VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)Presiden RI Joko Widodo meminta Bank Indonesia (BI) beserta perbankan, terutama bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), mendampingi serta mengawal kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik.

Arahan tersebut disampaikan Presiden dalam acara Peluncuran Kartu Kredit Pemerintah Domestik dan QRIS Antarnegara, yang disaksikan secara daring di Jakarta, Senin.

"Mengenai KKP domestik, saya minta Pak Gubernur Bank Indonesia kemudian perbankan utamanya Himbara, betul-betul mendampingi, mengawal, baik kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, untuk segera masuk ke sistem ini," kata Jokowi.

Dia berharap keberadaan KKP Domestik, yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 196/PMK.05/2018 didefinisikan sebagai alat pembayaran dengan kartu untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dapat dibebankan pada APBN, akan tercipta kecepatan pembayaran.

"Mungkin dulu pembayarannya mundur, mundur, mundur, dan (dengan) kartu kredit ini mestinya begitu transaksi, langsung bayarnya sudah masuk ke rekening kita," jelasnya.

Baca juga: Jokowi: APBN, APBD dan BUMN wajib untuk beli produk dalam negeri Terlebih, kata Jokowi, pemerintah juga tengah membangun agar penggunaan produk-produk dalam negeri betul-betul ditaati bersama, sehingga belanja pemerintah, perusahaan BUMN, pemerintah daerah, semuanya menuju pada pembelian produk-produk domestik.

"Jangan sampai, saya sudah pesan betul, saya pesan betul, sangat lucu sekali, sangat bodoh sekali, kalau uangnya yang dikumpulkan oleh pemerintah baik dari pajak, dari PBB, masuk menjadi APBN, masuk menjadi APBD, kemudian belanjanya produk-produk impor," tegasnya.

Jokowi juga menyatakan dirinya telah menyampaikan berulang kali kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP), agar sistem yang mengawal pembelian produk lokal segera diselesaikan dan semua daerah memiliki semangat yang sama membeli produk-produk dalam negeri.

"Kemarin yang sudah komitmen lebih dari Rp800 triliun, realisasi sudah lebih dari Rp400 triliun, sudah lebih dari target.

Tapi kalau bisa masuk ke Rp800 triliun, dan betul-betul produknya itu produk dalam negeri, apalagi produk lokal, apalagi produk UMKM, pergerakan ekonomi di bawah ini akan kelihatan," jelasnya. Pada kesempatan itu Presiden mengapresiasi peluncuran KKP Domestik dan QRIS yang oleh Bank Indonesia, yang menurutnya membuktikan Indonesia mampu mengikuti kecepatan perubahan teknologi digital di bidang ekonomi.

antara

(voinews.id)Taliban mengatakan pada Minggu bahwa Pakistan telah mengizinkan pesawat nirawak (drone) Amerika Serikat (AS) terbang di atas wilayahnya untuk memasuki Afghanistan.

Pemerintah Pakistan sebelumnya membantah terlibat atau mengetahui sebuah serangan drone AS yang dikabarkan dilakukan di Kabul pada Juli dan membunuh pemimpin Al Qaida Ayman Al Zawahiri.

Penjabat Menteri Pertahanan Taliban Mullah Mohammad Yaqoob dalam jumpa pers di Kabul mengatakan bahwa drone AS telah memasuki Afghanistan lewat Pakistan.

"Menurut informasi kami, drone-drone tersebut masuk melalui Pakistan ke Afghanistan, mereka menggunakan wilayah udara Pakistan, kami minta Pakistan, jangan gunakan wilayah udara kalian untuk melawan kami," kata dia.

Juru Bicara CIA, Dinas Rahasia AS, menolak berkomentar.

Menteri Luar Negeri Pakistan Bilawal Bhutto-Zardari mengatakan telah melakukan pemeriksaan setelah serangan udara itu terjadi, dan telah dikabari bahwa wilayah udara Pakistan tidak digunakan.

Dia mengatakan akan memeriksanya lagi, setelah Taliban melempar tuduhan, tetapi memperkirakan hasilnya akan sama.

"Saya benar-benar tidak yakin bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk berdebat dengan siapa pun atau melempar tuduhan… terus terang, saya sedang fokus melakukan upaya penanggulangan banjir," kata Bhutto-Zardari dalam sebuah wawancara.

Pakistan sedang dilanda banjir mematikan yang telah membuat jutaan orang kehilangan tempat tinggal.

"Rezim Afghanistan telah berjanji tidak hanya kepada rakyatnya sendiri, tetapi juga kepada masyarakat internasional bahwa mereka tak akan membiarkan tanah mereka digunakan oleh teroris," kata dia.

Kementerian Luar Negeri Pakistan merilis sebuah pernyataan yang mengungkapkan "keprihatinan mendalam" atas komentar Yaqoob.

"Tanpa adanya bukti, seperti diakui sendiri oleh Menteri Afghanistan, tuduhan menduga-duga seperti itu sangat disayangkan dan melanggar norma-norma diplomatik yang bertanggung jawab," tulis pernyataan itu.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken sebelumnya mengatakan bahwa Taliban "secara kasar melanggar" perjanjian 2020 tentang penarikan pasukan pimpinan AS dari Afghanistan dengan memberi tempat perlindungan bagi Zawahiri.

Taliban mengatakan pihaknya menyelidiki serangan udara pada Juli itu, dan mereka tidak menemukan jasad pemimpin Al Qaida tersebut.

Komentar Yaqoob dapat meningkatkan ketegangan antara Afghanistan dan negara tetangganya itu ketika Pemerintah Taliban sedang memediasi pembicaraan antara Pakistan dan sebuah kelompok bersenjata bentukan Taliban di Pakistan.

Afghanistan, yang didera krisis ekonomi akut, juga sangat mengandalkan perdagangan dengan Pakistan.

Sumber: Reuters

(voinews.id)Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) berbincang dengan pedagang di Pasar Cicaheum Bandung, Jawa Barat, Minggu (28/8/2022). Dalam kunjungan kerjanya di Bandung, Presiden Joko Widodo berkesempatan untuk membagikan bantuan kepada pedagang di Pasar Cicaheum serta meninjau harga kebutuhan pokok. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/agr

(voinews.id)Kementerian Kesehatan menyebutkan penambahan kasus COVID-19 di DKI Jakarta pada Ahad hingga pukul 12.00 WIB sebanyak 1.489 kasus merupakan yang terbanyak di Indonesia.

Data Kementerian Kesehatan yang diterima di Jakarta, Ahad, menyebutkan penambahan terbanyak berikutnya Jawa Barat dengan penambahan 582 kasus, diikuti Banten dengan 369 kasus.

Penambahan kasus COVID-19 secara nasional pada Ahad ini mencapai sebanyak 3.228 kasus.

Sementara total kasus COVID-19 di Tanah Air sebanyak 6.346.304 kasus.

Untuk kasus sembuh terbanyak terjadi di DKI Jakarta dengan 2.737 kasus, kemudian diikuti dengan Banten dengan 1.105 kasus sembuh dan Jawa Barat dengan 458 kasus sembuh.

Secara keseluruhan, kasus sembuh yang terjadi di Tanah Air bertambah sebanyak 50.44 kasus sembuh. Total kasus sembuh secara keseluruhan sebanyak 6.142.438 kasus.

Sementara untuk kasus meninggal mengalami penambahan sebanyak tujuh kasus, yang terdiri dari DKI Jakarta dan Bali masing-masing dua kasus, kemudian Jawa Timur, Sumatera Utara dan Lampung masing-masing satu kasus.

Sebelumnya, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 meminta pemerintah daerah untuk kembali memperkuat edukasi kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing tentang manfaat vaksinasi COVID-19 dalam rangka merespons kenaikan kasus COVID-19 belakangan ini.

"Pemda agar kembali memperkuat edukasi tentang vaksinasi COVID-19 guna mempercepat peningkatan cakupan vaksinasi COVID-19 di daerah," kata Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Prof. Wiku Adisasmito beberapa waktu lalu. 

antara