VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)Korea Selatan mulai 8 Juni  akan mencabut persyaratan karantina bagi pengunjung dari luar negeri yang tidak divaksin, dan mulai mencabut peraturan yang diberlakukan untuk penerbangan internasional.

Namun, pemerintah setempat akan tetap mempertahankan persyaratan hasil tes negatif PCR sebelum masuk ke Korsel dan tes PCR dalam waktu 72 jam setelah ketibaan.

"Meskipun ada kewajiban karantina 8 hari untuk kedatangan asing yang tidak divaksin sampai sekarang, persyaratan tersebut akan dihilangkan mulai 8 Juni terlepas dari status vaksinasi mereka," kata Perdana Menteri Han Duck-soo dalam pertemuan tentang tanggapan terhadap pandemi COVID-19, Jumat.

Ia juga mengatakan situasi COVID-19 di Korsel telah stabil.

Han mengatakan setiap peraturan penerbangan yang diberlakukan di Bandara Internasional Incheon akan dicabut mulai 8 Juni untuk memastikan bahwa penerbangan dapat beroperasi tepat waktu.

Pasalnya, pembatasan penerbangan dan waktu operasi penerbangan saat ini telah menyebabkan ketidaknyamanan seperti kurangnya tiket dan kenaikan harga.

Sumber: Reuters

(voinews.id)

Kementerian Sosial menjawab temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) yang terindikasi tak tepat sasaran dan berpotensi merugikan negara sebesar Rp6,93 triliun.

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan temuan BPK tersebut telah ditindaklanjuti pihaknya dalam waktu lima hari.

Menurut Mensos Risma di Jakarta, Jumat, temuan yang diserahkan BPK tersebut adalah temuan sementara yang biasa dilakukan, untuk diserahkan kepada pihak Kementerian Sosial.

“Jadi, memang begitu, kami harus jawab, alhamdulillah selesai. Kita harus kerjakan satu minggu, alhamdulillah lima hari kelar dan bisa diterima,” kata Risma.

Risma meyakini predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima Kementerian Sosial, pihaknya dapat menjawab temuan tersebut. “Karena bukan hanya jawaban tertulis, tapi di cek di lapangan apakah orangnya ada, dengan data BPK dan kita,” ujar dia.

Sebelumnya, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Achsanul Qosasi menjelaskan dana sebesar Rp5,5 triliun yang disalurkan kepada nama-nama yang tidak masuk dan tidak terdaftar dalam Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Artinya, orang yang tidak ada di dalam daftar ikut menerima. Sehingga, dari Rp120 triliun bansos, BPK melakukan sampling dengan pemeriksaan yang valid, dan Rp5,5 triliun tidak masuk dalam DTKS.

BPK meminta Kementerian Sosial untuk memberikan daftar penerima bansos sejumlah Rp5,5 triliun tersebut.

Achsanul mengatakan ada masalah pembaruan data, karena banyak daerah yang tidak tertib dalam memperbarui data penerima bansos di daerah masing-masing.

Selain itu, Achsanul menyebut praktik pemimpin daerah di sejumlah daerah yang hanya memberi daftar nama dari tim sukses yang memilih mereka untuk menerima bansos.

antara

(voinews.id)Pusat Kesehatan Haji Kemenkes menyatakan terdapat tiga orang calon haji kloter pertama yang terpaksa tertunda pemberangkatannya ke Tanah Suci karena dinyatakan positif COVID-19 dari pemeriksaan PCR.

"Data kita paling tidak ada tiga jamaah yang tidak bisa diberangkatkan karena PCR positif," ujar Kapuskes Haji Kemenkes Budi Sylvana di Embarkasi Pondok Gede, Jakarta, Sabtu.

Budi merinci ketiga calon haji itu berasal dari dua orang pemberangkatan di Jakarta dan satu pemberangkatan di Surabaya. Mereka akan menjalani karantina selama lima hari dan jadwal keberangkatannya digeser ke kloter lain.

Nantinya, calon haji yang berada di nomor urut cadangan atau di bawahnya akan mengisi kursi kosong yang ditinggalkan oleh calon haji yang sebelumnya dinyatakan positif COVID-19.

"Tiga (calon haji) itu terpisah, kan, yah, Jakarta dua (orang) Surabaya satu (orang), otomatis nomor cadangannya itu yang naik, nomor urut di bawahnya naik," kata dia.

Sementara untuk teknis pemberangkatan calon haji yang positif COVID-19, mereka akan diisolasi selama lima hari dan dites PCR ulang pada hari keempat karantina. Apabila telah negatif COVID-19, jadwal keberangkatan akan dikoordinasikan dengan Kemenag.

"Hari kelimanya kalau negatif bisa diberangkatkan. Yang penting ada pemeriksaan bahwa PCR-nya negatif itu bisa diberangkatkan. Kalau enggak otoritas Saudi akan menolak. Kalau positif tidak akan diberangkatkan," kata Budi.

Sementara itu, Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief mengatakan sebanyak 389 calon haji dari Embarkasi Pondok Gede, Jakarta, mulai berangkat ke Tanah Suci pada Sabtu dini hari untuk penerbangan kloter pertama. Angka itu terdiri dari 160 laki-laki dan 229 perempuan yang berasal dari DKI Jakarta.

"Ini merupakan kloter pertama dari DKI Jakarta yang menggunakan Bandara Soekarno Hatta," ujar Hilman.

Hilman mengatakan jamaah calon haji kloter pertama akan diberangkatkan dari Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu, 4 Juni 2022, pukul 06.45 WIB. Mereka diperkirakan tiba di Bandar Udara Internasional Pangeran Mohammad bin Abdul Aziz Madinah pada 12.10 waktu Arab Saudi.

antara

(voinews.id)Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin disambut antusias oleh masyarakat di Mojokerto, saat melakukan kunjungan kerja di Jawa Timur, Jumat (3/6).

Berdasarkan siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu, momen Wapres disambut masyarakat terjadi saat Wapres berkunjung ke Institut K.H. Abdul Chalim Mojokerto.

Kala itu kendaraan Wapres melalui Jalan Air Panas, Juminong, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto.

Di pinggir jalan itu banyak masyarakat berbaris hendak melihat kendaraan Wapres Ma'ruf Amin dari dekat.

Wapres kemudian memutuskan berhenti dan turun dari kendaraan untuk menyapa masyarakat secara langsung, sekaligus menyerahkan sejumlah bingkisan untuk warga.

Interaksi Wapres dengan masyarakat secara langsung ini tidak hanya terjadi di Mojokerto. Sehari sebelumnya, Wapres juga melakukan hal yang sama di Lumajang dan Surabaya.

antara