VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(Voinews.id)Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, masyarakat yang memiliki kondisi sehat diperkenankan untuk tidak menggunakan masker di ruang terbuka. Hal itu dapat dilakukan usai pencabutan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). 

"Pemakaian masker kita anjurkan untuk di ruangan tertutup dan sempit, di kerumunan, sebaiknya pakai. Tetapi, sekali lagi ini kita kembalikan ke masyarakat, kalau masyarakat merasa dia sehat, di udara terbuka seperti ini tidak perlu, tidak usah," kata Menkes di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (2/1/2023).

Meski demikian, Menkes berharap, kesadaran masyarakat terhadap penggunaan masker untuk menjaga kondisi kesehatan. "Jadi, kesadaran masyarakat untuk mengukur sendiri di mana dia perlu (menggunakan masker)," ujarnya.

Dia mengibaratkan kondisi saat ini ketika seseorang terserang flu. Di mana masyarakat tidak perlu diajari untuk memakai payung saat hujan atau meminum obat flu tertentu.

"Nah, kita lihat level itu mesti kita latih pelan-pelan bagaimana menuju ke endemi. Jadi, pakai masker kalau saya melihat, seperti saat ini saya tidak pakai (di ruang terbuka), tapi kalau tadi saat rapat terbatas dan ada Bapak Presiden kan, kita harus pakai,"jelasnya.

Presiden Jokowi mengumumkan bahwa pemerintah mencabut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 50 dan 51 Tahun 2022.  Pencabutan tersebut, mulai 30 Desember 2022, sehingga penggunaan aplikasi PeduliLindungi di sejumlah tempat umum pun tidak lagi diwajibkan. 

Dalam pernyataannya, Presiden Jokowi mengatakan masyarakat tetap harus memakai masker di keramaian dan ruangan tertutup. "Karena memang strategi dari pandemi ke endemi itu intervensi dari pemerintah dikurangi, tapi ada partisipasi masyarakat ditingkatkan," kata Menkes.

RRI.co.id

(voinews.id)- Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengimbau pelaku pariwisata secara sukarela tetap mengikuti program sertifikasi CHSE (Cleanliness, Health, Safety, Environment Sustainability) untuk meningkatkan kepercayaan wisatawan. Imbauan ini diberikan menimbang adanya pencabutan kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Desember 2022.

“Pencabutan PPKM menjadi angin segar bagi wisatawan dan sangat berpengaruh terutama dalam hal psikologis karena memberikan anggapan status COVID-19 Indonesia sudah sangat terkendali. Namun, kita tetap ingatkan masyarakat dan wisatawan utamakan keselamatan dan kesehatan dan terus kita gaungkan program sertifikasi CHSE sebagai lesson learned dari pandemi,” ujar dia dalam Weekly Brief with Sandi Uno secara virtual di Jakarta.

Seperti diketahui, CHSE 9042 sudah menjadi bagian Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diacu oleh pengelola, penyelenggara, dan pendukung kegiatan pariwisata. Dia mengharapkan adanya peningkatan kepercayaan dari para pengguna dan wisatawan terhadap sertifikat CHSE.

“Ini semacam gold standard, bagian dari pengembangan pariwisata yang lebih berkualitas dan berkelanjutan,” ucapnya. Dengan memiliki sertifikat CHSE, pelaku usaha disebut akan terbantu untuk meningkatkan kualitas dari layanan. Nantinya, lanjut Menparekraf, akan ada inspeksi audit dari lembaga sertifikasi urusan pariwisata terhadap setiap pengguna CHSE terkait pelaksanaan sertifikasi tersebut. Masyarakat dan instansi pariwisata setempat akan turut memantau layanan dari setiap usaha, destinasi, dan produk pariwisata yang menggunakan CHSE.

"Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Haryadi Sukamdani menyatakan barcode PeduliLindungi tetap dipasang di hotel dan restoran dan diharapkan efektivitasnya semakin meningkat. Dengan pengendalian COVID-19 yang baik, Kemenparekraf (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif), PHRI, seluruh pemerintah daerah tetap mendukung peningkatan kewaspadaan walau di era transisi menuju endemi dengan dicabutnya PPKM,” ungkap Sandiaga.

antara

(voinews.id)- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa harapan agar Indonesia tidak terkena imbas resesi global sebagai resolusi untuk tahun 2023, demikian disampaikan di sela-sela meninjau Pasar Tanah Abang, Jakarta.

"Ya, kita berharap Indonesia tidak terkena imbas resesi global. Itu saja," kata Presiden kepada awak media selepas peninjauan. Presiden mengingatkan bahwa secara global 2022 dianggap sebagai tahun turbulensi, sedangkan 2023 menjadi tahun ujian. Apabila Indonesia bisa melewati ujian sebaik mengatasi turbulensi pada 2022, Jokowi meyakini bahwa itu akan semakin memudahkan terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2024.

"Kalau kita bisa melewati turbulensi kemarin di tahun 2022, kita harapkan 2023 ini tahun ujian kalau bisa lewati, insyaallah di tahun 2024 akan lebih mudah bagi pertumbuhan ekonomi kita," katanya. Lebih lanjut, Presiden juga menyatakan harapan agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 bisa berada di atas 5 persen. "Saya optimis di 2022 pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen. Kita harapkan, kita berdoa, tahun 2023 ini bisa di atas 5 persen lagi," ujar Jokowi.

Pemerintah belum merilis angka pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2022, tetapi berdasarkan data untuk triwulan-III 2022 tercatat pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,72 persen secara year on year (yoy). Kemudian penguatan pemulihan ekonomi nasional juga terlihat dengan angka pertumbuhan 1,8 persen pada triwulan III-2022 dibandingkan triwulan II.

Presiden juga menyampaikan bahwa kunjungannya ke Pasar Tanah Abang dilakukan untuk meninjau kondisi sektor riil perekonomian sembari berharap memunculkan optimisme menyusul pencabutan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) per 30 Desember 2022. "Karena 2022 tahun yang tidak mudah, tahun sebelumnya juga jauh dari kemudahan. Sehingga kita harapkan di tahun 2023 ini ada optimisme karena PPKM sudah dicabut," kata Jokowi.

antara

(voinews.id)- Militer Korea Selatan  meluncurkan sebuah divisi baru untuk melawan ancaman senjata nuklir dari Korea Utara dan senjata-senjata pemusnah massal (WMD) lainnya, kata beberapa pejabat. Kepala Staf Gabungan (JCS) militer Korsel telah meresmikan pembentukan divisi tersebut, yang dinamai Direktorat Perlawanan Nuklir dan WMD. Direktorat itu, kata JCS, akan menjadi fondasi bagi peluncuran "komando strategis."

Direktorat yang baru tersebut berasal dari pusat reaksi nuklir dan WMD di bawah Direktorat Perencanaan Strategis JCS, yang kemudian berkembang menjadi direktorat terpisah. Fungsi direktorat yang baru bertambah dalam aspek informasi, operasi, kekuatan, dan pembangunan tempur.

JCS mengatakan direktorat yang baru akan menyokong upaya Korea Selatan membangun sistem pertahanan "tiga poros", juga mengawal integrasi pengelolaan kemampuan di luar angkasa, dunia maya, dan ranah-ranah spektrum elektromagnetik. Salah satu dari tiga cabang sistem itu disebut dengan Hukuman dan Pembalasan Besar-Besaran Korea, yaitu rencana operasional untuk melumpuhkan kepemimpinan Korea Utara dalam konflik utama.

Dua cabang lainnya adalah Rantai Mematikan, yang merupakan platform tempur pencegahan, serta sistem Pertahanan Udara dan Pertahanan Peluru Kendali Korea. Divisi baru tersebut diluncurkan setelah pekan lalu Pemimpin Korea Utara Kim Jong-Un menekankan keinginan untuk meningkatkan kapasitas arsenal nuklir bagi negaranya. Kim juga memperbarui rencana penguatan kemampuan untuk "mempertahankan diri". Keinginan dan rencana yang diungkapkannya pada pertemuan partai berkuasa Korut itu meningkatkan kemungkinan bahwa provokasi akan terus bergulir tahun ini.

Sumber: Yonhap-OANA