October
Bawaslu tingkatkan pengawasan pelanggaran pemilu di luar negeri
Written by Akbar
VOInews.id- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI terus berupaya meningkatkan pengawasan dan pencegahan terhadap adanya upaya pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di luar negeri. "Penyelenggaraan pemilu di luar negeri itu menjadi perhatian Bawaslu karena sesuai dengan perintah undang-undang, agar pengawasan di luar negeri berjalan optimal dan juga bisa dilakukan dengan baik,” kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja usai menghadiri rapat koordinasi “Pencegahan dan Pengawasan Luar Negeri dalam Pemilu 2024” di Jakarta, Selasa malam.
Bagja menyebut bahwa saat ini terdapat 60 titik Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Panwaslu LN) untuk memastikan Pemilu 2024 bisa berjalan aman dan lancar tanpa adanya kecurangan. Menurut dia, terdapat sejumlah hal yang menjadi fokus Bawaslu untuk mencegah adanya pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu di luar negeri, yakni wilayah perbatasan, kampanye, serta netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
Terkait wilayah perbatasan, Bagja menjelaskan bahwa hari pemungutan suara di luar negeri akan lebih awal dibanding di Indonesia yang dijadwalkan berlangsung pada 14 Februari 2024. Untuk itu, Panwaslu LN harus mewaspadai adanya kemungkinan pemilih melakukan pemungutan suara dua kali yakni di luar negeri dan di Indonesia. "Saat pemungutan suara, pemilih bisa saja melakukan pemilihan di luar negeri dan juga bisa melakukan tanggal 14 Februari pemungutan suara di Indonesia, sehingga ini yang perlu kami waspadai,” ujarnya.
Antara
October
PBB Ingatkan Kembali Pentingnya Perdamaian dan Dialog di Dunia
Written by Andy Romdoni
VOInews, Jakarta: Kepala Perwakilan PBB di Indonesia, Valerie Juliand, mengatakan bahwa PBB didirikan untuk menjunjung tinggi terciptanya perdamaian di dunia. Menurutnya, PBB didirikan pada 78 tahun yang lalu, memiliki semangat untuk mendorong dialog dalam upaya penyelesaian masalah.
“Semangat yang ada pada masa itu adalah semangat untuk menangani masalah dengan berdialog,” katanya saat memberikan sambutan pada perayaan Hari PBB (UN Day) ke-78, di Jakarta, Selasa (24/10/2023).
Ia mengatakan bahwa berbagai perselisihan dapat diselesaikan dengan penekanan pada terwujudnya perdamaian dan solidaritas antar bangsa.
“Dan saya harus mengatakan itu adalah mandat yang sangat penting. Perdamaian adalah inti dari Mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa karena perdamaian adalah syarat yang sangat diperlukan agar semua hal dapat berkembang,” katanya.
Terkait perang yang saat ini sedang terjadi di berbagai belahan dunia, Valerie Juliand mengatakan bahwa perang hanya akan membawa dampak kehancuran terhadap apa yang sudah dibangun selama ini.
“Perang menghancurkan manusia, bangsa dan negara. Maka dari itu perdamaian adalah mandat penting yang kita miliki dan kita perjuangkan,” katanya.
Valerie Juliand menyebut bahwa PBB yang didirikan pada 78 tahun yang lalu memiliki tantangan yang berbeda saat ini. Namun demikian, ia menekankan pentingnya menjadikan perdamaian sebagai satu-satunya solusi di dalam setiap hal yang diperjuangkan.
October
Kemlu RI: Peringatan Hari PBB, Momentum Penguatan Multilateralisme dan Kolaborasi
Written by Andy Romdoni
VOInews, Jakarta: Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) bekerja sama dengan PBB di Indonesia menyelenggarakan peringatan Hari PBB ke-78, Selasa (24/10/2023), di Jakarta.
Dalam sambutannya, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemlu Tri Purnajaya mengatakan, dengan mengambil tema Our Common Future: Peace and Prosperity for All, peringatan Hari PBB 2023 menekankan pentingnya memperkuat semangat multilateralisme dan kolaborasi.
“Pesan utama yang ingin ditekankan adalah pentingnya memperkuat spirit multilateralisme dan semangat kolaborasi untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran bersama. Bukan hanya untuk generasi sekarang namun juga untuk generasi mendatang,” katanya.
Lebih lanjut Tri Purnajaya mengatakan, peringatan Hari PBB di tahun 2023 memiliki makna penting dalam perjalanan menuju pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030. Termasuk catatan mengenai pencapaian SDGs belum sesuai dengan yang diharapkan.
“Tahun 2023 ini memiliki arti penting karena kita berada di separuh jalan menuju target pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) pada tahun 2030. Namun kita juga mencatat progress pencapaian SDGs masih jauh dari yang diharapkan,” katanya.
Selain itu, menurutnya, perayaan Hari PBB 2023 juga merupakan momentum penting untuk mendorong reformasi di dalam tubuh PBB. Terkait hal ini, sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah menyampaikan rencana reformasi di dalam tubuh PBB untuk menjawa tantangan perubahan zaman.
“Tahun ini juga penting karena akan dimulainya guliran pembahasan persiapan Summit of The Future tahun 2024, tahun depan, yang merupakan momentum penting untuk mendorong reformasi PBB dan sistem multilateral secara menyeluruh,” katanya.
Tri Purnajaya juga menyebut bahwa Hari PBB merupakan momentum penting untuk melakukan refleksi terhadap berbagai capaian dan tantangan kerja PBB di masa mendatang.
October
Bali Aman Dikunjungi Seiring Mitigasi Status Siaga Darurat Kekeringan
Written by Thiodor
VOInews, Jakarta: Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno memastikan saat ini kondisi Bali tetap aman untuk dikunjungi wisatawan meskipun Pj Gubernur Bali mengeluarkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan di Pulau Dewata.
Sandiaga Uno saat saat The Weekly Brief With Sandi Uno di Jakarta, Senin (23/10/2023), menjelaskan status siaga darurat bencana ditetapkan untuk memitigasi dan merespons kekeringan ekstrim dan bencana kebakaran hutan dan lahan sebagai dampak El Nino. Status siaga darurat bencana di Bali ini diberlakukan selama 14 hari ke depan.
"Bali masih aman, penerbangan masih normal. Status tersebut dikeluarkan sesuai kebutuhan dan untuk kepentingan peningkatan kewaspadaan," ujar Sandiaga.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tjok Bagus Pemayun menjelaskan Pj Gubernur Bali SM Mahendra Jaya telah mengeluarkan keputusan Gubernur Bali mengenai penetapan status siaga darurat bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Bali pada Kamis (19/10).
Status siaga tersebut terhitung sejak 19 Oktober 2023 sampai dengan 1 November 2023 dan dapat diperpanjang atau dipersingkat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan darurat bencana yang dalam keputusan Gubernur Bali bernomor 897/04-G/HK/2023 tersebut.
Keputusan status siaga itu diambil mengacu pada Pasal 23 PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pada saat status siaga darurat ini ditetapkan, BPBD mempunyai kemudahan akses antara lain untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik, termasuk dalam pengadaan barang atau jasa, serta komando untuk menugaskan (memerintahkan) instansi atau lembaga terkait.
"Keadaan Bali saat ini masih terkendali, SK ini dibuat untuk antisipasi dan mempermudah penanganan bencana bila diperlukan, dalam status siaga darurat tidak ada pelarangan PPLN atau aktivitas pariwisata tetap berjalan seperti biasa. Saya mengajak semua pihak untuk meningkatkan kewaspadaan," ujar Tjok Bagus Pemayun.