VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Kedeputian Bidang Pencegahan mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis Fasilitator Pencegahan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah pada Senin (6/9) hingga Rabu.

Adapun tujuan diadakannya kegiatan ini ialah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat relawan, peternak, pedagang hewan dan stakeholder terkait dalam pencegahan PMK, selain itu kegiatan ini juga ditujukan untuk terselenggaranya surveilans melalui pengerahan dan pengelolaan relawan dalam pencegahan PMK.

Dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Rabu, Deputi Bidang Pencegahan Prasinta Dewi saat membuka acara mengatakan, Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) kini tengah mewabah di Indonesia.

"Hal ini tentunya menjadi concern kita bersama karena penyakit mulut dan kuku menyebabkan kerugian ekonomi di berbagai aspek," katanya.

Potensi kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh PMK ini tidak hanya pada peternak yang mengalami penurunan produktivitas hingga kehilangan hasil, akan tetapi kerugian secara nasional, ujar Prasinta.

Pemerintah melalui BNPB selaku Ketua Satgas Penanganan PMK berkomitmen penuh dalam pengendalian wabah PMK.

“Pemerintah berkomitmen dalam penanganan PMK, dengan melakukan berbagai upaya untuk pencegahan penyebaran PMK. Salah satu upaya yang dilakukan adalah kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dengan mengadakan bimtek ini. Kegiatan ini dilakukan secara masif dengan melibatkan komponen pentaheliks,” ujar dia.

Lebih lanjut dirinya yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Pencegahan PMK mengungkapkan, BNPB menggunakan InaRisk untuk melakukan pemantauan dan pelaporan berbasis digital.

Melalui InaRisk personal dapat diketahui sebaran sosialisasi dan edukasi yang sudah dilakukan serta dapat mendeteksi secara dini terhadap kejadian PMK di masyarakat

Prasinta mengatakan untuk mendukung pelaksanaan tugas fasilitator di lapangan, bidang pencegahan mengembangkan sistem pemantauan dan pelaporan berbasis teknologi yang terintegrasi dalam aplikasi InaRisk personal. Aplikasi ini juga berfungsi untuk monitoring pelaksanaan sosialisasi dan edukasi serta pelaporan terhadap kejadian PMK yang ditemukan masyarakat.

Sebagai tambahan informasi bimtek ini diikuti 100 orang perwakilan Dinas Peternakan dan Kesehatan di 25 Kabupaten / Kota di Jawa Tengah, Koramil Jawa Tengah, Babinsa Provinsi Jawa Tengah dan Relawan / Komunitas Peternak.

Para Fasilitator akan melakukan edukasi dan sosialisasi kepada 10 KK setiap hari selama durasi waktu 30 hari. Fasilitator dibekali juga dengan leaflet dan poster yang akan dibagikan kepada masyarakat.

Selain Jawa Tengah, kegiatan ini dilaksanakan di beberapa wilayah secara paralel, tahap pertama atau regional I meliputi Aceh, Lampung, Yogyakarta dan Bali. Kemudian akan menyusul wilayah lainnya.

antara

(voinews.id)Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut saat kondisi geopolitik yang tidak pasti seperti sekarang ini, maka dibutuhkan pemikiran "Abu Nawas" yang cerdik dan lihai untuk hadapi krisis.

"Saya titip ke ekonom, jangan menggunakan pakem-pakem yang ada, jangan menggunakan standar yang ada karena saat ini sangat tidak normal sehingga dibutuhkan pemikiran 'Abu Nawas', yang 'kancil-kancil'," kata Presiden Joko Widodo di Jakarta, Rabu.

Presiden Joko Widodo menyampaikan hal tersebut dalam "Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2022" yang dihadiri para Menteri Kabinet Indonesia Maju, CEO CT Coprs Chairul Tanjung, serta para ekonom lainnya.

"Yang 'kancil-kancil' itu, tapi memang bekerja saat ini tidak bisa makro saja, tetapi harus ditambah mikro, mikro juga belum dapat ya harus makro, mikro, ya detail, fokus, ketemu nanti, satu per satu (caranya) karena sekali lagi keadaan sangat tidak normal," tambah Presiden.

Abu Nawas adalah penyair Timur Tengah yang terkenal dengan kelihaiannya mengemas kritik berbungkus humor. Namanya tercantum dalam dongeng 1001 malam.

"Dunia sekarang ini berubah sangat luar biasa, perubahannya sangat luar biasa. Pertama memang diawali pandemi, kita tahu semuanya dan kita beruntung saat itu awal-awal pandemi Indonesia tidak 'lockdown'," ungkap Presiden.

Presiden menyebut dirinya tidak bisa memperkirakan kalau pemerintah memutuskan untuk "lockdown" saat awal pandemi.

"Ekonomi kita akan seperti apa? Berakibat sosial politik seperti apa? Karena awal-awal (pandemi) hampir mungkin 70 negara semua melakukan 'lockdown', di kabinet sendiri 80 persen minta 'lockdown', survei rakyat minta 80 persen 'lockdown', tapi saat itu saya semedi, saya endapkan betul apa benar harus melakukan itu?" cerita Presiden.

Dari hasil perenungannya, Presiden Jokowi memutuskan agar Indonesia tidak melakukan "lockdown".

"Dan ternyata betul, kalau 'lockdown' mungkin kita bisa minus 17 persen," tambah Presiden.

Dari momen pandemi COVID-19, Presiden Jokowi menyebut Indonesia telah belajar menghadapi guncangan dan belajar mengkonsolidasikan kebijakan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga RT.

"Ormas bergabung dengan TNI/Polri, semua masyarakat bergerak, masyarakat melakukan konsolidasi. Hal seperti itu yang harus diteruskan karena perang, krisis energi, krisis pangan, dan krisis finansial. Ini yang paling bisa kita lakukan, mengkonsolidasikan dari atas sampai bawah karena saya meyakini 'landscape' politik dan ekonomi akan berubah dan bergeser ke arah mana itu yang belum diketahui," jelas Presiden.

Menurut Presiden Jokowi, saat ini semua negara sedang diuji kemampuannya untuk menghadapi kondisi geopolitik global yang sedang tidak jelas dan tidak bisa diperkirakan.

antara

(voinews.id)Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Abdullah Azwar Anas sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) di Istana Negara Jakarta, Rabu.

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," kata Azwar Anas mengucapkan sumpah jabatan dengan mengikuti pembacaan Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta.

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden No. 91/B Tahun 2022 tentang Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 tertanggal 7 September 2022.

"Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab," demikian sumpah tersebut diucapkan.

Hadir dalam pelantikan tersebut, antara lain, Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI 2022-2027Hasyim Asy'ari, dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI 2022-2027 Rahmat Bagja.

Jabatan Menpan RB kosong sejak ditinggalkan Tjahjo Kumolo yang wafat pada 1 Juli 2022. Sejak 15 Juli 2022, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menpan RB, sedangkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga sempat menjabat sebagai Menpan RB ad interim pada 4-15 Juli 2022.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sebenarnya sudah memberikan nama-nama calon Menpan RB kepada Presiden Jokowi sejak pertengahan 2022, namun pelantikan Menpan RB belum kunjung dilaksanakan.

Saat ini Abdullah Azwar Anas menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) sejak 13 Januari 2022.

Azwar Anas pernah menjabat sebagai Bupati Banyuwangi, Jawa Timur, selama dua periode, yakni periode 2010-2015 ketika diusung Partai Kebangkitan Bangsa dan periode 2016-2021 diusung PDI Perjuangan. Sebelumnya ia pernah menjadi anggota MPR RI dan DPR RI.

antara

(voinews.)-Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan pihaknya mengalihkan alokasi atau realokasi dana APBN untuk subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp24,17 triliun, guna memastikan penyalurannya tepat sasaran.

"Seperti arahan Pak Presiden, kita mengalihkan sebagian dari subsidi dan kompensasi tersebut yang sudah jelas tidak tepat sasaran. Kita ingin berkeadilan makanya diambil keputusan untuk mengalihkan alokasi," kata Febrio dalam diskusi daring Forum Merdeka Barat 9 (FMB9), bertema "Alih Subsidi BBM, Bansos Topang Masyarakat Miskin," diikuti di Jakarta, Selasa.

Realokasi anggaran tersebut diimplementasikan ke dalam sejumlah program besar pemerintah, antara lain pemberian bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan subsidi upah untuk pekerja berpenghasilan Rp3,5 juta ke bawah.

Awalnya, pemerintah mengalokasikan dana subsidi dan kompensasi energi di APBN sebesar Rp152 triliun untuk tahun anggaran 2022.

Namun, kata Febrio, kenaikan harga komoditas internasional, khususnya harga pangan dan energi, membuat asumsi yang sudah ditetapkan dalam APBN harus direvisi.

Selain itu, revisi perlu dilakukan setelah berdasarkan hasil evaluasi bahwa penyaluran subsidi dan kompensasi energi tidak tepat sasaran dengan temuan sebanyak 70 persen penerima merupakan kelompok masyarakat mampu.

"Lalu, kita hitung ulang dan mendapatkan arahan dari pimpinan pada Mei 2022 untuk tetap menjaga daya beli masyarakat, momentum pemilihan ekonomi, khususnya konsumsi," ujar dia.

antara