VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)Penasehat Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ego Syahrial mengatakan keuangan menjadi faktor penting untuk mempercepat transisi energi yang sekarang sedang menjadi topik pembahasan dalam forum Kelompok Kerja Transisi Energi (ETWG) pada Presidensi G20 Indonesia.

"Peningkatan keuangan harus dimobilisasi untuk mendorong mitigasi dan adaptasi iklim di semua sektor, termasuk energi yang menyumbang sekitar tiga perempat dari emisi gas rumah kaca global," ujarnya dalam agenda paralel G20 bertajuk Energy Transition Project Facilitation Day yang dipantau di Jakarta, Rabu.

Badan Energi Internasional (IEA) melaporkan bahwa investasi energi bersih di negara-negara berkembang perlu tumbuh dari 150 miliar dolar AS pada tahun 2020 menjadi lebih dari 1 triliun dolar AS per tahun pada akhir dekade untuk menjaga batas kenaikan temperatur bumi tetap pada jalurnya 1,5 derajat Celsius.

Ego menegaskan negara-negara ekonomi maju harus berkontribusi untuk memobilisasi keuangan publik dan swasta untuk negara-negara berkembang agar dapat mempercepat transisi energi. Badan Energi Terbarukan Internasional (IRENA) memperkirakan untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2050 secara global, investasi tahunan perlu dilipatgandakan menjadi 4,4 triliun dolar AS untuk menyebarkan energi bersih.

"Kita juga perlu memperkokoh komitmen negara-negara maju untuk menyediakan dana 100 miliar dolar AS per tahun untuk menangani perubahan iklim," terang Ego. Lebih lanjut ia mengatakan kolaborasi keuangan dapat digunakan untuk investasi energi bersih, karena menarik modal komersial ke proyek-proyek untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan sambil memberikan pengembalian finansial kepada investor.

Oleh karena itu, penting untuk mengkanalisasi investasi berkelanjutan untuk sistem energi yang lebih bersih guna memastikan kelayakan proyek energi bersih dan menggunakan kebijakan politik untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan untuk investasi, termasuk kemitraan untuk mendukung negara berkembang dan pasar negara berkembang untuk mencapai target emisi nol bersih.

Ego optimistis kolaborasi global dapat membangun instrumen pembiayaan yang inovatif untuk mewujudkan jalur yang lebih kuat, lebih inklusif dan representatif guna memberikan percepatan implementasi nol emisi.

Sementara itu, Direktur Jenderal IRENA Francesco La Camera mengatakan mobilisasi keuangan sangat dibutuhkan untuk melakukan transisi energi guna memungkinkan penyebaran energi terbarukan yang akan berkontribusi terhadap pencapaian target rencana energi jangka panjang nasional dan Perjanjian Paris. Menurutnya, IRENA sangat menyadari kebutuhan negara-negara berkembang untuk beralih dari energi fosil ke energi terbarukan, sehingga forum investasi menjadi kunci untuk membantu pendanaan dalam melakukan program transisi energi.

Tahun ini, IRENA mencanangkan dua forum investasi yang pertama digelar di Bali, Indonesia pada 31 Agustus sampai 1 September 2022 dan kedua akan digelar di Abuja, Nigeria pada 31 Oktober sampai 4 November 2022.

Francesco menargetkan jumlah forum investasi akan meningkat menjadi 14 forum investasi dalam dua tahun ke depan di seluruh wilayah IRENA. "Kami memiliki lebih dari 330 mitra, semua lembaga keuangan multilateral berada di dalamnya, sehingga kami dapat menunjukkan proyek kami kepada calon investor atau pemodal," ujarnya.

antara

(voinews.id)- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menilai Dana Desa dapat mengendalikan laju inflasi di tingkat desa.

"Hadirnya Dana Desa pada pengendalian inflasi ini untuk menahan kenaikan harga barang dan jasa di desa dengan mempercepat produksi komoditas, terutama pangan, agar mencegah dampak inflasi serta untuk menjaga daya beli warga desa," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Ia menekankan Dana Desa harus dimanfaatkan untuk mendukung percepatan produksi komoditas pangan agar tercipta kesejahteraan dan kemakmuran di desa.

Dengan demikian, lanjut dia, daya beli masyarakat terus meningkat dan harga-harga kebutuhan pokok stabil. Ia mengatakan pemanfaatan Dana Desa untuk percepatan produksi pangan harus dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan agar masyarakat desa memiliki kemampuan cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan di desa secara mandiri.

"Dana Desa diharapkan mampu mendukung kegiatan dari mulai produksi, penyediaan lahan dan infrastruktur penunjang, pengolahan dan pemasaran," kata dia saat mengikuti Rapat Virtual Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dengan materi "Sinkronasi Program/Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah sesuai dengan Tugas dan Masing-masing Fungsi Kementerian".

(voinews.id)Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para pelaku UMKM di Papua segera memanfaatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar dapat memperkuat permodalan.

“Jadi segera manfaatkan yang namanya NIB ini, kemudian akses permodalan yang namanya KUR,” kata Presiden Jokowi dalam Pemberian Nomor Induk Berusaha kepada UMK Perseorangan, GOR Toware, Jayapura, Papua, Rabu, sebagaimana dikutip dari tayangan daring.

Papua menjadi provinsi pertama di luar Pulau Jawa, yang mengadakan pemberian NIB bagi para pelaku UMKM.

Jokowi pada Rabu ini menyaksikan pemberian NIB bagi sekitar 2.700 UMK di Papua. “Apa gunanya setelah dapat NIB? Bapak Ibu menjadi pengusaha formal karena telah memiliki izin yang namanya Nomor Induk Berusaha (NIB) seperti ini. Terus kalau sudah pegang ini untuk apa? Bapak Ibu bisa akses permodalan ke bank.

Minta yang namanya KUR, kredit usaha rakyat,” kata Jokowi. Terlebih, kata Jokowi, saat ini suku bunga KUR mendapat subsidi dari pemerintah sehingga konsumen hanya dibebani bunga tiga persen.

Namun, Jokowi mengingatkan para pelaku UMKM harus cermat dan hati-hati jika ingin mengajukan pinjaman ke bank. Para UMKM harus memperhitungkan kemampuan mengembalikan pinjaman bank itu agar terhindar dari risiko hukum yang dapat merugikan usaha.

“Kalau dihitung kira-kira tidak masuk tidak usah pinjem, dihitung masih untung bisa angsur silahkan pinjam, dan kalau sudah pinjam hati-hati, pinjam dapat Rp50 juta, jangan sekali-sekali separuhnya untuk beli sepeda motor, atau pinjem Rp200 juta, sebesar Rp100 jutanya untuk beli mobil,” kata Jokowi.

Jokowi juga meminta kepada lembaga keuangan untuk memberikan peluang fasilitas permodalan kepada UMKM di Papua yang sudah memiliki NIB. Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan pemberian NIB di Papua merupakan bagian dari rangkaian kunjungan ke 20 daerah.

Menurutnya, pemerintah pusat ingin melancarkan dan mempermudah layanan perizinan berbentuk NIB kepada seluruh pelaku usaha, tanpa membedakan skala bisnis usaha tersebut. “Ini atas perintah Bapak Presiden, di mana kami dari Kementerian Investasi tidak boleh mengurus investasi yang besar saja, yang kecil juga perintah Bapak Presiden harus kami urus, makanya kami datang hari ini,” ujarnya.

antara

(voinews.id)Presiden Joko Widodo mulai menyerahkan bantuan langsung tunai (BLT) sebagai bantuan sosial atas pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) di Kantor Pos Cabang Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Rabu.

Presiden mendistribusikan bantuan tersebut didampingi Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Menteri BUMN Erick Thohir.

"Hari ini kita telah memulai pembagian BLT BBM yang diberikan pada masyarakat selama empat bulan, per bulannya diberikan Rp150 ribu, jadi totalnya Rp600 ribu, dan diberikan dua kali," kata Presiden Jokowi dalam penyerahan BLT BBM seperti disaksikan secara virtual melalui akun YouTube Sekretariat Presiden, Rabu.

Presiden menjelaskan pembagian BLT BBM tersebut diberikan kepada 20,6 juta masyarakat penerima manfaat dengan besaran bantuan Rp150 ribu per orang untuk empat bulan. Bantuan tersebut dibayarkan sebesar Rp300 ribu oleh Kementerian Sosial sebanyak dua kali, melalui berbagai saluran Kantor Pos Indonesia.

Presiden menjelaskan BLT sebagai bantalan sosial ini diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat, apalagi dengan adanya tendensi kenaikan harga dari pengaruh global dalam beberapa waktu terakhir.

Seperti diketahui, Pemerintah menganggarkan bantuan sosial dengan total Rp24,17 triliun yang terdiri dari tiga jenis bantuan, yaitu pertama, Bantuan Langsung Tunai untuk 20,65 juta kelompok masyarakat sebesar Rp150 ribu sebanyak empat kali, dengan total anggaran Rp12,4 triliun.

Kedua, bantuan subsidi upah kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan, sebesar Rp600 ribu yang dibayarkan satu kali dengan anggaran Rp9,6 triliun.

Lalu ketiga, juga akan dilakukan pembayaran oleh pemerintah daerah dengan menggunakan 2 persen dari dana transfer umum yaitu DAU dan DBH sebanyak Rp2,17 triliun dalam rangka membantu sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek dan bahkan nelayan dan tambahan perlindungan sosial.

"Agar daya beli masyarakat, konsumsi masyarakat menjadi lebih baik. Selain pemberian BLT BBM, kepada 20,6 juta penerima manfaat, juga diberikan subsidi BBM bagi para pekerja sebesar Rp600 ribu untuk kurang lebih 16 juta pekerja," kata Presiden Jokowi menambahkan.

antara