VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI melakukan tugas pengawasan pemilu secara tegas, termasuk dalam hal penegakan hukum berkenaan dengan pesta demokrasi lima tahunan tersebut, kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja.

"Permintaan Pak Presiden agar Bawaslu tegak dari mulai awal penegakan hukum, baik penegakan hukum pidana dan penegakan hukum administrasi," kata Bagja kepada awak media di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, seusai ia dan jajarannya bertemu Presiden Jokowi.

Menurut Bagja, dalam audiensi tersebut Presiden Jokowi sempat mengapresiasi pengalamannya diperiksa Bawaslu semasa dalam proses pencalonan, termasuk sebagai Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah dan Gubernur DKI Jakarta.

Presiden, lanjut dia, bahkan menyebut pengalaman-pengalaman itu sebagai kenangan terbaik karena menjadi wujud nyata ketegasan Bawaslu dalam menjalankan tugasnya. "Beliau mengapresiasi dan menilai inilah yang diperlukan ke depan, penegakan hukum yang tegas sehingga para peserta pemilu menjadi berhati-hati dalam melakukan proses-proses kampanye, penggalangan masa, dan lain-lain," katanya.

Presiden berpesan kepada Bawaslu agar terus menjaga ketegasan tersebut guna memperbaiki penyelenggaraan Pemilu 2024 secara berkelanjutan di masa mendatang. Ia mengatakan bahwa Bawaslu RI dan pemerintah memiliki kesamaan pandangan terkait politisasi isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), hoax, serta kampanye hitam. "Hal-hal itu harus diturunkan ke depan sehingga tidak terjadi polarisasi," katanya.

Dia mengaku Bawaslu RI telah menyampaikan undangan kepada Presiden Jokowi untuk hadir langsung sekaligus membuka kegiatan Global Network on Electoral Justice (GNEJ) di Denpasar, Bali, 9 Oktober 2022.

Bawaslu RI saat ini menduduki jabatan Presidensi GNEJ 2022-2023. Bagja bersama keempat anggota Bawaslu RI lainnya, yakni Herwyn Jefler Hielsa Malonda, Lolly Suhenty, Puadi, dan Totok Hariyono untuk kali pertama mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta sejak dilantik untuk masa jabatan 2022-2027 oleh Presiden Jokowi pada 12 April 2022.

antara

(voinews.id)- Lalu lintas yang tiba di perbatasan bagian timur Finlandia dengan Rusia semakin intensif saat malam, kata Penjaga Perbatasan Finlandia pada Kamis pagi, seraya menambahkan bahwa situasinya tetap terkendali.

Finlandia memantau dengan cermat situasi di negara tetangganya menyusul adanya perintah mobilisasi militer oleh Presiden Vladimir Putin, kata Menteri Pertahanan Finlandia Antti Kaikkonen pada Rabu.

"Jumlahnya jelas meningkat," kata kepala urusan internasional Penjaga Perbatasan Finlandia, Matti Pitkaniitty, kepada Reuters.

"Ini adalah jumlah yang luar biasa, dalam arti jelas lebih sibuk," katanya, seraya menambahkan bahwa situasinya tetap terkendali dan sejumlah penjaga perbatasan sudah siap di sembilan pos pemeriksaan.

Pengumuman Putin, yang disampaikan melalui pidato di televisi pada Rabu pagi, menimbulkan kekhawatiran bahwa para pemuda, di jenjang usia yang memungkinkan mereka untuk turut berperang, tidak akan diizinkan untuk meninggalkan negara itu dan menyebabkan penerbangan satu arah dari Rusia terjual habis dengan cepat.

Meski demikian, jumlah orang yang melintasi perbatasan pada Rabu lebih rendah dibandingkan selama akhir pekan, menurut Pitkaniitty. Dia mengatakan 4.824 warga Rusia tiba di Finlandia melalui perbatasan timur pada Rabu, meningkat dari 3.133 orang pada satu pekan sebelumnya.

Di Norwegia utara, tidak ada perubahan jumlah warga Rusia yang menyeberang ke negara Nordik tersebut, kata petugas kepolisian kepada Reuters. "Tidak ada perubahan," kata Soelve Solheim, kepala seksi pengendalian imigrasi operasional di kepolisian Finnmark kepada Reuters.

(voinews.id)- Pakar HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Myanmar, Tom Andrews, mengatakan bahwa pemilu yang direncanakan oleh junta negara itu dapat menjadi muslihat, dan dia memperingatkan sejumlah negara lain agar tidak menawarkan bantuan yang akan melegitimasi pemilihan tersebut.

"Yang sangat penting adalah negara-negara di dunia tidak terjebak dalam upaya memberikan bantuan teknis atau dukungan untuk hal yang jelas-jelas merupakan penipuan. Jika melakukan itu, Anda justru memperburuk keadaan," kata Andrews pada Kamis. Junta Myanmar mengumumkan keadaan darurat setelah merebut kekuasaan dari pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi dalam kudeta pada Februari tahun lalu, dan secara tentatif merencanakan pemilu pada Agustus 2023.

Dukungan dari negara lain, menurut Andrews, akan memberikan jajak pendapat yang diselenggarakan junta sebuah "fatamorgana legitimasi". Terkait pandangannya tentang pemilu, Andrews mengatakan tekanan terhadap oposisi telah membuat pemilu yang bebas dan adil menjadi mustahil.

Andrews juga menyatakan keprihatinan atas konflik yang meluas saat ini antara junta dan oposisi bersenjata. Dia merujuk pada serangan oleh helikopter tentara di sebuah sekolah di Myanmar awal pekan ini yang menewaskan 13 orang, termasuk tujuh anak-anak, menurut media dan penduduk setempat.

"Ada siklus kekerasan yang mengerikan yang sedang berlangsung dan ketakutan saya adalah bahwa ini akan menjadi bola salju di luar kendali," kata dia. Andrews menyeru tanggapan internasional yang lebih terkoordinasi terhadap krisis Myanmar. Dewan Keamanan PBB sedang mempertimbangkan resolusi yang dirancang Inggris tetapi Andrews mengatakan dia "tidak memiliki harapan" bahwa resolusi yang berarti akan disahkan.

Menurut dia, apa yang diperlukan saat ini adalah embargo senjata dan sanksi ekonomi yang menargetkan junta Myanmar. "Resolusi hampir pasti akan diveto. Horor terjadi di mana-mana dan itu terjadi tanpa dunia tampaknya tahu atau peduli tentang apa yang terjadi," tutur Andrews.

Junta telah berulang kali menuduh PBB campur tangan dalam urusannya dan mengatakan sedang memerangi "teroris" yang bertekad untuk mengacaukan negara. Selain itu, media pemerintah di Myanmar mengatakan India bekerja sama dalam proses pemilu.

Junta mengatakan telah mengadakan konsultasi dengan partai-partai politik tetapi belum mengumumkan aturan di mana pemilihan akan diadakan, dan apakah semua partai akan diizinkan untuk ambil bagian.

Sumber: Reuters

(voinews.id)Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres pada Rabu (21/9) menekankan bahwa sektor swasta merupakan kunci untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDG).

"Sektor swasta sangatlah penting," kata sekjen PBB itu dalam pesan videonya untuk Forum Bisnis SDG tahunan ketujuh, yang digelar di sela-sela Debat Umum sesi ke-77 Majelis Umum PBB.

Guterres menyambut baik upaya pihak penyelenggara acara tersebut untuk menghimpun sektor swasta guna menyelamatkan SDG. Dia mengatakan bahwa dunia sedang "berjuang menghadapi berbagai krisis yang terus berdatangan, termasuk konflik, perubahan iklim, dan COVID-19.

Kehidupan dan mata pencarian dihancurkan oleh banyak peristiwa cuaca ekstrem, gangguan rantai pasokan, inflasi yang tak terkendali, dan ketidaksetaraan yang terus meningkat. "Kita harus bertindak sekarang," ujarnya, seraya mengatakan bahwa sektor swasta memainkan peran penting untuk melakukan transformasi pendidikan dan perawatan kesehatan, untuk menciptakan peluang bagi kaum muda dan perempuan, serta untuk menjaga agar target 1,5 derajat Celsius tetap hidup.

"Bersama-sama, mari kita membangun bisnis, ekonomi, dan masyarakat yang makmur dan tangguh untuk semua," tutur sekjen PBB itu.

antara