September
Inisiatif Indonesia Percepat Negosiasi Kode Etik di Laut Tiongkok Selatan Disepakati
Written by Andy Romdoni 
VOInews, Jakarta: Di periode Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023 ini, inisiatif Indonesia untuk mempercepat proses negosiasi kode etik atau Code of Conduct (COC) di Laut Tiongkok Selatan (LTS) berhasil disepakati oleh seluruh negara ASEAN dan RRT.
“Selain mempercepat negosiasi, inisiatif Indonesia dalam bentuk Guidelines itu dapat menjadi pedoman praktis yang juga berisi materi substantif untuk menjaga agar COC terus efektif dan actionable," ujar Direktur Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN Kementerian Luar Negeri, Rolliansyah Soemirat, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (1/9/2023).
Guidelines yang baru pertama kali ada dalam sejarah ini merangkum aspirasi ASEAN-RRT untuk selesaikan COC dalam 3 tahun atau kurang, melalui pembahasan secara intensif isu-isu yang tertunda selama ini serta usulan metode kerja lainnya agar negosiasi berjalan lebih cepat dan efektif.
“Mengingat kompleksitas elemen pada COC, pihak-pihak yang terlibat selama ini sangat berhati-hati sehingga diperlukan terobosan untuk mengakselerasi prosesnya," kata Rolliansyah.
COC diharapkan menjadi aturan tata perilaku yang merefleksikan norma, prinsip dan aturan internasional yang selaras dan merujuk pada hukum internasional, khususnya UNCLOS dengan tujuan tercapainya kawasan LTS yang stabil, aman dan damai.
Indonesia senantiasa mendukung pembangunan rasa saling percaya (confidence building measures/CBM) dan mengurangi ketegangan untuk mendukung kesejahteraan di kawasan, serta terus memastikan sentralitas ASEAN dalam permasalahan LTS.
Selama Keketuaan Indonesia di ASEAN, negosiasi COC telah berhasil menyelesaikan pembahasan second reading atau pembahasan negosiasi putaran kedua. Hal ini menunjukkan perkembangan positif yang diharapkan dapat terus menjadi momentum percepatan disepakatinya kode etik tersebut.
Indonesia telah menjadi tuan rumah perundingan negosiasi COC antara ASEAN dan RRT pada bulan Maret lalu. Di akhir tahun 2023 ini, Indonesia berencana akan kembali menjadi tuan rumah putaran negosiasi COC selanjutnya sebagai kontribusi terhadap percepatan proses yang berlangsung.
Selain perundingan COC, Indonesia akan terus mendorong peningkatan kerja sama maritim praktis antara ASEAN dan RRT untuk kawasan LTS yang dapat meningkatkan rasa saling percaya, guna mendukung dan menjaga perdamaian, keamanan dan stabilitas di kawasan.
September
VOInews.id- Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyampaikan bahwa 708 Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Gabon dalam keadaan aman dan tenang. "Terdapat 708 WNI yang tinggal di Gabon. Mayoritas adalah pekerja migran yang bekerja di industri perkayuan yang tinggal jauh dari Libreville. Mereka dalam keadaan yang aman dan tenang," kata Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu Judha Nugraha melalui pesan singkat di Jakarta, Kamis. Judha mengatakan bahwa Kedutaan Besar RI (KBRI) Abuja dan Konsul Kehormatan RI di Gabon terus memonitor situasi di Gabon pasca kudeta militer.
"Situasi di Libreville tetap aman dan tertib," kata Judha. Judha mengatakan bahwa KBRI telah menyampaikan imbauan para WNI agar terus waspada dan mengikuti perkembangan situasi serta jika mengalami permasalahan segera menghubungi hotline KBRI Abuja. Sebelumnya sekelompok pejabat militer senior di Gabon mengklaim telah merebut kekuasaan beberapa saat setelah badan penyelenggaraan pemilu negara tersebut mengumumkan kemenangan pemilu Presiden Ali Bongo untuk ketiga kalinya.
Mereka mengatakan hasil pemilu dibatalkan, seluruh perbatasan ditutup hingga pemberitahuan selanjutnya, serta seluruh badan negara dibubarkan. Belum ada komentar dari pemerintah Gabon, yang merupakan anggota kelompok produsen minyak OPEC, serta tidak ada kabar dari keberadaan Bongo yang terakhir terlihat di publik memberikan hak suaranya.
Antara
September
VOinews.id- Kepala Grup Pengembangan UMKM & Keuangan Inklusif Bank Indonesia Elsya MS Chani mengungkapkan, pihaknya melakukan pengembangan UMKM melalui sinergi dengan kementerian/lembaga, industri, pemerintah daerah hingga kantor perwakilan BI di daerah.
“BI melakukan pengembangan UMKM dengan bersinergi k/l, industri, pemda, kantor perwakilan di seluruh Indonesia, berbagai kebijakan dilakukan BI untuk menguatkan UMKM dari sisi permintaan (demand) UMKM yang produktif dan dapat berusaha secara digital, hingga go ekspor,” ujar Elsya dalam webinar Literasi Keuangan Ibu Berbagi Bijak di Jakarta, Kamis. Dirinya juga menyebutkan BI melakukan pembinaan untuk penguatan kapasitas UMKM dalam mendukung peningkatan inklusi keuangan melalui tiga strategi, di antaranya peningkatan akses dan inklusi keuangan.
Kemudian pemberdayaan keuangan dan ketiga harmonisasi kebijakan untuk memperluas proyek. Bank Indonesia, lanjut dia, sejak 2021 telah mengembangkan kelompok berbasis subsisten kelompok dengan target masyarakat berpenghasilan rendah dalam proyek percontohan (piloting) melalui delapan kantor perwakilan BI dan sebanyak 70 persen di dalamnya merupakan perempuan.
Lebih lanjut, di dalam kelompok tersebut pihaknya memberikan literasi keuangan atau edukasi mengelola keuangan, penguatan kapasitas usaha, hingga penguatan lembaga sehingga mendorong kelompok untuk berusaha secara efektif dan sehingga mampu berhubungan secara bisnis dengan unit usaha lain yang lebih besar.
Sementara untuk mendukung UMKM dapat ekspor, pihaknya juga memberikan strategi kepada UMKM untuk menyesuaikan produk sesuai dengan negara tujuan ekspor sehingga sesuai dengan selera negara tujuan. Strategi yang dilakukan yakni penguatan kapasitas untuk mendapatkan berbagai sertifikasi untuk produk yang dikirim ke negara lain yang memiliki kaitan dengan kesehatan. Dukungan juga diberikan dalam bentuk modul mengenal pasar ekspor termasuk regulasi dan etika perdagangan nasional sehingga UMKM lebih mengenal tujuan pasar.
antara
September
Kementerian PUPR cari skema pembiayaan rumah yang tepat bagi millenial
Written by Akbar
VOinews.id- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan Kementerian PUPR saat ini mencari skema pembiayaan perumahan yang tepat bagi generasi millenial. "Kami sedang mencari rumusan atau skema pembiayaan perumahan yang tepat bagi generasi millenial," ujar Basuki dalam Malam Puncak Peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (31/8). Basuki mengatakan bahwa saat ini ternyata ada sebagian generasi millenial ingin memiliki hunian pertama.
"Kalau tidak ada skema khusus maka generasi millenial mengalami kesulitan untuk memiliki rumah layak huni," katanya. Basuki berharap cicilan pembelian rumah bagi millenial berada di kisaran di bawah Rp3 juta, selain itu juga bunga cicilannya juga diharapkan dapat ditekan di bawah 8 persen.
"Sekarang apakah bunga cicilannya bisa disubsidi oleh pemerintah ? Hal ini tentunya sedang dibicarakan antara Kementerian PUPR dengan Kementerian Keuangan," ujarnya. Kementerian PUPR bersama para pemangku kepentingan bidang perumahan selalu melaksanakan kegiatan Peringatan Hapernas setiap Bulan Agustus.
Basuki Hadimuljono menyatakan, dalam memperingati Hari Perumahan Nasional tentu tidak terlepas dari sejarah perumahan di Indonesia. Hapernas berawal dari Kongres Perumahan Rakyat Sehat yang dibuka oleh Wakil Presiden Pertama Republik Indonesia, Bapak Muhammad Hatta atau Bung Hatta pada tanggal 25 Agustus 1950.
Bung Hatta menyampaikan salah satu kutipan penting yang perlu diingat bersama antara lain cita-cita untuk terselenggaranya kebutuhan perumahan rakyat bukan mustahil apabila dilaksanakan sungguh-sungguh mau dengan penuh kepercayaan. Adanya semangat Bapak Muhammad Hatta ini kemudian dilanjutkan dengan Deklarasi Hari Perumahan Nasional pada tahun 2008. Deklarasi ini merupakan bentuk dari semangat dan inspirasi dari semua pemangku kepentingan perumahan dan permukiman untuk lebih bekerja keras dalam membangun bangsa.
Antara