March
Pemerintah Siapkan Sektor Transportasi dan Akomodasi Jelang Ramadhan
Written by Thiodor
VOInews, Jakarta: Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf Nia Niscaya menyampaikan Tradisi Mudik atau pulang kampung saat Lebaran merupakan puncak dari pergerakan wisatawan Nusantara.
Dalam Pers Briefing di Jakarta, Senin (4/3/2024), Nia Niscaya menyampaikan, Kementerian Perhubungan dan Kepolisian memproyeksikan jumlah pemudik melalui jalur darat pada 2024 mencapai 200 juta orang atau naik sekitar 6 persen dari tahun sebelumnya. Sementara jalur udara, menurut Nia, diproyeksikan oleh Maskapai Garuda Indonesia, pertumbuhan penumpang akan naik 30 persen.
“Pada momen Lebaran diproyeksikan oleh PT Garuda sebagai penyedia jasa udara, pertumbuhan penumpang sekitar 30% dari hari-hari biasa. Proyeksi tersebut berdasarkan full proyeksi pulihnya industri aviasi pasca pandemi secara global dan juga pertumbuhan positif kemarin saat liburan Natal dan tahun baru”, ujar Nia Niscaya
Nia Niscaya lebih lanjut menyampaikan pada moment Mudik Lebaran 2024, pemerintah melakukan sejumlah langkah persiapan dalam bidang transportasi sebagai upaya memberikan kenyamanan dan kemudahan untuk para pemudik. Selain itu, menurut Nia, pada momen lebaran 2024, pemerintah juga berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Kepolisian, BUMN, Kementerian PUPR agar proses mudik ini sama baiknya atau bahkan lebih baik dari tahun sebelumnya.
Selain melakukan sejumlah langkah persiapan dalam bidang transportasi, Kemenparekraf juga mendorong agar para pelaku perhotelan menyiapkan paket-paket diskon penginapan ataupun paket-paket berbuka puasa selama bulan Ramadan dalam rangka menyiasati datangnya low season sekaligus mempersiapkan diri menjelang libur hari raya Idulfitri.
Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf Nia Niscaya, mengatakan, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) telah memperkirakan akan ada penurunan kedatangan wisatawan mancanegara dan pergerakan wisatawan nusantara selama Ramadan pada 10 Maret hingga 9 April 2024. Hal ini berdampak pada menurunnya tingkat hunian (okupansi) kamar hotel berbintang, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta.
"Namun demikian, Ketua PHRI, Pak Haryadi Sukamdani memperkirakan okupansi hotel saat libur lebaran tahun 2024 akan tinggi. Perkiraan ini didasari oleh perbaikan kondisi perhotelan secara keseluruhan di Indonesia pada tahun 2024 yang semakin membaik," kata Nia.
Selain itu, perkiraan ini juga didasari data PHRI mengenai okupansi hotel jelang Lebaran 2023 di mana okupansi di sejumlah hotel di kota tujuan wisata favorit sudah lebih dari 70 persen.
Oleh karena itu, Nia mendorong agar pelaku perhotelan menyediakan diskon kamar hingga 40 persen dan paket-paket diskon lainnya seperti paket berbuka bersama di hotel. Sehingga okupansi kamar hotel bisa tetap terisi meskipun tengah menghadapi low season.
"Ketika low season, ada baiknya jika dapat menjual dengan diskon besar-besaran hingga 40 persen, itu jauh lebih baik menguntungkan jika okupansinya hanya 30 persen, karena masyarakat Indonesia yang beragama Islam dan berpuasa tidak melakukan kegiatan traveling saat puasa. Namun diprediksi ketika lebaran akan terjadi lonjakan besar-besaran," kata Nia.
March
VOInews.id- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kepada seluruh pemerintah daerah (pemda) agar tidak menaikkan pajak atau retribusi yang tidak perlu, apalagi jika membebani masyarakat yang berimbas pada meningkatnya inflasi. “Saya berikan catatan-catatan, saya lupa pesan, tolong untuk di rekan-rekan daerah, di situasi seperti ini hati-hati betul jangan menaikkan pajak dan retribusi yang tidak perlu yang akan memberatkan rakyat,” kata Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa dan Idul Fitri 1445 Hijriah, di Jakarta, Senin. Tito menyoroti pentingnya kesadaran pemda dalam menetapkan pajak dan retribusi, terutama dalam situasi yang dapat mempengaruhi inflasi dan kesejahteraan masyarakat.
Tito menekankan agar tidak menaikkan pajak atau retribusi yang tidak diperlukan yang akan memberatkan rakyat apalagi jika nantinya berdampak pada kenaikan inflasi. Selain itu, Tito juga mengimbau agar pemerintah daerah tidak terlalu berorientasi pada pendapatan asli daerah (PAD) yang berpotensi memberatkan masyarakat. Dia menyebut ada daerah yang terlalu fokus pada peningkatan PAD, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap inflasi dan kesejahteraan masyarakat.
“Misalnya, kadang kadang banyak daerah yang mengejar, berusaha mengejar mendapatkan PAD, pendapatan hasil daerah, kalau PAD-nya tidak memberatkan rakyat fine, tapi kalau memberatkan rakyat sampai berakibat inflasi, tolong dijaga jangan dulu,” ujar Tito. Tito juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), karena dampaknya yang dapat mempengaruhi inflasi dan beban ekonomi masyarakat. Dalam konteks ini, dia mengajak untuk bersama-sama mempertimbangkan ulang kebijakan tersebut. “Seperti tadi misalnya pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB, ini tolong dievaluasi kembali dampaknya,” kata Tito lagi.
Tito menekankan hal tersebut agar bisa menekan inflasi bukan hanya di daerah, namun secara nasional yang ditargetkan mencapai 2,5 persen di 2024. Badan Pangan Nasional menggelar rapat koordinasi bersama lintas kementerian dan lembaga serta pengusaha di bidang pangan untuk mewujudkan pangan yang terjangkau bagi masyarakat menjelang HBKN Idul Fitri 1445 Hijriah. Rapat secara hybrid tersebut dipimpin langsung Mendagri Tito Karnavian dan dihadiri sejumlah perwakilan Kemendag, Kemenkeu, Kemenhub, Kementan, Kementerian BUMN, Kemenko Perekonomian, Kepala Bulog, Kepala BPS, Kabareskrim Polri, Gubernur BI, Ombudsman, gubernur dan bupati/wali kota se-Indonesia, sejumlah pengusaha dan asosiasi di bidang pangan dan pihak terkait lainnya.
Antara
March
Dampingi Menparekraf Dialog dengan Diaspora, Dubes RI Tegaskan Komitmen Pengembangan Industri Kreatif di Jepang
Written by Andy Romdoni
VOInews, Jakarta: Diaspora Indonesia di Jepang berperan penting dalam penguatan kerja sama Indonesia – Jepang di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
March
Bapanas Minta Kepala Daerah Lakukan Tiga Hal Stabilkan Harga Pangan
Written by Akbar
VOInews.id- Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi meminta semua kepala daerah baik gubernur dan bupati hingga wali kota se-Indonesia agar melakukan tiga hal dalam upaya menstabilkan harga pangan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 1445 Hijriah. “Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden (Joko Widodo) tentunya kami berharap dukungan dan kerja sama seluruh kepala daerah pemerintah provinsi, kabupaten/kota secara aktif dan terus menerus melaksanakan tiga hal,” kata Arif dalam Rapat Koordinasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa dan Idul Fitri 1445 Hijriah di Jakarta, Senin. Arief menyampaikan hal pertama yang harus dilakukan pemerintah daerah yakni gerakan pangan murah (GPM) bersinergi dengan Perum Bulog dan sejumlah asosiasi pangan yang ada di setiap daerah-daerah.
“Gerakan pangan murah, saya minta tolong teman-teman semua daerah bisa melakukan gerakan pangan murah. Di sini ada Bulog, ID Food, asosiasi, mohon nanti teman-teman Bulog bisa menyampaikan bahwa stok di daerah semua cukup dan bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah,” ucap Arief. Hal kedua yang harus dilakukan yakni bersinergi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Dan ketiga pemantauan harga pasar baik di pasar induk, pasar tradisional dan juga pasar ritel modern. “Supaya kita bisa sama-sama memastikan harga harga ini memang benar adanya, tidak terlalu tinggi, karena biasanya baru ada kata jelang lebaran harga itu sudah naik,” ujar Arif.
Arif menuturkan pemantauan pasar penting dilakukan agar memastikan beras dijual dengan harga eceran tertinggi (HET) yakni Rp10.900. “Kemudian tim dari pemerintah pusat lintas kementerian dan lembaga tentunya akan mensupport dan memonitor semua evaluasi ke daerah sehingga nanti masyarakat bisa menjangkau harga dan beribadah (puasa) dengan nyaman,” tutur Arief. Badan Pangan Nasional menggelar rapat koordinasi bersama lintas kementerian dan lembaga serta pengusaha di bidang pangan untuk mewujudkan pangan yang terjangkau bagi masyarakat menjelang HBKN Idul Fitri 1445 Hijriah. Rapat secara hybrit tersebut dipimpin langsung Mendagri Tito Karnavian dan dihadiri sejumlah perwakilan Kemendag, Kemenkeu, Kemenhub, Kementan, Kementerian BUMN, Kemenko Perekonomian, Kepala BPS, Kabareskrim Polri, Gubernur BI, Ombudsman, gubernur se-Indonesia, bupati/wali kota se-Indonesia, sejumlah pengusaha dan asosiasi di bidang pangan dan pihak terkait lainnya.
Antara