October
VOInews.id- Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mendorong pentingnya penyelesaian isu-isu perundingan dan reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) dalam Konferensi Tingkat Menteri ke-13 WTO tahun depan. Hal ini disampaikan Mendag Zulkifli Hasan saat melakukan pertemuan dengan Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala di Osaka, Jepang, pada Sabtu (28/10). "Indonesia konsisten mendorong reformasi WTO, khususnya reformasi sistem penyelesaian sengketa mengingat peran sentral WTO dalam mewujudkan sistem perdagangan multilateral yang lebih inklusif dan adil di tengah semakin dinamisnya situasi perekonomian global," kata Zulkifli melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.
Zulkifli mengatakan reformasi WTO mulai dibahas sejak 2017 dengan fokus pada upaya peningkatan tiga fungsi utama WTO, yaitu fungsi negosiasi, monitoring dan transparansi, serta penyelesaian sengketa. Bagi Indonesia, kata Zulkifli, prioritas utama dalam agenda reformasi WTO adalah berfungsinya kembali sistem penyelesaian sengketa secara penuh tahun 2024 yang merupakan mandat Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-12 WTO 2022.
Prioritas lainnya, yakni tercapainya solusi permanen atas perundingan Public Stockholding for Food Security dan tercapainya perjanjian subsidi perikanan yang komprehensif untuk isu Special and Differential Treatment, serta Overfishing and Overcapacity KTM ke-13 WTO 2024. Menurut Mendag, krisis multidimensi yang terjadi semakin memberikan tekanan atas rantai pasok, terutama yang terkait dengan ketahanan pangan global. "Untuk itu, penyelesaian perundingan public stockholding dan subsidi perikanan dalam KTM ke-13 WTO tahun depan merupakan salah satu solusi penting dalam mengatasi kerawanan pangan dan meningkatkan ketahanan pangan dunia," kata Zulkifli.
Antara
October
VOInews, Jakarta: Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri RI menyambut baik pengesahan adopsi Resolusi PBB terkait Gaza. Hal itu disampaikan dalam akun media sosial X yang dipantau dari Jakarta, Sabtu (28/10/2023).
“Indonesia sambut baik adopsi Resolusi Majelis Umum PBB terkait Perlindungan Warga Sipil dan Penghormatan Kewajiban Hukum dan Kemanusiaan di Gaza pada 28 Oktober 2023,” tulis Kemlu RI.
Kemlu RI menyebut bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang turut mensponsori resolusi tersebut. Sebelumnya, Indonesia turut menggalang dukungan negara-negara untuk mendorong pelaksanaan pertemuan Sesi Khusus Darurat Sidang Majelis Umum PBB yang membahas aksi ilegal Israel di wilayah pendudukan Palestina.
“Indonesia merupakan salah satu co-sponsor Resolusi tersebut,” tulis Kemlu RI.
Majelis Umum PBB pada Jumat (27/10/2023) menyetujui resolusi yang menyerukan gencatan senjata kemanusiaan yang berlangsung lama dan berkelanjutan untuk segera diberlakukan di Gaza. Draf itu diajukan oleh hampir 50 negara dan memperoleh dukungan 120 suara, dengan 14 suara menolak dan 45 lainnya abstain.
Resolusi itu diadopsi pada pertemuan Sesi Khusus Darurat ke-10 mengenai situasi Wilayah Pendudukan Palestina, yang mengungkapkan keprihatinan luar biasa atas eskalasi kekerasan terkini sejak 7 Oktober lalu.
Resolusi itu juga mengecam segaral aksi kekerasan terhadap warga sipil Palestina dan Israel, termasuk semua aksi teror dan serangan tanpa pandang bulu, serta semua tindakan provokasi, penghasutan dan penghancuran. Resolusi juga meminta agar seluruh pihak segera dan sepenuhnya mematuhi kewajiban mereka di bawah hukum internasional.
Dengan turut menekanka perlunya melindungi warga sipil sesuai hukum kemanusiaan internasional dan hukum HAM internasional, draf tersebut menyerukan pembebasan segera dan tanpa syarat terhadap semua warga sipil yang disandera secara ilegal.
Resolusi juga menggarisbawahi pentingnya mencegah destabilisasi dan eskalasi kekerasan lebih lanjut.
October
VOInews, Jakarta: Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memaparkan keberhasilan pemerintah Indonesia dalam membangkitkan sektor parekraf nasional pasca pandemi covid-19 dalam The 6th TEJ Ministerial Round Table di INTEX Osaka, Jepang pada Kamis (26/10/2023). Dalam forum tersebut Sandiaga Uno mengatakan sektor parekraf Indonesia telah menunjukkan pemulihan yang signifikan.
Berdasarkan data terhimpun, sektor pariwisata memberikan kontribusi hingga 3,6 persen terhadap PDB nasional atau sebesar USD 6,72 miliar pada tahun 2022. Sektor parekraf telah mencetak sebanyak 22,89 juta lapangan kerja pada tahun 2022.
Sektor Ekonomi Kreatif juga menunjukkan angka yang cukup menjanjikan dengan meningkatnya nilai ekspor produk ekonomi kreatif senilai USD 26,94 miliar.
"Saya sangat yakin bahwa pariwisata akan pulih dengan cepat dan memberikan dampak yang lebih besar terhadap perekonomian pasca pandemi," ungkap Sandiaga Uno dihadapan para Menteri Pariwisata dunia.
Optimismenya merujuk data Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia hingga Agustus 2023, yakni mencapai 7,44 juta atau hampir melampaui revisi target yang ditetapkan pada pertengahan tahun ini sebesar 8,5 juta.
Pada tahun 2022, perjalanan domestik juga mencapai angka yang signifikan, hingga 734,86 juta kunjungan atau meningkat sebesar 19,82 persen year-on-year dan 1,76 persen lebih tinggi dibandingkan kondisi sebelum pandemi covid-19
"Wisatawan domestik sangat mendukung industri pariwisata Indonesia, terutama pada masa pra-pembukaan setelah pandemi," ujar Sandiaga Uno.
Meski membawa duka, pandemi covid-19 diungkapkannya memberikan banyak pelajaran, termasuk sektor parekraf. Salah di antaranya adalah peluang untuk mempercepat transformasi dalam industri pariwisata.
Peluang utama untuk kembali menjadi lebih kuat dan lebih baik harus dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan pariwisata, termasuk pemerintah di seluruh dunia.
Semangat tersebut tercermin pada World Tourism Day (WTD) 2022 di Bali pada beberapa waktu lalu.
"Pasca pandemi, kita pada akhirnya melihat potensi besar untuk menyadari pentingnya kualitas dan pariwisata berkelanjutan. Setelah pulihnya covid-19, kita perlu menerapkan perubahan tren pariwisata yang lebih mementingkan keselamatan dan pengalaman," ungkap Sandiaga Uno.
"Hal ini tentunya perlu diselaraskan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah menjadi tujuan global agenda kolektif. Bisakah kita maju menuju pariwisata berkelanjutan dan pariwisata regeneratif? Ya, kami percaya kita bisa melakukannya," ujarnya bersemangat.
Oleh karena itu, dirinya mewakili pemerintah Indonesia mengajak seluruh pihak untuk mentransformasi sektor pariwisata melalui inovasi inisiatif, adaptasi strategis, dan kolaborasi yang bermanfaat. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan pariwisata domestik dan global.
"Visi kami adalah menerapkan serangkaian program yang tidak hanya akan meningkatkan potensi industri, tetapi juga juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan budaya di wilayah kita, mendorong keberlanjutan pengembangan dan menciptakan pengalaman yang mengesankan bagi wisatawan di seluruh dunia," jelasnya.
Merujuk hal tersebut, Sandiaga Uno menargetkan akan mengembalikan sektor parekraf ke kondisi sebelum pandemi pada tahun 2024.
"Untuk mencapai tujuan ini, saya berharap dapat bekerja sama erat, bergandengan tangan dengan Anda semua, menuju masa depan yang cerah sektor pariwisata domestik dan global kita," tutupnya.
October
Indonesia Desak Pembentukan Komisi Independen Selidiki Serangan Israel ke Rumah Sakit
Written by Andy Romdoni
VOInews, Jakarta: Indonesia mendesak Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (SMU PBB) untuk membentuk komisi indepeden guna menyelidiki serangan Israel terhadap rumah sakit di Gaza, Palestina. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan agresi harus dihentikan untuk mencegah berjatuhannya korban sipil. PBB, menurutnya, juga harus mencegah kejadian serupa terulang kembali.
“Untuk itu, SMU PBB harus meminta pertanggungjawaban terhadap Israel, termasuk dengan membentuk komisi penyelidikan independen untuk menyelidiki serangan Israel terhadap rumah sakit dan tempat ibadah dan pengusiran masal warga sipil di Gaza,” kata Menlu Retno dalam pertemuan darurat SMU PBB yang menbahas aksi ilegal Israel di wilayah pendudukan Palestina, di New York, Kamis (26/10/2023), dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (27/10/2023)/
Menlu Retno juga meminta PBB memastikan akses bantuan kemanusiaan dan perlindungan warga sipil. Menurutnya, Indonesia mendesak SMU PBB dan Badan-badan PBB yang relevan untuk meningkatkan upaya penyediaan bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza.
Ia mengatakan upaya yang dilakukan Sekjen PBB dan negara-negara kunci juga harus didukung. Melihat dari kerusakan yang ada, menurut Retno, bantuan yang tersedia saat ini masih jauh dari cukup.
“Oleh karena itu SMU PBB harus mendesak pengiriman segera bantuan kemanusiaan yang lancar dan berkelanjutan. Indonesia akan meningkatkan tiga kali lipat kontribusi suka rela melalui UNWRA (Agensi Pekerjaan dan Pemulihan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina) dan menyerukan komunitas internasional untuk mendukung UNWRA. Indonesia juga berkomitmen mengirim bantuan kemanusiaan,” kata Menlu.
Hal lain yang juga didesak oleh Indonesia adalah menolak pemindahan secara paksa warga sipil di Gaza. Menlu Retno Marsudi mengatakan seruan Israel untuk pergi dari Gaza Utara memperparah kondisi warga yang rumahnya telah dihancurkan, dan akses terhadap listrik, gas, bahan bakar, dan air dibatasi.
“Ini adalah kejahatan kemanusiaan. SMU PBB harus mendesak dihentikannya perintah evakuasi oleh Israel. Warga sipil, khususnya anak-anak, harus dilindungi dan diberikan ruang gerak yang aman,” kata Menlu.
Selain tiga hal tersebut, Menlu Retno juga meminta PBB untuk mengatasi akar masalah konflik Israel-Palestina. Menurutnya, perdamaian tidak akan tercipta sebelum akar konflik diatasi. Untuk itu, proses perdamaian untuk mewujudkan solusi dua-negara harus dimulai kembali.
“Jangan sampai rakyat Palestina tidak lagi memiliki pilihan selain menerima ketidakadilan seumur hidup mereka. Menjadi tugas kita untuk menghentikan ketidakadilan ini. Indonesia siap dan akan menjalankan perannya. Indonesia akan terus Bersama rakyat Palestina,” tandas Menlu seraya mengajak peserta Sidang Umum PBB untuk dapat mengadopsi draft resolusi SMU PBB mengenai Palestina (General Assembly Draft Resolution, 10th Emergency Special Session).