April
Perusahaan Pelabuhan Belanda Ingin Modernisasi Pelabuhan Milik PT Pelabuhan Indonesia
Written by Daniel
Perusahaan pelabuhan Belanda berniat menjalin kerja sama di berbagai bidang termasuk memodernisasi pelabuhan laut di tanah air. Hal itu disampaikan Kepala Departemen Perekonomian Kedutaan Besar Belanda untuk Indonesia, Siebe Schuur dalam wawancara dengan Voice of Indonesia baru-baru ini terkait peringatan King’s Day tahun ini. Menurut Siebe Schuur perusahaan pelabuhan Belanda Port Rotterdam melalui kerja sama dengan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), berniat untuk membangun 5 pelabuhan laut modern di Indonesia, termasuk salah satunya di Sumatera Utara.
“ Port Rotterdam ingin terlibat dalam pengembangan 5 pelabuhan besar di Indonesia, karena Pelabuhan Roterdam percaya dengan proyek tol laut Presiden Joko Widodo. Dia telah mengumumkan ingin membangunnya di Indonesia. Kami tidak hanya ingin terlibat dalam memodernisasi pelabuhan tetapi juga para pekerja pelabuhan. Karena jika Anda memiliki pelabuhan modern namun para pekerja tidak dimodernisasi untuk memiliki keterampilan yang lebih baik, maka Anda akan menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk melatih mereka, misalnya di pelabuhan-pelabuhan milik Pelindo “.
Siebe Schuur lebih jauh mengatakan khususnya untuk daerah Sumatera Utara, Port Rotterdam akan bekerjasama dengan Pelindo tidak hanya untuk membangun pelabuhan laut tapi juga zona ekonomi khusus untuk meningkatkan aktivitas industri. Menurutnya hanya dengan membangun pelabuhan tidak akan ada hasil produksi yang akan diangkut. Untuk itu perlu untuk mengembangkan industri yang nantinya juga akan menciptakan lapangan kerja di wilayah itu. (voi/pane)
April
Ekspor Minyak Sawit Indonesia ke Belanda Meningkat Meskipun Ada Kampanye Negatif di Eropa
Written by Daniel
Kampanye negatif atas minyak sawit Indonesia di Eropa tidak berdampak pada ekspor produk ini ke Belanda. Hal itu dikemukakan oleh Kepala Departemen Ekonomi Kedutaan Besar Belanda untuk Indonesia, Siebe Schuur kepada RRI World Service, Voice of Indonesia dalam sebuah wawancara terkait peringatan King’s Day yang jatuh pada tanggal 27 April. Schuur membenarkan ada banyak diskusi tentang minyak sawit di Eropa, akan tetapi ekspor produk minyak sawit Indonesia ke wilayah ini meningkat.
“ Ini mungkin sedikit mengejutkan bagi pendengar di Indonesia. Misalnya tahun lalu, sementara ada banyak diskusi tentang minyak sawit, ekspor Indonesia ke Eropa dan khususnya ke Belanda dalam bentuk apa pun sebenarnya meningkat. Jadi saya ingin membuat pernyataan ini karena tampaknya ada persepsi bahwa Uni Eropa, mungkin Belanda mendiskriminasikanminyak sawit. Saya pikir data perdagangan menunjukkan fakta yang berbeda“.
Siebe Schuur lebih lanjut mengatakan pemerintah Belanda tidak pernah melakukan kampanye negatif. Namun LSM dan beberapa warga swasta di Eropa yang memiliki kekhawatiran terhadap produk minyak kelapa sawit memiliki opini pribadi mereka soal minyak sawit. Dia juga mengatakan bahwa baru-baru ini ada sedikit perubahan pada pendapat Inggris dan Islandia tentang minyak sawit, tetapi itu juga tidak mencerminkan pendapat pemerintah Belanda atau pemerintah lain di Eropa. (voi/pane)
April
Delegasi pemerintah China yang terdiri atas 16 ahli datang ke Jakarta, Kamis, guna mengkaji tawaran investasi infrastruktur dari Indonesia dalam kerangka inisiatif Jalur Sutera dan Jalur Maritim Abad ke-21 atau "Belt and Road Initiative". Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Ridwan Djamaluddin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis menyebutkan, mereka membawa 16 pakar untuk memperoleh data dan verifikasi dari kementerian dan lembaga terkait serta melakukan kunjungan lapangan ke tiga lokasi yang Indonesia tawarkan. Delegasi China datang untuk menindaklanjuti penandatanganan dua nota kesepahaman antara pemerintah Indonesia dan China saat Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan berkunjung 13 April lalu. Adapun kunjungan lapangan oleh para ahli itu akan dilakukan di Sumatera Utara, Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. antara
April
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri berpendapat jumlah atau angka tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia masih tergolong proporsional pascapenerbitan Peraturan Presiden –Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKA. Jadi lapangan kerja yang tersedia jauh lebih banyak dibandingkan yang dimasuki oleh TKA tersebut. Menteri Hanif di Jakarta, Kamis meminta semua pihak tidak perlu khawatir dengan maraknya isu TKA. Menurut dia, terbitnya Perpres tidak akan berdampak makin besarnya jumlah TKA di Indonesia sebab Perpres Nomor 20 Tahun 2018 hanya mempercepat proses izin penggunaan TKA menjadi lebih efisien. Menurut Hanif jumlah tenaga kerja asing di Indonesia masih sangat wajar dibandingkan jumlah penduduk Indonesia sekitar 263 juta jiwa. Peraturan Presiden tenaga kerja asing menurutnya hanya mengatur kemudahan pada sisi prosedur dan birokrasi masuknya TKA, bukan membebaskannya sama sekali. antara