VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews.id- Brazil menyatakan menolak untuk mendukung vaksin sebagai cara untuk mengontrol flu burung karena hal itu bisa menyebabkan gangguan yang tidak terelakkan terhadap perdagangan, menurut salah seorang pejabat senior negara itu, Senin. Brazil, yang merupakan eksportir unggas terbesar di dunia, telah mengkonfirmasi delapan kasus flu burung yang sangat patogen (HPAI), yang terdapat pada unggas liar, termasuk satu di negara bagian Rio de Janeiro.

Namun, tidak ditemukan kasus flu burung tersebut pada ternak unggas komersial. "Saat ini Brazil bebas dari HPAI. Jika status epidemi kita berubah dan kita akhirnya memutuskan untuk melakukan vaksin, kami sangat yakin kalau hal itu akan menimbulkan gangguan terhadap banyak perdagangan," kata Eduardo Cunha, wakil delegasi Brazil yang menghadiri sesi umum Organisasi Dunia untuk Kesehatan Hewan di Paris.

Nilai ekspor ayam hampir 10 miliar dolar AS akan berada dalam bahaya jika flu burung menjangkiti ternak komersial di Brazil, yang semakin berperan sebagai negara pemasok unggas dan telur di dunia, setelah sejumlah negara importir melarang masuknya daging ayam dan kalkun dari negara dengan kasus virus flu burung.

antara

VOInews.id- Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan kepala daerah, mulai dari gubernur hingga bupati/wali kota di seluruh Indonesia agar bersiaga menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan pada tahun ini. Sebagaimana dikutip dari siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Safrizal Z.A.

menyampaikan instruksi itu dimuat oleh Tito dalam Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan. Aecara garis besar inmendagri tersebut menekankan mengenai pentingnya peran aktif pemerintah daerah, khususnya para gubernur dan bupati/wali kota sebagai pemimpin Satgas Karhutla untuk bersiaga menghadapi potensi karhutla dengan melibatkan semua komponen yang ada di daerah, termasuk masyarakat.

"Penanggulangan bencana karhutla ini tidak bisa dikerjakan secara parsial, apalagi ego sektoral karena peristiwanya sering kali melintasi batas administrasi provinsi maupun kabupaten/kota. Oleh karena itu, koordinasi intensif pemerintah daerah dengan kementerian/lembaga dan jajaran forkopimda serta partisipasi masyarakat sebagai basisnya mutlak untuk dilakukan," kata Safrizal.

Dia menyampaikan instruksi Mendagri tersebut memuat langkah-langkah antisipatif yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah di lapangan sehingga dapat sedini mungkin memitigasi risiko bencananya. "Inmendagri ini telah menyusun langkah yang sistematis, mulai dari upaya pencegahan sampai penanggulangan.

Maka dari itu, lakukan terus patroli bersama untuk pencegahan dan pemantauan titik api dengan memanfaatkan teknologi satelit dan pemeriksaan lapangan, gencarkan sosialisasi, penyuluhan dan kampanye larangan membuka lahan dengan cara membakar," jelasnya.

Lalu, tambah Safrizal, Mendagri juga meminta kepala daerah untuk segera mengaktifkan posko bencana karhutla di provinsi dan kabupaten/kota apabila ditetapkan status siaga darurat bencana karhutla. Di samping itu, melalui Inmendagri tersebut, Mendagri Tito juga meminta para kepala daerah untuk memastikan tersedianya alokasi APBD secara optimal untuk pencegahan dan penanggulangan bencana karhutla.

Safrizal kemudian menitipkan pesan kepada seluruh kepala daerah agar berkomitmen untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla melalui optimalisasi pembentukan dan peran aktif Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar).

"Redkar merupakan suatu organisasi sosial berbasis masyarakat yang secara sukarela berpartisipasi mewujudkan ketahanan lingkungan dari bahaya kebakaran, termasuk Karhutla," ujarnya.

antara

VOInews.id- Menteri Kesehatan Taiwan Hsueh Jui-yuan pada Minggu (21/5) memperingatkan bahwa pengecualian yang masih berlangsung terhadap Taiwan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) karena aksi China bisa mengancam kesehatan global. "Mengecualikan Taiwan dan WHO tidak hanya membahayakan hak kesehatan 23,5 juta warga Taiwan, tetapi juga secara serius mengacaukan upaya WHO untuk mencapai kesehatan bagi semua" dan menghalangi untuk berbagi informasi," kata Hsueh saat konferensi pers di Geneva Press Club.

Hsueh berbicara menjelang pembukaan Majelis Kesehatan Dunia WHO (WHA) di Jenewa yang berlangsung pada 21-30 Mei. "Partisipasi Taiwan di WHA dan WHO untuk urusan kesehatan, bukan isu politik," katanya. Hsueh menekankan bahwa pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa dunia perlu bekerja sama untuk mengatasi tantangan kesehatan kolektif. "Dan Taiwan sudah terbukti menjadi mitra yang berharga dalam memberantas COVID-19," ucapnya.

China menjegal Taiwan untuk menghadiri WHA sejak 2017 sebab Beijing tidak menganggap Taiwan sebagai sebuah negara, namun sebagai provinsi yang harus bersatu kembali dengan daratan China. Negara-negara WHO pada Senin akan membahas apakah Taiwan harus menghadiri WHA sebagai pengamat, namun seruan seperti itu gagal dalam beberapa tahun belakangan. Anggota parlemen Swiss, Nicolas Walder, saat konferensi mengatakan bahwa Taiwan adalah mitra ekonomi terbesar kelima mereka di Asia dan telah "berbagi banyak nilai dengan kami, termasuk komitmen terhadap demokrasi dan hak asasi manusia."

"Taiwan dikecualikan dari WHO terlepas dari kerja sama penuh dan patut dicontoh mereka dengan WHO dan negara-negara anggota selama krisis kesehatan dan isu kesehatan masyarakat lainnya," kata Walder.

Sumber: Anadolu

VOIews.id-Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kuching membantu pemulangan seorang warga negara Indonesia (WNI) bernama Engkus (48) dan seorang anak perempuan bernama Leony Jasmine (12) warga Sukabumi, Jawa Barat. Keduanya terlantar dan telah tinggal di Melugu, Sri Aman, Sarawak, Malaysia, selama belasan tahun.

“Sebelumnya kami mengetahui hal itu setelah mendapat laporan dari pihak keluarga Engkus di Indonesia melalui Direktorat Pelindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) di Kementerian Luar Negeri (Kememlu) RI. Dan saya didampingi PF Konsuler 1, Staf Teknis Keimigrasian, Lo Polri KJRI Kuching telah menemui Engkus pada Selasa (16/5) kemarin,” kata Konjen RI Kuching, Raden Sigit Witjaksono melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (17/5).

Sigit menyampaikan, saat ditemui, Engkus mengaku datang ke Sarawak pada 2007. Saat itu, menurutnya, Engkus masuk melalui perbatasan Entikong, Kalimantan Barat.

“Itu berarti sudah kurang lebih 16 tahun dan selama itu Engkus belum pernah pulang,” kata Sigit.

Sigit menambahkan, berdasarkan keterangan yang didapatkan, sejak 2008, Engkus bertemu dan hidup bersama dengan Anne Merry Seroy. Sejak saat itu keduanya bekerja berpindah-pindah hingga 2012.

“Mereka kemudian menetap di kampung Melugu setelah Anne mengandung dan melahirkan Leony Jasmine anaknya,” katanya.

Pada 6 Mei 2023, Anne Merry Seroy meninggal dunia karena sakit yang diderita. Jenazahnya di makam kan di Melugu, Sri Aman, yang di setujui oleh Ketua Kampung dan warga Melugu.

“Dengan kondisi seperti itu, pihak keluarga mendiang istri Engkus mengkhawatirkan kondisi anaknya yang harus ditinggalkan saat Engkus bekerja. Kemudian melalui laporan ke PWNI pada 11 Mei 2023 pihak keluarga meminta bantuan agar Engkus dan anaknya dapat di beri pelindungan. Dan pada 16 Mei 2023 kami berhasil menemukan keberadaan Engkus dan anaknya,” ujar Sigit.

Saat ditanyakan perihal kelengkapan dokumen oleh Tim KJRI Kuching, Engkus mengaku masa berlaku paspor yang ia miliki telah habis. Sementara Leony belum memiliki dokumen atau identitas.

“Untuk membantu ke duanya pulang ke Indonesia, kami membawa mereka ke rumah singgah sementara KJRI Kuching di Kuching. Dan untuk keduanya langsung di lakukan proses dokumen perjalanan lengkap untuk bisa pulang ke Indonesia. Namun sebelum kami bawa ke Kuching, kami sempat mendampingi Engkus dan anak nya melakukan ziarah ke makan istrinya,” tutup Sigit.

VOInews.id