May
Lewat Warung Pangan, minyak goreng murah didistribusi ke 512 lokasi
Written by Akbar
(voinews.id)Platform digital minyak goreng Warung Pangan dari BUMN Pangan telah mendistribusikan minyak goreng curah Rp14.000/liter ke 512 titik lokasi yang tersebar di 3 provinsi, 10 kota, 34 kecamatan, dan 46 kelurahan pasca-diluncurkan oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dua hari lalu.
"Total distribusi minyak goreng ke pengecer selama dua hari ini sebanyak 23.500 liter dan pengecer telah menjual lagi ke masyarakat,” ujar Direktur Komersial Holding Pangan ID Food Ardiansyah Chaniago dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.
Jumlah tersebut, lanjutnya, di atas target mengingat dua hari aplikasi ini diluncurkan telah menarik minat banyak pengecer minyak goreng, yang telah di suplai ID Food 200 liter/hari/pengecer untuk dijual lagi ke konsumen sesuai HET Rp14.000/liter.
Sementara itu Direktur Operasi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) Tri Wahyundo Hariyatno menambahkan pihaknya terus mengembangkan aplikasi Warung Pangan dalam mendukung program minyak rakyat.
"Dashboard Warung Pangan ini atau yang kami namakan Samantha ( Sistem Aplikasi Monitoring Transaksi Harian) merupakan aplikasi terintegrasi secara realtime, accesible dan informatif, yang mendukung pemerintah, produsen, distributor, dan para mitra Warung Pangan (pengecer) dalam melakukan aktivitas pemesanan, pengiriman, pembayaran sampai dengan pelaporan secara online, dengan harapan dapat berfungsi sebagai alat bantu pemerintah dalam transparansi program ini supaya sampai ke masyarakat sesuai HET yang ditetapkan," katanya.
Masyarakat sebagai penerima program minyak rakyat ini, dapat membeli minyak goreng dengan harga HET di mitra Warung Pangan cukup dengan menunjukkan KTP atau NIK dengan maksimal pembelian 2 liter per KTP/hari, pembayaran dapat dilakukan tunai maupun non-tunai.
Sebelumnya ID Food Group menargetkan ke 5.000 titik lokasi dalam mendistribusikan minyak goreng curah Rp.14.000/liter sampai dengan akhir Mei 2022 melalui anak usaha Holding PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dan PT Rajawali Nusindo sebagai bagian dari komitmen menjaga ketersediaan pangan.
antara
May
Sri Mulyani perkirakan ada tambahan pendapatan negara Rp420,1 triliun
Written by Akbar
(voinews.id)Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memperkirakan terdapat penambahan penerimaan negara sebesar Rp420,1 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022.
Dengan demikian, outlook pendapatan negara tahun ini akan mencapai Rp2.266,2 triliun atau meningkat dari target yang telah ditetapkan sebelumnya, yakni Rp1.846,1 triliun.
"Indonesia menghadapi masalah tetapi tetap relatif lebih baik, karena kalau negara lain menghadapi krisis dan tidak punya uang dengan kebutuhan banyak, kita paling tidak punya tambahan Rp420,1 triliun," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Kamis.
Secara perinci, tambahan pendapatan negara tersebut berasal dari penerimaan perpajakan Rp274 triliun dan penerimaan negara bukan pajak Rp146,1 triliun.
Maka dari itu, ia menyebutkan tambahan pendapatan negara tersebut akan dialokasikan dengan tujuan utama melindungi rakyat, melindungi ekonomi, dan melindungi APBN.
Dengan begitu, dana sebesar Rp420,1 triliun akan dibagi untuk mengurangi defisit, menambah subsidi, menambah anggaran perlindungan sosial, hingga meningkatkan anggaran pendidikan.
Untuk penurunan defisit APBN, dialokasikan dana sebesar Rp27,8 triliun, sedangkan alokasi peningkatan penerimaan negara yang akan masuk kepada belanja negara adalah sebesar Rp392,3 triliun.
Melalui tambahan tersebut, Sri Mulyani menuturkan outlook belanja negara tahun 2022 pun akan meningkat menjadi Rp3.106,4 triliun dari target sebelumnya Rp2.714,2 triliun.
Outlook kenaikan belanja negara tahun ini terjadi pada pos belanja pemerintah pusat sebesar Rp357,1 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa Rp35,2 triliun.
Peningkatan belanja pemerintah pusat antara lain karena adanya tambahan untuk belanja kementerian/lembaga sebesar Rp3 triliun, subsidi energi Rp74,9 triliun, kompensasi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik Rp275 triliun, penyesuaian anggaran pendidikan Rp23,9 triliun, dan penebalan perlindungan sosial Rp18,6 triliun.
antaranews
May
Wapres: Indonesia harus transformasi ekonomi ekstraktif ke inklusif
Written by Akbar
(voinews.id)Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menekankan Indonesia harus memulai transformasi ekonomi ekstraktif menuju ekonomi inklusif yang mengedepankan partisipasi, inovasi dan juga ekologi.
Penegasan tersebut disampaikan Wapres dalam sambutannya pada saat menghadiri acara Peletakan Batu Pertama Kawasan Industri Nusantara Industri Sejati (NIS) di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Kamis.
"Ekonomi dengan peningkatan nilai tambah saja tidaklah cukup. Indonesia membutuhkan lompatan produktivitas berbasis penguasaan ilmu pengetahuan dan inovasi, serta ramah lingkungan. Indonesia harus memulai transformasi dari ekonomi ekstraktif menuju ekonomi inklusif," ujar Wapres.
Wapres menyampaikan Indonesia dikaruniai Tuhan dengan kekayaan sumber daya alam di setiap jengkal tanahnya, salah satunya merupakan komoditas dengan cadangan terbesar di dunia, yaitu nikel.
Berdasarkan data Kementerian ESDM, cadangan nikel Indonesia sebesar 72 juta ton atau mencapai 52 persen dari total cadangan nikel dunia pada tahun 2020. Artinya Indonesia memegang peranan sangat penting dalam penyediaan bahan baku produk nikel dunia.
Namun Wapres mengingatkan, apabila Indonesia tidak bijak mengurus kekayaan alam yang dimiliki maka berpotensi mengalami kemerosotan ekonomi.
"Lagi pula kekayaan bumi Indonesia tidak boleh dinikmati oleh generasi saat ini saja, tetapi juga harus membawa berkah bagi generasi mendatang. Dengan demikian upaya ekstraksi sumber daya alam tidak bisa dilakukan secara berlebihan, tetapi dengan memperhatikan aspek-aspek keberlanjutan," katanya.
Wapres mengatakan, kebijakan hilirisasi sektor pertambangan yang menjadi fokus pemerintah bertujuan mengintegrasikan sektor pertambangan dari hulu ke hilir. Diharapkan, sektor tersebut memberikan nilai tambah yang maksimal dan kemanfaatan yang lebih besar bagi kemakmuran rakyat.
Untuk itulah, Indonesia menurutnya perlu memulai transformasi ekonomi ekstraktif menuju ekonomi inklusif.
Dia mengatakan transformasi ekonomi Korea Selatan merupakan salah satu contoh yang paling sukses. Di Korea, strategi kebijakan inovasi yang mengandalkan industri berorientasi ekspor, didukung dengan sinergi riset dan pengembangan antara industri dan perguruan tinggi sebagai pencetak sumber daya manusia.
Wapres menjelaskan, pada awal 1970-an, PDB per kapita Indonesia tercatat 80 dolar AS dan Korea Selatan sekitar 279 dolar AS. Namun, Korea Selatan yang bergerak di jalur ekonomi berbasis pengetahuan dan inovasi, PDB per kapitanya melesat hampir 8 kali Indonesia.
"Pada tahun 2020, Korea Selatan mencapai 31.489 dolar AS dan Indonesia hanya sekitar 3.869 dolar AS, justru Indonesia turun dari 4.135 dolar AS pada 2019," kata dia.
Wapres meyakini apabila Indonesia secara konsisten mengembangkan ekonomi inklusif yang dipadukan dengan hilirisasi industri untuk pemenuhan pasar domestik maupun ekspor, maka kemanfaatan sumber daya alam bagi kesejahteraan rakyat akan dapat terwujud.
Terlebih, kata dia, sampai April 2022 Kementerian Perindustrian mencatat ada 138 perusahaan kawasan industri yang tersebar di Pulau Jawa, Kalimantan, Maluku, Papua, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Sumatra.
"Peningkatan jumlah dan luas lahan untuk kawasan industri ini patut diapresiasi. Sedangkan khusus untuk smelter, pemerintah telah menargetkan 53 fasilitas akan beroperasi hingga 2024," jelasnya.
antara
May
(voinews.id)Kantor Staf Presiden (KSP) mendorong peningkatan pengawasan produk tekstil impor melalui label berbahasa Indonesia, label standar nasional Indonesia (SNI) dan dokumen surat keterangan asal barang, untuk mendukung perkembangan industri tekstil dalam negeri. Deputi III KSP Panutan S. Sulendrakusuma dalam siaran pers di Jakarta, Rabu mengatakan, Kantor Staf Presiden terus memperkuat koordinasi dan sinergi antar-kementerian/lembaga dalam meningkatkan pengawasan terhadap produk impor tekstil, termasuk kemungkinan memperkuat regulasi-regulasi yang sudah ada.
Diketahui, industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) digolongkan sebagai industri strategis dan prioritas nasional, yang memiliki karakteristik padat karya, sehingga dapat menyerap tenaga kerja hingga 3,95 juta orang. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kinerja TPT pada Triwulan-I tahun 2022 tumbuh sangat baik sebesar 12,45 persen, jauh lebih lebih baik sebelum pandemi.antara