VOInews, Jakarta: Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno melakukan kick off Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) dan Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI) tahun 2024 di Jakarta, Senin (27/02/2024). Dalam kick off tersebut, Sandiaga Uno mengatakan program Gernas BBI diluncurkan untuk meningkatkan permintaan dan pembelian produk dalam negeri, sedang Gernas BBWI untuk meningkatkan perjalanan wisatawan nusantara. Menurut Sandiga Uno, pada pelaksanaan Gernas BBI dan BBWI 2024, ditargetkan mendorong pencapaian 1,25 hingga 1,5 miliar pergerakan wisatawan dengan jumlah perputaran uang mencapai 3000 Triliun Rupiah dan transaksi ekonomi kreatif sebesar 1.187 Miliar
“Saya yakin kita bisa mencapai 1,25 sampai 1,5 miliar pergerakan wisata nusantara dan perputaran uang yang terjadi melalui aktivitas wisata bisa mencapai 3000 Triliun Rupiah, target transaksi produk ekonomi kreatif adalah 1.187 miliar yang merupakan target kita melakukan nilai tambah produk-produk kreatif kita.”, ujar Sandiaga.
Sandiga Uno lebih lanjut menyampaikan untuk mencapai target tersebut perlu adanya langkah adaptasi, kolaborasi dan inovasi. Ia pun berharap target ini juga bisa didorong oleh masing-masing pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten dan kota agar terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas atraksi wisata, mengkurasi pelaksanaan event daerah, menyusun travel patern, mempromosikan potensi daerah secara masiv, serta melakukan kerjasama terintegrasi antar daerah.
Berdasarkan data, dalam kurun waktu kurang lebih 3,5 tahun (14 Mei 2020-September 2023), terdapat penambahan jumlah UMKM yang onboarding digital mencapai 14,9 juta unit dari sebelumnya 8 juta unit. Dan hingga saat ini, total UMKM yang onboarding digital telah mencapai 22,9 juta unit atau terjadi peningkatan sebesar 186 persen.
“Pemerintah menargetkan peningkatan pertumbuhan ekonomi berkisar 1,67-1,71 persen dari aksi afirmasi belanja produk dalam negeri dengan nilai belanja minimal Rp400 triliun. Pada 2023, sebanyak 95 persen dari anggaran belanja pemerintah pusat dan daerah untuk produk dalam negeri,” ujarnya.
Aksi afirmasi BBI menjadi kesempatan bagi koperasi dan UMKM untuk mengambil peluang pengembangan usaha, sehingga mereka didorong untuk benar-benar memanfaatkan program tersebut dengan sebaik mungkin.
VOInews, Jakarta: Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menghadiri High-Level Segment Conference on Disarmament di Jenewa, Swiss pada Senin (26/2/2024). Dalam pertemuan tersebut Retno Marsudi menekankan pentingnya mengatasi kebuntuan yang dihadapi oleh Conference on Disarmament.
“Sebagai Presiden, Indonesia berkomitmen untuk mendorong transparansi, keseimbangan, dan juga dialog yang konstruktif,” kata Retno Marsudi dalam keterangan yang diterima pada Selasa (27/2/2024) di Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, Retno Marsudi menyoroti pentingnya penguatan komitmen terhadap perlucutan senjata global. Indonesia, menurutnya, mendesak negara pemilik senjata nuklir untuk memenuhi kewajibannya, termasuk yang diatur dalam Traktat Non-Proliferasi (NPT).
“Saya sampaikan Indonesia telah meratifikasi Traktat Pelarangan Senjata Nuklir (TPNW) dan siap mendorong universalisasinya," kata Retno Marsudi.
Selain itu, Indonesia bersama negara ASEAN terus mendorong penandatanganan Protokol SEANWFZ oleh negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB atau P5. Retno Marsudi juga berharap negara global dapat mendorong tercapainya kemajuan dalam perlucutan senjata.
“Negara-negara harus terus mendorong tercapainya kemajuan dalam perlucutan senjata, baik dari sisi prosedural maupun substantif. Fokus utama hendaknya ditujukan kepada isu-isu yang menuai kesepakatan seperti Negative Security Assurances yang legally binding dan traktat cut-off bahan fisil,” lanjutnya.
Retno juga mengatakan Conference on Disarmament harus adaptif dan responsif terhadap lanskap keamanan yang terus berubah, termasuk munculnya teknologi baru dalam sistem persenjataan dan perang modern, serta mewujudkan traktat untuk mencegah perlombaan senjata di antariksa.
Ia pun mengecam wacana penggunaan senjata nuklir oleh Israel untuk mengancam warga Gaza, dan menyesali tidak tercapainya kesepakatan aplikasi Palestina sebagai observer di Conference on Disarmament.
“Saya mendesak dihentikannya pengiriman senjata ke Israel untuk mencegah semakin banyaknya korban jiwa. Terakhir, saya sampaikan penyesalan terkait tidak tercapainya kesepakatan mengenai aplikasi Palestina sebagai observer di Conference on Disarmament,” terangnya.
Conference on Disarmament adalah satu-satunya forum negosiasi multilateral yang membahas upaya perlucutan senjata. Forum ini beranggotakan 65 negara, termasuk anggota tetap Dewan Keamanan PBB atau P5. Pertemuan tersebut, dipimpin oleh Wakil Tetap Republik Indonesia di Jenewa selaku Presiden Conference on Disarmament.
VOInews, Jakarta: Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyoroti pentingnya Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menjalankan kewajibannya, menangani pelanggaran HAM berat yang dilakukan Israel terhadap bangsa Palestina. Dalam pertemuan High-Level Segment Sidang Dewan HAM PBB yang ke-55 pada Senin (26/2) di Jenewa, Swiss, ia pun menyampaikan perlunya memperkuat ekosistem HAM.
"Ini menjadi tanggung jawab kolektif kita bersama. Di ASEAN, Indonesia mendorong penguatan ekosistem HAM melalui Leaders' Declaration on the ASEAN Human Rights Dialogue. Di Afghanistan, Indonesia mendorong pemenuhan hak-hak pendidikan bagi perempuan," kata Retno Marsudi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.
Retno juga menekankan pentingnya pendanaan yang memadai guna mendukung mekanisme Komisi Penyelidikan terkait pendudukan Palestina.
"Dan saya juga tekankan pentingnya pendanaan yang memadai untuk Office of the High Commission for Human Rights dan mekanisme-mekanisme penting lainnya seperti Komisi Penyelidikan terkait wilayah pendudukan Palestina, serta dukungan terhadap Dewan HAM dalam memberikan bantuan teknis & pembangunan kapasitas kepada negara anggota," jelasnya.
Selain itu, Retno menyampaikan pentingnya upaya mengatasi krisis kemanusiaan yang dipicu oleh perang dan konflik. Termasuk melalui pemenuhan kewajiban dalam Konvensi Pengungsi.
"Mekanisme kemanusiaan harus juga diperkuat dan tidak boleh dipolitisasi. Saya sampaikan bahwa kita tidak boleh tinggal diam atas dihentikannya pendanaan terhadap UNRWA (Badan PBB untuk Pengungsi Palestina), sementara dana untuk mendukung kejahatan perang di Gaza terus mengalir," lanjut Retno.
Tak hanya itu, Retno juga menekankan pelindungan dan pemajuan HAM harus dilakukan secara setara. Ia menegaskan, hak pembangunan setiap negara harus dihormati, guna menjamin kesejahteraan rakyatnya dan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
"Kolaborasi juga perlu diarahkan untuk menjamin hak masyarakat rentan, khususnya perempuan, penyandang disabilitas, dan juga migran," tutupnya.(VOI/Ranov/Andy)
VOinews.id- Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto memastikan bahwa stok cadangan beras pemerintah (CBP) saat ini cukup untuk memenuhi kebutuhan penyaluran selama Ramadhan hingga Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah. “Stok cadangan beras pemerintah yang dikuasai Bulog saat ini ada 1,4 juta ton dan juga masih ada sisa kuota penugasan impor tahun ini sebanyak 1,5 juta ton. Jadi jumlahnya sangat cukup untuk kebutuhan penyaluran kebutuhan selama puasa dan Lebaran,” kata Suyamto di Jakarta, Senin.
Bahkan, menurut Suyamto, stok beras yang saat ini ada di gudang Bulog mampu memenuhi kebutuhan penyaluran beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) yang disalurkan ke pasar induk, pasar tradisional dan ritel modern. Kemudian stok beras Bulog juga mampu untuk memenuhi penyaluran bantuan pangan beras yang menyasar 22 juta keluarga penerima manfaat yang direncanakan hingga Juni 2024.
“Saat ini Bulog melaksanakan penyaluran bantuan pangan 10 kg ke masing-masing kepada 22 juta keluarga penerima manfaat mulai Januari sampai Juni nanti,” ucap Suyamto. Bulog, lanjut Suyamto, akan terus melakukan manuver positif menyikapi harga beras yang masih fluktuatif dengan menjalankan semua penugasan dari pemerintah secara all out. Suyamto mengatakan bahwa Bulog juga melakukan intervensi melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) yang mendatangi langsung ke pemukiman penduduk atau tempat keramaian.
Beras yang dijual dengan harga di bawah harga eceran tertinggi (HET) yakni Rp54.000 per 5 kg. “Memang diperlukan waktu agar tercapainya keseimbangan harga baik di tingkat produsen dan konsumen, namun hal ini telah diperhitungkan dengan baik oleh pemerintah sehingga masyarakat tidak perlu merasa khawatir terhadap harga dan ketersediaan pangan khususnya beras ini,” kata Suyamto. Dia menegaskan bahwa pemerintah terus melakukan aksi cepat tanggap atas dampak perekonomian yang ditimbulkan oleh dampak adanya perubahan iklim akibat fenomena El Nino yang saat ini tengah melanda dunia termasuk Indonesia.
Antara