February
Hadiri Sidang Dewan HAM PBB, Indonesia Soroti Pelanggaran HAM Berat di Gaza
Written by ranov
VOInews, Jakarta: Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyoroti pentingnya Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menjalankan kewajibannya, menangani pelanggaran HAM berat yang dilakukan Israel terhadap bangsa Palestina. Dalam pertemuan High-Level Segment Sidang Dewan HAM PBB yang ke-55 pada Senin (26/2) di Jenewa, Swiss, ia pun menyampaikan perlunya memperkuat ekosistem HAM.
"Ini menjadi tanggung jawab kolektif kita bersama. Di ASEAN, Indonesia mendorong penguatan ekosistem HAM melalui Leaders' Declaration on the ASEAN Human Rights Dialogue. Di Afghanistan, Indonesia mendorong pemenuhan hak-hak pendidikan bagi perempuan," kata Retno Marsudi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.
Retno juga menekankan pentingnya pendanaan yang memadai guna mendukung mekanisme Komisi Penyelidikan terkait pendudukan Palestina.
"Dan saya juga tekankan pentingnya pendanaan yang memadai untuk Office of the High Commission for Human Rights dan mekanisme-mekanisme penting lainnya seperti Komisi Penyelidikan terkait wilayah pendudukan Palestina, serta dukungan terhadap Dewan HAM dalam memberikan bantuan teknis & pembangunan kapasitas kepada negara anggota," jelasnya.
Selain itu, Retno menyampaikan pentingnya upaya mengatasi krisis kemanusiaan yang dipicu oleh perang dan konflik. Termasuk melalui pemenuhan kewajiban dalam Konvensi Pengungsi.
"Mekanisme kemanusiaan harus juga diperkuat dan tidak boleh dipolitisasi. Saya sampaikan bahwa kita tidak boleh tinggal diam atas dihentikannya pendanaan terhadap UNRWA (Badan PBB untuk Pengungsi Palestina), sementara dana untuk mendukung kejahatan perang di Gaza terus mengalir," lanjut Retno.
Tak hanya itu, Retno juga menekankan pelindungan dan pemajuan HAM harus dilakukan secara setara. Ia menegaskan, hak pembangunan setiap negara harus dihormati, guna menjamin kesejahteraan rakyatnya dan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
"Kolaborasi juga perlu diarahkan untuk menjamin hak masyarakat rentan, khususnya perempuan, penyandang disabilitas, dan juga migran," tutupnya.(VOI/Ranov/Andy)
February
Bulog Pastikan Stok Beras Cukup Menghadapi Puasa dan Lebaran 1445 H
Written by Akbar 
VOinews.id- Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto memastikan bahwa stok cadangan beras pemerintah (CBP) saat ini cukup untuk memenuhi kebutuhan penyaluran selama Ramadhan hingga Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah. “Stok cadangan beras pemerintah yang dikuasai Bulog saat ini ada 1,4 juta ton dan juga masih ada sisa kuota penugasan impor tahun ini sebanyak 1,5 juta ton. Jadi jumlahnya sangat cukup untuk kebutuhan penyaluran kebutuhan selama puasa dan Lebaran,” kata Suyamto di Jakarta, Senin.
Bahkan, menurut Suyamto, stok beras yang saat ini ada di gudang Bulog mampu memenuhi kebutuhan penyaluran beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) yang disalurkan ke pasar induk, pasar tradisional dan ritel modern. Kemudian stok beras Bulog juga mampu untuk memenuhi penyaluran bantuan pangan beras yang menyasar 22 juta keluarga penerima manfaat yang direncanakan hingga Juni 2024.
“Saat ini Bulog melaksanakan penyaluran bantuan pangan 10 kg ke masing-masing kepada 22 juta keluarga penerima manfaat mulai Januari sampai Juni nanti,” ucap Suyamto. Bulog, lanjut Suyamto, akan terus melakukan manuver positif menyikapi harga beras yang masih fluktuatif dengan menjalankan semua penugasan dari pemerintah secara all out. Suyamto mengatakan bahwa Bulog juga melakukan intervensi melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) yang mendatangi langsung ke pemukiman penduduk atau tempat keramaian.
Beras yang dijual dengan harga di bawah harga eceran tertinggi (HET) yakni Rp54.000 per 5 kg. “Memang diperlukan waktu agar tercapainya keseimbangan harga baik di tingkat produsen dan konsumen, namun hal ini telah diperhitungkan dengan baik oleh pemerintah sehingga masyarakat tidak perlu merasa khawatir terhadap harga dan ketersediaan pangan khususnya beras ini,” kata Suyamto. Dia menegaskan bahwa pemerintah terus melakukan aksi cepat tanggap atas dampak perekonomian yang ditimbulkan oleh dampak adanya perubahan iklim akibat fenomena El Nino yang saat ini tengah melanda dunia termasuk Indonesia.
Antara
February
VOInews.id, Jakarta: Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI, Ida Fauziyah menjadi tamu kehormatan dalam perayaan Hari Nasional Kuwait ke-63 di Jakarta. Acara yang juga menyambut perayaan Hari Pembebasan Kuwait ke-33 itu diselenggarakan Kedutaan Besar Kuwait di Jakarta. Dalam sambutannya, Menaker Ida mengaku undangan ke acara tersebut merupakan kehormatan, serta mengucapkan selamat mewakili pemerintah Indonesia.
February
VOInews.id, Jakarta: Kedutaan Besar Kuwait di Jakarta mengadakan perayaan Hari Nasional Kuwait ke-63 dan Hari Pembebasan ke-33 di Jakarta. Chargé d'affaires Duta Besar (Dubes) Kuwait di Indonesia, Abdullah Yateem Alfadhli dalam sambutannya memaparkan pencapaian hubungan Indonesia-Kuwait. Hal ini terkait peringatan 56 tahun hubungan diplomatik kedua negara, sejak pertama kali dimulai pada 28 Februari 1968.
"Semoga ke depannya hubungan tersebut tumbuh, dan berlanjut ke arah dan atmosfer yang lebih luas dan lebih tinggi melalui perkembangannya di masa sekarang dan di masa depan demi kebaikan kedua bangsa yang bersahabat," kata Abdullah di Raffles Hotel Jakarta, Jumat (23/02/2024).
Abdullah menyebut neraca perdagangan kedua negara tahun 2023 mencapai $AS 500 juta (sekitar Rp7,7 triliun). Jumlah ini meningkat 60% dibandingkan tahun lalu, bahkan sedikit melampaui neraca perdagangan 2019 saat sebelum pandemi COVID-19. Abdullah juga menyinggung kegiatan amal Kuwait di Indonesia 2016-2023, yang mencapai lebih dari AS$135 juta (sekitar Rp2,1 triliun).
Dalam sambutan itu, Abdullah sempat menyebut peran investasi KUFPEC di Indonesia. Perusahaan minyak internasional Kuwait itu sejak 1986 telah berinvestasi pada sejumlah proyek eksplorasi minyak di Indonesia.
"KUFPEC telah menginvestasikan dalam jumlah yang besar pada proyek eksplorasi minyak di Natuna (Kepulauan Riau), Seram (Ambon), Buton (Sulawesi Tenggara), dan Anambas (Kepulauan Riau)," kata Abdullah dalam bahasa Arab, yang diterjemahkan secara tertulis di layar dalam bahasa Indonesia dan Inggris.
Di akhir sambutan, Abdullah menyampaikan ucapan selamat kepada Indonesia atas pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) 2024 pada 14 Februari lalu. Abdullah juga menekankan solidaritas pemimpin, pemerintah, dan rakyat Kuwait kepada rakyat Palestina.
"Kami mohon doa kepada Allah... semoga para pahlawan yang gugur diberi kerahmatan-Nya dan mereka yang luka diberi kesembuhan," kata Abdullah.
Dalam acara tersebut, Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah hadir sebagai tamu kehormatan. Hari Nasional Kuwait menandai berakhirnya Kuwait sebagai protektorat Inggris pada 19 Juni 1961. Sementara itu, Hari Pembebasan Kuwait merujuk pada pembebasan Kuwait dari Irak pada 28 Februari 1991, selama Perang Teluk.