June
Luhut harap dampak ganda pengembangan aerowisata dan G-Land Banyuwangi
Written by Sumarno 
(voinews.id) Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengharapkan dampak ganda dari pengembangan destinasi aerowisata dan pelaksanaan G-Land Banyuwangi yang jadi lokasi World Surf League (WSL) 2022. Dalam kunjungannya ke Banyuwangi, Jawa Timur Sabtu Luhut juga berharap kedua gelaran tersebut mendorong perputaran ekonomi dan devisa negara terhadap potensi pariwisata, olahraga serta ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur dan Indonesia secara luas.
Di Bandar Udara Banyuwangi, Luhut meresmikan proyek kolaborasi antara Akademi Penerbang Indonesia (API) Banyuwangi dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Prosesi peresmian destinasi aerowisata atau yang kerap disebut joyflight tersebut menjadi salah satu upaya untuk mendukung pengembangan paket wisata daerah menggunakan seaplane. antara
June
Kemenparekraf dorong penggunaan kendaraan listrik di kawasan Borobudur
Written by Sumarno 
(voinews.id) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendorong penggunaan kendaraan listrik (electric vehicle) di kawasan wisata Candi Borobodur, Magelang, Jawa Tengah sebagai perwujudan ekowisata (greentourism). Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf, Vinsensius Jemadu menyatakan, kawasan Borobudur yang menjadi salah satu Destinasi Super Prioritas (DSP) diharapkan mampu menjadi unggulan dalam mengimplementasikan kendaraan umum berbasis listrik.
Vinsensius Jemadu dalam peresmian Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum di daerah itu lewat keterangan resmi di Jakarta Minggu mengatakan, saat ini sudah ada kendaraan umum roda dua berbasis listrik yang dapat dipakai oleh para pengunjung ke kawasan tersebut. Kendaraan pariwisata berbasis listrik bakal digunakan sebagai moda transportasi yang menghubungkan titik-titik utama pariwisata.
Secara bertahap penggunaan kendaraan listrik akan diterapkan di semua destinasi wisata utama. antara
June
(voinews.id) Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah terus berupaya memperkuat tim kesehatan jamaah haji guna menurunkan angka kematian jamaah di Tanah Suci. Tahun ini tim kesehatan cukup solid, obat-obatan semua cukup. Hal tersebut dikatakan Wapres Ma’ruf Amin seusai melepas keberangkatan jamaah calon haji kloter (kelompok terbang) 1 Embarkasi Surabaya, di Jawa Timur Sabtu.
Wapres menyampaikan, pelayanan rumah sakit darurat di Mekkah, Madinah maupun bandara juga terus ditingkatkan guna memantau jamaah. Menurut Wapres, dari tahun ke tahun angka kematian jamaah mengalami penurunan, karena pemerintah terus melakukan evaluasi pelayanan penyelenggaraan ibadah haji. antara
June
Kemensos jawab temuan BPK soal bansos tak tepat sasaran Rp6,93 T
Written by Akbar
(voinews.id)
Kementerian Sosial menjawab temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) yang terindikasi tak tepat sasaran dan berpotensi merugikan negara sebesar Rp6,93 triliun.
Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan temuan BPK tersebut telah ditindaklanjuti pihaknya dalam waktu lima hari.
Menurut Mensos Risma di Jakarta, Jumat, temuan yang diserahkan BPK tersebut adalah temuan sementara yang biasa dilakukan, untuk diserahkan kepada pihak Kementerian Sosial.
“Jadi, memang begitu, kami harus jawab, alhamdulillah selesai. Kita harus kerjakan satu minggu, alhamdulillah lima hari kelar dan bisa diterima,” kata Risma.
Risma meyakini predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima Kementerian Sosial, pihaknya dapat menjawab temuan tersebut. “Karena bukan hanya jawaban tertulis, tapi di cek di lapangan apakah orangnya ada, dengan data BPK dan kita,” ujar dia.
Sebelumnya, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Achsanul Qosasi menjelaskan dana sebesar Rp5,5 triliun yang disalurkan kepada nama-nama yang tidak masuk dan tidak terdaftar dalam Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Artinya, orang yang tidak ada di dalam daftar ikut menerima. Sehingga, dari Rp120 triliun bansos, BPK melakukan sampling dengan pemeriksaan yang valid, dan Rp5,5 triliun tidak masuk dalam DTKS.
BPK meminta Kementerian Sosial untuk memberikan daftar penerima bansos sejumlah Rp5,5 triliun tersebut.
Achsanul mengatakan ada masalah pembaruan data, karena banyak daerah yang tidak tertib dalam memperbarui data penerima bansos di daerah masing-masing.
Selain itu, Achsanul menyebut praktik pemimpin daerah di sejumlah daerah yang hanya memberi daftar nama dari tim sukses yang memilih mereka untuk menerima bansos.
antara