VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)- Sekitar 368.000 orang berdemonstrasi di seluruh wilayah Prancis untuk menentang rencana reformasi pensiun pemerintah, menurut Kementerian Dalam Negeri Prancis. Jumlah pengunjuk rasa lebih sedikit dari yang diperkirakan. Serikat pekerja terbesar Prancis CGT sebelumnya memprediksi bahwa hingga satu juta orang akan berpartisipasi dalam demonstrasi nasional tersebut. Layanan kereta api di Prancis "sangat" terganggu, menurut jawatan kereta api nasional Prancis SNCF. Namun, layanan metro dan angkutan umum lainnya di wilayah Ile-de-France, tempat ibu kota Paris berada, beroperasi sesuai jadwal.

Menurut media lokal Prancis, Senat Prancis dapat melanjutkan pemungutan suara mengenai rencana reformasi pensiun setelah melewati debat selama berhari-hari. Jika rencana tersebut disetujui oleh Senat, pekan depan rencana itu akan dikirim lagi ke Majelis Nasional Prancis, dan pemerintah dapat merujuk ke pasal khusus dalam Konstitusi untuk mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) tersebut tanpa melalui pemungutan suara Sekitar 1,28 juta orang menggelar aksi unjuk rasa di seluruh Prancis pada Selasa (7/3) untuk menentang rencana reformasi pensiun pemerintah, kata Kementerian Dalam Negeri Prancis.

Perdana Menteri Prancis Elisabeth Borne memaparkan rincian rencana reformasi pensiun itu pada Januari, yang akan secara progresif menaikkan usia pensiun resmi sebanyak tiga bulan per tahun dari 62 tahun menjadi 64 tahun hingga 2030, dan akan memberlakukan dana pensiun minimum yang dijamin. Dalam rencana tersebut juga dicantumkan bahwa mulai 2027, warga harus sudah bekerja selama sedikitnya 43 tahun jika ingin memenuhi syarat untuk mendapatkan dana pensiun penuh.

antara

(voinews.id)- Kementerian Kesehatan Iran mengatakan pada Sabtu bahwa jumlah korban meninggal akibat virus corona bertambah 15 orang dalam waktu 24 jam dan 569 orang terpapar virus tersebut di tengah lonjakan kasus infeksi baru COVID-19.

Buletin harian dari kementerian itu mengatakan angka kematian telah menyentuh angka 144.956 sementara jumlah pasien terinfeksi meningkat menjadi 7.573.328. Sebanyak 407 orang yang terinfeksi virus tersebut berada dalam keadaan kritis dan dimasukkan ke unit perawatan intensif di beberapa rumah sakit di seluruh Iran, menurut keterangan buletin itu. Pada peta COVID-19 berkode warna, empat kota saat ini dikategorikan merah, 23 jingga atau risiko sedang, 187 kuning atau risiko rendah, dan 235 biru alias normal. Iran menjadi negara pertama di Timur Tengah yang melaporkan virus corona jenis baru pada Februari 2020 setelah mencatat dua kematian di Kota Qom, dan kemudian Teheran.

Iran, negara paling parah dilanda COVID di kawasan itu, mengalami setidaknya tujuh gelombang virus, sebagian besar disebabkan oleh varian sangat menular seperti Delta dan Omicron, sebelum kemudian mereda. Situasi itu diperumit oleh lambatnya vaksinasi, yang mendapat momentum setelah pemerintah baru mengambil alih kendali Teheran pada akhir 2021. Pada Juni tahun lalu, setelah lebih dari dua tahun, Iran melaporkan nol kematian akibat virus corona. Saat itu jumlah kematian akibat COVID mencapai 141.318 jiwa.

Menteri Kesehatan Bahram Einollah waktu itu mengingatkan bahwa mematuhi protokol kesehatan harus dilanjutkan hingga infeksi tidak terjadi lagi. Lonjakan kasus secara mendadak dalam beberapa minggu belakangan memicu kekhawatiran akan gelombang baru di negara itu saat rumah-rumah sakit di sejumlah kota besar, termasuk Teheran, melaporkan sejumlah besar pasien.

Meskipun sebagian besar dari 80 juta penduduk Iran telah mendapatkan dua dosis vaksin, pemerintah mendesak mereka untuk segera mendapatkan suntikan dosis penguat.

Sumber: Anadolu

(voinews.id)- Pemerintah India, dalam permohonan kepada Mahkamah Agung pada Minggu, menentang pengakuan terhadap pernikahan sesama jenis dan mendesak pengadilan agar menolak gugatan yang dilayangkan satu pasangan LGBT. Menurut Kementerian Hukum, pengakuan atas pernikahan diperuntukkan bagi hubungan berbeda jenis dan negara memiliki kepentingan yang sah atas hal itu.

"Hidup bersama sebagai pasangan dan melakukan hubungan seksual sesama jenis... tidak sebanding dengan konsep keluarga India yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak," tulis kementerian itu dalam permohonan hukum yang dilihat oleh Reuters. Disebutkan pula bahwa pengadilan tidak bisa diminta untuk "mengubah seluruh kebijakan legislatif negara yang tertanam dengan kuat dalam norma agama dan masyarakat".

MA India membuat keputusan bersejarah pada 2018 dengan menghapus larangan era kolonial terhadap hubungan seksual sesama jenis. Sedikitnya 15 permohonan dilayangkan baru-baru ini yang beberapa di antaranya diajukan oleh pasangan gay.

Mereka meminta pengadilan agar mengakui pernikahan sesama jenis yang menjadi titik awal pertarungan hukum dengan pemerintah pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi. Sebagian besar negara-negara di Asia tertinggal dari Barat dalam hal pengakuan terhadap pernikahan sesama jenis.

Taiwan menjadi negara pertama di Asia yang mengakuinya, sementara negara lain seperti Indonesia dan Malaysia masih menganggapnya ilegal. Singapura tahun lalu mencabut larangan hubungan homoseksual tetapi melarang pernikahan sesama jenis.

Jepang adalah satu-satunya negara Kelompok Tujuh (G7) yang tidak mengakui pernikahan sesama jenis meski masyarakatnya secara luas mendukung pengakuan itu. Di India, pernikahan sesama jenis merupakan isu yang sensitif. Berbicara secara terbuka soal homoseksualitas menjadi hal yang tabu di negara berpenduduk 1,4 miliar itu.

Isu tersebut memicu emosi di kalangan media dan parlemen, di mana seorang anggota dari partai nasionalis Hindu yang berkuasa pada Desember meminta pemerintah menentang keras petisi yang diajukan kepada MA. Para aktivis LGBT mengatakan bahwa meskipun keputusan pada 2018 itu menegaskan hak konstitusional mereka, adalah tidak adil jika mereka masih tidak diperbolehkan untuk menikah. "Kami tidak bisa berbuat banyak untuk hidup bersama dan membangun kehidupan bersama," kata salah satu penggugat dalam kasus itu, pengusaha Uday Raj Anand, pada Desember.

Dalam permohonannya Minggu, pemerintah berdalih bahwa keputusan 2018 itu tidak bisa diartikan bahwa pernikahan sesama jenis diakui negara secara hukum. Maksud di balik sistem hukum saat ini tentang pernikahan terbatas pada pengakuan terhadap pernikahan antara pria dan wanita, katanya. Pemerintah beralasan bahwa setiap perubahan struktur hukum harus menjadi wewenang dari parlemen terpilih, bukan pengadilan. Kasus-kasus tersebut akan disidangkan oleh MA pada Senin.

antara

(voinews.id)- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak seluruh petani di Tanah Air untuk mempercepat masa tanam padi setelah panen raya karena ketersediaan air hujan masih ada sehingga tanaman tidak alami kekeringan. "Saya mengajak seluruh petani di Tanah Air, karena ini airnya masih ada, masih ada hujan, setelah dipanen jangan diberi jeda lama, langsung diolah lagi tanah, ditanam lagi," ujar Presiden Jokowi saat melakukan panen raya di area persawahan di Desa Kartoharjo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur.

Presiden meminta keberadaan curah hujan yang masih turun di sejumlah Tanah Air harus dimanfaatkan untuk membantu pengairan sawah dan tanaman padi guna semakin menambah stok dan ketahanan pangan nasional karena sebentar lagi akan memasuki musim kemarau yang diprediksi lebih panjang. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) menyatakan siap merealisasikan perintah Presiden Jokowi untuk dilakukan percepatan tanam padi setelah panen raya dengan bersinergi bersama para kepala daerah. Dari total lahan sawah 7,4 juta hektare, ditargetkan dilakukan percepatan tanam hingga seluas sampai 10 juta hektare.

"Lahan sawah kita sebenarnya 7,4 juta hektare, tapi luas tanam bisa lebih dari itu, dengan dilakukan percepatan tanam. Untuk lahan yang sudah panen jangan dikasih jeda terlalu lama karena air masih ada. Kami bersama Gubernur dan Bupati akan serempak melakukan langkah itu," kata Mentan YSL disela mendampingi Presiden Jokowi. Menurut dia, panen raya padi nusantara yang kedua oleh Presiden Jokowi di Kabupaten Ngawi ini telah memberikan simbol panen bersama 1 juta hektare, walaupun data secara keseluruhan menunjukkan pada bulan Februari ini lahan yang panen mencapai seluas 1,20 juta hektare dengan perkiraan produksi 6,39 juta ton gabah kering giling (GKG), setara beras 3,68 juta ton.

Selanjutnya Maret seluas 1,70 juta hektare dengan produksi 9,14 juta ton GKG setara beras 5,26 juta ton, dan bulan April 1,15 juta hektare dengan produksi 6,09 juta ton GKG atau setara beras 3,51 juta ton. "Sehingga, kita berharap panen yang lebih cepat ini kita maksimalkan dan serentak dilakukan, karena kita menghadapi cuaca kemarau panjang. Walaupun ternyata saat panen ini, hujan masih ada sehingga anomali cuaca ini harus kita perhitungkan," katanya.

Lebih lanjut Mentan menyebutkan produksi padi di Kabupaten Ngawi jauh lebih tinggi yakni rata-rata mencapai 8 ton per hektare dibanding daerah lainnya hanya 6 ton per hektare. Padahal lahan di Kabupaten Ngawi bukan sawah irigasi, tapi menggunakan pompa air namun perlakuan petani cukup baik.

"Oleh karena itu, perintah Presiden untuk perbanyak 'dryer', 'power thresher', bahkan karena harga gabah lebih tinggi menggunakan mesin combine dibanding sabit, maka Presiden juga meminta untuk diperbanyak mesin panen combie dan kami siap sampai 1.000 unit menggunakan dana KUR untuk mendukungnya," kata dia.

Sementara sesuai data, luas panen pada Maret 2023 di Kabupaten Ngawi mencapai 32.676 hektare. Harga gabah saat ini di Kabupaten Ngawi untuk panen secara manual Rp4.700 sampai 4.900 per kilogram, sementara yang menggunakan mesin "combine harvester" bisa mencapai Rp5.000 sampai Rp 5.500 per kilogram.

antara