VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)- Korea Utara (Korut) memutuskan akan mengambil langkah penting dan praktis guna menggunakan langkah pencegahan perang yang ofensif, kata media pemerintah pada Minggu. Menurut Kantor Berita Pusat Korea (KCNA), keputusan itu diumumkan saat Amerika Serikat (AS) dan Korea Selatan (Korsel) segera menggelar latihan militer gabungan pekan ini, dalam sebuah pertemuan besar Komisi Militer Pusat Partai Buruh Korea (WPK) pimpinan Kim Jong-un. Washington dan Seoul dijadwalkan memulai latihan militer Freedom Shield (FS) pada Senin dan berlangsung selama 11 hari, bersama dengan manuver lapangan berskala besar yang disebut Warrior Shield.

"Pertemuan tersebut membahas dan mengadopsi langkah-langkah praktis nan penting penerapan strategi penangkalan perang yang lebih efektif, kuat dan ofensif dari negeri ini dalam mengatasi situasi saat ini," kata KCNA, merujuk "provokasi perang AS dan Korsel" yang disebutnya telah mencapai batas yang tidak bisa lagi diterima. Mereka tidak merinci langkah-langkah praktis apa yang akan dilakukan.

Korut luas diperkirakan akan melakukan uji coba senjata bersamaan dengan latihan militer gabungan Korsel-AS yang sejak lama dikecam Pyongyang sebagai pendahuluan untuk melancarkan invasi. Kim pekan lalu mengjnspeksi "latihan serangan penembakan" dan simulasi serangan angkatan perangnya di lapangan udara musuh, dalam upaya memeriksa kesiapan "perang sesungguhnya" angkatan bersenjatanya.

Adik perempuannya Kim Yo-jong sebelumnya memperingatkan bahwa negaranya siap mengambil langkah "luar biasa dahsyat" terhadap aktivitas militer yang dilakukan AS dan Korsel. Pada pertemuan militer tersebut Korut juga mendiskusikan sejumlah masalah dalam bagaimana menyelesaikan masalah pedesaan, kata KCNA.

Mereka mendiskusikan tugas-tugas mempercepat pembangunan pedesaan, pembangunan regional dan pembangunan besar bangsa, serta "langkah-langkah dalam mewujudkannya dan cara-cara menggunakan kekuatan militer. Sejumlah pengamat mengatakan Korut tampaknya mendiskusikan sejumlah cara mengerahkan Tentara Rakyat Korea dalam membantu pembangunan perumahan di pedesaan dan proyek-proyek lain yang bertujuan meningkatkan kehidupan masyarakat.

antara

(voinews.id)- Menteri Kehakiman Hongaria  menyatakan bahwa Budapest akan membela undang-undang pendidikan negaranya yang dianggap mendiskriminasikan rakyatnya berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender di Mahkamah Hukum Uni Eropa. Pada pernyataannya di media sosial Facebook, Menteri Kehakiman Judit Varga menyatakan telah menyerahkan klaim balasan pada mahkamah tersebut dan menegaskan Hongaria akan bertahan pada pendapatnya bahwa masalah pendidikan adalah urusan masing-masing negara anggota Uni Eropa.

Kampanye anti-LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) yang dimulai oleh Perdana Menteri Viktor Orban meningkat signifikan ketika sebuah undang-undang yang melarang materi pendidikan yang dianggap mendukung dan mempromosikan homoseksualitas dan perubahan gender di sekolah, disahkan parlemen pada Juni 2021.

Otoritas negara tersebut menyatakan disahkannya undang-undang tersebut oleh Parlemen Hongaria, yang didominasi partai Orban yang berhaluan kanan, Fidesz, adalah untuk melindungi kanak-kanak dan bukan untuk menyerang komunitas LGBT.

"Seperti yang telah dilakukan sampai sekarang, kami akan terus berusaha sekuat tenaga demi melindungi anak-anak kita," kata Varga. Ia menambahkan bahwa aturan tersebut akan dipertahankan dan tindakan lainnya akan diambil, walaupun tidak merinci apa tindakan lainnya tersebut. Perseteruan Hongaria dengan Uni Eropa tersebut terjadi di tengah keputusan Brussels menangguhkan pembayaran dana EU senilai jutaan euro kepada Hongaria sampai negara tersebut melancarkan reformasi untuk memperbaiki sistem kehakiman dan memperkuat pencegahan korupsi.

Pada pertengahan 2022 lalu, Komisi Eropa mengadukan Hongaria ke Mahkamah Hukum Uni Eropa akibat undang-undang pendidikan tersebut. Komisi tersebut menyebut aturan itu melanggar peraturan pasar internal Uni Eropa, hak-hak dasar individu, dan nilai-nilai dasar Uni Eropa.

Dalam pernyataannya untuk mendukung undang-undang tersebut bulan lalu, Viktor Orban berkata bahwa propaganda gender adalah ancaman terbesar yang menghantui anak-anak. "Kami mau anak-anak kita dibiarkan bebas ... karena hal tersebut tidak sepatutnya ada di Hongaria, apalagi di sekolah-sekolah kita," kata Orban.

Sumber: Reuters

(voinews.id)- Presiden Joko Widodo melanjutkan rangkaian kunjungan kerja hari kedua di Provinsi Jawa Tengah, Jumat, dan akan membagikan bantuan sosial hingga sertifikat tanah kepada masyarakat. Menurut siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat, pada pagi hari Presiden diagendakan mengunjungi pasar di Kabupaten Blora untuk membagikan sejumlah bantuan sosial bagi para pedagang dan masyarakat yang ada di sana.

Setelahnya, Jokowi diagendakan menuju Area Kesongo, Kabupaten Blora untuk menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat serta Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial dan SK Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) kepada para penerima.

Sebelumnya pada hari pertama kunjungan di Jawa Tengah, Presiden telah melakukan sejumlah kegiatan antara lain meninjau panen raya padi dan meresmikan tambak udang. Turut mendampingi Presiden dalam kunjungan kerja hari kedua yaitu Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

antara

(voinews.id)- Vaksin COVID-19 produksi dalam negeri IndoVac sudah dapat digunakan sebagai dosis penguat atau booster kedua untuk masyarakat berusia 18 tahun ke atas, kata pejabat di Kementerian Kesehatan RI. "Kemenkes menambah regimen vaksin COVID-19 berupa vaksin IndoVac sebagai booster kedua. Berlaku bagi sasaran yang mendapatkan vaksin primer AstraZeneca," kata Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI Siti Nadia Tarmizi yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Pemberian vaksinasi COVID-19 dosis booster kedua IndoVac, disetujui untuk semua masyarakat umum usia 18 tahun ke atas. Sebelumnya vaksin IndoVac hanya diberikan pada Lansia, atau masyarakat berusia di atas 60 tahun. "Vaksin ini telah mendapat Persetujuan Penggunaan Dalam Kondisi Darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan memperhatikan vaksin yang ada," ujarnya.

Penggunaannya pun berdasarkan rekomendasi ITAGI Nomor ITAGI/SR/3/2023 yang terbit per 6 Maret 2023 tentang Update Pemberian Vaksinasi COVID-19 Dosis Booster IndoVac. Vaksin booster ke-2 IndoVac diberikan dosis penuh (full dose) atau 0,5 ml. Vaksin booster IndoVac ini diberikan dengan interval 6 bulan sejak vaksinasi dosis booster pertama. Pemberian vaksin dosis booster kedua IndoVac bagi masyarakat umum dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan atau di pos pelayanan vaksinasi COVID-19.

"Booster diperlukan agar imunitas terjaga dan dapat memutus penularan COVID-19. Masalahnya, kasus COVID-19 yang masuk rumah sakit dan kasusnya tergolong sedang dan berat sebagian besar belum dibooster," katanya. Begitupun untuk kasus yang meninggal, sebagian besar belum dibooster, kata Nadia menambahkan.

antara