Akbar
May
VOInews.id- Pemerintah Swiss pada Rabu mengatakan akan melarang iklan produk-produk rokok termasuk rokok elektrik yang ditujukan kepada kaum muda sesuai dengan keputusan yang disahkan dalam referendum tahun lalu. Kabinet mengatakan akan memperkuat pembatasan yang sudah direncanakan untuk melarang iklan rokok di tempat-tempat dan media yang dapat dijangkau oleh anak-anak muda. Undang-undang baru itu akan mulai berlaku mulai pertengahan 2026.
Adapun pembatasan iklan tembakau dan rokok elektrik akan diterapkan mulai tahun depan. Langkah tersebut dirancang untuk mengurangi konsumsi tembakau dan kematian akibat rokok. Merokok merupakan aktivitas yang relatif umum dilakukan secara luas di Swiss sekaligus salah satu sumber masalah kesehatan masyarakat, dengan 9.500 orang meninggal lebih cepat setiap tahunnya akibat konsumsi tembakau, kata pemerintah.
"Konsumsi tembakau menyebabkan banyak penyakit tidak menular, dan biaya perawatan medis mereka mencapai 3 miliar franc Swiss (Rp50 triliun) per tahun," kata pemerintah. "Iklan tembakau memainkan peran penting dalam keputusan untuk mulai merokok," tambahnya. Pada 2022, 6,9 persen anak berusia 11 hingga 15 tahun di Swiss telah merokok dalam 30 hari terakhir, sementara 5,7 persen remaja berusia 15 hingga 24 tahun menggunakan rokok elektronik setidaknya sebulan sekali.
Iklan produk tembakau atau rokok elektrik nantinya tidak akan diizinkan dipasang di media cetak, toko, atau kegiatan-kegiatan yang dikunjungi oleh anak-anak di bawah umur. Selain itu, pemerintah juga akan melarang perusahaan rokok untuk menjadi sponsor dalam acara-acara yang dihadiri remaja di bawah 18 tahun.
Namun, iklan online akan tetap diizinkan selama pembatasan usia diterapkan. Dalam referendum pada Februari 2022, sebanyak 57 persen pemilih di Swiss sepakat untuk menerapkan pembatasan yang lebih ketat terkait iklan rokok demi melindungi anak-anak dan remaja dari iklan tembakau.
Sumber: Reuters
May
VOInews.id- Industri pangan yang tergabung dalam SwissCham Indonesia atau Kamar dagang Swiss-Indonesia siap mendukung dan mewujudkan usaha pertanian bekelanjutan di Tanah Air sebagai salah satu upaya menghadapi perubahan iklim.
Perusahaan anggota SwissCham yakni Nestlé, Syngenta, dan Koltiva dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, menyatakan dengan inovasi dan kolaborasi yang tepat, seluruh pelaku bisnis dapat memprioritaskan pembangunan berkelanjutan sebagai langkah kritis untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional dan membantu Indonesia mencapai pemulihan ekonomi di tengah ketidakpastian ekonomi global. Head of Corporate Sustainable Agriculture Nestlé Indonesia Syahrudi mengatakan pihaknya dengan mitra petani bersama memajukan praktik pertanian regeneratif, sebagai jantung di sistem pangan kami.
"Kami percaya kolaborasi yang kami bangun menuju pertanian berkelanjutan, akan menciptakan manfaat bagi petani, bisnis, dan pada saat yang sama menciptakan dampak positif bagi lingkungan," ujarnya.
antara
May
VOInews.id-Presiden Joko Widodo berharap Mahkamah Konstitusi (MK) dapat mempersiapkan diri menjadi wasit yang adil karena kini Indonesia memasuki tahun politik menjelang Pemilu Serentak 2024. "Kami sangat berharap MK melakukan persiapan yang matang agar dapat menjadi wasit yang adil bagi yang bersengketa, baik sengketa di pileg, pilpres, maupun pilkada," kata Jokowi dalam Sidang Pleno Khusus MK dengan agenda penyampaian Laporan Tahunan 2022 di Jakarta, Rabu.
Jokowi juga mendorong kualitas putusan MK diperlihatkan dari aspek kecepatan penerbitan putusan. Menurut dia, keadilan yang tertunda terlalu lama adalah sebuah ketidakadilan.
"Kita harus berusaha keras agar Pemilu serentak 2024 kita jadikan sebagai ajang pembuktian kualitas demokrasi Indonesia, sekaligus memilih pemimpin-pemimpin yang amanah untuk meraih tujuan berbangsa dan bernegara," pesan Jokowi.
antara
May
VOInews.id- Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan dunia harus bersiap menghadapi pandemi dan ancaman lainnya di masa depan. Saat menyampaikan laporannya pada sidang ke-76 Majelis Kesehatan Dunia di Jenewa pada Senin waktu setempat, Tedros mengatakan meskipun COVID-19 tidak lagi menjadi darurat kesehatan global, dunia harus tetap memperkuat respons terhadap penyakit tersebut.
“Berakhirnya COVID-19 sebagai darurat kesehatan global bukanlah akhir COVID-19 sebagai ancaman kesehatan global,” kata Tedros di hadapan negara-negara anggota WHO, dalam situs resmi PBB, Selasa.
“Ancaman varian lain yang muncul yang menyebabkan gelombang penyakit baru dan kematian tetap ada, dan ancaman patogen lain yang muncul dengan potensi yang lebih mematikan tetap ada," sambung dia. Tedros mengatakan pandemi bukan satu-satunya ancaman yang dihadap umat manusia. Dia menekankan perlu ada mekanisme global yang efektif dalam menangani dan merespons segala jenis keadaan darurat kesehatan.
antara