VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan penambahan anggaran dukungan infrastruktur dasar Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada tahun ini sebesar Rp5,1 triliun.

Penambahan anggaran untuk pembangunan IKN sebesar Rp5,1 triliun dialokasikan untuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air sebesar Rp110 miliar, antara lain untuk pengendalian banjir Daerah Aliran Sungai Sanggai, Bendungan Sepaku Semoi, embung di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), dan intake Sungai Sepaku, ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis. Alokasi berikutnya, lanjut Basuki, untuk Ditjen Bina Marga sebesar Rp2,11 triliun, antara lain untuk pembangunan jalan kerja atau logistik IKN (KIPP), pembangunan jalan di dalam KIPP, pelebaran ruas jalan Simpang (Sp) IHM - Sp.

Riko. Kemudian pembangunan Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek, pembangunan jalan tol, duplikasi jembatan Bentang Pendek Pulau Balang, jalan bypass Pasar Sepaku, dan pembangunan dermaga.

Ditjen Cipta Karya mendapatkan alokasi sebesar Rp2,36 triliun untuk pembangunan Instalasi Penjernih Air (IPA) Tahap 1, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) KIPP, Persampahan di KIPP, Pengembangan Kawasan Sumbu Kebangsaan, Pembangunan Istana Presiden, Istana Wakil Presiden, Kantor Kementerian Koordinator, Kementerian Sekretariat Negara, dan kementerian/lembaga negara lainnya, serta Masjid Negara.

Kemudian alokasi untuk Ditjen Perumahan sebesar Rp480 miliar untuk pembangunan rumah dinas dan hunian pekerja konstruksi. "Jadi, nanti para pekerjanya akan kita tempatkan di rumah-rumah susun yang kita bangun sehingga tidak lagi membuat rumah bedeng di sekitar lokasi pembangunan," ujar Menteri PUPR.

Ditjen Bina Konstruksi mendapatkan alokasi Rp4 miliar untuk manajemen pengadaan barang dan jasa, dan pembinaan tenaga kerja konstruksi di IKN. Kementerian PUPR akan membuka pelatihan bagi masyarakat di Penajam Paser Utara sebanyak 1.500 orang dilakukan pelatihan untuk menjadi tenaga konstruksi.

antara

(voinews.id)Menteri Koordinator Bidang Perkonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah masih memperdalam kebijakan baru mengenai Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi termasuk Pertalite, yang rencananya akan disertai bantalan sosial sebagai kompensasi.

“Bantuan sosialnya diminta untuk diperdalam, anggarannya dari mana, programnya seperti apa,” kata Airlangga usai bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

Airlangga bertolak dari kawasan Istana pada Kamis siang ini bersama tiga menteri sektor ekonomi lainnya yakni Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Perindustrian Agus Ginanjar Kartasasmita.

Airlangga enggan memberikan penjelasan lebih lanjut, termasuk ihwal waktu pengumuman kebijakan baru BBM bersubsidi. Sementara, Sri Mulyani enggan berkomentar. “Kita tunggu saja,” ujar Airlangga sambil berlalu. Pada Rabu (24/8) kemarin, Airlangga mengatakan jajaran menteri akan mengevaluasi rencana kebijakan baru BBM bersubsidi dalam 1-2 hari ke depan sebelum melaporkan kepada Presiden Jokowi.

(voinews.id)Pemerintah Singapura akan menghapus persyaratan memakai masker di dalam ruangan mulai 29 Agustus, kata Menteri Kesehatan Ong Ye Kung, Rabu. Kebijakan itu diambil setelah negara itu mengalami situasi COVID-19 yang kian stabil.

Untuk pertama kali selama lebih dari dua tahun, masyarakat negara kota di Asia Tenggara itu akan terbebas dari kewajiban memakai masker di dalam ruangan, kecuali di dalam transportasi umum dan lingkungan berisiko tinggi seperti fasilitas kesehatan.

Kementerian Kesehatan Singapura juga memperbarui aturan bagi pelaku perjalanan yang belum divaksinasi dengan mencabut kewajiban karantina 7 hari mulai pekan depan.

Salah satu pusat keuangan dan wisata utama di Asia itu sebelumnya telah mencabut sebagian besar pembatasan COVID-19, termasuk aturan perjalanan, pada tahun ini.

Sekitar 70 persen penduduknya yang mencapai 5,5 juta jiwa telah terinfeksi COVID-19, kata Menkes Ye Kung, dalam jumpa pers. Dia menambahkan bahwa tingkat infeksi berulang sejauh ini "sangat rendah".

Lebih dari 90 persen penduduknya telah divaksinasi dan tingkat kematian akibat COVID-19 di negara itu termasuk paling rendah di dunia.

Sumber: Reuters

(voinews.id)Menteri BUMN Erick Thohir menyebutkan realisasi anggaran Kementerian BUMN pada 2021 mencapai Rp190,94 miliar atau 98,91 persen dari pagu anggaran sebesar Rp193,04 miliar.

"Anggaran Kementerian BUMN Tahun 2021 sebesar Rp193,04 miliar terdiri dari program dukungan manajemen dan program pengembangan serta pengawasan BUMN," ujar Erick Thohir dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu.

Erick mengatakan realisasi anggaran 2021 itu terdiri atas belanja pegawai Rp57,81 miliar atau 99,43 persen dari pagu Rp58,14 miliar. Kemudian, belanja barang sebesar Rp122,44 miliar atau 98,63 persen dari pagu Rp124,14 miliar dan belanja modal Rp10,69 miliar atau 99,32 persen dari pagu Rp10,77 miliar.

"Seperti yang sudah disampaikan bahwa laporan keuangan tahun 2021 sudah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan dan hal tersebut merupakan ke-15 kalinya yang sudah diberikan BPK kepada Kementerian BUMN," katanya.

Selain itu, Menteri BUMN juga menyampaikan bahwa untuk pagu anggaran Kementerian BUMN tahun anggaran 2023 sebesar Rp260,4 miliar atau naik 12 persen dari usulan sebelumnya sebesar Rp232 miliar.

Pagu anggaran untuk program tahun 2023 terbagi menjadi dua yakni Rp180,7 miliar untuk program dukungan manajemen dan Rp79,7 miliar untuk program pengembangan serta pengawasan BUMN.

Sebelumnya, laporan keuangan Kementerian BUMN kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-15 kalinya berturut-turut.

Di samping pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian BUMN Tahun Anggaran 2021, Tim BPK juga melakukan pemeriksaan/audit dukungan terhadap Bagian Anggaran (BA) Investasi Pemerintah (BA 999.03) serta BA Pengelolaan Subsidi Pemerintah (BA 999.07) sebagai dukungan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2021 yang juga mendapatkan opini WTP.

Sebagai informasi, BA 999.03 merupakan laporan keuangan pelaksanaan investasi pemerintah pada perusahaan negara (termasuk pelaksanaan PMN dan IP PEN) sedangkan BA 999.07 merupakan laporan keuangan pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada sektor UMKM melalui program pemberian subsidi bunga/margin bagi debitur PT Permodalan Nasional Madani dan PT Pegadaian sejak tahun anggaran 2020.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan segala transformasi yang ada di Kementerian BUMN dan BUMN selama tiga tahun terakhir merupakan hasil kerja sama yang erat dengan BPK. Meski kembali mempertahankan predikat opini WTP, Erick tidak berpuas diri dan berharap dukungan penuh kepada BPK untuk terus membantu kami dalam melanjutkan transformasi ini.

antara