VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengaku optimis Indonesia bisa menjadi pusat peradaban maritim dunia, saat memperingati Hari Maritim Nasional 2022.

Dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat maritim dunia, Luhut menekankan pembangunan nasional harus diarahkan pada pembangunan kemaritiman, yaitu kegiatan pembangunan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengendaliannya mempertimbangkan jati diri Indonesia sebagai negara kepulauan yang besar. "Semua harus memberi perhatian besar untuk pembangunan kemaritiman.

Kita mulai dengan menyamakan pemahaman kita pada bidang kemaritiman. Meningkatkan literasi bangsa di bidang kemaritiman menjadi langkah awal. Akan tetapi tidak boleh terlalu lama dan berhenti di situ. Kita harus lanjutkan dengan aksi nyata meraih kembali kejayaan bahari.

Justru di laut kita jaya," tegas Luhut dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat. Luhut juga menegaskan bahwa kegiatan kemaritiman bukan hanya aktifitas yang terkait dengan laut saja. Kajian tentang ekonomi maritim yang dilaksanakan telah menghasilkan pemahaman tentang ekonomi maritim sebagai kegiatan ekonomi yang terjadi di kawasan perairan dan kegiatan di tempat lain yang memanfaatkan sumberdaya alam yang berasal dari kawasan perairan, serta kegiatan di tempat lain yang menghasilkan barang dan jasa untuk dimanfaatkan pada kawasan perairan.

Oleh karena itu, industri yang berlokasi di darat yang mengolah sumber daya alam dari perairan juga termasuk kegiatan ekonomi maritim. Begitu pula industri yang menghasilkan peralatan untuk eksplorasi, eksploitasi, dan konservasi kawasan perairan.

Selain itu, Luhut juga berharap agar Indonesia dapat memperkuat pembangunan kemaritiman. Pasalnya, Indonesia pernah memimpin kejayaan bahari di masa lampau. "Oleh karena itu, pembangunan maritim ke depan harus diarahkan untuk merebut kembali kejayaan maritim sebagai negeri maritim yang kuat dan bangsa bahari yang unggul seperti di masa lampau. Kita harus kembali menjadi Pusat Peradaban Maritim Dunia," jelasnya. Lebih lanjut, Luhut menegaskan penguatan ekonomi maritim bukanlah sasaran akhir dalam pembangunan maritim Indonesia melainkan kesejahteraan rakyat yang merata dan berkeadilan di seluruh wilayah di Indonesia.

"Dalam hal kesejahteraan tidak boleh lagi ada kesenjangan. Tidak boleh ada disparitas kesejahteraan antarkawasan. Sebagai negara kepulauan, inilah tantangan terberat yang kita hadapi. Oleh karena itu, kita harus rumuskan strategi yang cerdas dalam membangun kemaritiman kita," imbuhnya.

Ada pun strategi yang dapat dilakukan oleh Indonesia, yaitu melalui strategi ekonomi, politik, dan budaya. Strategi ekonomi dilakukan untuk menggali dan mengembangkan potensi ekonomi maritim sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat yang adil dan merata. Strategi politik digunakan untuk memperkuat kedaulatan dan ketahanan maritim, serta tatakelola maritim yang baik.

Sementara itu strategi budaya juga diupayakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memajukan karakter dan budaya, serta memajukan sumber daya manusia yang selaras dengan perkembangan IPTEK kelautan.

Kajian sementara ekonomi maritim yang dilakukan oleh BRIN bersama Kemenko Marves mengestimasikan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) kemaritiman Indonesia pada 2020 sebesar Rp1.212 triliun atau 11,31 persen dari PDB nasional yang mencapai Rp10.722 triliun.

Nilai ini turun sekitar Rp19 triliun dari 2019 yang mencapai Rp1.231 triliun, diduga sebagai dampak pandemi Covid–19. Akan tetapi, meskipun nilainya turun, namun kontribusinya mengalami peningkatan dari sebesar 11,25 persen pada tahun 2019 menjadi 11,3 persen di 2020. Pemerintah juga akan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045, dengan semangat pembangunan kemaritiman.

antara

(voinews.id)- Ketua Komite Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani menyebut pemerintah perlu mewaspadai pelemahan pertumbuhan ekonomi selepas Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan BI 7 Day Reverse Repo Rate sebesar 50 basis poin menjadi 4,25 persen.

"Ada dua hal yang perlu dimitigasi dengan baik, yaitu potensi pertumbuhan ekonomi yang akan jadi terkoreksi dan inflasi yang tetap merangkak naik," kata Ajib dalam keterangan resmi, Jumat.

Menurutnya, kenaikan suku bunga acuan BI dapat semakin menekan pelaku usaha yang sudah tidak lagi menerima insentif fiskal dari pemerintah, sehingga biaya produksi juga berpotensi meningkat.

Ia memandang inflasi di Indonesia disebabkan oleh kenaikan harga dari sisi penawaran karena tarif PPN yang naik menjadi 11 persen pada 1 April 2022, kenaikan harga BBM pada 3 September 2022, dan kondisi geopolitik yang mengganggu rantai pasok global.

"Pemerintah perlu lebih fokus dengan pemberian insentif agar terjadi pengurangan biaya-biaya dan kemudahan produksi sehingga efek inflasinya tetap bisa terjaga, misalnya kebijakan relaksasi kredit untuk dunia usaha yang kembali diperpanjang karena narasi besar atas potensi inflasi. Dengan pola pembiayaan yang lebih terukur dan dapat terkendali, dunia usaha akan mempunyai fleksibilitas," ucapnya.

Sampai akhir tahun, pertumbuhan ekonomi cenderung akan bergerak di angka 5 persen, tetapi inflasi yang berpotensi mencapai level lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi perlu diwaspadai."Ketika kondisi tingkat inflasi di atas pertumbuhan ekonomi terjadi, maka secara substantif kesejahteraan masyarakat akan turun dan terkorbankan," katanya.

Pasalnya konsumsi masyarakat menopang secara signifikan pertumbuhan ekonomi sebagaimana pada 2021 sebesar 54 persen Data Produk Domestik Bruto (PDB) disumbang oleh konsumsi masyarakat senilai Rp16.970,8 triliun.

"Namun demikian, untuk jangka pendek, pemerintah sudah cukup tepat dengan mendorong Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diambilkan dari alokasi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)," ucapnya.

antara

(voinews.id)- Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menekankan pentingnya transformasi digital sektor industri guna mempercepat pemulihan ekonomi. Menperin mengemukakan Forum G20 lahir sebagai respons terhadap krisis ekonomi global pada 1997–1998, yang mendesak pemerintah untuk menemukan solusi bersama agar dunia dapat keluar dari krisis yang berkepanjangan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.

Namun kini ketika dunia dilanda krisis multidimensi akibat pandemi COVID-19. Pembatasan sosial, lanjutnya, telah mengakibatkan penurunan atas permintaan barang dan jasa, mendisrupsi rantai pasok global, dan mengakibatkan resesi secara keseluruhan.

"Tidak seperti krisis-krisis dunia sebelumnya, kali ini kita mengenal sebuah istilah yang disebut dengan konektivitas digital, yang kemudian mengakselerasi digitalisasi di berbagai aktivitas ekonomi," kata Menperin pada ajang Trade, Investment, and Industry Ministerial Meeting (TIIMM) G20 di Bali, Kamis, sebagaimana dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Karakteristik dari digitalisasi yang contactless, menurut dia, kini menjadi semakin relevan, khususnya pada saat pandemi. Karakteristik yang dibawa oleh era revolusi Industri 4.0, lanjutnya, memungkinkan sektor industri untuk terus beroperasi dari jarak jauh meskipun saat penguncian ( lockdown).

"Hal ini membuat industri yang maju secara digital akan lebih mampu menghadapi dampak pandemi dan menyesuaikan dengan normalitas baru," kata Menperin. Apalagi, lanjutnya, salah satu isu prioritas pada presidensi G20 Indonesia adalah "Sustainable and Inclusive Industrialisation Via Industry 4.0" yang menunjukkan peran Industri 4.0 dalam mendorong terjadinya transformasi digital dan terwujudnya implementasi industri hijau untuk mencapai industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan tantangan itu perlu kebijakan yang lebih strategis untuk merekonstruksi kapasitas produksi yang dapat beradaptasi dengan perubahan struktural tersebut, termasuk memastikan terciptanya lingkungan kebijakan yang kondusif bagi industri manufaktur, salah satunya melalui dukungan kebijakan perdagangan dan investasi yang terbuka dan tanpa hambatan.

antara

(voinews.id)- Sebuah kapal induk Amerika Serikat tiba di Korea Selatan pada Jumat untuk bergabung dalam latihan militer yang ditujukan sebagai peringatan kepada Korea Utara, kata sejumlah pejabat.

Kapal perang induk USS Ronald Reagan beserta kapal-kapal tempur lainnya berlabuh di pangkalan angkatan laut di kota pelabuhan Busan, Korsel selatan. Kedatangan mereka menandai pengerahan armada paling besar dalam upaya mengoperasikan "aset strategis" berkemampuan nuklir AS di kawasan itu untuk menghadapi Korut.

Presiden Korsel Yoon Suk Yeol telah mendorong lebih banyak latihan militer gabungan sebagai peringatan kepada Korut. Korut awal tahun ini melakukan lebih banyak pengujian rudal setelah serangkaian pembicaraan gagal membujuknya untuk mengakhiri pengembangan senjata dan rudal nuklir.

Para pengamat mengatakan Pyongyang sepertinya juga bersiap untuk melanjutkan pengujian nuklir untuk pertama kalinya sejak 2017. Korut telah mengecam pengerahan militer AS dan latihan-latihan gabungan sebagai persiapan perang dan bukti kebijakan yang bermusuhan dari Washington dan Seoul.

Kunjungan kapal perang induk AS itu ke Korsel adalah yang pertama sejak 2018. Saat itu, kedua sekutu tersebut mengurangi aktivitas militer gabungan mereka di tengah upaya diplomatik untuk membujuk Korut, tetapi pembicaraan-pembicaraan itu menemui jalan buntu.

Pyongyang bulan ini mengumumkan undang-undang baru yang menegaskan haknya untuk melakukan serangan nuklir, jika diperlukan, guna membela diri.

Sumber: Reuters