VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)- Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan para mitra kemanusiaannya berkomitmen tetap memberikan bantuan kepada rakyat Afghanistan terlepas dari keputusan pemerintah yang dikelola Taliban melarang kaum perempuan bekerja di organisasi kemanusiaan nonpemerintah, demikian disampaikan seorang utusan PBB untuk Afghanistan di markas besar PBB, Kamis (29/12).

"Kebutuhan kemanusiaan rakyat (Afghanistan) sangatlah besar, dan penting bagi kami untuk terus bertahan dan memberikan bantuan," kata Ramiz Alakbarov, koordinator penduduk dan kemanusiaan PBB untuk Afghanistan, dalam konferensi pers.

Alakbarov menekankan bahwa memastikan hak-hak wanita dan anak perempuan di Afghanistan "benar-benar dijaga dan dilindungi" juga tak kalah penting, seraya menambahkan bahwa mereka merupakan elemen "penting" dan "tak terbantahkan" dari aksi kemanusiaan. "Kami tidak percaya bahwa aksi kemanusiaan yang komprehensif dapat dilakukan tanpa partisipasi perempuan," ujarnya. Sebagai bagian dari upaya untuk mengatasi situasi tersebut, koordinator bantuan darurat PBB Martin Griffiths akan melakukan kunjungan ke Afghanistan dalam beberapa pekan mendatang, kata Alakbarov. S

antara

(voinews.id)- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) resmi mencabut kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), Jumat. “Lewat pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan angka-angka yang ada, maka pada hari ini pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM yang tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 50 dan 51 Tahun 2022,” kata Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Jumat. Presiden Jokowi mengatakan dengan demikian maka tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat.

“Namun demikian saya minta seluruh masyarakat dan komponen bangsa untuk tetap berhati-hati dan waspada,” kata dia.

Presiden menjelaskan Indonesia menjadi negara yang berhasil mengendalikan pandemi COVID-19 dengan baik dan sekaligus bisa menjaga stabilitas ekonomi. Hal itu karena kebijakan gas dan rem yang menyeimbangkan penanganan kesehatan dan perekonomian.

“Kalau kita lihat dalam beberapa bulan terakhir pandemi COVID-19 semakin terkendali,” kata dia. Menurut Jokowi, hingga 27 Desember 2022 di Indonesia hanya terjadi 1,7 kasus per satu juta penduduk, dan positivity rate mingguan hanya sebesar 3,35 persen. Selain itu, tingkat keterisian di rumah sakit atau "bed occupancy ratio" (BOR) sebesar 4,79 persen, dan angka kematian sebesar 2,39 persen.

“Ini semuanya berada di bawah standar WHO”, kata Presiden Jokowi. Sebelum PPKM dicabut, kata Presiden Jokowi, seluruh kabupaten dan kota di Indonesia berstatus PPKM level 1 yang menandakan pembatasan kerumunan dan pergerakan orang di tingkat rendah. Jokowi mengatakan pemerintah sudah mengkaji penentuan status PPKM selama 10 bulan.

antara

(voinews.id)- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah akan tetap menyalurkan bantuan sosial (bansos) kendati Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) telah dicabut. "Perlu saya sampaikan, jangan sampai ada kekhawatiran walaupun PPKM dicabut, bansos akan tetap dilanjutkan. Bansos selama PPKM akan dilanjutkan di tahun 2023," kata Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat.

Jokowi juga mengatakan bantuan vitamin dan obat-obatan akan tetap tersedia di fasilitas-fasilitas kesehatan yang ditunjuk pemerintah. Selain itu, sejumlah insentif seperti insentif pajak akan tetap diterapkan. "Beberapa insentif-insentif pajak dan lain-lain juga akan terus dilanjutkan,' kata Presiden Jokowi.

Sebelum PPKM dicabut, seluruh kabupaten dan kota di Indonesia berstatus PPKM level 1. Pemerintah sudah mengkaji penentuan status PPKM ini selama 10 bulan. "Lewat pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan angka-angka yang ada, maka pada hari ini pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM yang tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 50 dan 51 Tahun 2022," kata Kepala Negara. Presiden menjelaskan Indonesia menjadi negara yang berhasil mengendalikan pandemi COVID-19 dengan baik dan sekaligus bisa menjaga stabilitas ekonomi.

Hal itu karena kebijakan gas dan rem yang menyeimbangkan penanganan kesehatan dan perekonomian. Berdasarkan data yang dipaparkan Jokowi, hingga 27 Desember 2022, Indonesia hanya mencatat 1,7 kasus per satu juta penduduk, dan positivity rate mingguan sebesar 3,35 persen. Selain itu, tingkat keterisian di rumah sakit atau bed occupancy ratio (BOR) sebesar 4,79 persen, dan angka kematian sebesar 2,39 persen.

antara

VOI News : Menteri Luar Negeri RI, Retno L.P. Marsudi  dan Menteri Luar Negeri Malaysia, Dato' Seri Diraja  Zambry Abdul Kadir  melakukan pertemuan bilateral di Jakarta (29/12). Menlu RI Retno Marsudi dalam Konferensi Pers kepada Media secara daring menyampaikan bahwa Malaysia merupakan  mitra penting dan strategis bagi Indonesia. Menurutnya Malaysia bukan hanya tetangga dekat, melainkan  juga bangsa serumpun. Menlu Retno juga menyampaikan hubungan perdagangan kedua negara memiliki potensi besar untuk ditingkatkan.

“ Kami sepakat bahwa ruang untuk meningkatkan hubungan perdagangan dan investasi kedua negara masih terbuka lebar.Oleh karena itu, kami sepakat untuk meningkatkan upaya kerja sama perdagangan dan investasi antara lain dengan memperkuat konektivitas laut dan udara melalui koridor ekonomi Dumai-Malaka dan Bandara Kualanamu.Saya juga mengusulkan pentingnya peningkatan interaksi antara sektor swasta kita dengan merevitalisasi Business Council Indonesia-Malaysia.Hal yang kedua yang saya sampaikan adalah mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia,” Kata Menlu Retno.

Disamping itu, dalam pertemuan dengan Menlu Malaysia, Menlu RI Retno Marsudi juga menyampaikan  mengenai pentingnya perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia yang menjadi salah satu isu prioritas bagi  politik Luar Negeri Indonesia.

Menlu Retno juga mengatakan pentingnya penegakan hukum terhadap setiap perlakuan buruk atau tindak kriminal yang dilakukan terhadap pekerja Indonesia untuk menunjukkan rasa kemanusiaan, rasa keadilan.Pentingnya pemenuhan hak-hak pekerja Indonesia, termasuk hak finansialnya. Pentingnya pemenuhan hak atas pendidikan dan layanan kesehatan termasuk untuk anak-anak pekerja migran.

Sementara, di sisi lain Menteri Luar Negeri Malaysia,  Dato' Seri Diraja  Zambry Abdul Kadir yang juga menghadiri Konferensi Pers menyampaikan pentingnya kerja sama bagi negara- negara ASEAN untuk membantu Myanmar menyelesaikan masalah dalam negerinya.

“ Resolusi majelis keselamatan pertumbuhan bangsa-bangsa bersatu pada Desember 2022 yang lalu penting untuk dalam usaha menyokong dan peranan utama ASEAN bagi mencari penyelesaian yang aman kepada situasi di Myanmar. Malaysia dan Indonesia menyokong sepenuhnya kemufakatan lima perkara  yang dicapai semasa pemimpin ASEAN mengenai Myanmar.ASEAN juga akan terus bersama-sama rakyat Myanmar dalam menangani situasi di negara tersebut,” kata Menlu Malaysia Dato' Seri Diraja.

Selain itu, Menlu Malaysia Dato' Seri Diraja juga mengucapkan selamat maju jaya kepada Indonesia bagi kepengurusan ASEAN pada tahun 2023. Malaysia yakin di bawah kepemimpinan Indonesia, ASEAN akan terus melakukan kemajuan dalam membina komunitas yang lebih aman terangkum dan lestari demi manfaat rakyat ASEAN.//RRIVOI/ AF//======