VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)- Anggota Komisi VIII DPR RI Nurhuda meminta pemerintah segera membuat aturan turunan Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), untuk melindungi perempuan dan anak korban kekerasan seksual di lingkungan sekolah maupun tempat pendidikan.

"Pemerintah seharusnya segera mengimplementasikan UU TPKS termasuk membuat regulasi turunannya untuk melindungi perempuan dan anak korban kekerasan seksual di lembaga pendidikan," kata Nurhuda di Jakarta, Senin. Hal itu dikatakannya merespon kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan seorang guru agama di Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

Nurhuda mengaku geram dengan kasus pelecehan seksual yang masih terus terjadi padahal saat ini sudah ada UU TPKS. Menurut dia, berbagai kasus kekerasan seksual yang dilaporkan merupakan puncak gunung es, karena kasus-kasus kekerasan di lingkungan pendidikan cenderung tidak diadukan.

"Ada relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban, sehingga korban cenderung diam atau tidak berani melaporkan kasusnya. Bisa jadi, si anak malu atau takut jika bercerita atau melapor maka gurunya mengancam tidak memberi nilai di rapor," ujarnya. Menurut dia, kehadiran UU TPKS memberikan ruang yang lebih mudah bagi korban dan masyarakat untuk melaporkan jika terjadi tindak kekerasan seksual.

Dia menjelaskan UU TPKS memberikan jaminan bagi korban dan pelapor untuk mendapatkan perlindungan dari aparat kepolisian. "Selain itu ada jaminan melindungi korban dan pelapor dari kemungkinan ancaman dari pelaku maupun pihak-pihak lain yang ingin menghalang-halangi upaya pencarian keadilan," katanya. Nurhuda menilai dengan melapor, maka bisa memberi efek jera bagi pelaku sekaligus menjadi tindakan antisipatif bagi yang lain. Selain itu menurut dia, dengan melapor, maka korban akan mendapatkan hak-haknya, karena UU TPKS bukan hanya memberikan perlindungan tetapi juga upaya-upaya atau pemulihan bagi korban kekerasan seksual.

"UU TPKS merupakan salah satu bentuk komitmen negara dalam penanganan kasus kekerasan seksual. UU TPKS juga mengatur pemberian dukungan bantuan psikologi perawatan medis hingga upaya-upaya untuk menghapus konten-konten yang mendiskreditkan korban di internet," katanya.

Dia menilai ada potensi trauma yang berkepanjangan bagi para korban kekerasan seksual, bahkan banyak korban yang justru menerima stigma buruk dari masyarakat. Karena itu dia mendorong agar pemerintah memberikan perlindungan dan pemulihan kepada korban. "Negara harus memastikan ketersediaan layanan konseling dan psikologis bagi korban, anggaran untuk jasa konselor termasuk rehabilitasi sosial bagi korban," ujarnya. Nurhuda menilai kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan merupakan potret fenomena yang butuh perhatian khusus.

antara

(voinews.id)- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengajak umat Islam, khususnya warga Nahdlatul Ulama (NU) untuk ikut berperan aktif menjaga dan melestarikan kekayaan budaya Nusantara. "Saya ingin mengajak umat Islam di seluruh penjuru Tanah Air, khususnya warga Nahdlatul Ulama untuk ikut menjaga dan melestarikan kekayaan budaya Nusantara yang beragam," kata Jokowi saat menghadiri Festival Tradisi Islam Nusantara di Banyuwangi, Jawa Timur, Senin, yang disiarkan langsung kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden.

Presiden meminta agar umat Islam senantiasa menggunakan seni budaya sebagai bagian dari dakwah dan syiar untuk membangun peradaban demi membawanya tetap eksis dan mampu beradaptasi dengan kemajuan zaman di masa depan. Pasalnya, menurut Presiden, seni budaya bukan hanya tontonan tetapi mengandung pesan tuntunan.

"Tuntunan hidup untuk selalu mengingat keagungan Allah SWT, mengajak amar ma'ruf nahi munkar, menghaluskan rasa, memperkuat toleransi, moderasi, menjaga keharmonisan dalam keberagaman, dan memperkuat sistem sosial dalam masyarakat kita Nusantara," ujar Jokowi. Oleh karena itu, Presiden Jokowi mengapresiasi Festival Tradisi Islam Nusantara yang menjadi bagian dari rangkaian Peringatan Satu Abad NU. Festival Tradisi Islam Nusantara, katanya, banyak menampilkan dan memperkenalkan kembali kekayaan tradisi Islam Nusantara, mengunggah kepedulian, dan kecintaan terhadap kekayaan budaya bangsa.

Presiden menyampaikan terima kasih atas kontribusi kalangan Nahdliyin dalam menjaga toleransi, keharmonisan, dan mengawal tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Terima kasih kepada seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama yang telah konsisten tetap istiqomah mengambil peran sebagai penebar toleransi, penebar kesejukan, keharmonisan, dan selalu mengedepankan ukhuwah islamiyah, ukhuwah wathaniyah, ukhuwah basyariyah, dan berdiri terdepan dalam mengawal tegaknya NKRI," kata Jokowi.

Festival Tradisi Islam Nusantara menjadi bagian dari rangkaian acara Satu Abad Nahdlatul Ulama yang akan diperingati tepat pada 7 Februari 2023.. Turut mendampingi Presiden menghadiri acara tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, serta Menteri BUMN Erick Thohir.

antara

(voinews.id)Ketua DPP Partai Golkar Christina Aryani menegaskan adanya pertemuan 8 pimpinan Partai Politik, termasuk Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk memastikan dukungan

tetap mempertahankan sistem Pemilu proporsional terbuka, merupakan cerminan aspirasi mayoritas rakyat Indonesia.

"Sesungguhnya mayoritas rakyat kita tetap ingin memilih sendiri siapa wakil rakyat yang mereka kehendaki. Golkar menangkap aspirasi rakyat itu dan kami menilai proporsional terbuka tetap jauh lebih baik," ungkap Christina kepada wartawan di Jakarta, Senin (9/1).

Bagi Golkar, pilihan sistem proporsional terbuka adalah bagian dari komitmen menjaga demokrasi yang substansinya adalah ruang partisipasi rakyat yang terbuka lebar. Selain itu dinilai efektif karena sudah digunakan selama tiga kali Pemilu dan sesuai amanat Putusan MK Nomor 22-24/PUU 6/2008. "Di era sekarang cukup mudah bagi masyarakat untuk langsung menilai kapasitas, kinerja atau track record seseorang yang maju sebagai calon legislatif," jelas Christina.

Termasuk kata Christina masyarakat juga bisa memastikan dengan sistem terbuka ini, seorang Calon Legislatif bukan orang yang hanya muncul saat pencalonan tanpa melalui proses berpartai secara matang. "Jangan kita rebut atau batasi ruang partisipasi rakyat ini. Rakyat kita mulai cerdas untuk memilih yang terbaik yang mereka kehendaki, saya meyakini itu," tukas Christina.

Anggota Komisi I DPR RI itu pun mengingatkan saat ini KPU sudah berproses dengan tahapan-tahapan Pemilu dengan anggaran yang sudah disiapkan. "Maka tidak tepat jika tiba-tiba dilakukan perubahan saat KPU sudah memulai tahapannya. Kalau kita flash back ke pemilu sebelumnya di tahun 1999 dengan sistem tertutup, apakah juga ada jaminan kualitas legislatif yang terpilih? Tidak juga. Bahwa baik terbuka maupun tertutup tidak ada yang betul-betul sempurna, tapi dalam konteks berdemokrasi sistem terbuka memberikan hak rakyat menentukan pilihannya sendiri secara langsung, sebagai kehendak mereka dan bukan elit partai," pungkas Christina

voinews.id

(voinews.id)- Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan gencatan senjata di Ukraina untuk merayakan Natal Ortodoks negara itu, menurut laporan media Rusia. Namun, langkah gencatan senjata yang ditawarkan Putin itu segera ditolak oleh Kiev. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan kepada militer untuk menghentikan serangan selama 36 jam, dari Jumat siang hingga Sabtu tengah malam, menurut kantor berita Tass dan Interfax.

Kepala Gereja Ortodoks Rusia Patriark Kirill juga menyerukan gencatan senjata di Ukraina pada kesempatan Natal (Ortodoks) yang jatuh pada Sabtu (7/1). Kirill dikenal memiliki hubungan dekat dengan Putin dan telah mendukung invasi ke Ukraina, yang dimulai hampir setahun lalu. Dalam sebuah pernyataan, Putin mengatakan dia memutuskan untuk memerintahkan gencatan senjata dengan mempertimbangkan permohonan dari sang kepala gereja, kata Tass.

"Berdasarkan fakta bahwa sejumlah besar penduduk di zona pertempuran adalah Kristen Ortodoks, kami mendesak pihak Ukraina untuk mengumumkan gencatan senjata agar mereka (dapat) menghadiri kebaktian pada Malam Natal dan juga pada Hari Natal," kata Putin.

Mykhailo Podolyak, penasihat kepala kantor Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, langsung menolak usulan Putin tersebut. Rusia "harus meninggalkan wilayah pendudukan ... baru setelah itu akan ada 'gencatan senjata sementara'," kata Podolyak melalui akun Twitter-nya. Juru bicara Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) Antonio Guterres, Stephane Dujarric, mengatakan kepada wartawan: "Kemungkinan untuk masa suci ini dihormati dengan penghentian semua permusuhan selalu disambut baik oleh sekretaris jenderal." Sementara Presiden Amerika Serikat Joe Biden tidak mempedulikan perintah gencatan senjata Putin itu.

Biden mengatakan kepada wartawan di Washington: "Saya enggan menanggapi apa pun yang dikatakan Putin." "Menurut saya itu menarik. Dia siap mengebom rumah sakit, tempat penitipan anak dan gereja pada saat liburan lain baru-baru ini. Saya pikir dia (Putin) sedang mencoba mencari oksigen dulu," kata Biden menambahkan.

antara

Sumber: Kyodo-OANA