Akbar
June
(voinews.id)Presiden Joko Widodo meninjau Bendungan Sindangheula di Kabupaten Serang, Banten, Jumat, untuk memastikan manfaat bendungan, salah satunya meningkatkan indeks pertanaman.Dalam kunjungannya, Presiden didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, dan berdiskusi terkait bendungan di seluruh Tanah Air yang telah meningkatkan indeks pertanaman, dengan rata-rata nasional menurut Badan Pusat Statistik (BPS), berada di angka 147 persen."(Kehadiran bendungan) meningkatkan indeks pertanaman yang sekarang ini rata-rata nasional BPS, Pak, 147 persen, dengan 231 bendungan. Jadi dengan tambahan 61 bendungan bisa kita menjadi 200 persen," kata Basuki dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Jumat.Nilai indeks tersebut diharapkan dapat terus naik apabila sejumlah proyek pembangunan bendungan telah selesai.Basuki menjelaskan bahwa dengan indeks pertanaman 147 persen, produksi beras secara nasional mencapai 31 juta ton per tahun, melebihi kebutuhan konsumsi nasional.Di sisi lain, konsumsi beras nasional mencapai 28 juta ton per tahun, sehingga hal tersebut menjadi alasan Indonesia tidak mengimpor beras dalam kurun tiga tahun terakhir.Basuki berharap kehadiran sejumlah bendungan yang masih dalam proyek pembangunan dapat meningkatkan indeks pertanaman, sehingga produksi beras nasional dapat mencapai 40 juta ton per tahun pada 2045."Jadi nanti 2045 kalau bisa sampai 200 persen, itu bisa produksi 40 juta ton. Surplusnya bisa sampai 10 juta ton," kata Basuki.Bendungan Sindangheula telah diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 4 Maret 2021. Bendungan tersebut dibangun dengan anggaran mencapai Rp451 miliar dan memiliki kapasitas tampung sebesar 9,30 juta meter kubik.Kehadiran bendungan di Kabupaten Serang tersebut dapat memberikan manfaat pengairan irigasi bagi kurang lebih 1.289 hektare sawah setempat.Presiden berharap kehadiran bendungan tersebut dapat memacu produktivitas pertanian di wilayah sekitar."Kita harapkan bendungan ini memberikan nilai tambah yang besar bagi para petani di Banten dalam menjamin ketersediaan air yang cukup sehingga makin produktif dan bisa menjaga ketahanan pangan," ujar Presiden saat peresmian.Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan tersebut yaitu Pj. Gubernur Banten Al Muktabar dan Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah.
antara
June
(voinews.id)Raksasa produsen gas Rusia Gazprom mengumumkan mereka akan mematikan mesin turbin lain pada saluran pipa gas alam Nord Stream 1, sehingga mengurangi secara signifikan jumlah pengiriman gas ke Eropa. Gazprom memutuskan untuk menghentikan operasional mesin kedua di stasiun kompresor Portovaya karena kondisi teknisnya, kata perusahaan itu di Telegram. Hal itu menurutnya terjadi akibat produsen mesin turbin gas Jerman, Siemens, gagal menyediakan layanan perbaikan tepat waktu. Output harian stasiun kompresor Portovaya mulai Kamis (16/6) pukul 01.30 Waktu Moskow atau 05.30 WIB tidak akan lebih dari 67 juta meter kubik, merosot tajam dari 100 juta meter kubik, jelas Gazprom. Dengan alasan yang sama, Gazprom pada Selasa (14/6) mengatakan jumlah pasokan gas via pipa Nord Stream 1 akan dipangkas dari 167 juta meter kubik per hari menjadi 100 juta meter kubik. Saluran pipa Nord Stream 1, selesai dibangun pada 2011, menghubungkan Kota Vyborg di Rusia barat laut dengan Jerman melalui dasar laut Baltik. Untuk mengurangi kelebihan beban, saluran pipa Nord Stream 2 dibangun dan rampung pada 2021. Namun operasional saluran itu telah dihentikan sejak Rusia meluncurkan operasi militer khusus di Ukraina pada Februari lalu.
June
(voinews.id)Perdana Menteri Australia Anthony Albanese pada Jumat mengatakan dia akan menghadiri pertemuan "penting" aliansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) di Madrid pada akhir Juni. "Saya akan menghadiri pertemuan NATO sebagai prioritas ... untuk mendukung rakyat Ukraina melawan perilaku ilegal preman Rusia ini," kata dia pada Jumat. Pertemuan itu diadakan ketika aliansi yang dipimpin Amerika Serikat itu berupaya memperkuat hubungannya menyusul perang Rusia di Ukraina. Australia merupakan salah satu kontributor non-NATO terbesar dalam dukungan negara-negara Barat kepada Ukraina. Australia telah memasok bantuan dan peralatan pertahanan serta melarang ekspor bijih alumina dan aluminium, termasuk bauksit, ke Rusia. Pada pertemuan tingkat tinggi yang berlangsung pada 29-30 Juni itu, para pemimpin NATO akan membahas reformasi jangka panjang aliansi tersebut meskipun tetap ada perbedaan mengenai jumlah dan lokasi tentara. Menyusul invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari, yang disebut Moskow sebagai "operasi militer khusus", NATO telah meningkatkan kehadirannya di wilayah negara-negara Baltik. Albanese, yang menjabat sebagai PM Australia kurang dari sebulan, menolak untuk mengonfirmasi laporan bahwa dia telah menerima undangan dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy untuk mengunjungi Kiev. Sebuah laporan di surat kabar Sydney Morning Herald menyebutkan bahwa Zelenskyy telah memasukkan undangan ke dalam sebuah surat ucapan selamat kepada Albanese atas kemenangannya dalam pemilihan perdana menteri Australia. Pada Kamis (16/6), Rusia melarang 121 warga Australia memasuki negara itu dan menuduh mereka menjadi bagian dari sebuah "agenda Russofobia" (ketakutan terhadap Rusia). Australia telah menjatuhkan sanksi kepada ratusan individu dan entitas Rusia, termasuk sebagian besar sektor perbankannya dan semua badan yang bertanggung jawab atas utang negara tersebut. Sumber: Reuters
June
(voinews.id)Pemerintah menyiapkan skema insentif, baik fiskal maupun nonfiskal, untuk menarik pendanaan bagi pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur. "Insentif yang disiapkan itu harus menarik para investor, tapi tentu saja itu tidak boleh melanggar ketentuannya yang berlaku," kata Koordinator Komunikasi dan Informasi Tim Transisi IKN Nusantara Sidik Pramono saat dihubungi di Jakarta, Jumat. Sidik masih enggan membeberkan skema insentif tersebut. Ia menuturkan pemerintah dalam waktu dekat akan menyelesaikan rancangan peraturan mengenai insentif tersebut dan mengumumkannya ke publik. "Insentifnya ada banyak, belum bisa saya sebutkan. Semoga dalam waktu dekat akan keluar," katanya. Selain merampungkan beleid peraturan mengenai insentif, kata Sidik, saat ini Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe sedang intensif bertemu para calon investor untuk pembangunan Nusantara. Bambang pada Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF) di Davos, Swiss, pada Mei 2022 lalu juga gencar mempromosikan IKN Nusantara kepada para pimpinan perusahaan global. "Sejumlah calon investor dari berbagai negara, dari berbagai bidang usaha, sudah menyampaikan ketertarikannya untuk turut berkontribusi dalam pembangunan IKN," ujarnya. Sidik mengatakan Tim Transisi IKN optimistis akan banyak investor atau swasta asing yang akan tertarik mendanai pembangunan IKN karena konsep smart city, sustainable dan green city yang akan dibangun di IKN. "Dengan konsep IKN yang baik seperti itu, dan juga keseriusan pemerintah, maka akan menarik banyak investor ke IKN," ujarnya. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa sebelumnya mengatakan pemerintah memang sedang menyusun pedoman-pedoman yang dibutuhkan para investor untuk turut berinvestasi di IKN, termasuk insentif dan disinsentif. "Mereka pasti akan minta bagaimana pedomannya seperti apa. Nah pedomannya itu biar lebih tegas lagi kita arahan Presiden. Jadi tadi Bapak Presiden telah mengarahkan kepada kami dan dua pekan ke depan mudah-mudahan semua aturan itu sudah selesai," kata Suharso pada Senin (13/6/2022). Pemerintah menargetkan untuk memulai pembangunan fisik di IKN Nusantara pada semester II-2022. Pembangunan IKN dibagi dalam tiga tahap, yang mana tahap pertama adalah pembangunan infrastruktur inti antara lain, Istana Presiden, Gedung MPR/DPR, kantor pemerintahan, markas TNI-Polri, serta perumahan hingga 2024. Sedangkan, pembangunan IKN tahap dua akan dilakukan pada 2025-2035 dan tahap tiga pada 2035-2045. Secara total, pemerintah membutuhkan anggaran Rp466 triliun untuk membangun IKN Nusantara. Dari total anggaran Rp466 triliun tersebut, pemerintah merencanakan sebanyak 19-20 persen dari APBN, sementara sisanya berasal dari investasi dan kemitraan dengan swasta.
antara