January
VOInews.id-Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menekankan bahwa aspek keselamatan adalah hal utama yang harus diperhatikan di sektor perkeretaapian oleh seluruh pemangku kepentingan. “Hari ini kami membahas bersama-sama melibatkan unsur terkait, untuk mengevaluasi dan mengupayakan perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan semua pihak. Saya menekankan bahwa nomor satu adalah safety,” kata Menhub usai rapat koordinasi bidang perkeretaapian di Stasiun Surabaya Gubeng, Jawa Timur, Minggu. Menhub menyampaikan, beberapa waktu belakangan terjadi sejumlah kejadian kecelakaan di sektor perkeretaapian di antaranya yaitu kecelakaan yang melibatkan KA Turangga dan KA Lokal Bandung Raya, KA Pandalungan yang anjlok di emplasemen Stasiun Tanggulangin, dan kejadian di perlintasan sebidang di sejumlah daerah seperti Klaten, Banyuwangi, dan Tebing Tinggi.
Dalam rakor yang dihadiri Ditjen Perkeretaapian, PT KAI, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), dan Pemerintah Daerah di Jawa Timur tersebut Menhub menegaskan, pemerintah bersama segenap pemangku kepentingan berkomitmen penuh menjaga keselamatan perkeretaapian dan menjaga kepercayaan masyarakat, khususnya pengguna setia atau pecinta kereta api. “Kami akan terus melakukan upaya-upaya perbaikan agar masyarakat merasa aman dan nyaman menggunakan kereta api,” ujarnya. Adapuns ejumlah langkah disiapkan Kemenhub untuk meningkatkan aspek keselamatan perkeretaapian. Di antaranya yaitu terus melakukan pembangunan jalur ganda dan peningkatan kualitas jalur kereta sesuai standar track quality index (TQI) kategori 1 dan 2 hingga 94 persen dari total keseluruhan jalur kereta api di Indonesia pada tahun 2024.
Serta, mengevaluasi sistem persinyalan dan menjalankan penyelenggaraan operasional kereta api sesuai dengan standard operational procedure (SOP) yang telah ditetapkan. Selain itu, Kemenhub juga terus berupaya menangani perlintasan sebidang dengan melibatkan sejumlah pihak seperti Kementerian PUPR, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait Sementara itu, Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono menyampaikan pada umumnya di sistem perkeretaapian sudah berjalan dengan baik. Menurut dia, beberapa tahun ini tingkat kecelakaan di kereta api sudah sangat rendah. "Tapi tetap kita melihat masih ada kekurangan-kekurangan, yang bersama-sama kita lakukan peningkatan-peningkatan yang bersifat mendasar terkait aspek keselamatan," katanya.
Antara
January
VOInews.id- Peserta pemilihan umum warga negara Indonesia (WNI) di Jepang mulai menggunakan hak suara dalam Pemilu 2024. Salah satu pemilih, Zahra Rabbiradlia kepada Antara saat dihubungi di Tokyo, Minggu mengatakan sudah mencoblos, baik pasangan calon presiden dan wakil presiden maupun calon legislatif. Pemilu 2024 merupakan kali pertama bagi diaspora yang berdomisili di Yokohama itu menggunakan hak pilih di luar negeri.
“Pasti dari vibes-nya beda, sudah pasti kalau di Jepang enggak terlalu ramai. Tapi, karena Pemilu kali ini ada keinginan buat riset sana-sini, jadi literasi politik aku better dari sebelumnya,” katanya. Dia mengaku telah mempelajari para kandidat baik di level presidensial maupun legislatif dari berbagai sumber, terutama media sosial. “Banyaknya konten edukasi politik di medsos itu kebantu banget. Jadi, aku terbuka isu-isu politik dan mana capres yang aku pilih,” katanya. Zahra juga mengaku tidak melewatkan siaran langsung debat capres dan cawapres melalui internet kendati tayang lebih malam karena perbedaan dua jam lebih awal di Jepang. Menurut dia, karakter pemilih saat ini, yang sebagian besar kaum muda, semakin ingin tahu akan gagasan para kontestan pemilu yang akan menentukan masa depan Indonesia lima tahun ke depan.
“Kalau di 2019 itu ada isu agama, aku malas mengikutinya. Kalau sekarang strateginya menyasar kaum muda lewat live TikTok meskipun ada yang gimmick, joget-joget, gagasannya tetap dijual,” katanya. Zahra memilih menggunakan hak suara melalui pos karena faktor jarak serta harus mengurus ketiga buah hatinya. Ia merasa sudah mantap menentukan pilihan dan mengajak para WNI di Negeri Sakura yang belum menggunakan hak suara untuk mencoblos sesuai hati nurani melalui pos maupun tempat pemungutan suara (TPS). “Suara kita begitu berpengaruh. Jangan sampai hilang dan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang mempermainkan suara kita,” katanya.
Berbeda dengan Zahra, Aisar yang pernah mengalami Pemilu di Jepang sebelumnya mengaku tahun ini tensi serta gesekan tidak terlalu tinggi karena terdapat tiga pasangan capres-cawapres ketimbang hanya dua di Pemilu 2019. “Tahun ini kayaknya adem-adem aja ya, karena paslonnya ada tiga. Beda dengan sebelumnya hanya ada dua, itu sempat ‘panas’,” ujarnya. Di Pemilu 2019, WNI yang bermukim di Tokyo itu memilih lewat TPS. Namun, pada tahun ini ia memilih lewat pos karena alasan kepraktisan. “Ya, saya sudah mencoblos. Kalau capres gampang ya, pilihannya cuma tiga. Yang pileg ini banyak banget dan surat suaranya besar. Saran saya buat yang memilih di TPS, cari tahu dulu khawatir bingung pas buka di bilik suara,” katanya. Dia juga mengimbau kepada sesama pemilih WNI untuk tidak golput. Senada, Dian Bulan, juga memilih melalui pos karena lebih efisien ketimbang datang ke TPS. “Dulu saya pernah nyoblos di TPS saat menjadi panitia PPLN Osaka. Saat ini saya memilih lewat pos. Surat suara sudah diterima. Insya Allah dalam minggu ini saya mencoblos,” katanya sambil menambahkan bahwa ia akan memilih kandidat sesuai kesamaan visi-misi.
“Kalau partai saya dari dulu pilihannya tidak pernah berubah,” katanya. Menurut Komisi Pemilihan Umum (KPU), periode pencoblosan lewat pos mulai 5-14 Februari 2024. Di Jepang, pemilihan di TPS dilaksanakan pada Minggu, 11 Februari 2024. Namun, untuk penghitungan suara serentak pada 14-15 Februari 2024. Berdasarkan data PPLN Tokyo, total terdapat 29.434 pemilih, 18.334 laki-laki dan 11.100 perempuan, smentara itu, pemilih yang akan mencoblos di TPS sebanyak 2.847 orang, 26.587 pemilih lewat pos. Terkait pengawalan proses Pemilu 2024 serta pengawasan, baik PPLN Tokyo maupun Panwaslu Tokyo belum memberikan tanggapan. Sebelumnya, Bawaslu mengimbau 60 titik Panwaslu LN untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan aman dan tanpa adanya kecurangan. Panwaslu LN diminta untuk mewaspadai adanya kemungkinan pemilih yang menggunakan hak suaranya dua kali karena pemungutan suara dilakukan lebih awal.
Antara
January
VOInews.id- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meninjau penyaluran bantuan pangan kepada warga penerima di Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Sabtu (20/1/2024). Pemantauan tersebut guna memastikan kelancaran dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan. "Bantuan pangan ini tentu menjadi bagian dari penanganan El Nino akibat dari panen yang berubah, mundur. Di Jawa dua bulan, di luar Jawa ada yang tiga bulan. Nah, program ini dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat," katanya dalam keterangannya di Jakarta.
Penyaluran bantuan pangan pada tahun ini merupakan kelanjutan penyaluran bantuan yang telah diberikan pada 2023. Program tersebut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang telah memutuskan untuk memperpanjang penyaluran bantuan pangan hingga Juni 2024. Secara nasional, berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), penerima bantuan pada 2024 tercatat sebanyak 22 juta penerima bantuan pangan (PBP) yang masing-masing mendapatkan beras sebanyak 10 kilogram (kg) per bulan. Jumlah itu meningkat dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebanyak 21,3 juta PBP.
"Menjadi salah satu unsur penekan harga beras di tingkat konsumen serta turut menjaga level inflasi nasional, program penyaluran bantuan pangan beras terus dilanjutkan pemerintah. Implementasi program tersebut juga mampu berperan dalam menjaga daya beli masyarakat yang rentan terdampak kenaikan harga pangan," ujarnya. Lebih lanjut, Menko Airlangga juga berdialog dengan para PBP dan menyerahkan bantuan secara simbolis kepada 5 PBP dari 150 PBP yang hadir.
Sementara itu, jumlah alokasi bantuan pangan beras di Kabupaten Garut tercatat sejumlah 296.885 PBP di tahun 2024. Masyarakat yang hadir menyambut baik adanya bantuan yang diberikan pemerintah dan menyampaikan bahwa bantuan tersebut sangat membantu meringankan kebutuhan pangan beras mereka sehari-hari. Selain menyampaikan harapan agar jumlah bantuan diperbanyak jumlahnya, masyarakat juga meminta agar program dapat terus dilanjutkan oleh pemerintah. "Dengan penyaluran bantuan pangan ini, kita juga menopang daya beli masyarakat yang pada gilirannya kalo inflasi rendah, daya belinya bisa kuat, maka itu bisa menumbuhkan pertumbuhan ekonomi. Jadi, saya katakan bahwa bansos itu memang hal yang kita dorong untuk juga memulihkan perekonomian nasional," sebut Airlangga.
Antara
January
VOInews.id- Pemerintah mengatur secara ketat pendistribusian elpiji bersubsidi agar diterima sesuai penerima manfaat yakni rumah tangga miskin, usaha mikro dan kecil (UKM), nelayan, dan petani sasaran. "Harus ada kebijakan pemerintah bagaimana bisa mengoptimalkan subsidi ini diterima dengan baik untuk masyarakat," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif dalam keterangannya di Jakarta, Minggu. Pemerintah pun mengubah aturan dengan menggeser penyaluran elpiji subsidi dari berbasis komoditas ke penerima manfaat.
Per 1 Januari 2024, hanya pengguna terdaftar yang diperbolehkan membeli elpiji 3 kg. Status data bisa diperiksa melalui nomor induk kependudukan (NIK) di KTP. Penyesuaian data konsumen elpiji 3 kg berbasis sistem Merchant Apps Lite (MAP Lite) tersebut dijaring sejak 1 Maret 2023, termasuk data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) desil 1-7. "Sistemnya sudah siap. 189,2 juta NIK sudah terdaftar dan terverifikasi 31,5 juta NIK," kata Dirjen Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji. Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM Mustika Pertiwi menambahkan pemerintah masih memperbolehkan konsumen belum terdata membeli elpiji 3 kg setelah mendaftar on the spot di subpenyalur atau pangkalan resmi. Kementerian ESDM juga mengusulkan pengecer bisa diangkat menjadi subpenyalur. "Diatur saja jaraknya, misal tiap 1 kilometer itu, ada 1 pangkalan," sambungnya.
Mustika mengatakan model pendataan sebaiknya dilakukan di subpenyalur/pangkalan resmi, sehingga tidak sampai ke pengecer. Apalagi, kerap kali pengecer membeli dalam jumlah besar, yang memungkinkan semua pembeli tidak terekam datanya. "Misalnya, 10 tabung, maka dia mengurangi hak konsumen akhir untuk membeli langsung di pangkalan. Ini yang harus diatur," tuturnya. Dari sisi infrastruktur teknologi, pencatatan manual melalui logbook juga mendorong pemerintah memperpanjang pendataan hingga akhir Mei 2024. "Kita lihat nanti progresnya. Kami akan evaluasi. Intinya, jangan sampai terjadi kelangkaan di lapangan," ungkap Mustika.
Pemerintah pun memberi opsi lain yakni subpenyalur boleh menjual elpiji ke pengecer maksimum 20 persen dari alokasi per bulan sesuai Surat Dirjen Migas ke PT Pertamina (Persero). Kendati demikian, menurut Mustika, pasokan elpiji 3 kg di masing-masing pengecer dibatasi untuk memaksimalkan subsidi tepat sasaran. Agar kebijakan ini lebih aplikatif, lanjutnya, pemerintah bersama PT Pertamina Patra Niaga gencar sosialisasi, termasuk memberikan pelatihan kepada petugas di lapangan. "Mereka akan dibekali software sederhana di telepon selular (HP) untuk mendata pembeli elpiji. Keterlibatan badan usaha dalam menjaga kebijakan telah diatur dalam Surat Keputusan Dirjen Migas. Pemerintah pun meminta Pertamina mengawal kebijakan sampai ke konsumen akhir," sebut Tutuka.
Antara