January
Memasuki 2024, Presiden Tokayev Sampaikan Kebijakan Luar Negeri Kazakhstan dan Target Peningkatan Ekonomi
Written by Andy Romdoni
VOInews, Jakarta: Memasuki 2024, Presiden Kassym-Jomart Tokayev menyampaikan komitmen Kazakhstan untuk melanjutkan kebijakan luar negeri yang seimbang. Dirinya pun merinci target ambisius Kazakhstan untuk meningkatkan perekonomian lewat penggandaan Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2029. Hal itu ia sampaikan dalam wawancara eksklusif dengan surat kabar nasional Egemen Qazaqstan.
"Kazakhstan akan melanjutkan kebijakan luar negeri yang seimbang dan siap memimpin beberapa organisasi internasional yang berpengaruh secara bersamaan, termasuk Organisasi Kerjasama Shanghai, Organisasi Traktat Keamanan Bersama, dan Dana Internasional untuk Menyelamatkan Laut Aral," tulis Kedutaan Besar Kazakhstan untuk Indonesia dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat (5/1/2024).
Dalam ranah kebijakan luar negeri, Kazakhstan tetap berkomitmen untuk melindungi kepentingan nasional dan mengatasi tantangan strategis. Dengan minat global yang meningkat terhadap Asia Tengah, Kazakhstan siap menjadi tuan rumah Pertemuan Konsultatif Kepala Negara Asia Tengah berikutnya.
"Presiden menekankan pentingnya kemitraan, dengan hubungan yang kuat dengan sekutu kunci seperti Rusia dan Tiongkok," tulis Kedutaan Besar Kazakhstan.
Di sektor ekonomi, menurutnya, Pemerintah Kazakhstan akan menjadikan pembangunan ekonomi menjadi fokus utama. Presiden Tokayev mengatakan, hal itu dilakukan dengan mulai mengidentifikasi proyek-proyek besar dan merancang rencana pengembangan infrastruktur.
"Dengan menekankan pentingnya inisiatif menarik investasi, termasuk melalui privatisasi dan pemulihan aset," katanya.
Pemerintah Kazahstan juga akan memulai penyusunan kode pajak baru untuk mereset hubungan antar Negara dan bisnis. Selain itu, Kazakhstan juga akan memulai pengetatan kredit konsumen.
Visi komprehensif Presiden Tokayev menggambarkan jalur transformatif bagi Kazakhstan, seimbang antara stabilitas politik, pembangunan ekonomi, dan keterlibatan global yang strategis," tulis Kedutaan Besar Kazakhstan.
January
Sambut Potensi Wisman Indonesia, Vietnam Kembangkan Wisata Halal
Written by Daniel/Ranov/Andy Romdoni
VOInews, Jakarta: Pemerintah Vietnam mulai melirik potensi wisata ramah muslim di Vietnam. Duta Besar Vietnam untuk Indonesia Ta Van Thong mengatakan pemerintah Vietnam perlu memaksimalkan ketersediaan layanan halal di Vietnam.
“Kita perlu memaksimalkan ketersediaan layanan halal di Vietnam, jika tidak digarap maksimal maka akan sangat sulit menarik masyarakat Indonesia untuk pergi ke Vietnam,” jelas Dubes Ta Van Thong kepada media di Jakarta, Kamis (4/1/2024).
Vietnam kini memiliki mushala di setiap bandara internasional, dan di setiap kota-kota wisata. Oleh karena itu, Dubes Ta Van Thong melihat pentingnya peningkatan layanan halal di Vietnam.
“Pentingnya peningkatan ketersediaan makanan dan layanan halal di Vietnam untuk menyambut lebih banyak masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam,” lanjut Dubes Ta Van Thong.
Dubes Ta Van Thong pun menyampaikan pemerintah Vietnam kini tengah gencar mengembangkan sertifikasi halal untuk keperluan industri dalam negeri, dengan berkolaborasi dengan Pemerintah Indonesia.
“Sertifikat halal diharapkan menjadi bagian dari akselerasi pengembangan industri dan wisata halal di Vietnam,” ucapnya.
Sertifikasi dimaksud tidak hanya mencakup produk makanan, tetapi juga berbagai produk industri lainnya yang diperuntukan bagi konsumen dan wisatawan muslim yang berkunjung ke Vietnam.
Vietnam juga telah membuka penerbangan langsung Ho Chi Minh City – Denpasar Bali, Ho Chi Minh City- Jakarta dan Hanoi – Jakarta, dimana jumlah penumpang penerbangan kedua negara sepanjang 2023 mencapai 1 juta jiwa. Sementara volume perdagangan kedua negara menembus angka USD 14 miliar atau setara Rp216 triliun.
January
Libur Nataru 2024 Berikan Kontribusi Rp120 Triliun pada Perekonomian Nasional
Written by Thiodor
VOInews, Jakarta: Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengungkapkan momentum libur Natal 2023 dan tahun baru 2024 memberikan kontribusi Rp120 triliun terhadap perekonomian nasional.
“Nataru ini dapat disampaikan data-data terbaru, jadi dengan pengelolaan daya tarik wisata yang baik dan akses yang luas, maka libur Nataru telah berjalan sesuai proyeksi dan ekspektasi, kita memproyeksikan sebesar Rp120 triliun terhadap perekonomian nasional,” kata Sandiaga dalam "The Weekly Brief With Sandi Uno" di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Rabu (3/1/2024).
Sandiaga menyampaikan bahwa menurut perkiraan, lonjakan pengunjung pada libur Nataru bisa mencapai 107 juta – 110 juta, dimana mayoritas pengunjung melakukan aktivitas wisata.
“Kami melihat potensi perputaran untuk ekonomi dari akomodasi hotel mencapai total Rp108 miliar lebih, dihitung dari okupansi sekitar 70 persen selama 10 hari dengan jumlah kamar berdasarkan BPS sekitar 15.500, harga kamar sekitar Rp1 juta, maka proyeksi inilah yang menjadi acuan kita,” kata Menparekraf Sandiaga.
Lebih lanjut, Sandiaga Uno mengungkapkan survei pemantauan momen Nataru yang berlangsung pada 30 Desember 2023 – 15 Januari 2024, dimana dari 934 responden wisnus menunjukkan pergeseran profil wisnus saat momen Nataru.
Seperti, wisatawan nusantara memilih menginap di rumah saudara atau kerabat; durasi perjalanan wisata 1-1,5 jam, lebih dari 60 persen wisnus menggunakan kendaraan pribadi; dan wanita milenial mendominasi pelaku perjalanan wisnus.
“Dan wisata dalam Kota/Kabupaten serta Luar Kota/Kabupaten dalam provinsi menjadi pilihan terbanyak dibandingkan destinasi lainnya. Wisata alam seperti gunung, kebun binatang, dan kuliner bersama keluarga masih menjadi favorit,” kata Menparekraf Sandiaga.
Sementara itu, dalam The Weekly Brief With Sandi Uno, Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Provinsi Bali Tjok Bagus Pemayun, mengungkapkan bahwa wisatawan mancanegara yang datang ke Bali sampai akhir tahun 2023 sebesar 5.328.238 orang. Hal ini lebih dari yang ditargetkan Menparekraf Sandiaga yakni sebesar 4,5 juta kunjungan. Sementara itu, kunjungan wisatawan nusantara ke Bali mencapai 9.877.911.
Tjok Bagus juga menjelaskan menjelaskan soal kemacetan yang terjadi di ruas jalan menuju Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali saat momen Nataru. Ia menjelaskan bahwa ada sejumlah titik di tempat pusat oleh-oleh yang hanya memiliki kapasitas parkiran terbatas, sehingga mengambil ruas jalan untuk dijadikan parkir.
“Pengalaman kemarin, dengan adanya kemacetan kemarin tentu menjadi pembelajaran bagi kami, sehingga tahun ini tidak terulang seperti itu, kalau kita lihat dari jumlah kendaraan yang di akhir tahun dibandingkan yang kemarin macet itu. Sebetulnya ketika Natal itu jumlah kendaraannya lebih tinggi, tetapi memang ada beberapa titik Menteri Perhubungan menyampaikan memang ada di tempat pusat pusat oleh-oleh kapasitas parkirnya masih terbatas sehingga keluar dari pada tempat parkir untuk jalur dari pada jalan diambil, itu membuat catatan bagi kami,” kata Tjok Bagus.
January
PLN dukung transisi energi melalui infrastruktur kendaraan listrik
Written by Akbar
VOInews.id- PT PLN (Persero) menyatakan komitmen untuk terus mendukung pemerintah dalam upaya transisi energi melalui pembangunan infrastruktur pendukung ekosistem kendaraan listrik. "Kami terus mengakselerasi tumbuhnya ekosistem kendaraan listrik. Hari ini, di Kementerian BUMN mulai menggunakan kendaraan listrik sebagai kendaraan operasional, maka dari itu kami berkolaborasi menyediakan infrastrukturnya," ucap Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam keterangannya di Jakarta, Rabu. PLN membangun stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) di halaman Gedung Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal tersebut dilakukan guna mendukung penuh langkah Kementerian BUMN untuk menggunakan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas pejabat eselon I dan eselon II.
a menjelaskan, layanan SPKLU di halaman Gedung Kementerian BUMN tersebut bertipe fast charging. Sedangkan, untuk pengisian daya di tempat tinggal pejabat Kementerian BUMN bertipe home charging. Hingga Desember 2023, telah lebih dari 900 SPKLU yang beroperasi di 411 lokasi di seluruh Indonesia. Dari total tersebut sebanyak 624 SPKLU yang dikelola oleh PLN. Rinciannya, di Banten 26 SPKLU, Jakarta 113 SPKLU, Jawa Barat 150 SPKLU, Jateng dan DIY 50 SPKLU, Jawa Timur 62 SPKLU, Bali 63 SPKLU, Sumatera 62 SPKLU, Kalimantan 37 SPKLU, Sulawesi 27 SPKLU, Nusa Tenggara 25 SPKLU, Maluku lima SPKLU, dan Papua dua SPKLU. Untuk mengakselerasi pertumbuhan SPKLU, PLN juga membuka kolaborasi dengan berbagai pihak, khususnya para pelaku usaha, perbankan, mall-mall, kantor-kantor, swasta, operator jasa transportasi, dan lain-lain.
Sementara, Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas menjadi langkah strategis transisi energi di ekosistem BUMN. Langkah itu juga sejalan dengan amanat Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
"Ini bagian kami punya komitmen untuk masa depan Indonesia, kami coba terus berpartisipasi dengan penggunaan electric vehicle (EV)," ucap Erick dalam peresmian penggunaan kendaraan listrik di lingkungan Kementerian BUMN yang dilaksanakan di Gedung Kementerian BUMN. Ia menilai dengan beralih ke kendaraan listrik, Kementerian BUMN berkontribusi pada tiga tujuan, yaitu berkontribusi menjaga kualitas udara lebih bersih, mendukung program presiden untuk melakukan hilirisasi industri hijau, dan mendorong efisiensi energi. "Penggunaan kendaraan listrik secara langsung memberikan penghematan yang signifikan dibandingkan dengan kendaraan konvensional. Hemat BBM 60 persen," kata Erick.
Antara