October
VOInews, Jakarta: Indonesia menyatakan keberpihakannya dengan rakyat Palestina di tengah perang yang terjadi antara Israel dan Palestina. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyerukan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) untuk segera mendorong gencatan senjata ditengah konflik Israel-Palestina. Retno pun mengatakan bahwa dukungan menyeluruh yang ditunjukkan oleh satu pihak sejauh ini telah membawa hasil penggunaan kekuatan yang lebih tidak proporsional, pelanggaran hukum humaniter internasional, dan impunitas.
“Merupakan kewajiban kita bersama untuk mengakhiri siklus ini kekerasan sebelum meningkat menjadi kekerasan regional dan bencana global,” katanya dalam High-Level Open Debate Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) mengenai situasi di Timur Tengah, yang diselenggarakan di New York, Selasa (24/10/2023), waktu setempat, yang dipantau dari Jakarta.
Indonesia juga mendorong DK PBB untuk memprioritaskan akses bantuan kemanusiaan. Menurut Retno, lebih dari dua juta warga Palestina menggantungkan hidupnya pada bantuan kemanusiaan.
“Konvoi pengiriman bantuan kemanusiaan tidak bisa bergerak dan selalu dalam bahaya baku tembak. DK harus segera mendesak akses bantuan kemanusiaan yang aman dan tanpa hambatan serta penghormatan terhadap hukum humaniter,” katanya.
Lebih lanjut Menlu Retno juga berharap Dewan Keamanan PBB dapat mengesampingkan politik dan membawa kembali sisi kemanusiaan di dalam tubuh Dewan Keamanan. Ia mengajak Dewan Keamanan PBB untuk menggunakan kekuatan besar yang dimiliki untuk menjadi lebih manusiawi karena rakyat Palestina berhak mendapatkan hak dan perlakuan yang setara, termasuk untuk memiliki rumah dan menolak perpindahan.
“Kita semua adalah manusia. Kita semua berhak memiliki rumah. Kita harus menolak perpindahan warga Palestina. Kita tidak boleh membiarkan tragedi 1948 terulang kembali,” katanya.
Dirinya pun mengingatkan Dewan Keamanan PBB yang memiliki tanggung jawab besar untuk mengatasi situasi di Gaza. Menurutnya Dewan Keamanan PBB memegang kekuasaan yang besar untuk mengatasi akar permasalahan penyebab perang dan memastikan jalan menuju solusi dua negara.
October
VOInews, Jakarta: Indonesia mendesak Dewan Keamanan (DK) PBB untuk segera bertindak guna menghentikan eskalasi konflik Israel-Palestina di Gaza dan mengatasi krisis kemanusiaan yang terjadi. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan setiap detik yang terbuang tanpa adanya aksi nyata dari DK berdampak mengerikan bagi warga Palestina di Gaza. Indonesia mengutuk keras berlanjutnya agresi Israel terhadap warga sipil di Gaza.
“Saya ingin mengingatkan bahwa DK memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga perdamaian dan keamanan, tidak membiarkan perang berkepanjangan atau membantu salah satu pihak melanjutkan perang,” kata Menlu RI dalam High-Level Open Debate DK PBB mengenai situasi di Timur Tengah di New York, Selasa (24/10/2023), dalam keterangan yang diterima di Jakarta.
Menlu juga mengatakan, DK tidak boleh tinggal diam menyaksikan bencana dan kejahatan kemanusiaan yang sedang terjadi di Palestina. Serangan terhadap rumah sakit dan tempat ibadah, blokade listrik, air, bahan bakar, dan pengusiran warga Gaza dilakukan oleh Israel atas nama hukuman kolektif. Di saat yang sama, warga sipil disandera dan menghadapi ancaman nyawa.
“Saya ingin bertanya bagaimana DK akan melakukan tanggung jawabnya? Kapan DK akan menghentikan perang di Gaza? mewujudkan gencatan senjata, membuka akses terhadap bantuan kemanusiaan, menyerukan pembebasan warga sipil, dan menghentikan pendudukan ilegal oleh Israel?” kata Menlu.
Dia menambahkan, setiap detik yang terbuang karena perbedaan politik dan kegagalan mencapai konsensus merupakan kekalahan bagi kemanusiaan dan memperparah instabilitas.
“Berapa banyak lagi nyawa harus dikorbankan sebelum DK mengambil langkah?” tanya Menlu.
Retno menegaskan, Indonesia tidak membuang-buang waktu dalam memobilisasi dukungan internasional untuk dilakukannya tindakan segera. Melalui Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN), dan pertemuan ASEAN-Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), D8, Indonesia menyerukan kesatuan suara untuk mendesak dihentikannya kekerasan dan fokus pada isu bencana kemanusiaan.
October
VOInews, Jakarta : Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI telah mengkoordinasikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait adanya penambahan sebanyak 150 Daftar Pemilih Tetap (DPT) Warga Negara Indonesia (WNI) di Paris, Prancis untuk menggunakan hak suaranya saat Pemilu 2024.
"Akan ada 150 mahasiswa yang masuk ke Paris dan itu belum masuk dalam DPT luar negeri, sudah kami sampaikan ke KPU dan masih dalam proses, semoga bisa ditindak lanjuti," kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja usai menghadiri rapat koordinasi "Pencegahan dan Pengawasan Luar Negeri dalam Pemilu 2024" di Jakarta, Selasa (24/10) malam.
Sebagaimana dikutip Antara, Bagja mengatakan bahwa penambahan 150 DPT tersebut karena saat pendataan oleh KPU sebelumnya, para pemilih tersebut masih terdaftar di DPT dalam negeri.
"Sehingga bisa dipikirkan bagaimana teman-teman WNI atau mahasiswa yang kemudian pindah, DPT masih DPT Indonesia, sehingga kemudian bisa dipindahkan ke DPT luar negeri," ujarnya.
Ia juga meminta Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Panwaslu LN) segera melaporkan jika terdapat penambahan DPT, sehingga para pemilih dipastikan bisa menggunakan hak suaranya di Pemilu 2024.
"Kemungkinan ada (di negara lain) penambahan DPT, kami akan minta laporannya juga di Panawas nanti," ujarnya.
Bagja menyebut bahwa hari pemungutan suara di luar negeri akan lebih awal dibanding di Indonesia yang dijadwalkan berlangsung pada 14 Februari 2024.
"Pemungutan suara di luar negeri lebih awal bisa enam hari lebih awal, meski perhitungan suaranya dijadwalkan akan tetap sama dengan di Indonesia," ujarnya.
Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 mencapai 204.807.222 orang yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia, termasuk WNI di luar negeri.
Jumlah pemilih dalam negeri sebanyak 203.056.748 orang, yang terdiri atas 101.467.243 lakilaki dan 101.589.505 perempuan.
Sementara sisanya, sebanyak 1.750.474 merupakan WNI pemilih di 128 negara perwakilan, dengan jumlah PPLN, KSK, dan Pos sebanyak 3.059. Dari jumlah tersebut, 751.260 di antaranya merupakan laki-laki dan 999.214 perempuan.
October
Jelang Pemilu 2024, Wapres Tegaskan Aparat Negara Harus Netral
Written by agus santika
VOInews, Balikpapan : Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin meminta seluruh jajarannya untuk bersikap sesuai aturan dan tetap mengedepankan kepentingan rakyat bukan kelompok.
"Kita mengajak semua jajaran yang terlibat soal Pemilu untuk bertindak sesuai aturan, bersikap netral dan tidak memihak kepada siapa pun," tegas Wapres, usai menghadiri acara Silaturahim Nasional (Silatnas) ke-VII Kontak Santri Agribisnis Indonesia (KONSAIN) di Pondok Pesantren Syaichona Cholil Balikpapan, Gg. Arjuna No.59, Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (24/10/2023).
Mengutip Wapresri.go.id, lebih lanjut Wapres menegaskan, imbauannya ini juga berlaku untuk semua aparat yang secara langsung dan tidak langsung bersinggungan dengan Pemilu 2024.
"[Juga bagi semua pihak], baik itu pemerintah daerah sampai ke bawah, unsur keamanan, pihak penyelenggara Pemilu, dan pengawasnya bekerja dengan baik dan juga pimpinan partai politik harus berjalan apa yang ditetapkan aturan," tegasnya.
Di sisi lain, Wapres juga mengingatkan Capres dan Cawapres yang telah mendaftar dan para pendukung masing-masing kontestan agar tidak bertindak di luar ketentuan yang berlaku.
"Kemudian juga para kontestannya sendiri serta para relawan supaya juga jangan melampaui batas," ujar Wapres mengingatkan.
Menurutnya, apabila semua pihak mampu berkomitmen untuk bertindak sesuai aturan yang ada, maka Pemilu akan berjalan dengan baik tanpa adanya kecurangan.
"Kalau semua berjalan di atas aturan saya kira akan berjalan dengan jujur dan adil. Pengawas supaya lebih tegas siapa yg melanggar cepat diberi peringatan. Saya mengajak semua patuh pda aturan main yang telah disepakati," pungkas Wapres.