Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Mulyono, mengintruksikan jajarannya untuk tetap netral dan profesional dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak dan tetap menjalin hubungan dengan media massa dalam mendukung Negara Kesatuan RI. Hal tersebut disampaikan Jenderal Mulyono dalam acara Silaturrahim Kepala Staf TNI Angkatan Darat dengan Forum Pemimpin Redaksi dan Anugerah Media TNI Angkatan Darat di Jakarta, Rabu (21/2) malam. Seperti dikutip Kantor Berita Radio Nasional, ia menekankan, kekompakan harus tetap dipelihara dan ditingkatkan, tidak hanya di pusat, tetapi juga di daerah. Prajurit TNI harus mampu lebih baik, moderen, profesional dan lebih mencintai serta dicintai masyarakat. Jenderal Mulyono juga menegaskan, peran dan fungsi media sangat penting dalam membangun bangsa. Sesuai amanat Presiden Joko Widodo, Pers adalah pilar ke empat demokrasi setelah lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Karena itu, kerja sama harmonis harus terus dibangun dan dibina antara TNI dan Media Massa baik dengan tatap muka maupun silaturrahim yang rutin. kbrn.
Dalam meningkatkan hubungan bilateral kedua negara, Indonesia dan Ukraina menggelar Sidang Komisi Bilateral (SKB) ke-3 di Kyiv. Delegasi Indonesia yang dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Muhammad Anshor,tiba di Kyiv, ibu kota Ukraina, Selasa (20/2). Setibanya di Kyiv, rombongan delegasi langsung melanjutkan perjalanan ke Wisma Duta, Kyiv dan diterima oleh Dubes RI untuk Ukraina merangkap Georgia dan Armenia, Prof. Yuddy Chrisnandi.
Dirjen Mohammad Anshor menyampaikan pada Dubes Yuddy bahwa telah dipersiapkan penyelesaian beberapa draft kerjasama, termasuk dibidang pariwisata, bebas visa dan berbagai kegiatan kerjasama ekonomi dan budaya. Ukraina, lanjut Mohammad Anshor adalah negara yang dianggap penting bagi Indonesia. Untuk itu delegasi telah mempersiapkan kesepakatan strategis dalam kerangka kerjasama yang saling menguntungkan. Sebelumnya, dalam kerangka SKB, Indonesia – Ukraina telah melakukan pertemuan sebanyak 2 kali pada tahun 2005 dan 2009. SKB yang ke-2 dilakukan di Jakarta pada tanggal 2 Juni 2009.
Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar RI untuk Ukraina Prof. Yuddy Chrisnandi mengatakan, Ukraina dapat menjadi mitra strategis Indonesia di Eropa Timur. Diharapkan dalam pertemuan penting tersebut, kedua delegasi dapat menindaklanjuti kesepakatan yang telah dibuat pada SKB pertama dan kedua. Pada SKB ke-3 ini, lanjut Prof.Yuddy, diharapkan terjadi kesepakatan yang membawa hubungan kedua negara lebih baik lagi.
Turut hadir dalam delegasi Indonesia unsur dari Kementerian Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri, Wakil Rektor ITB, Prof.DR Bambang Riyanto Trilaksono serta beberapa kalangan pengusaha. Di Ukraina, dijadwalkan delegasi Indonesia bertemu dengan mitranya seperti dari KADIN Ukraina, Kementerian Ekonomi, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Luar Negeri.
SKB ke-3 Indonesia-Ukraina akan berlangsung Kamis (22/2). SKB adalah mekanisme pembicaraan resmi yang membicarakan kerjasama bilateral berbagai aspek antara lain, kerjasama di bidang pariwisata dan pendidikan, ekonomi dan perdagangan.
Saat lepas dari Uni Soviet, Ukraina menjadi negara yang berdaulat pada 28 Desember 1991. Hubungan diplomatik kedua negara dimulai pada 11 Juni 1992. Pada 5 hingga 7 Agustus 2016, menjadi titik tolak penguatan kembali hubungan kedua negara saat kunjungan Presiden Ukraina, Petro Poroshenko, ke Indonesia bertemu Presiden Joko Widodo pada 5 Agustus 2016. Kedua pemimpin sepakat untuk menguatkan hubungan bilateral di berbagai bidang antara lain kerjasama saling dukung, ekonomi dan perdagangan serta kerjasama di bidang pendidikan, sosial dan budaya. (Kemlu)
Sebanyak sembilan puluh orang peserta kursus BIPA (Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing) bersemangat meneriakkan yel “Bahasa Indonesia, Bahasaku! Indonesia adalah keluargaku!” pada pembukaan kursus BIPA yang ke-13 di KJRI Jeddah yang dibuka oleh Konsul Jendral RI Jeddah, Dr. Mohamad Hery Saripudin, Senin (19/2).
Dalam kesempatan pembukaan kursus BIPA 2018, Konsul Jendral RI Jeddah menyampaikan bahwa Bahasa Indonesia adalah bahasa yang penting yang telah digunakan oleh lebih dari 300 juta penduduk dunia. Dan jamaah umroh dan haji Indonesia adalah jamaah terbesar yang mendatangi Arab Saudi.
“Siapa saja yang bekerja di tiga kota yang didatangi jamah haji dan umroh pasti akan bertemu dengan orang Indonesia dan akan berbicara dengan mereka, sehingga Bahasa Indonesia bukan hanya digunakan sebagai bahasa pergaulan sosial tetapi telah menjadi bahasa bisnis komersial,” ujar Konjen RI Jeddah.
Seiring dengan peningkatan hubungan bilateral kedua negara, Konsul Jenderal RI juga menyampaikan sudah saatnya ada Pusat Studi Bahasa dan Budaya Indonesia di kampus-kampus Arab Saudi. Saat ini, sedang dimulai komunikasi dengan kampus-kampus ternama seperti Universitas Islam Madinah dan King Abdulaziz University Jeddah.
Mengangkat tema “Menjadikan Bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua di Arab Saudi” yang merupakan ide dari Pelaksana Fungsi Pensosbud 1 Muhammad Sukarno, KJRI Jeddah berupaya maksimal dalam mengembangkan penyelenggaraan BIPA dengan menyiapkan tim-tim khusus penyelenggaraan BIPA pada masa depan di beberapa Universitas di Arab Saudi dan juga menyiapkan modul pembelajaran khusus Bahasa Indonesia untuk orang Arab melalui program TOT (Training of Trainer) BIPA.
Keseriusan KJRI Jeddah mengusung tema “Menjadikan Bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua di Arab Saudi” tampak dalam penyelenggaraan BIPA tahun ini yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. KJRI Jeddah menyiapkan dua orang guru yang akan membina setiap kelas pembelajaran dan membatasi jumlah siswa perkelas maksimal 25 orang sehingga setiap siswa dapat berinteraksi lebih banyak dengan pengajar. Sistem pembelajaran juga akan dilaksanakan secara interaktif dengan pengaturan tempat duduk siswa yang membentuk lingkaran mengelilingi pengajar.
Selain itu KJRI Jeddah juga menghadirkan pelatih khusus untuk guru-guru pengajar BIPA melalui pelatihan selama seminggu yang diadakan sebelum pembukaan kursus BIPA. Pelatihan yang menghadirkan pembicara Dr. Dwiyanto Djoko Pranowo yang merupakan praktisi BIPA dan dosen di Universitas Negeri Yogyakarta diikuti sebanyak 25 orang calon guru BIPA.
Lebih lanjut Pelaksana Fungsi Pensosbud 2 Umar Badarsyah, menyampaikan bahwa selain mengupayakan studi Indonesia di kampus-kampus Arab Saudi, terkait BIPA kedepannya KJRI Jeddah akan melobi pemerintah Saudi agar kursus BIPA dapat diikuti oleh wanita Saudi sejalan dengan visi Saudi tahun 2030 yang ingin membuka peran wanita Saudi lebih besar pada masa yang akan datang.
Penyelenggaraan BIPA tahun ini disambut antusias oleh warga Saudi yang mendaftarkan diri mereka semenjak bulan Januari yang lalu. Bahkan Otoritas Imigrasi Bandara King Abdulaziz memesan khusus 25 kursi untuk peserta BIPA dari mereka. (Kemlu)
Duta Besar Malaysia di Indonesia, Zahrain Mohamed Hashim, mengatakan, pemerintah Malaysia akan mengawal kasus kematian tenaga kerja wanita asal Nusa Tenggara Timur, Adelina Jemira Sau. Bahkan, Pemerintah Malaysia memastikan para pelaku yang terbukti bersalah akan diadili sesuai dengan hukum setempat. Sementara, proses sidang dengan 2 terdakwa yang merupakan majikan Adelina, berlangsung di pengadilan Bukit Mertajam, Penang, Malaysia, Rabu (21/2). Duta Besar Malaysia untuk Indonesia ketika menggelar jumpa pers di Jakarta, Rabu menjelaskan, salah seorang majikan Adelina didakwa atas kasus keimigrasian karena mempekerjakan tenaga kerja asing non procedural.
" Ini adalah isu manusiawi atau humanitarian, yang harus kita tentang secara bersama. Pemerintah Malaysia sesungguhnya tidak akan berkompromi dengan kejahatan yang telah berlaku. Dan akan memastikan penjenayah atau penjahat yang bertanggungjawab atas kematian ini ditangkap dan diadili sesuai dengan hukum di Malaysia. Dan, sekiranya ditentukan bersalah, hukuman maksimal yang boleh dijatuhkan kepada yang bersalah adalah hukuman gantung sampai mati ".
Zahrain Mohamed Hisham mengatakan, Wakil Perdana Menteri Malaysia, Ahmad Zahid Hamidi, mengundang Menteri Ketenagakerjaan Indonesia Hanif Dhakiri April mendatang, untuk mengadakan pertemuan bilateral membahas mengenai peningkatan standar operasional prosedur bagi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia// Ia menambahkan, dalam pertemuan itu akan dibahas fokus utama terkait dengan kepentingan majikan dan pekerja, standar penggajian yang lebih baik, dan perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia// Retno Mandasari