February
PPLN Deen Haag Gelar Pemilu 2024 Serentak di Broodfabriek Rijswik, Belanda
Written by Akbar
VOInews.id– Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag 2024 telah menyelenggarakan proses pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) yang berlokasi di De Broodfabriek, Rijswijk, Belanda. Pemungutan suara di TPSLN merupakan salah satu dari metode pemungutan suara yang diadakan oleh PPLN Den Haag. Sebelumnya metode Pos telah berlangsung sejak 10 Januari 2024.
Proses pemungutan suara di Belanda mengakomodasi sejumlah 13.162 pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN), dengan rincian 11.849 pemilih melalui TPS dan 1.313 pemilih melalui Pos. Selain DPTLN, PPLN Den Haag juga melayani sekitar 1.671 pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri (DPTbLN), dan Daftar Pemilih Khusus Luar Negeri (DPKLN).
Untuk mengantisipasi tingginya animo masyarakat, PPLN menyediakan 7 TPSLN yang seluruhnya terkonsentrasi di gedung De Broodfabriek, Rijswijk, serta 2 TPSLN melalui Pos. Selain itu, PPLN berkolaborasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Den Haag. Acara juga diramaikan dengan bazaar dan panggung hiburan bagi masyarakat, baik pemilih maupun para pengantar atau keluarganya.
Proses pemungutan suara dilaksanakan dengan dukungan keterlibatan 55 (lima puluh lima) anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN), dan 14 (empat belas) anggota Satuan Perlindungan Masyarakat. Turut membantu dalam proses pemungutan suara dari unsur Panitia Pengawas Pemilu Den Haag, segenap jajaran Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI Den Haag), Kepolisian RI, Kementerian Luar Negeri RI, dan Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM .
Untuk transparansi pelaksanaan pemungutan suara, PPLN Den Haag juga mengundang sejumlah perwakilan saksi yang berasal dari unsur partai politik peserta pemilu, dan perwakilan Tim Pemenangan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden.
Rangkaian Pemilu Indonesia 2024 di Belanda akan dilanjutkan dengan perhitungan suara untuk TPSLN yang dijadwalkan pada 14 Februari 2024. Pada 17 Februari 2024 akan dilakukan penghitungan surat suara yang masuk melalui pos dan rekapitulasi suara yang keduanya bertempat di KBRI Den Haag. (Biro Pers Media & Informasi (BPMI) Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia (PPID)PPI Dunia )
February
Diaspora Indonesia di Kuwait sukses melakukan ‘Early Voting’ melalui metoda KSK dan TPS
Written by Akbar 
VOInews.id- PPLN Kuwait City telah melaksanakan pemungutan suara (early voting) pertama dengan metoda KSK (Kotak Suara Keliling) pada hari Rabu, 7 Februari 2024 dari jam 15.00 sore sampai tengah malam jam 24.00 di 4 lokasi yg berbeda., yaitu Kuwait City, Mangaf-Ahmadi, Salmiya, dan Jahra. Kemudian pencoblosan dengan metoda TPS di KBRI Kuwait City pada hari Jumat, 9 Februari 2024 jam 8 pagi sampai jam 6 sore dan dihadiri bersama dengan Ibu Duta Besar Lena Maryana yang mencoblos di TPS 001. Ada sebanyak 8 TPS dengan jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) sebanyak 3630 dengan perincian 1189 laki-laki dan 2441 perempuan. Daftar pemilih tambahan sebanyak 303 dan daftar pemilih khusus sekitar 300 orang. Hasil perhitungan baru akan diketahui pada hari rabu, 14 Feb bersamaan dengan perhitungan di Indonesia. Pelaksanaan pemilihan melalui KSK dan TPS diawasi oleh pengawas pemilu dan disaksikan oleh utusan peserta pemilu (partai politik) yang sudah memberikan surat mandatnya kepada PPLN Kuwait. Segala persiapan sudah dilakukan sejak setahun yang lalu oleh PPLN Kuwait sebanyak 5 orang (Wahyono, Edi, Zulkifli, Laeli, dan Masita) dibantu 3 orang dari sekretariat (Bayu, Umay, Rifki).
Proses yang sudah disiapkan oleh KPU kepada seluruh 128 PPLN di dunia, dijalankan dengan baik yang diawali dari pendataan pemilih, pemutakhiran, persiapan pleno rekapitulasi data pemilih untuk semua tahapan, rapat koordinasi dengan pengawas dan saksi, penerimaan logistik, pelantikan dan bimbingan teknis petugas KPPSLN, dan masih banyak lagi. Edi Rahmat, anggota PPLN Kuwait yang membidangi masalah data menyampaikan bahwa semua yang sudah terdaftar didalam daftar pemilih tetap (DPT) dan tambahan (DPTb) untuk memilih pada waktu yang sudah ditentukan, sementara untuk pemilih yang belum terdaftar bisa menggunakan daftar pemilih khusus (DPK) pada satu jam terakhir.
Antusias WNI untuk pemilu sekarang cukup tinggi dari sisi pendataan pemilih terutama banyak pekerja migran yang baru datang bekerja disini dibidang hospitality, terlebih banyaknya permintaan diwaktu terakhir pendaftaran H-7 dengan alasan seperti pindah domisili dan bekerja diluar domisilinya. Sistem Pendataan kali ini lebih bagus dan efektif melalui sistem Sidalih yang sudah dibuat oleh KPU. Seperti diketahui bersama Pemilu di luar negeri menganut mekanisme early voting, yaitu menggunakan hak suara mereka lebih dahulu. Early voting di luar negeri bisa dilakukan lewat tiga cara, yaitu lewat pos, kotak suara keliling dan TPS luar negeri. Untuk di Kuwait tidak ada mekanisme pos.
Metoda KSK di Kuwait ini ditujukan untuk Diaspora Indonesia yang tidak bisa hadir ke TPS karena alasan pekerjaan dan ijin dari perusahaan, sehingga pendataan sudah dilakukan sejak tahun lalu oleh petugas pantarlih untuk menanyakan kepada pemilih metoda yang akan dipilihnya nanti. Ketua PPLN Kuwait City, Wahyono Sutrisno mengucapkan terima kasih kepada semua Diaspora Indonesia yang sudah hadir dengan memberikan suaranya juga apresiasi kepada petugas KPPSLN yang bertugas siang dan malam. Alhamdulillah semua pelaksanaan pemilu dengan metoda KSK dan TPS sudah selesai dan berjalan dengan lancar, tertib, dan aman.
VOInews.id
Antara
February
VOInews.id- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mengingatkan peserta pemilu agar tidak berkampanye selama masa tenang, termasuk di platform media sosial (medsos). Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty saat jumpa pers di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Minggu (11/2), menyampaikan Bawaslu mengerahkan patroli siber untuk aktif memantau akun yang didaftarkan oleh peserta pemilu dan akun-akun pribadi mereka. Dia menjelaskan patroli siber itu bertujuan untuk memastikan tidak ada aktivitas kampanye dalam media sosial yang terdaftar.
“Selain itu, untuk memastikan akun media sosial yang milik akun personal itu tidak memenuhi unsur yang seharusnya tidak dilakukan, misalnya menghasut, memfitnah, mengadu domba, karena ada Undang-Undang ITE yang berlaku dan menjadi kewenangan dari Bawaslu untuk melakukan penanganan pelanggaran hukum lainnya,” kata Lolly.
KPU RI menetapkan masa tenang pada 11–13 Februari 2024. Dalam periode itu, seluruh aktivitas yang berkaitan dengan kampanye secara langsung ataupun melalui media sosial dilarang.
“Jadi untuk seluruh akun media sosial yang terdaftar di KPU tentu sudah bisa dipastikan harus turun. Kalau masih ada maka dia nanti masuk ke dalam penanganan pelanggaran. Selanjutnya, untuk medsos yang akunnya personal maka menjadi kewajiban Bawaslu untuk mencermati,” kata Lolly.
Dia menyampaikan dalam proses mengawasi aktivitas peserta pemilu di media sosial, Bawaslu bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Dalam kesempatan yang sama, Lolly mengingatkan peserta pemilu untuk tidak memberikan sejumlah uang atau barang kepada masyarakat selama masa tenang dan nanti saat pemungutan suara. Kegiatan bagi-bagi uang atau barang untuk kepentingan kampanye — yang dikenal juga dengan money politic — merupakan bagian dari pelanggaran pemilu.
“Kita sama-sama tahu Pasal 523 ayat 2 (UU Pemilu) pada masa tenang, kalau itu dilakukan maka sanksinya pidana pemilu, sanksinya empat tahun pidana penjara ditambah Rp48 juta kalau tidak salah dendanya,” kata dia.
Terkait itu, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menambahkan pemberian uang dalam bentuk apapun, termasuk uang digital juga dilarang. Dia menegaskan Bawaslu bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengawasi kemungkinan-kemungkinan tersebut.
ANtara
February
Bawaslu Terus Pantau Pergeseran Logistik di Sejumlah KPU di Papua
Written by Akbar
VOInews.id - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua terus memantau pergeseran logistik di sejumlah Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten dan kota di Papua. Pergeseran logistik dari gudang KPU yang berada di ibukota kabupaten mulai dilakukan ke distrik, terutama yang wilayah memiliki tingkat kesulitan dan jarak dan waktu tempuh lumayan lama.
"Dari laporan Bawaslu Kabupaten ada beberapa KPU di Papua yang sudah melakukan pergeseran mulai Minggu (11/2) ," kata Ketua Bawaslu Papua Hardin Halidin di Jayapura, Senin (12/2)
Dia menjelaskan dari laporan yang diterima KPU, yang sudah melakukan pergeseran logistik pemilu 2024, di antaranya KPU Kabupaten Jayapura untuk Distrik Airu, KPU Mamberamo Raya, KPU Kepulauan Yapen dan KPU Supiori.
Pergeseran logistik ke distrik sebagian besar dilakukan Senin (12/2) dan Selasa (13/2), terutama wilayah yang dapat dijangkau lewat darat. Dari distrik kemudian logistik akan dibawa ke tempat pemungutan suara agar pemilih dapat memilih wakil-wakilnya tanggal 14 Februari mendatang.
Hardin mengatakan saat ini jumlah pemilih yang akan memberikan hak pilihnya di Papua tercatat 727.835 orang yang akan menyalurkan pilihannya ke 3.109 TPS. Provinsi Papua terdiri dari sembilan kabupaten dan kota yang meliputi Kota dan Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi, Supiori, Biak Numfor, Waropen, Kepulauan Yapen dan Kabupaten Mamberamo Raya.
Antara