Perusahaan pertambangan milik negara, PT Timah sedang berupaya untuk melakukan ekspansi usaha pengolahan timah di Nigeria. Ekspansi usaha tersebut dilakukan setelah melihat karakter geografis di Nigeria yang mirip dengan Pulau Bangka serta adanya kesediaan dari pihak terkait disana. Selain mengolah timah yang ditambang di Nigeria, PT Timah juga akan mengolah timah yang ditambang dari beberapa negara di sekitar Nigeria. Hal tersebut disampaikan Duta Besar Indonesia untuk Nigeria merangkap beberapa negara Afrika antara lain Benin, Togo, Burkina Faso, Ghana, Republik Kongo, Harry Purwanto kepada awak media di Jakarta, 13 Februari.
“ Jadi PT Timah itu melihat kesediaan yang besar dan karakter disana yang mirip dengan di Bangka dan mereka sangat tertarik. Dan mereka nantinya tidak hanya akan memproduksi smelter atau memproses timah dari Nigeria tapi beberapa negara tetangga. Nantinya akan ada turunan lainnya dari timah itu “. Ungkap Harry Purwanto
Harry Purwanto menambahkan, terdapat potensi pertambangan solid mineral termasuk emas yang cukup besar di Nigeria yang bisa dieksplorasi. Oleh karena itu ia mengharapkan adanya ekspansi usaha dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya yang bergerak di bidang pertambangan di Nigeria, mengikuti apa yang telah dilakukan oleh PT Timah. Terkait dengan ekspansi PT Timah, lebih lanjut Harry Purwanto menjelaskan PT Timah telah menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Pemerintah Nigeria dengan konsesi selama 30 tahun di tiga negara bagian. (Rezha)
Seni pembuatan perahu “Pinisi” di Sulawesi Selatan ditetapkan sebagai salah satu warisan Budaya Tak Benda Dunia pada 7 Desember 2017 lalu di Korea Selatan. Penetapan tersebut dilakukan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), badan Perserikatan Bangsa – Bangsa yang menangani kerjasama di bidang pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan. Sertifikat UNESCO tersebut diterima oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (RI) Retno Marsudi dari Duta Besar RI untuk Perancis merangkap Delegasi Tetap RI untuk UNESCO, Hotmangaradja Pandjaitan di Gedung Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta pada Selasa, 13 Februari. Dalam siaran pers yang diterima Voice of Indonesia, Retno Marsudi menyatakan ditetapkannya perahu “Pinisi” sebagai warisan Budaya Tak Benda Dunia merupakan sebuah kebanggan besar bagi Indonesia. Menurutnya, setiap penetapan yang diberikan UNESCO perlu diikuti oleh kebijakan pelestarian yang baik, termasuk penyuluhan kepada masyarakat. Kementerian Luar Negeri dalam hal ini akan terus bekerjasama dengan pemangku kepentingan terkait dalam melestarikan budaya dan kekayaan alam nasional. Press Release
Ratu Maxima dari Belanda melakukan kunjungan kerja ke Indonesia pada 11 hingga 13 Februari 2018. Ratu maxima dalam kapasitasnya sebagai Utusan Khusus PBB untuk Inklusi Keuangan melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani pada Selasa 13 Februari di Jakarta.
Usai pertemuan, Puan Maharani kepada media menjelaskan, Ratu Maxima mengapresiasi inklusi keuangan di Indonesia. Sejak kedatangannya yang pertama hingga kunjungannya kali ini, sudah banyak sekali kemajuan yang dilakukan Indonesia dimana pemberian bantuan sosial kepada masyarakat telah dilakukan secara non tunai.
Menteri Puan mencontohkan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah membagikan Kartu Indonesia Pintar kepada 19,7 juta anak sekolah dan didistribusikan melalui bank pemerintah atau non tunai. Ia menambahkan, pemberian bantuan Program Keluarga Harapan kepada 10 juta Ibu juga telah didistribusikan secara non tunai. Selain itu, Bantuan Pangan Non Tunai kepada keluarga penerima manfaat juga disalurkan melalui bank milik pemerintah.
Oleh sebab itu, Ratu Maxima mengapresiasi inklusi keuangan di Indonesia yang maju tiga kali lipat dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama.
"Ratu Maxima sangat mendukung keuangan inklusi yang ada di Indonesia dan berharap bahwa kedepannya itu Indonesia sebagai negara yang sangat besar memang bisa melaksanakan keuangan inklusi itu lebih tersistem dan terprogram sehingga memang by name by adress yang aksesnya, jelas kemudian bisa diterima oleh penerima manfaat dengan lebih baik dan tentu saja beliau mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Indonesia dengan keuangan inklusinya. Sehingga berharap kedepannya keuangan inklusi yang ada di Indonesia itu nanti lebih besar dan bisa lebih sederhana dari sekarang. ungkap Puan Maharani"
Puan Maharani lebih lanjut mengatakan, Ratu Maxima dalam pertemuan juga menyampaikan bahwa yang paling diperlukan adalah konektivitas diantara wilayah-wilayah terluar dan terdepan Indonesia, dimana bantuan sosial tidak dapat diterima dengan baik.
Menurut Ratu Maxima, akan lebih baik jika pemerintah bisa datang kepada rakyat dibandingkan dengan masyarakat yang datang ke bank-bank. Kedepannya, pemerintah akan menyediakan 47 ribu e-warong dimana masyarakat penerima manfaat Program keluarga Harapan dapat berbelanja melalui online. Ratu Maxima terakhir berkunjung ke Indonesia pada 2016./Sekar
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (RI) pada Selasa, 13 Februari mengudang Chief Executive Officer (CEO) dari berbagai perusahaan asal Indonesia untuk makan malam dengan para Duta Besar Indonesia yang bertugas di luar negeri. Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi dalam kesempatan tersebut meminta para Chief Executive Officer (CEO) dari berbagai perusahaan asal Indonesia agar mau bekerjasama dengan para diplomat atau Duta Besar Indonesia, khususnya di negara – negara tujuan ekspor non tradisional agar target tersebut dapat tercapai.
" Pada kesempatan kali ini khususnya saya meminta kepada duta besar di negara tujuan ekspor non tradisional untuk merapat pada para CEO, kalau perlu digandeng tangannya agar`kita bisa bekerjasama meningkatkan ekspor dan juga meningkatkan investasi dan menginvestasikan ke negara –negara tersebut. Jadi diplomasi ekonomi kita menjadi ujung tombak. Diplomasi ekonomi juga kita fokuskan selain memaintain pasar tradisional adalah untuk pasar – pasar non tradisional ".
Retno Marsudi menambahkan, saat ini para diplomat atau Duta Besar Indonesia yang bertugas di luar negeri memiliki target di sektor ekonomi yang harus dicapai terkait dengan upaya diplomasi ekonomi Indonesia. Menurut Retno Marsudi, para CEO tersebut merupakan ujung tombak dari diplomasi ekonomi Indonesia yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo. (Rezha)