VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menilai Dana Desa dapat mengendalikan laju inflasi di tingkat desa.

"Hadirnya Dana Desa pada pengendalian inflasi ini untuk menahan kenaikan harga barang dan jasa di desa dengan mempercepat produksi komoditas, terutama pangan, agar mencegah dampak inflasi serta untuk menjaga daya beli warga desa," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Ia menekankan Dana Desa harus dimanfaatkan untuk mendukung percepatan produksi komoditas pangan agar tercipta kesejahteraan dan kemakmuran di desa.

Dengan demikian, lanjut dia, daya beli masyarakat terus meningkat dan harga-harga kebutuhan pokok stabil. Ia mengatakan pemanfaatan Dana Desa untuk percepatan produksi pangan harus dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan agar masyarakat desa memiliki kemampuan cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan di desa secara mandiri.

"Dana Desa diharapkan mampu mendukung kegiatan dari mulai produksi, penyediaan lahan dan infrastruktur penunjang, pengolahan dan pemasaran," kata dia saat mengikuti Rapat Virtual Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dengan materi "Sinkronasi Program/Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah sesuai dengan Tugas dan Masing-masing Fungsi Kementerian".

(voinews.id)Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para pelaku UMKM di Papua segera memanfaatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar dapat memperkuat permodalan.

“Jadi segera manfaatkan yang namanya NIB ini, kemudian akses permodalan yang namanya KUR,” kata Presiden Jokowi dalam Pemberian Nomor Induk Berusaha kepada UMK Perseorangan, GOR Toware, Jayapura, Papua, Rabu, sebagaimana dikutip dari tayangan daring.

Papua menjadi provinsi pertama di luar Pulau Jawa, yang mengadakan pemberian NIB bagi para pelaku UMKM.

Jokowi pada Rabu ini menyaksikan pemberian NIB bagi sekitar 2.700 UMK di Papua. “Apa gunanya setelah dapat NIB? Bapak Ibu menjadi pengusaha formal karena telah memiliki izin yang namanya Nomor Induk Berusaha (NIB) seperti ini. Terus kalau sudah pegang ini untuk apa? Bapak Ibu bisa akses permodalan ke bank.

Minta yang namanya KUR, kredit usaha rakyat,” kata Jokowi. Terlebih, kata Jokowi, saat ini suku bunga KUR mendapat subsidi dari pemerintah sehingga konsumen hanya dibebani bunga tiga persen.

Namun, Jokowi mengingatkan para pelaku UMKM harus cermat dan hati-hati jika ingin mengajukan pinjaman ke bank. Para UMKM harus memperhitungkan kemampuan mengembalikan pinjaman bank itu agar terhindar dari risiko hukum yang dapat merugikan usaha.

“Kalau dihitung kira-kira tidak masuk tidak usah pinjem, dihitung masih untung bisa angsur silahkan pinjam, dan kalau sudah pinjam hati-hati, pinjam dapat Rp50 juta, jangan sekali-sekali separuhnya untuk beli sepeda motor, atau pinjem Rp200 juta, sebesar Rp100 jutanya untuk beli mobil,” kata Jokowi.

Jokowi juga meminta kepada lembaga keuangan untuk memberikan peluang fasilitas permodalan kepada UMKM di Papua yang sudah memiliki NIB. Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan pemberian NIB di Papua merupakan bagian dari rangkaian kunjungan ke 20 daerah.

Menurutnya, pemerintah pusat ingin melancarkan dan mempermudah layanan perizinan berbentuk NIB kepada seluruh pelaku usaha, tanpa membedakan skala bisnis usaha tersebut. “Ini atas perintah Bapak Presiden, di mana kami dari Kementerian Investasi tidak boleh mengurus investasi yang besar saja, yang kecil juga perintah Bapak Presiden harus kami urus, makanya kami datang hari ini,” ujarnya.

antara

(voinews.id)Presiden Joko Widodo mulai menyerahkan bantuan langsung tunai (BLT) sebagai bantuan sosial atas pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) di Kantor Pos Cabang Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Rabu.

Presiden mendistribusikan bantuan tersebut didampingi Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Menteri BUMN Erick Thohir.

"Hari ini kita telah memulai pembagian BLT BBM yang diberikan pada masyarakat selama empat bulan, per bulannya diberikan Rp150 ribu, jadi totalnya Rp600 ribu, dan diberikan dua kali," kata Presiden Jokowi dalam penyerahan BLT BBM seperti disaksikan secara virtual melalui akun YouTube Sekretariat Presiden, Rabu.

Presiden menjelaskan pembagian BLT BBM tersebut diberikan kepada 20,6 juta masyarakat penerima manfaat dengan besaran bantuan Rp150 ribu per orang untuk empat bulan. Bantuan tersebut dibayarkan sebesar Rp300 ribu oleh Kementerian Sosial sebanyak dua kali, melalui berbagai saluran Kantor Pos Indonesia.

Presiden menjelaskan BLT sebagai bantalan sosial ini diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat, apalagi dengan adanya tendensi kenaikan harga dari pengaruh global dalam beberapa waktu terakhir.

Seperti diketahui, Pemerintah menganggarkan bantuan sosial dengan total Rp24,17 triliun yang terdiri dari tiga jenis bantuan, yaitu pertama, Bantuan Langsung Tunai untuk 20,65 juta kelompok masyarakat sebesar Rp150 ribu sebanyak empat kali, dengan total anggaran Rp12,4 triliun.

Kedua, bantuan subsidi upah kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan, sebesar Rp600 ribu yang dibayarkan satu kali dengan anggaran Rp9,6 triliun.

Lalu ketiga, juga akan dilakukan pembayaran oleh pemerintah daerah dengan menggunakan 2 persen dari dana transfer umum yaitu DAU dan DBH sebanyak Rp2,17 triliun dalam rangka membantu sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek dan bahkan nelayan dan tambahan perlindungan sosial.

"Agar daya beli masyarakat, konsumsi masyarakat menjadi lebih baik. Selain pemberian BLT BBM, kepada 20,6 juta penerima manfaat, juga diberikan subsidi BBM bagi para pekerja sebesar Rp600 ribu untuk kurang lebih 16 juta pekerja," kata Presiden Jokowi menambahkan.

antara

(voinews.id)

Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono mengatakan sebanyak 40,2 juta dosis vaksin COVID-19 yang mengalami kedaluwarsa telah dipisahkan dari tempat penyimpanan untuk segera dimusnahkan.

"Bedanya, vaksin yang kedaluwarsa itu sudah tidak lagi tersimpan di cool box, tetapi di luar itu," kata Dante Saksono Harbuwono saat menghadiri agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI yang diikuti dari YouTube DPR RI di Jakarta, Selasa.

Dante mengatakan vaksin yang mengalami kedaluwarsa itu tersebar di sejumlah fasilitas penyimpanan di daerah dan telah dipisahkan dari vaksin yang belum memasuki masa kedaluwarsa.

Menurut Dante vaksin kedaluwarsa itu memang merupakan masalah yang perlu segera diatasi. Sebagian besar vaksin kedaluwarsa adalah vaksin yang berasal dari hibah negara sahabat karena memiliki tanggal kedaluwarsa yang memang sempit.

"Sampai saat ini sudah mencapai 40,2 juta vaksin yang expired," katanya.