VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)Rusia berencana membuka koridor kemanusiaan di kota strategis Sievierodonetsk, Ukraina timur pada Rabu (15/6) untuk mengevakuasi warga sipil di pabrik kimia Azot, demikian keterangan Kementerian Pertahanan Rusia. Kepala Pusat Pengendalian Pertahanan Nasional Rusia Mikhail Mizintsev, Selasa (14/6), mengatakan pasukan bersenjata Rusia siap menjalankan operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi warga sipil berdasarkan prinsip kemanusiaan. Menurut dia, koridor kemanusiaan akan dibuka di arah utara menuju Kota Svatovo pada Rabu mulai pukul 08.00 hingga 20.00 Waktu Moskow atau pukul 12.00 hingga 00.00 WIB. Mizintsev mendesak pasukan bersenjata Ukraina untuk menghentikan segala tindakan permusuhan dan melepaskan warga sipil yang mereka tahan melalui koridor kemanusiaan ini. Dia juga mendesak pihak otoritas di Kiev untuk menunjukkan kebijaksanaan, serta memberi instruksi yang sesuai kepada pasukan mereka untuk mengakhiri perlawanan dan meninggalkan area pabrik Azot.

antara

(voinews.id)Program Pangan Dunia (WFP) mengatakan pada Selasa bahwa pihaknya telah menangguhkan sebagian bantuan pangan di Sudan Selatan karena kekurangan dana.

Kondisi itu meningkatkan ancaman kelaparan bagi 1,7 juta orang di negara berpenduduk 6,2 juta jiwa tersebut.

Langkah untuk menangguhkan bantuan bagi diambil badan PBB itu ketika harga pangan melonjak akibat perang Rusia-Ukraina, sehingga badan-badan kemanusiaan kekurangan dana.

Kondisi itu diperparah dengan konflik dan bencana alam, seperti banjir dan kekeringan, yang dipicu perubahan iklim.

Akibatnya, lebih dari 60 persen penduduk Sudan Selatan menghadapi kerawanan pangan.


"Sudan Selatan menghadapi tahun terburuk bencana kelaparan sejak merdeka. Kami sudah berada dalam krisis, tetapi kami berusaha mencegah situasi itu agar tidak semakin parah," kata penjabat kepala perwakilan WFP di Sudan Selatan Adeyinka Badejo-Sanogo kepada pers di Jenewa.

Badejo-Sanogo, yang berbicara dari Juba, ibu kota Sudan Selatan, mengatakan WFP sangat membutuhkan dana sebesar 426 juta dolar AS (Rp6,28 triliun) untuk memenuhi kebutuhan selama enam bulan ke depan.

Dana itu juga diperlukan untuk mencegah "situasi eksplosif", kata dia.

WFP mengatakan pihaknya telah kehabisan opsi sehingga menangguhkan bantuan pangan. Pada 2021, badan itu melakukan penjatahan makanan.

Setelah penangguhan itu, kata WFP, pihaknya berharap dapat membantu 4,5 juta orang Sudan Selatan yang membutuhkan, termasuk 87.000 orang yang telah mengalami kondisi seperti kelaparan.

Sumber: Reuters

(voinews.id)Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa peluncuran tahapan Pemilu 2024 pada 14 Juni 2022 menjadi bukti tidak ada penundaan pemilu.

"Tidak ada pembahasan untuk penundaan. Tidak ada pembahasan untuk mengulur-ngulur, tetapi jelas dari awal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa pemilu setiap 5 tahun sekali," kata Puan di Jakarta, Selasa.

Menurut Puan, dimulainya tahapan Pemilu 2024 juga menjadi bukti tidak ada lagi ruang bagi wacana penundaan pemilu.

Sejak awal DPR, Pemerintah, KPU, dan banyak elemen masyarakat, kata Puan, sudah berkomitmen pelaksanaan pemilu pada tahun 2024. Namun, dia mengingatkan agar semua pihak tidak memandang pemilu di Indonesia sebagai sekadar mekanisme demokrasi.

"Pemilu di Indonesia tidak boleh kita anggap sebagai rutinitas 5 tahunan saja. Pemilu memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia," kata Puan.

Kedudukan strategis tersebut, menurut dia, karena pemilu merupakan perwujudan pengamalan sila ke-4 Pancasila, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyarawatan/perwakilan.

Melalui pemilu, lanjut Puan, para pemimpin yang terpilih memperoleh legitimasi dari rakyat, merumuskan dan menyusun berbagai perundang-undangan untuk mewujudkan perikehidupan yang berketuhanan, adil dan beradab, menjaga persatuan, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada era demokrasi modern, kata dia, pemilu juga menjadi arena bagi rakyat untuk memilih para pemimpin eksekutif, mulai dari bupati/wali kota, gubernur, sampai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

"Dengan kedudukan strategisnya, hasil pemilu akan sangat menentukan wajah kehidupan berbangsa dan bernegara, setidaknya untuk 5 tahun ke depan," ujarnya.

antaranews

(voinews.id)Wiku Adisasmito Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 secara daring, Selasa (14/6) menyampaikan bahwa kenaikan kasus COVID-19 di beberapa wilayah tidak terhindarkan seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah akan mengatur penyelenggaraan kegiatan skala besar agar berjalan kondusif.