Presiden Joko Widodo meminta para menterinya agar konflik lahan di sejumlah daerah segera diselesaikan, agar rakyat memiliki kepastian hukum dan rasa keadilan. Presiden Joko Widodo menyampaikan hal tersebut dalam rapat terbatas dengan topik Percepatan Penyelesaian Masalah Pertanahan di kantor presiden di Jakarta, Jumat.
Rapat dihadiri oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil, Menteri BUMN Rini Soemarno dan menteri kabinet lainnya. Presiden menyebutkan salah satu sengketa tanah terakhir yang ia temukan adalah konflik antara rakyat dengan PT Perkebunan di Kabupaten Kampar, Riau. Presiden pun memerintahkan agar perusahaan BUMN yang mendapat konsesi lahan dengan desa yang ada di tengah konsesi itu segera memberikan bagian konsesi ke masyarakat. (antara)
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan Bendungan Gondang yang berada di Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Kamis (2/5). Seperti dilaporkan Antara, pada sambutannya, Presiden Joko Widodo berharap, agar Bendungan Gondang mampu mengairi sawah, menjadi pembangkit listrik, dan memenuhi kebutuhan air baku di dua daerah, yaitu Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen. Presiden menambahkan, ke depan, bendungan ini juga bagus sebagai tempat wisata.
Untuk pengairan lahan, menurut presiden, bendungan yang mampu menampung air sebanyak 9 juta meter kubik ini mampu mengairi sawah seluas 4 ribu 680 hektar, baik di Karanganyar maupun Sragen. Presiden juga berharap, dengan manfaat yang diberikan, ke depan Bendungan Gondang dapat memberikan dampak dan manfaat bagi ekonomi di kedua kabupaten tersebut. ant.2.5’19.mar
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Koordinasi dan Kerjasama Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di Jakarta Senin. Dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Manggala Wanabakti, Senin 29 April 2019, Menteri Siti Nurbaya menyebutkan poin-poin yang menjadi fokus kerjasama yang tercantum dalam MOU tersebut.
“Kementerian ESDM dan Kementerian LHK melakukan penandatanganan kerjasama. Ada beberapa poin yang secara spesifik disebutkan di dalam ruang lingkupnya yaitu pertama pelaksanaan reklamasi hutan dan rehabilitasi DAS (daerah aliran sungai) oleh pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan. Yang kedua pengendalian penertiban penataan perizinan pada kawasan hutan. Kemudian itu sinkronisasi penggunaan kawasan hutan bagi kegiatan bidang energi dan pertambangan. Di kawasan konservasi saja tidak kurang dari 20 gigawatt sumber geothermal. Jadi memang kawasan Konservasi ini kita sudah dua tiga tahun yang lalu sepakat untuk mendukung energi dari geothermal. Jadi dengan segala artikulasi yang memudahkan dan tetap menjaga kelestarian.”
Menteri Siti Nurbaya menambahkan terkait Pengendalian perubahan iklim dan implemantasi National Determined Contribution (NDC) dan energi, pemerintah Indonesia telah berkomitmen menurunkan emisi 29% melalui upaya sendiri dan 41% dengan bantuan internasional. Nota Kesepahaman ini juga bernilai sangat strategis, karena akan mengawali kerja bersama antar aparat dan sinergi yang selama ini telah dilaksanakan dan akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara Eselon I atau Kepala Satuan Kerja sesuai dengan kewenangannya. (voi/nuke)
Sebanyak 49,73 persen suara pemilihan presiden 2019 dari total 813.350 tempat pemungutan suara di seluruh Indonesia dan luar negeri telah masuk ke dalam Sistem Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum hingga Senin (29/4)pagi, pukul 05.45 Waktu Indonesia Barat.
Antara melaporkan, dari jumlah yang masuk tersebut, 56,19 persen di antaranya atau 42.704.983 suara diperoleh pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin unggul atas pesaingnya, pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. ant.29.4’19.mar
Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping mengapresiasi keberhasilan pemerintah Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum (Pemilu) serentak yang berlangsung aman dan lancar. Ia ingin mengucapkan selamat atas keberhasilan pemerintah Indonesia dalam menyelenggarakan pemilu. Hal tersebut dikatakan Xi Jinping saat menerima kunjungan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Balai Agung Rakyat Tiongkok di Beijing, seperti dikutip Antara, Kamis (25/4). Xi menjelaskan, ingatannya saat memaparkan Gagasan Sabuk Jalan (Belt and Road Initiative) di Jakarta pada 2013.
Ia menyebut hubungan Indonesia dengan Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir terus meningkat dan menggembirakan. Sementara itu, Wapres Jusuf Kalla menyampaikan salam hormat Presiden Joko Widodo dan permohonan maafnya karena tidak bisa menghadiri undangan Presiden Xi dalam Konferensi Kerja Sama Internasional Sabuk Jalan (BRF) II. (cnnindonesia)
Presiden Joko Widodo menyebut soal masih rumitnya sistem perijinan investasi di Indonesia. Hal itu disampaikannya saat membuka Kongres Ikatan Notaris Indonesia (INI) ke 23, Selasa siang di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.
Dalam sambutannya, Presiden mengaku mendapatkan banyak keluhan dari para investor asing yang merasa kesulitan untuk menanamkan investasinya di dalam negeri. Padahal, menurut Presiden, Indonesia sudah mengalami kemajuan yang signifikan dalam peringkat kemudahan berinvestasi bagi investor asing.
Kesulitan yang dihadapi para investor tersebut terkait birokrasi perijinan, tidak sedikit yang membuat mereka membatalkan rencana investasi tersebut.
Ruwet artinya lama. Ruwet artinya biaya yang harus dibayar lebih mahal. Ini problem yang selalu saya dengar dari investor2 yang ingin masuk ke indonesia. Artinya apa? Eksekusi kita ini lambat. Problemnya ada di diri kita sendiri. Terlalu banyak peraturan2, terlalu banyak ijin2 yang harus dipenuhi, sehingga mereka sudah masuk tapi balik dan ngga jadi. Ngga 12345. Banyak seperti itu yang saya dengar keluar langsung dari mereka.
Berdasarkan hasil survei Bank Dunia, tingkat kemudahan berinvestasi di Indonesia mengalami peningkatan menjadi 72 dari 120. Menurut Jokowi, hal ini sepatutnya dapat meningkatkan nilai investasi asing di dalam negeri yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Selain investasi, Jokowi juga menyebut kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terletak pada peningkatan aktifitas ekspor. Dua hal tersebut menurut Jokowi yang dapat mendorong peningkatan perekonomian Indonesia. Ndy
Presiden Joko Widodo menginstruksikan Panglima TNI, Kapolri, Kepala Badan Intelijen Negera-BIN, serta para menteri dan kepala lembaga meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban pascapemilu 2019. Hal tersebut disampaikan Joko Widodo saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/4). Kendati demikian, ia menyebut situasi pascapemilu yang tengah terjadi di masyarakat saat ini merupakan hal yang biasa dalam penyelenggaraan pesta demokrasi.
Sejumlah gangguan disebutnya akan selalu ada dalam pemilu, namun ia mengingatkan agar hal tersebut tidak mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Seperti diketahui, pasca penyelenggaraan Pilpres 2019 ini, masyarakat diributkan oleh klaim kemenangan dari berbagai pihak, meskipun hasil perhitungan resmi oleh KPU belum selesai. Presiden Jokowi meminta masyarakat menunggu pengumuman resmi dari KPU. rol.23.4’19.mar/editr
Presiden Indonesia Joko Widodo mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2020 akan lebih berfokus pada penguatan sumber daya manusia dan perlindungan sosial.
Antara melaporkan, Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Senin (22/4) mengingatkan bahwa tantangan yang akan dihadapi pada 2020 akan semakin meningkat dan tidak mudah. Menurut Presiden, kuncinya adalah peningkatan daya tahan serta daya saing ekonomi Indoneia. antara
Usai kunjungan kenegaraannya ke Arab Saudi, 14 April lalu, Presiden Joko Widodo membahas sejumlah hasil pertemuan yang disepakati antara dirinya dengan Raja Salman bin Abdulazis. Salah satunya adalah tambahan sebanyak10 ribu kuota haji. Dengan demikian jumlah jamaah haji Indonesia menjadi 231 ribu setiap tahunnya. Hasil pertemuan tersebut dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpinnya di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (18/4) pagi. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara menekankan pentingnya keputusan yang harus segera diambil pemerintah Indonesia terkait tambahan kuota haji serta rencana tambahan investasi Arab Saudi pada industri petrokimia.
“Kunjungan kerja kita di Saudi Arabia, yang pertama, yang berkaitan dengan tambahan 10 ribu kuota untuk calon jamaah haji kita. Kemudian yang ke dua, juga yang berkaitan dengan keinginan peningkatan investasi Saudi Arabia ke Indonesia. Keduanya saya kira harus kita tindaklanjuti secepatnya, sehingga respon ini akan segera menuntaskan, terutama rencana investasi Arab Saudi ke Indonesia yang kemarin sudah disampaikan, Saudi ingin Indonesia kerja sama dengan Saudi, dan menjadikan negara kita sebagai hub bagi industri petrokimia, petrochemical di Asia Tenggara.”
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo beserta sejumlah menteri kabinet kerja melakukan kunjungan kenegaraan ke Arab Saudi pada Minggu (14/4). Dalam kesempatan itu, Kepala Negara bertemu dengan Putra Mahkota Kerajaan Saudi Muhammad bin Salman. Mereka membicarakan keinginan untuk peningkatan kerja sama bilateral, khususnya dalam hal energi dan petrokimia. RINI
Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya ke Arab Saudi melakukan pertemuan bilateral dengan Putra Mahkota Kerajaan Saudi Muhammad bin Salman di Istana Putra Mahkota Riyadh, Minggu malam (14/4). Selain melakukan pertemuan bilateral, Putra Mahkota juga menjamu Presiden dalam santap malam bersama. Menteri Luar Retno Marsudi yang turut mendampingi Presiden dalam pertemuan bilateral tersebut mengatakan, Indonesia-Arab Saudi sepakat membentuk mekanisme konsultasi tingkat pemimpin dan melakukan pertemuan setahun sekali.
Demikian disampaikan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin di Jakarta, Senin. Menurut Retno Marsudi, Indonesia dan Arab Saudi juga sepakat segera melakukan pertemuan untuk membahas investasi dan kerja sama ekonomi lain. Arab Saudi misalnya tertarik melakukan kerja sama di bidang energi dan petrokimia. Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa Indonesia ingin menjadi bagian dari pelaksanaan Vision 2030 Arab Saudi. (antara)