VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)- Badan iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Kamis memublikasikan rancangan pertama dari kesepakatan akhir KTT iklim COP27. Rancangan tersebut memuat sejumlah tujuan yang tertuang dalam dokumen tahun lalu dan meninggalkan sejumlah isu yang masih harus diselesaikan.

Dokumen sebanyak 20 halaman itu diberi label "non-paper", yang berarti dokumen itu masih jauh dari versi final dan proses negosiasi yang akan berlangsung antara delegasi dari hampir 200 negara masih akan panjang. Rancangan tersebut mengulangi tujuan dari Pakta Iklim Glasgow 2021 "untuk mempercepat langkah-langkah menuju penurunan bertahap tenaga batu bara dan menghapus serta merasionalisasi subsidi bahan bakar fosil yang tidak efisien.

" Tak ada seruan untuk penghentian semua bahan bakar fosil, seperti yang diminta India dan Uni Eropa. Para delegasi khawatir bahwa masalah utama soal peluncuran dana "kerugian dan kerusakan" untuk pembiayaan bagi negara-negara yang dilanda dampak iklim akan menghalangi kesepakatan pada KTT COP27 di Mesir.

Teks tersebut tidak menyertakan perincian untuk meluncurkan dana semacam itu, yang merupakan permintaan utama dari negara-negara yang paling rentan terhadap iklim, seperti negara kepulauan. Alih-alih, dokumen itu "menyambut baik" fakta bahwa topik tersebut diangkat sebagai bagian dari agenda resmi tahun ini.

antara

(voinews.id)- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Indonesia memperkuat kerja sama pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan Jepang dalam pertemuan bilateral yang menjadi bagian KTT G20 di Bali. "Terima kasih kepada Pemerintah Jepang khususnya MLIT dan JICA yang telah membantu kami dengan mengirimkan beberapa tenaga ahli, terutama untuk supervisi pembangunan infrastruktur IKN yang sedang berlangsung," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Basuki mengungkapkan Kementerian PUPR sudah memulai pembangunan infrastruktur dasar di IKN sejak awal September 2022 lalu, di antaranya pembangunan jalan tol dan jalan nasional, penyediaan air baku, rumah untuk pekerja konstruksi IKN, serta penyiapan lahan siap bangun (land development).

Terkait dengan pertanyaan kemungkinan partisipasi investor, Basuki menegaskan bahwa sesuai arahan Presiden Jokowi untuk mempercepat pembangunan IKN, investor asing juga dapat terlibat misalnya untuk membangun rumah sakit, sekolah, pasar, dan infrastruktur lainnya. "Diharapkan para pengusaha Jepang bisa ikut berinvestasi dalam pembangunan IKN," katanya. Wakil Menteri Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata (MLIT) Jepang Mizushima mengatakan bahwa Jepang memiliki ketertarikan yang besar terhadap proyek IKN.

Berdasarkan permohonan Menteri MLIT, JICA telah mengajukan surat kepada Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga untuk melakukan survei di IKN pada akhir November ini.

"Melalui survei ini, kami ingin bertukar pendapat secara aktif dengan Indonesia terkait pembangunan kota berkelanjutan di IKN," ujar Wakil Menteri Mizushima. Sebelumnya,Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengapresiasi rencana Korea Selatan untuk ikut berpartisipasi dalam membangun sistem air bersih di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Dia menambahkan, rencana awal konstruksi akan dimulai pada 2024, namun Kementerian PUPR berharap dapat dipercepat proses penyusunan rencana teknis rincinya, sehingga dapat mulai dibangun instalasinya pada 2023.

antara

(voinews.id)- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan pentingnya solidaritas Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan. Dalam pertemuan tingkat menteri APEC di Bangkok, Thailand, sebagaimana keterangan Kemenko Perekonomian di Jakarta, Jumat, Menko Airlangga mengusulkan dua fokus kebijakan, yakni sinergi sistem kesehatan dan konektivitas digital.

"Akses untuk mendapatkan vaksin dan transparansi dalam kebijakan kesehatan merupakan hal yang fundamental untuk pembukaan akses perjalanan yang aman dan menghubungkan kembali kawasan APEC,” ujar Menko Airlangga Ia mendorong interoperability sertifikat vaksinasi di antara ekonomi APEC, dengan cara mengakui dan menerima berbagai macam jenis vaksin, yang mana Indonesia telah mempeloporinya dengan mengakui 98 jenis vaksin berbeda dari ekonomi APEC dan terus melakukan asesmen untuk pengakuan lebih banyak jenis vaksin COVID-19.

“Perbedaan jenis vaksin antar ekonomi tidak perlu menjadi penghambat untuk pelaku perjalanan dalam kawasan APEC," ujar Menko Airlangga Lebih lanjut, Ia menggarisbawahi peran penting konektivitas digital yang telah menjadi bagian tidak terpisahkan kehidupan masyarakat, yang mana Indonesia telah membangun interoperability aplikasi pelacakan COVID-19 PeduliLindungi dengan aplikasi pelacakan lainnya, seperti TraceTogether (Singapura), Tawakkalna (Saudi Arabia), dan European Union DCC (Uni Eropa).

Selain itu, Ia masih melihat adanya tantangan untuk mewujudkan konektivitas digital, salah satunya digital divide yang terjadi baik di dalam maupun antar ekonomi APEC. "APEC perlu mempromosikan interkonektivitas kawasan yang lebih luas. APEC dapat menjadi solusi untuk menjawab tantangan yang ditimbulkan. Public-Private-Partnership dapat kita dorong untuk pengembangan infrastruktur digital dan sumber daya manusia," kata Menko Airlangga.

Ia juga menyampaikan pentingnya solidaritas global yang telah terbukti saat pandemi COVID-19 melanda dunia. "Pandemi COVID-19 menunjukkan kepada kita bahwa global solidarity bukan hanya jargon. Tidak ada yang benar-benar aman, sampai seluruh dunia aman," kata Menko Airlangga.

antara

(voinews.id)- Perdana Menteri (PM) Kanada Justin Trudeau menganggap Indonesia mampu memimpin G20 di tengah situasi sulit dan ketegangan politik serta berhasil menggiring pencapaian kesepakatan akhir pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali. Ketika pada Rabu berbicara saat konferensi pers selepas pertemuan puncak G20 di Nusa Dua, Badung, Bali, PM Trudeau menyebutkan bahwa G20 di bawah kepemimpinan/presidensi Indonesia mampu menghasilkan Deklarasi Bali (G20 Bali Leaders' Declaration).

Trudeau mengakui bahwa proses untuk mencapai konsensus atau kesepakatan di forum G20 tidak pernah mudah, khususnya saat ada isu-isu tertentu yang berdampak pada perekonomian dunia --yang melibatkan banyak aktor, dan ketika negara-negara punya perspektif berbeda.

"Namun, berkat upaya yang dilakukan oleh Indonesia, dan sekali lagi kita harus mengakui kepemimpinan Presiden Joko Widodo --karena atas kepemimpinannya seluruh anggota G20 dapat menemukan mufakat," kata Trudeau saat menjawab pertanyaan media. Ia menilai Deklarasi Bali berhasil memuat pernyataan sikap yang tegas, terutama dalam menyikapi invasi Rusia di Ukraina serta dampaknya yang dapat memicu krisis pangan dan perekonomian dunia. "Tiap pihak yang mengupayakan (keberhasilan, red) ini perlu mendapat pujian.

Semua yang menghadiri pertemuan, khususnya kepemimpinan Indonesia," kata Trudeau. Baca juga: KTT G20 tegaskan kembali komitmen kerja sama atasi tantangan global Ia menilai Deklarasi Bali memuat sejumlah target yang cukup ambisius, terutama pada target-target yang terkait dengan aksi iklim dan arsitektur kesehatan global.

Walaupun demikian, Trudeau menyampaikan bahwa dunia berharap banyak terhadap G20 sehingga sudah sepatutnya forum ekonomi terbesar dunia itu memasang target-target yang ambisius. Kanada, ujarnya, memahami berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia maupun negara-negara lain di dunia.

Perubahan iklim, ketahanan energi, upaya mewujudkan dunia tanpa emisi atau yang rendah emisi, serta upaya menciptakan lapangan kerja yang layak --sehingga tiap orang dapat menafkahi keluarganya-- merupakan contoh tantangan yang ia sebutkan. "Itu menjadi masalah yang kami bahas bersama, dan kami berupaya mengatasi itu," kata Trudeau.

antara