June
(voinews.id) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendampingi Lembaga National Single Window (LNSW) dalam mewujudkan tata kelola ekspor-impor yang transparan, proses bisnis yang sederhana serta layanan yang terintegrasi. Pendampingan tersebut sebagai upaya untuk meminimalisir titik-titik rawan korupsi pada pelaksanaan ekspor-impor di Indonesia. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, Selasa mengatakan, Lembaga National Single Window merupakan derivasi dari kebijakan pemerintah menarik investor dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Khususnya melalui kegiatan ekspor-impor yang transparan dan proses bisnis yang sederhana serta layanan terintegrasi. Menurutnya, permasalahan dalam tata niaga ekspor-impor yang tidak transparan dalam memberikan izin, rentan terjadi penyalahgunaan wewenang hingga suap-menyuap yang akan merugikan pelaku usaha. Antara
May
Sri Mulyani: Asumsi inflasi 2-4 persen pada 2023 cukup realistis
Written by Akbar
(voinews.id)Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan asumsi laju inflasi tahun depan yang dipatok di kisaran 2- 4 persen dalam Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) tahun 2023 cukup realistis. “Kami berpandangan asumsi inflasi 2023 yang berada pada kisaran 2-4 persen masih cukup realistis, meski kita memahami dinamika yang sering muncul secara sangat tiba-tiba,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa. Peningkatan harga komoditas global saat ini memang sangat terlihat dampaknya terhadap inflasi di berbagai negara seperti Amerika Serikat 8,4 persen, Inggris 9 persen, dan Eropa di atas 7 persen. Inflasi di berbagai negara emerging juga meningkat di atas 7-8 persen, bahkan double digit seperti Argentina mencapai 58 persen dan Turki 70 persen pada April 2022. Tekanan inflasi domestik turut terlihat yakni pada April 2022 mencapai 3,5 persen, namun masih relatif lebih rendah dibandingkan berbagai negara maju maupun emerging.
Di sisi lain, berbagai lembaga internasional memperkirakan bahwa harga komoditas akan mulai melandai dan lebih rendah pada tahun depan. Laju inflasi global tahun depan pun diperkirakan lebih rendah dibanding tahun ini akibat pengetatan moneter yang mengendalikan sisi permintaan dan mulai meredanya boom commodity. Tak hanya itu, kata dia, pemerintah juga berusaha mengendalikan laju inflasi salah satunya melalui pemberian subsidi untuk mempertahankan harga jual BBM, LPG dan listrik agar tidak sepenuhnya naik akibat kenaikan harga global. Ia menegaskan dalam hal ini APBN berperan sebagai shock absorber yaitu melindungi masyarakat agar daya belinya tidak tergerus dan melindungi momentum pemulihan ekonomi agar tetap terjaga.
Oleh karena itu untuk tahun ini kami meminta persetujuan DPR untuk menambah anggaran subsidi dan kompensasi yang nilainya diperkirakan di atas Rp520 triliun,” kata Sri Mulyani. Kebijakan pengendalian inflasi turut ditempuh bersama Bank Indonesia (BI) melalui forum koordinasi yang kuat dan forum tim pengendali inflasi nasional baik di tingkat pusat maupun daerah. Menurutnya, upaya-upaya pengendalian inflasi tersebut telah berhasil menjaga inflasi Indonesia pada level yang relatif rendah dibandingkan berbagai negara. “Berbagai kebijakan untuk melindungi masyarakat seperti melalui subsidi dan bantuan sosial terus dilakukan sebagai strategi pemulihan ekonomi dan menjaga daya beli melalui pengendalian inflasi,” jelas Sri Mulyani.
May
(voinews.id)Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyatakan bahwa proses pembuatan rancangan undang-undang tentang sistem pendidikan nasional (RUU Sisdiknas) saat ini masih dalam tahap perencanaan, karenanya belum dilaporkan ke Presiden Joko Widodo. Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek Anindito Aditomo menjelaskan bahwa ada lima tahapan dalam proses legislasi menurut Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. "Ada lima tahapan dalam proses pembuatan regulasi, yaitu tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Saat ini, RUU Sisdiknas masih tahap perencanaan. Kemendikbudristek selalu memastikan proses koordinasi dengan berbagai pihak dilakukan sesuai dengan aturan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011," katanya di Jakarta, Selasa. Anindito mengatakan bahwa pemerintah berupaya memastikan penyusunan RUU Sisdiknas dilakukan secara terbuka dengan melibatkan publik. "Kemendikbudristek akan terus memperluas keterlibatan publik. Kami betul-betul percaya pelibatan publik itu bermakna, tidak hanya ditampung tapi juga didengarkan. Kami ingin draf yang diberikan tidak hanya suara pemerintah, tapi juga suara publik," katanya. Menurut dia, Kemendikbudristek sekarang masih menampung masukan dari para ahli dan pemangku kepentingan serta melakukan diskusi lintas kementerian mengenai penyusunan RUU Sisdiknas. "Setelah proses ini selesai, para menteri terkait akan melaporkan pada rapat yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, termasuk adanya masukan maupun kekhawatiran atau kendala lainnya. Tahapannya memang seperti ini," ia menambahkan. Anindito mengatakan bahwa penyusunan RUU Sisdiknas ditujukan untuk menjamin keberlangsungan transformasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah guna mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter. RUU Sisdiknas akan mengintegrasikan tiga undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
antara
May
(voinews.id)Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendampingi Lembaga National Single Window (LNSW) dalam mewujudkan tata kelola ekspor-impor yang transparan, proses bisnis yang sederhana serta layanan yang terintegrasi. Pendampingan tersebut sebagai upaya untuk meminimalisir titik-titik rawan korupsi pada pelaksanaan ekspor-impor di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam Talkshow Neraca Komoditas bertajuk "Sinergi Wujudkan Indonesia Maju 2045" yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan, Senin (30/5). "Lembaga National Single Window merupakan derivasi dari kebijakan pemerintah menarik investor dan menggenjot pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui kegiatan ekspor-impor yang transparan dan proses bisnis yang sederhana serta layanan terintegrasi," kata Ghufron sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta.
Menurutnya, permasalahan dalam tata niaga ekspor-impor yang tidak transparan dalam memberikan izin, rentan terjadi penyalahgunaan wewenang hingga suap-menyuap yang akan merugikan pelaku usaha. "Butuh transparansi dalam pemberian izin ekspor-impor untuk memberikan kepastian, baik kepada produsen, pelaku perdagangan maupun negara," ujar Ghufron. Ia mengatakan proses bisnis perizinan ekspor-impor masih dilakukan secara terkotak-kotak, terpisah, dan tersebar di masing-masing kementerian/lembaga terkait sehingga data komoditas tidak "clear" dan berakibat terjadinya tindak pidana korupsi. "Catatan KPK 2013 ada suap impor daging lalu 2016 ada di sektor gula supaya dapat impor. Lalu 2017 mengubah regulasi di sektor kesehatan dan peternakan, itu melibatkan suap di dalamnya," ungkapnya. Oleh karena itu, lanjut dia, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), KPK bersama Kementerian Perekonomian, LNSW serta kementerian/lembaga terkait tengah berupaya melakukan perbaikan tata kelola ekspor-impor di Indonesia.
Upaya itu diwujudkan dengan membangun sistem nasional data dan informasi ekspor-impor yang disebut Sistem Nasional Neraca Komoditas. Sistem tersebut dapat dimanfaatkan oleh semua pihak sebagai sarana untuk menjaga akuntabilitas pelaksanaan kebijakan ekspor-impor hingga tidak ada lagi celah bagi pejabat pemerintah maupun pihak swasta untuk melakukan korupsi. Adanya neraca komoditas, menurut Ghufron, memiliki tiga fungsi utama, yaitu sebagai dasar penerbitan persetujuan impor ataupun persetujuan ekspor, sebagai acuan data produksi dan konsumsi nasional serta sebagai acuan untuk pengembangan industri nasional. "Neraca komoditas ini harapannya memberikan kepastian sehingga diketahui berapa kebutuhan masyarakat Indonesia atas komoditas tertentu, dan berapa tingkat produksi lokal sehingga pelaksanaan impor jelas alasannya. Jangan sampai impor dilakukan saat panen raya berlangsung," kata Ghufron. Sampai awal 2022, melalui pengawalan KPK, telah terbit Perpres Neraca Komoditas yang di dalamnya terdapat kesepakatan elemen data ekspor-impor untuk empat komoditas, yaitu beras, gula, daging, dan garam. "Satu hal yang masih perlu terus dikawal berdasarkan laporan Stranas PK periode lalu adalah implementasi sistem di kementerian/lembaga lain yang belum siap. Kemudian dokumen protokol penyampaian dan pertukaran data serta skema insentif dan disinsentif," tuturnya.
antara