Akbar

Akbar

07
June

 

(voinews.id)Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mengatakan pihaknya berperan dalam mempercepat penyaluran bantuan minyak goreng dari Pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan. "Kami mendistribusikan bantuan Pemerintah, artinya agar lebih cepat. Itu hanya untuk mempercepat pada pendistribusiannya saja, tidak lebih dari itu," kata Andika usai mengikuti Rapat Kerja (Raker) di Komisi I DPR RI, Jakarta, Senin. Andika mengatakan hal itu untuk menanggapi kritik dari sejumlah pihak mengenai peran TNI dalam proses distribusi bantuan minyak goreng dari Pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan. Dia menjelaskan TNI mendapatkan perintah dari Pemerintah untuk mendistribusikan bantuan minyak goreng kepada pedagang kaki lima, warung, dan masyarakat yang berhak menerima bantuan tersebut.

Dia menyebutkan distribusi bantuan tersebut dilaksanakan di 257 kabupaten dan kota, dimana hingga kini hampir 100 persen penyaluran bantuan itu telah terlaksana. "Adapun distribusi dari Pemerintah tidak ada hambatan, bahkan kami laksanakan hampir 100 persen," tambahnya. Penyaluran bantuan minyak goreng yang dilakukan TNI di 257 kabupaten dan kota tersebut merupakan separuh dari jumlah keseluruhan kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. "Sebanyak 257 kabupaten, kota itu bagian setengah dari seluruh jumlah kabupaten, kota di Indonesia; karena setengah lagi (distribusi) dipegang oleh Polri," ujarnya.

 

antara

07
June

 

(voinews.id)Lembaga Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyebutkan kesinambungan antara kebijakan pangan dengan kebijakan perdagangan pangan dapat meminimalkan dampak ketidakpastian global terhadap fluktuasi harga pangan di Tanah Air. "Fluktuasi harga pangan di Tanah Air kini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada pada sektor pertanian kita, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor global karena kini semuanya saling terhubung. Untuk itu, kebijakan yang diambil perlu komprehensif dan memperhatikan kepentingan semua pihak,” kata Kepala Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa. Menurutnya, pemerintah perlu terus fokus pada kebijakan yang berorientasi pada peningkatan produktivitas pangan dalam negeri seperti meningkatkan intensifikasi, membuka akses petani kepada input pertanian berkualitas, dan membuka kesempatan investasi pada sektor pertanian supaya terjadi transfer teknologi dan modernisasi. Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga perlu menjaga komitmennya terhadap perdagangan internasional, tidak menjalankan kebijakan yang proteksionis dan mengurangi hambatan-hambatan non-tarif yang dapat mempengaruhi kestabilan harga, dan kecukupan stok pangan di pasar. Felippa berpendapat bahwa perdagangan internasional perlu tetap dijalankan sembari menjalankan kebijakan yang fokus pada peningkatan produktivitas pangan dalam negeri. Modernisasi pertanian dan transfer teknologi, katanya, juga akan berdampak positif kepada para petani dan kesejahteraan yang diharapkan bisa membuat ongkos produksi lebih efisien dan meningkatkan kualitas pangan yang dihasilkan. CIPS menyebutkan perdagangan pangan internasional harus tetap berjalan untuk mencegah terjadinya krisis pangan. Langkah Indonesia yang sempat menghentikan ekspor crude palm oil (CPO) dan langkah India menghentikan ekspor gandum disebut kontraproduktif terhadap tujuan tersebut, apalagi jika menginspirasi negara lain untuk melakukan pembatasan ekspor masing-masing komoditasnya. Menurut Felippa, kebijakan perdagangan idealnya perlu semakin terbuka dan tidak proteksionis terutama dalam menyikapi dampak pandemi. Dia mengatakan bahwa semua negara perlu terhubung dalam hal perdagangan pangan guna memperkecil terjadinya krisis pangan, yang mungkin sudah dimulai dengan adanya perubahan iklim. "Apalagi di tengah kenaikan harga pangan seperti ini. Lebih jauh lagi, jika negara-negara lain mengikuti langkah Indonesia dan India, maka semua akan kekurangan pangan, termasuk Indonesia sendiri yang masih membutuhkan impor untuk sejumlah komoditas pangan," katanya. Felippa menyebut pasokan pangan perlu terus dijaga untuk menjamin keterjangkauan masyarakat terhadap akses pangan, terutama mereka yang berpenghasilan rendah. Kenaikan harga yang sedikit demi sediit akan sangat memengaruhi daya beli dan pilihan konsumsi pangan pada kelompok tersebut, yang pada jangka panjang dapat menyebabkan malnutrisi. Di samping itu, Felippa berpendapat kebijakan lain seperti kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik juga akan memengaruhi daya beli masyarakat. "Di sinilah ketersediaan stok berperan penting untuk tetap menjaga keterjangkauan masyarakat kepada pangan," kata dia. Sejumlah intervensi yang dilakukan pemerintah, misalnya lewat bantuan sosial, menurutnya akan memberikan dampak. Felippa menegaskan bahwa menjaga kecukupan pangan dan kestabilan harga menjadi keharusan dalam situasi apapun, terlebih untuk mendukung pemulihan ekonomi.

 

antara

07
June

 

(voinews.id)Duta Besar RI untuk Swiss dan Liechtenstein Muliaman Dharmansyah Hadad mengatakan kepolisian Swiss akan terus melakukan pencarian Emmeril Kahn Mumtadz sampai putra Gubernur Jawa Barat yang hilang di Sungai Aare, Bern, itu ditemukan. "Proses pencarian akan terus dilakukan tanpa batas waktu yang dapat ditentukan. Artinya, misi pencarian akan berlangsung hingga Eril ditemukan," kata Muliaman, menyebut nama panggilan putra sulung Ridwan Kamil itu pada konferensi daring yang dipantau dari Jakarta, Senin. Memasuki musim panas di Swiss, kata Muliaman, kepolisian setempat yakin naiknya temperatur yang dapat menambah debit air Sungai Aare akan memudahkan misi pencarian tersebut. "Musim panas juga berarti intensitas dan aktivitas pengunjung di sepanjang Sungai Aare juga akan bertambah. Peningkatan dinamika air dan manusia di Sungai Aare diharapkan akan berkontribusi dalam proses pencarian," kata dia. Menurut Muliaman, kepolisian Swiss mengatakan akan terus melanjutkan pencarian Eril dengan melakukan upaya-upaya yang optimal dengan mengerahkan petugas khusus yang memiliki keahlian dan menggunakan beragam metode pencarian. Pemerintah Kota Bern, kata dia, juga memberikan perhatian khusus pada misi pencarian itu dan memastikan bahwa upaya pencarian akan terus dilakukan. Sementara itu, Ridwan Kamil dikabarkan telah kembali menjalankan aktivitasnya sebagai gubernur sembari terus mengikuti perkembangan misi pencarian putranya itu. "Kiranya keikhlasan serta kekuatan beliau telah menjadi contoh utama bagi kita, keluarga dan kerabat serta seluruh masyarakat yang peduli kepada ananda Eril," kata Muliaman. Eril dinyatakan hilang saat berenang di Sungai Aare, Bern, Swiss, pada Kamis, 26 Mei 2022. Menurut pernyataan polisi setempat, Eril mengalami situasi darurat saat berenang di sungai itu.

 

antara

07
June

(voinews.id)

Dirjen Bina Adwil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal menjelaskan dalam perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) kali ini seluruh wilayah di Indonesia telah berada di level 1 PPKM dan hanya 1 kabupaten yang masih berada di level 2.

  

"Kita patut bersyukur setelah lebih dari 2 tahun berjibaku dengan penanggulangan COVID-19, di perpanjangan Inmendagri kali ini kita lihat kondisinya semakin membaik. Seluruh daerah (128 kabupaten/kota) di Jawa-Bali berada di PPKM level 1," kata Dirjen Bina Adwil Kemendagri Safrizal lewat pesan elektronik, di Jakarta, Selasa.

  

Kemudian, kata dia lagi, untuk daerah di luar Jawa-Bali, 385 kabupaten/kota berada di PPKM level 1, dan hanya 1 kabupaten yaitu Kabupaten Teluk Bintuni yang masih berada di level 2. "Serta tidak ada kabupaten/kota baik di Jawa, Bali dan di luar Jawa-Bali yang berada di level 3 dan level 4," kata Safrizal.

  

Situasi penanggulangan COVID-19 di Indonesia menunjukkan kondisi yang semakin membaik itu tercantum pemberlakuan PPKM melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2022 untuk Pengaturan PPKM di Jawa-Bali. Dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2022 untuk Pengaturan PPKM di luar Jawa Bali, yang akan berlaku mulai 7 Juni 2022 hingga 4 Juli 2022.

  

Lebih lanjut Safrizal menjelaskan bahwa asesmen pemerintah daerah dalam perpanjangan PPKM kali ini dilakukan dengan menggunakan indikator transmisi komunitas pada indikator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial dalam penanggulangan pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

  

“Konsekuensi daerah yang telah ditetapkan berada di level 1 berarti kegiatan masyarakat bisa dikatakan dapat beroperasi normal dengan kapasitas maksimal 100 persen di berbagai sektor," kata dia lagi.

  

Namun, Safrizal tetap dan selalu mengimbau walaupun relaksasi kebijakan penggunaan masker telah dikeluarkan, masyarakat tetap harus waspada terhadap potensi-potensi yang dapat menyebabkan penularan COVID-19.

  

Selain itu, dalam pengaturan PPKM kali ini juga dilakukan relaksasi kebijakan terhadap pembatasan pintu masuk bagi pelaku perjalanan internasional, termasuk penentuan gerbang perjalanan udara bagi jamaah haji yang menunaikan ibadahnya pada 2022.

  

Khusus untuk pintu masuk udara, inmendagri kali ini diselaraskan dengan Surat Edaran Satgas Nasional COVID-19 Nomor 19 tentang protokol kesehatan perjalanan luar negeri pada masa pandemi COVID-19.

  

“Sebagaimana yang telah pemerintah sampaikan sebelumnya bahwa kita sudah menyusun strategi menuju status endemi COVID-19, sehingga seluruh pihak untuk terus bekerja maksimal agar upaya kita dapat segera terealisasi,” ujar Safrizal pula.
 
antara