggat sejenis untuk pileg paling lama 3 x 24 jam sejak pengumuman perolehan suara oleh KPU.

 

Antara

06
March

Kompleks MPR/DPR di Senayan, Jakarta. (Foto: Wikimedia Commons/Puspita Nasution)

 

VOInews, Jakarta: Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI dan Parlemen Kanada menggelar pertemuan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (5/3/2024). Pertemuan itu membahas isu kesetaraan gender dan energi terbarukan.

06
March

VOInews, Jakarta: Presiden RI Joko Widodo menekankan pentingnya kerja sama antara ASEAN dan Australia dalam rangka memperingati 50 tahun hubungan kemitraan. Saat berpidato pada sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Khusus ASEAN-Australia di Melbourne Convention and Exhibition Center, Melbourne, Australia, Rabu (6/3/2024), Presiden menyebut bahwa ASEAN dan Australia berbagi tanggung jawab bersama untuk menjaga stabilitas, perdamaian, dan kemakmuran di kawasan tersebut.

“Sebagai mitra wicara tertua, mitra komprehensif strategis dan mitra penghubung dengan Kawasan Pasifik, ASEAN dan Australia sama-sama berbagi kawasan di mana stabilitas, perdamaian dan kemakmurannya menjadi tujuan dan tanggung jawab kita bersama,” ujar Presiden dalam keterangan yang diterima di Jakarta.

Presiden menjelaskan ASEAN diprediksi akan menjadi kekuatan ekonomi global dan menduduki peringkat keempat dunia pada tahun 2040. Dengan populasi lebih dari 650 juta orang yang sebagian besarnya adalah tenaga kerja muda dengan literasi teknologi yang tinggi, dirinya menekankan pentingnya dukungan Australia untuk memaksimalkan potensi tersebut.

Untuk itu, Presiden mendorong penguatan kerja sama ekonomi dengan memperkuat integrasi ekonomi, salah satunya melalui Strategi Ekonomi Asia Tenggara Australia 2040 untuk mendorong investasi Australia di Asia Tenggara. Dia berharap Australia dapat membuka lebih lebar lagi kesempatan investasi dari ASEAN ke Australia.

"Kita juga perlu optimalkan beberapa kerja sama seperti RCEP ASEAN-Australia-New Zealand FTA dan AOIP (ASEAN Outlook on the Indo-Pacific). Saya apresiasi kehadiran PM Albanese pada AOIP tahun lalu di Jakarta dan saya harap komitmen Australia di AIPF senilai USD28,1 miliar dapat segera direalisasikan," katanya.

Selain itu, Presiden turut menyoroti pentingnya investasi dan dukungan Australia di ASEAN dalam menghadapi perubahan iklim serta kerja sama dalam bidang ekonomi digital. Menurut Presiden, dukungan Australia sangat diperlukan khususnya dalam bentuk investasi, kemudahan akses pembiayaan inovatif, serta transfer teknologi.

"Saya juga mendorong pelaku bisnis Australia untuk dukung pembangunan EV ecosystem ASEAN seperti perusahaan nikel Australia Nickel Industries yang telah berinvestasi di Morowali, Sulawesi. Indonesia menentang kampanye hitam dan diskriminatif yang menggunakan dalih lingkungan hidup yang tidak berdasarkan bukti-bukti saintifik,” ucap Presiden.

Terkait kerja sama transformasi digital, Presisen mengapresiasi dimulainya perundingan ASEAN Digital Economy Framework Agreement pada tahun lalu. Presiden Joko Widodo berharap Australia dapat memberikan dukungan melalui pengembangan kemampuan dan pengetahuan, serta kemitraan publik dan privat yang kuat.

Saat menutup pidato, Presiden mengingatkan bahwa ASEAN dan Australia berbagi masa depan yang sama dan harus menjadi motor penggerak untuk menciptakan kawasan Indo-Pasifik yang stabil, damai, dan sejahtera. “ASEAN and Australia are great partners for now and the future,” tutupnya.