VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang memutuskan agar KPU tidak melaksanakan atau menunda pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. "Dan memang itu sebuah kontroversi yang menimbulkan pro dan kontra, tapi juga pemerintah mendukung KPU untuk naik banding," kata Jokowi saat usai melaksanakan kunjungan kerja di Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Dia pun menegaskan pemerintah telah berkomitmen agar tahapan Pemilu 2024 terlaksana dengan baik. Sehingga ia pun berharap tahapan Pemilu 2024 tetap berjalan sesuai dengan rencana. "Penyiapan anggaran juga sudah disiapkan dengan baik, tahapan Pemilu kita harapkan tetap berjalan," kata dia.

Sebelumnya, PN Jakarta Pusat pada Kamis (2/3), mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap Komisi Pemilihan Umum untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 dan melaksanakan tahapan pemilu dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari.

Adapun pertimbangan majelis hakim dalam putusan-nya, yakni untuk memulihkan serta terciptanya keadaan yang adil, serta melindungi agar sedini mungkin tidak terjadi lagi kejadian-kejadian lain akibat kesalahan ketidakcermatan, ketidaktelitian, ketidakprofesionalan, dan ketidakadilan oleh tergugat, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), majelis hakim memerintahkan kepada KPU untuk tidak melanjutkan sisa tahapan Pemilu 2024.

Selain itu, majelis hakim juga menyatakan bahwa fakta-fakta hukum telah membuktikan terjadi kondisi error pada Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang disebabkan faktor kualitas alat yang digunakan atau faktor di luar prasarana. Dengan demikian, secara otomatis, PN Jakarta Pusat pun memerintahkan untuk menunda pemilihan umum yang sebelumnya telah dijadwalkan berlangsung pada 14 Februari 2024. KPU RI pun pada Senin, juga sedang menyiapkan berkas pengajuan banding usai menerima salinan putusan PN Jakarta Pusat Jakpus tersebut.

antara

(voinews.id)- Pelabuhan Erenhot di Daerah Otonom Mongolia Dalam, China utara, mencatatkan lebih dari 500 perjalanan kereta kargo China-Eropa sampai saat ini sejak awal 2023, demikian disampaikan otoritas perkeretaapian setempat pada Senin (6/3).

Menghadapi permintaan transportasi yang terus meningkat juga pertumbuhan impor dan ekspor yang kuat, sejak awal tahun ini Pelabuhan Erenhot membuka "saluran hijau" untuk pengoperasian kereta kargo China-Eropa, yang menghasilkan peningkatan kapasitas transportasi peti kemas sebesar 20 persen untuk layanan tersebut, kata Qin Zhicang dari China Railway Hohhot Bureau Group Co., Ltd. Pelabuhan Erenhot adalah pelabuhan darat terbesar antara China dan Mongolia.

Di pelabuhan tersebut, sebanyak 64 rute kereta kargo China-Eropa menghubungkan China dengan 60 lebih wilayah di lebih dari 10 negara, termasuk Jerman, Polandia, dan Mongolia, demikian Xinhua.

antara

(voinews.id)- Para perunding yang mewakili lebih dari 100 negara pada Sabtu (4/3) menyepakati sebuah perjanjian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melindungi laut lepas. Kesepakatan itu adalah langkah yang telah lama dinantikan kelompok pembela lingkungan sebagai upaya memulihkan kerusakan keanekaragaman hayati laut dan memastikan pembangunan berkelanjutan.

Persetujuan mengikat untuk menjaga dan memastikan pemanfaatan keanekaragaman hayati laut yang berkelanjutan tersebut akhirnya disepakati setelah lima babak negosiasi berlarut-larut yang dipimpin oleh PBB selama 15 tahun, dan berakhir di New York pada Sabtu (4/3), lewat sehari dari tenggat yang telah ditentukan.

"Akhirnya perahu telah berlabuh," kata pemimpin konferensi PBB tersebut, Rena Lee, setelah perundingan maraton pada hari terakhir pembahasan. Perjanjian tersebut dinilai sebagai unsur krusial dalam usaha komunitas internasional untuk melindungi 30 persen tanah dan laut di dunia pada 2030. Target perlindungan itu dijuluki "30 pada 30" dan telah disetujui di Montreal, Kanada, Desember lalu.

antara

(voinews.id)- Menteri Keuangan sayap kanan Israel Bezalel Smotrich pada Sabtu (4/3) mengaku bahwa pernyataannya awal pekan ini tentang "pemusnahan" Kota Huwara Palestina "salah ucap", menurut sejumlah laporan media. Surat kabar The Times of Israel melansir Smotrich mengatakan kepada media lokal bahwa "diksinya salah, namun maksudnya sangat jelas." "Salah ucap karena terlalu emosi," katanya.

"Sama seperti kami mengecam hasutan Palestina untuk melakukan kekerasan, kami mengecam pernyataan provokatif ini yang juga menjadi hasutan untuk melakukan kekerasan," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price kepada awak media. Price mendesak Perdana Menteri Netanyahu dan pejabat senior Israel lainnya agar "secara terbuka dan gamblang menolak dan mencabut pernyataan itu."

Smotrich mengatakan Huwara harus "dimusnahkan" oleh Pemerintah Israel usai kekerasan baru-baru ini di wilayah pendudukan Tepi Barat menyusul tewasnya dua warga Israel kakak beradik .

Sumber: Anadolu