April
Moeldoko ajak masyarakat bantu Pemerintah atasi permasalahan bangsa
Written by Akbar
(voinews.id)Ketua Umum DPP Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) sekaligus Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengajak masyarakat bergotong royong membantu Pemerintah mengatasi berbagai permasalahan bangsa.
Pemerintah membutuhkan bantuan masyarakat dalam mewujudkan komitmen untuk senantiasa mengatasi permasalahan bangsa, termasuk memperjuangkan nasib petani, kata Moeldoko dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.
"Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian karena persoalan bangsa Indonesia sangat kompleks. Kami punya keyakinan bahwa tidak ada yang tidak bisa dikelola asal kita memiliki niat yang baik dan membangun kebersamaan," katanya di acara Gebyar Bazar Ramadhan di Agro Edukasi Wisata Ragunan, Jakarta, Selasa (19/4).
Dia juga menegaskan bahwa Pemerintah telah bekerja secara serius untuk memikirkan permasalahan rakyat.
Apalagi dalam kondisi saat ini, tambahnya, Pemerintah memikirkan permasalahan rakyat di tengah berbagai tantangan yang muncul akibat situasi geopolitik memanas karena perang Rusia dan Ukraina, serta kemunculan pandemi COVID-19.
"Mungkin, ada sebagian orang yang melihat dari sisi negatif. Tidak apa-apa, itu haknya. Akan tetapi, saya ingin menyampaikan dan menekankan bahwa Pemerintah telah bekerja keras untuk memberikan pelayanan kepada 270 juta manusia Indonesia dengan konfigurasi geografi yang tersebar seperti ini. Hal tersebut tidak mudah," tegasnya.
Dengan demikian, katanya, dalam mengelola negara tidak cukup dengan hanya memikirkan kondisi dalam negeri, karena situasi global memengaruhi persoalan nasional, termasuk berpengaruh terhadap sektor pertanian dan peternakan dalam negeri.
"Masyarakat harus tahu bahwa telah cukup lama para peternak telur itu menderita karena harga pakannya tinggi, sedangkan harga telurnya rendah. Itu tidak ada yang komplain," tukasnya.
Selain itu, menurut dia, para petani holtikultura atau pelaku budidaya tanaman kebun, seperti sayuran dan buah-buah, juga sedang menderita karena keadaan cuaca yang kerap diguyur hujan belakangan ini. Dia mencontohkan petani cabai yang kerap menemukan cabai mereka busuk sehingga sebagian tidak bisa dijual.
Oleh karena itu, eks Panglima TNI itu mengajak masyarakat untuk tidak hanya komplain kepada Pemerintah atas permasalahan yang ada, melainkan juga ikut bergotong royong untuk membantu mengatasinya.
Contohnya, katanya, terkait dengan penyelesaian sulitnya mendapatkan cabai. Dia menyarankan masyarakat untuk menanam cabai sendiri di pekarangan rumah.
"Saya selalu memberikan contoh. Di rumah, saya memelihara ayam dan menanam sayur. Ini maksud saya jangan sampai kita menjadi warga yang hanya bisa komplain. Kita mesti berusaha secara bersama-sama dan gotong royong," ujarnya.
antara
April
Satgas COVID-19: Angka sembuh bertambah 5.836.310, kasus aktif turun
Written by Akbar
(voinews.id)Satuan Tugas Penanganan COVID-19 melaporkan sebanyak 5.836.310 penduduk Indonesia sembuh dari paparan COVID-19, menurut data yang dihimpun di Jakarta hingga Selasa siang.
Angka kesembuhan harian bertambah sebanyak 2.750 pasien per hari ini, diikuti dengan kasus aktif yang turun sebanyak 1.947 orang. Pasien terpapar COVID-19 yang masih dalam perawatan medis sejumlah 49.022 orang.
Namun, yang perlu menjadi perhatian adalah kasus aktif di Jawa Barat, Papua, dan Jawa Tengah masih tinggi.
Untuk Jawa Barat, pasien dalam perawatan berjumlah 13.722 orang, di Papua sebanyak 12.217 orang, dan di Jawa Tengah sebanyak 9.499 orang.
Sementara, kasus konfirmasi positif meningkat sebanyak 837 orang, menjadikan total kasus positif sebanyak 6.041.269 orang.
Adapun korban meninggal akibat virus tersebut tercatat bertambah sebanyak 34 orang per hari ini. Dengan demikian, sebanyak 155.937 orang di Indonesia terhitung menjadi korban jiwa akibat COVID-19.
Positivity rate spesimen harian sebanyak 1,28 persen dan positivity rate orang harian sebesar 0,76 persen.
Sebanyak 146.805 spesimen tes COVID-19 telah diperiksa, dan 5.013 orang tengah diperiksa sebagai suspek.
antara
April
(voinews.id)Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan usulan Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama terkait perubahan skema pemberian subsidi energi kepada masyarakat Indonesia.
"Dari yang selama ini berbasis pada komoditas dan bersifat terbuka, diubah menjadi subsidi yang diberikan secara langsung kepada orang yang tidak mampu. Sebagaimana juga telah diterapkan pada pemberian subsidi minyak goreng," kata Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.
Saat ini, di pasaran, harga minyak RON 92 seperti Pertamax berada di kisaran Rp16.000-an, Pertamina menjualnya dengan harga di kisaran Rp12.500 - Rp13.000. Kini juga semakin banyak kalangan mampu yang mengalihkan bahan bakarnya dari Pertamax ke Pertalite yang disubsidi sekitar Rp4.500 per liter oleh pemerintah. Sementara, untuk Solar, pemerintah memberi subsidi hingga Rp7.800 per liter.
"Harga minyak mentah dunia sudah menyentuh 119 dolar Amerika Serikat (AS) per barel, jauh berada di atas asumsi pemerintah dalam APBN 2022 yang berada di kisaran 65 dolar AS per barel," tuturnya.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan, melihat tren minyak mentah dunia yang terus naik, pemerintah harus bersiap mengeluarkan Rp320 triliun untuk subsidi kompensasi BBM dan LPG.
Akan tetapi, penikmat subsidi tersebut tidak seluruhnya berasal dari kalangan tidak mampu. Ditambah masih masif-nya jual beli solar bersubsidi yang dilakukan industri. Perilaku tersebut menjadikan subsidi energi untuk BBM ataupun LPG tidak tepat sasaran, ujar Bamsoet usai mengunjungi Pertamina Integrated Enterprise Command Center (PIECC), di Jakarta.
Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, jika subsidi tersebut diberikan langsung ke masyarakat tidak mampu, akan memberikan multiplier effect economyyang besar bagi peningkatan konsumsi rumah tangga. Menurut laporan BPS, jumlah penduduk miskin per September 2021 sekitar 26,5 juta orang,
Mengingat, menurut Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, sekitar 40 persen penduduk termiskin menikmati 36,4 persen dari budget subsidi energi. Tetapi, 40 persen penduduk terkaya malah menikmati hampir 40 persen dari budget subsidi energi.
"BPS melaporkan pada September 2021, jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai 136,32 juta unit, terdiri atas 115,29 juta sepeda motor, 15,8 juta mobil penumpang, 5,01 juta truk, dan 233,42 ribu bus. Tidak heran jika subsidi energi BBM terus menerus membengkak setiap tahunnya," ucap Bamsoet.
Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini juga mengapresiasi kinerja Pertamina yang mulai Go Digitaldengan membentuk Pertamina Integrated Enterprise Command Center (PIECC).
Menyajikan big data secara realtime terkait produksi, distribusi, hingga konsumsi BBM. Sekaligus mendukung peran strategis Pertamina sebagai integrator seluruh lini bisnis dari aspek operasional dan komersial.
"Melalui PIECC, Pertamina juga bisa memonitor pergerakan kapal dan truk pengangkut minyak. Meminimalisasi terjadinya jual beli minyak di jalan maupun pelanggaran hukum lainnya. PIECC juga menjadi salah satu inovasi Pertamina untuk menjadi global 'energy champion'. Pertamina bisa menerapkan satu strategi secara menyeluruh demi memberikan efisiensi sekaligus mengurangi kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang sehingga akuntabilitas Pertamina Group tetap terjaga," tutur Bamsoet.
antara
April
(voinews.id)Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan semua anak dan remaja di bawah usia 18 tahun yang belum bisa mendapatkan vaksin penguat diizinkan untuk ikut mudik Lebaran 2022 tanpa melakukan tes antigen.
“Memang ada dinamika, kalau anak-anak di bawah 18 tahun bagaimana, di-'booster' (vaksinasi penguat, red.) juga belum boleh. Akhirnya diputuskan oleh Bapak Presiden bahwa anak-anak dan remaja, kalau mau mudik belum di-'booster' tidak apa-apa, tidak perlu tes antigen,” kata dia dalam Keterangan Pers Menteri terkait Hasil Ratas PPKM, Kantor Presiden 18 April 2022 yang diikuti secara daring di Jakarta, Senin.
Ia menuturkan Presiden Joko Widodo memberikan izin mudik tanpa melakukan tes antigen COVID-19 tersebut, setelah mendengar permasalahan masyarakat saat akan melakukan kegiatan mudik pada Mei 2022.
Melalui kebijakan itu pula, anak-anak di bawah usia 18 tahun dapat mendampingi orang tua untuk melakukan mudik, namun dengan syarat sudah mendapatkan dosis lengkap dari vaksin COVID-19 atau sudah disuntik dua kali.
“Ini adalah hadiah dari Beliau (Pak Presiden, red.) kepada anak-anak kita yang keluarganya mau menikmati mudik dengan lebih baik lagi,” ucap Budi.
Ia turut meminta masyarakat untuk melaksanakan mudik dengan tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan, seperti memakai masker dan hanya melakukan perjalanan di dalam negeri.
Hal tersebut perlu dilakukan, kata Budi, sebagai bentuk antisipasi dalam menghindari penularan COVID-19 yang semakin meluas sekaligus menggerakkan kembali ekonomi di tiap daerah Indonesia.
“Saya ucapkan terima kasih, sehat terus dan selamat menikmati mudiknya. Hanya saja, mudiknya kalau bisa di dalam Indonesia saja, itu sekaligus menggerakkan ekonomi daerah kita,” ujar dia.
Sebelumnya, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito mengatakan pemerintah telah melakukan penyesuaian kebijakan perjalanan di Indonesia selama Ramadhan dan Idul Fitri.
Penyesuaian kebijakan tersebut dilakukan akibat laju mobilitas penduduk Indonesia diperkirakan meningkat seiring kegiatan mudik Lebaran diperbolehkan.
Pertama, apabila pemudik telah mendapatkan vaksin dosis ketiga, maka tidak diwajibkan untuk menunjukkan hasil tes COVID-19, sedangkan bagi pemudik yang baru divaksinasi dua kali, harus menunjukkan hasil tes antigen negatif yang diambil 1x24 jam atau PCR yang diambil 3x24 jam sebelum keberangkatan.
Bagi pemudik yang baru divaksinasi satu kali, kata dia, harus menunjukkan hasil tes PCR negatif 3x24 jam sebelum keberangkatan, kemudian bagi pemudik yang tidak dapat divaksinasi karena memiliki penyakit atau kondisi tertentu, diwajibkan untuk menunjukkan hasil tes PCR negatif yang diambil 3x24 jam sebelum keberangkatan serta surat keterangan resmi dari rumah sakit.
Ia menambahkan bagi anak usia 6-17 tahun wajib melakukan tes karena belum bisa divaksin penguat, sementara anak usia kurang dari enam tahun tidak wajib tes COVID-19 karena belum divaksinasi.
"Perlu dicatat bahwa pemerintah akan terus meningkatkan aksesibilitas vaksinasi anak. Namun demikian, mengingat masih terbatasnya laporan mengenai uji coba vaksinasi untuk anak usia kurang dari enam tahun serta vaksinasi 'booster' untuk anak secara umum, pemerintah akan fokus pada pencapaian target vaksinasi untuk kelompok rentan seperti lansia," ucap Wiku.
antara