VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)- Kementerian Komunikasi dan Informatika menyiapkan bantuan pengelolaan sistem elektronik untuk Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada 2024. "Kominfo akan memberikan asistensi-asistensi yang dibutuhkan sedangkan semua kebijakan dan keputusan akan dilakukan secara independen oleh Komisi Pemilihan Umum," kata Menteri Kominfo Johnny G. Plate usai penandatanganan nota kesepahaman tentang Pemanfaatan Layanan Informasi dalam Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, dalam siaran pers.

Kominfo menyiapkan asistensi untuk pertukaran data dan informasi yang beretika, aman, dan bertanggung jawab, serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Kementerian Komunikasi akan meminta Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika untuk menguji kemampuan dan daya tahan teknologi enkripsi dalam semua end-point dan infrastruktur yang dioperasikan oleh KPU.

"Sehingga kita punya kekuatan yang memadai untuk menahan serangan siber yang berlangsung setiap saat, setiap detik, dengan berbagai maksud dan tujuan," kata Johnny. Kementerian mendorong KPU sebagai penyelenggara Pemilu 2024 untuk memperhatikan implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kementerian Kominfo sudah menyusun Surat Keputusan Bersama yang telah ditandatangani dengan KPU, Kejaksaan Agung dan Polri dengan penekanan pada keadilan restoratif (restorative justice).

"Terkait dengan pemilihan umum ultimum remedium menjadi penting, yang harus kita perhatikan bersama-sama. Tentu harus memenuhi standar etika, hukum aturan, dan mengikuti prosedur. Harus berkolaborasi yang dekat dengan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan penegakan hukumnya, apalagi di dalam ruang digital," kata Johnny. Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Pemanfaatan Layanan Informasi dalam Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dilakukan Menkominfo Johnny G. Plate dan Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

antara

(voinews.id)- Anggota Dewan Negara sekaligus Menteri Pertahanan (Menhan) China Wei Fenghe, yang menghadiri pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN-Plus kesembilan yang digelar di Kamboja, melakukan pembicaraan dengan Menhan Amerika Serikat (AS) Lloyd Austin di Siem Reap pada Selasa (22/11) atas permintaan Austin. Memberikan penjelasan kepada Austin terkait Kongres Nasional Partai Komunis China (Communist Party of China/CPC) ke-20, Wei mengatakan bahwa Presiden China Xi Jinping dan Presiden AS Joe Biden telah mencapai serangkaian konsensus penting dalam pembicaraan mereka di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kelompok 20 (G20) ke-17 di Bali, Indonesia, yang memetakan jalan bagi pengembangan hubungan China-AS.

Wei menuturkan bahwa AS, bukan China, yang bertanggung jawab atas situasi hubungan China-AS saat ini. China menaruh perhatian besar pada pengembangan hubungan antara kedua negara dan kedua militer, namun pihak AS harus menghormati kepentingan inti China, ujar menhan China tersebut.

Wei berharap AS dapat menepati perkataan dan janjinya, mengimplementasikan konsensus yang dicapai oleh kedua kepala negara dengan sungguh-sungguh, dan mengadopsi kebijakan yang rasional dan pragmatis terhadap China untuk mendorong hubungan bilateral kembali ke jalur pengembangan yang sehat dan stabil. Wei menekankan bahwa masalah Taiwan merupakan inti dari kepentingan inti China dan garis merah pertama yang tidak boleh dilanggar dalam hubungan China-AS.

Wei menambahkan bahwa Taiwan adalah Taiwan milik China, dan penyelesaian masalah Taiwan merupakan urusan rakyat China sendiri dan tidak menoleransi campur tangan pihak asing. Wei mengatakan bahwa militer China memiliki keberanian, kepercayaan diri, dan kemampuan untuk secara tegas melindungi unifikasi nasional.

Dalam pembicaraan itu, kedua pihak menyuarakan pandangan bahwa kedua militer harus mengimplementasikan konsensus yang dicapai oleh kedua kepala negara dengan sungguh-sungguh, mempertahankan komunikasi dan kontak, memperkuat manajemen dan pengendalian krisis, serta berusaha menjaga keamanan dan stabilitas regional. Kedua pihak juga saling berbagi pandangan soal situasi internasional dan regional, serta sejumlah isu termasuk krisis Ukraina, Laut China Selatan, dan Semenanjung Korea.

antara

Pewarta: Xinhua Editor: Joko Susilo

(voinews.id)- Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah agar proses tanggap darurat gempa Cianjur dilakukan sebaik mungkin, sehingga para korban mendapat prioritas penanganan. “Tanggap darurat harus dilakukan secara maksimal. Penanganan korban harus menjadi prioritas, baik evakuasi jenazah korban maupun perawatan terhadap korban-korban luka akibat gempa,” kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. Puan berharap evakuasi korban yang tertimbun reruntuhan bangunan bisa dipercepat.

Menurutnya, gotong royong dari wilayah lain seperti Jawa Tengah dan DKI Jakarta dapat membantu mempercepat proses penanganan korban gempa, termasuk potensi SAR untuk evakuasi korban dan dari kelompok relawan. Dia mengatakan kerja sama berbagai elemen bangsa juga dapat mengoptimalkan segala proses yang dibutuhkan korban gempa, terutama banyak warga yang mengalami luka berat sehingga membutuhkan penanganan lebih lanjut. “Bantuan tenaga kesehatan dari daerah lain maupun kelompok relawan juga diperlukan mengingat ada banyak korban gempa sehingga membutuhkan ekstra tenaga dan peralatan medis,” ujarnya.

Dia menilai kebutuhan tenaga bantuan "trauma healing" bagi para korban juga harus menjadi perhatian karena banyak anak-anak yang menjadi korban gempa. Menurut dia, korban lainnya cukup banyak yang mengalami trauma akibat mengalami peristiwa memilukan dan “trauma healing” juga dibutuhkan untuk keluarga yang kehilangan sanak saudaranya. Puan juga meminta pemerintah agar penyaluran logistik kepada korban gempa dilakukan secara merata dan dapur umum perlu disiapkan di titik-titik tempat berkumpulnya korban gempa.

“Siapkan dapur umum di rumah sakit, posko-posko pengungsian, dan semua daerah yang terdampak gempa. Kebutuhan makanan, susu, dan popok bagi anak-anak juga harus tersedia,” katanya. Dia meminta kementerian terkait mempercepat pembukaan akses jalanan yang terkena longsor akibat gempa agar penyaluran logistik tidak terhambat.

Puan menilai semua pihak, termasuk masyarakat, harus bahu membahu memberikan upaya terbaik dalam proses penanganan gempa Cianjur. Dia juga memastikan bahwa DPR RI mendukung pemberian bantuan dana dari pemerintah bagi warga yang rumahnya rusak. Puan menegaskan bahwa DPR akan mengawal pemberian bantuan sehingga semua warga mendapatkan haknya.

pengawasan juga diperlukan agar rumah yang dibangun harus berkonstruksi tahan gempa sehingga warga akan lebih aman tinggal di rumahnya,ungkapnya.

antara

(voinews.id)- Presiden RI Joko Widodo meminta untuk mendahulukan proses evakuasi korban gempa magnitudo 5,6 di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. "Untuk korban-korban yang masih dihimpun saya perintahkan untuk didahulukan evakuasinya, penyelamatan didahulukan," ujar Jokowi saat ditemui di lokasi longsor Jalan Cipanas-Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Selasa. Jokowi dalam kesempatan tersebut juga turut mengucapkan bela sungkawa atas korban meninggal dunia akibat fenomena alam tersebut.

Dia meminta jajaran PMK, BNPB, Basarnas, juga TNI-Polri dan PUPR untuk bersama-sama menggerakkan jajarannya dalam membantu korban bumi di Kabupaten Cianjur, terutama terkait dengan pembukaan akses yang terkena longsor. "Yang penting saya senang akses jalan yang kemarin tertimbun tadi sampai pagi sudah bisa dibuka.

Alhamdulillah, dan ini nanti ada dilanjutkan dengan penanganan terutama penyelamatan evakuasi yang masih tertimbun," ujar Jokowi. Nantinya rumah-rumah yang rusak berat, rusak ringan, dan rusak sedang, pemerintah akan memberikan bantuan uang tunai. Yang rusak berat akan diberikan bantuan Rp50 juta, rusak sedang Rp25 juta dan yang rusak ringan Rp10 juta. "Tapi yang paling penting pembangun rumah-rumah yang terkena gempa bumi diwajibkan memakai standar bangunan anti gempa oleh PUPR," kata dia.

Jokowi menyebut bahwa berdasarkan pengamatan BMKG bahwa gempa di Cianjur adalah gempa 20 tahunan. Sehingga pemerintah mengarahkan untuk pembangunan rumah anti gempa. Warga meninggal dunia pascagempa bumi Kabupaten Cianjur, Jawa Barat masih terus bertambah. Pada Selasa dilaporkan 103 orang meninggal, menurut laporan BNPB. Dari laporan BMKG, gempa bumi terjadi pukul 13.21 WIB, Senin, 21 November 2022. Gempa berpusat di 10 km arah barat daya dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dengan kedalaman gempa 10 km. Gempa tidak berpotensi tsunami.

antara