VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)Anggota Komisi IX DPR Yahya Zaini mendesak pemerintah segera melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait penggunaan vaksin halal untuk vaksinasi penguat atau booster.

"Komisi IX DPR RI dapat mendesak Kemenkes untuk segera melaksanakan putusan MA tersebut," kata dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Menurut Yahya, pihaknya merasa khawatir jika pemerintah tidak segera melaksanakan putusan MA itu, maka akan mendatangkan gelombang protes dari masyarakat. Alasannya, putusan itu bersifat final dan mengikat.

Ia meminta agar pemerintah segera menghitung ulang kebutuhan vaksin dan segera membeli vaksin halal. Yahya menerangkan seharusnya vaksin booster sudah menggunakan vaksin halal karena hingga saat ini sudah ada 2 (dua) vaksin halal yang mendapat sertifikat halal dari MUI dan izin EUA dari BPOM, yaitu Sinovac dan Zifivax.

"Seharusnya untuk vaksin booster sudah menggunakan vaksin halal," ujarnya.

Yahya mengatakan Komisi IX DPR dapat segera memanggil Kementerian Kesehatan untuk dimintai penjelasan terkait dengan putusan MA tersebut.

Sebelumnya, Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) mendesak pemerintah untuk menyediakan vaksin halal pascakeluarnya Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 31 P/HUM/2022.

Sebagaimana dalam amar putusan Nomor 31 P/HUM/2022 Mahkamah Agung RI menyatakan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

“Pemerintah (Menteri Kesehatan, Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019/COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan), wajib memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan jenis Vaksin COVID-19 yang ditetapkan untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di wilayah Indonesia,” bunyi salinan putusan MA itu.

Selain itu MA menyatakan Pasal 2 Peraturan Presiden tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Pemerintah (Menteri Kesehatan, Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019/COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan), wajib memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan jenis Vaksin COVID-19 yang ditetapkan untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di wilayah Indonesia”

antaranews

(voinews.id)Harga minyak naik moderat pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), karena kekhawatiran yang sedang berlangsung tentang ketatnya pasokan di seluruh dunia, digarisbawahi oleh penarikan lain dalam persediaan sulingan dan bensin AS.

Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Juni menguat 33 sen menjadi menetap di 105,32 dolar AS per barel. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman Juni terangkat 32 sen menjadi ditutup pada 102,02 dolar AS per barel.

Pasar rebound di akhir sesi setelah kehilangan kekuatan hampir sepanjang hari, sebagian karena penguatan dolar dan karena China bergulat dengan wabah virus corona baru yang melemahkan permintaan. Namun, langkah Rusia untuk menghentikan pengiriman gas ke dua negara Eropa menambah kekhawatiran keseluruhan tentang pasokan energi yang ketat.

Badan Informasi Energi AS (EIA) mengatakan stok minyak mentah naik hanya 692.000 barel pekan lalu, jauh dari ekspektasi, sementara persediaan distilat, yang meliputi solar dan bahan bakar jet, turun ke level terendah sejak Mei 2008.

Penurunan stok sulingan membantu mendorong minyak pemanas berjangka AS ke rekor penutupan sepanjang masa di lebih dari 4,67 dolar AS per galon. Pabrik penyulingan memproses minyak mentah menjadi solar, bahan bakar jet dan produk lainnya, dan penyulingan AS telah berjalan dengan kecepatan tinggi untuk memenuhi permintaan, terutama di Eropa, pengguna besar bahan bakar diesel.

Pasar energi di seluruh dunia menghadapi gangguan besar-besaran untuk pasokan menyusul invasi Rusia ke Ukraina dan sanksi berikutnya yang dijatuhkan pada Moskow oleh Amerika Serikat dan sekutunya.

Shell Inggris mengatakan tidak akan lagi menerima minyak sulingan yang dicampur dengan produk Rusia, menurut dokumen perdagangan, sementara Exxon Mobil mengatakan telah menyatakan force majeure pada operasi Sakhalin-1 di timur jauh bagian dari Rusia.

Minggu ini, Moskow meningkatkan penggunaan energinya sebagai gada terhadap negara-negara yang menentang invasi. Raksasa energi Rusia Gazprom mengatakan pada Rabu (27/4/2022) bahwa pihaknya menghentikan pasokan gas ke Bulgaria dan Polandia.

"Rusia menginginkan pembayaran dalam rubel untuk gas, dan ketakutannya adalah bahwa tidak lama lagi mereka mungkin ingin melakukan hal yang sama dengan minyak," kata Claudio Galimberti, wakil presiden senior analisis di Rystad.

Ketua Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan Rusia menggunakan bahan bakar fosil untuk memeras Uni Eropa tetapi menambahkan era bahan bakar fosil Rusia di Eropa akan segera berakhir.

Pasar pada hari sebelumnya telah ditekan oleh reli dolar, yang mencapai level tertinggi lima tahun. Karena sebagian besar perdagangan minyak dilakukan dalam dolar, kenaikan greenback membuat pembelian minyak lebih mahal bagi pemegang mata uang lainnya.

Bank sentral China mengatakan akan meningkatkan dukungan kebijakan moneter ketika Beijing berlomba untuk membasmi wabah COVID-19 yang baru muncul di ibu kota dan mencegah jenis penguncian seluruh kota yang melemahkan yang dilakukan Shanghai selama sebulan.

antaranewe

(voinews.id)Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mengimbau pesantren memperluas jangkauan kemitraan, guna mendorong pemberdayaan ekonomi umat, khususnya para santri.

Imbauan itu disampaikan Wapres saat menerima pengurus Pondok Pesantren Al-Ittifaq di Kediaman Wapres Jl. Diponegoro Jakarta, Rabu (27/4), sebagaimana siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis.

“Saya mendorong pemberdayaan ekonomi umat, terutama pesantren. Saya melihat Al-Ittifaq harus terus dikembangkan. Jangkauan kemitraan pesantren harus diperluas," jelas Wapres.

Menurut Wapres, pesantren dapat memperluas pola kemitraan dengan berbagai lembaga, seperti badan usaha atau lembaga pendidikan tinggi.

“Banyak yang bisa diberdayakan, berbagai kemitraan dengan lembaga, BUMN, BUMD, dengan berbagai lembaga mungkin juga dengan perguruan tinggi, supaya mendapat feedback," ujar Wapres.

Wapres juga mengimbau pesantren mengembangkan model pemberdayaan umat sesuai dengan karakter masing-masing daerah.

Wapres menyampaikan pemerintah terus mendorong upaya pemberdayaan pesantren melalui penguatan Lembaga Pengelola Dana Bergulir di bawah Kementerian Koperasi dan UKM.

Pada kesempatan tersebut pimpinan Pondok Pesantren Al-Ittifaq K.H. Dandan Mudawarulfallah menyampaikan selain mengajarkan pendidikan agama, pesantrennya turut membekali para santri dengan ilmu pengetahuan agribisnis, agar para santri mempunyai kemampuan tambahan.

Sementara Ketua Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq Agus Setia Irawan menyampaikan sejauh ini pihaknya telah menjalin kemitraan dengan pondok pesantren lain, dan saling bertukar ilmu.

Pondok Pesantren Al-Ittifaq yang terletak di Kampung Ciburial, Rancabali, Bandung, Jawa Barat, didirikan 1 Februari 1934 oleh K.H. Mansyur.

Pada akhir Maret lalu Wapres menyambangi Pondok Pesantren tersebut guna meninjau kegiatan agribisnis yang berlangsung di sana.

antaranews

(voinews.id)Republik Islam Iran berpendapat normalisasi hubungan antara beberapa negara Arab dengan rezim apartheid Israel adalah pendekatan yang keliru.

“Pendekatan keliru ini membuat mereka mengabaikan pihak-pihak pembela hak bangsa Palestina dan jatuh ke dalam perangkap yang disiapkan oleh AS dan rezim Zionis yang tujuan utamanya hanya memecah belah bangsa Islam dan melanjutkan hegemoni,” tulis pernyataan Kedutaan Besar Iran di Jakarta, Selasa.

Republik Islam Iran menyerukan kepada negara-negara yang telah melakukan normalisasi hubungan dengan Israel agar meninjau kembali langkah itu dikarenakan adanya berbagai gerakan resistensi dan perlawanan bangsa Palestina.

Republik Islam Iran menganggap solusi demokratis dan politik untuk isu Palestina adalah memberikan hak menentukan nasib sendiri kepada rakyat Palestina.

Secara umum solusi usulan Republik Islam Iran yang telah dikomunikasikan ke Sekretaris Jenderal PBB mencakup beberapa hal sebagai berikut: pertama, seluruh pengungsi Palestina memiliki hak untuk kembali ke tanah air mereka.

Kedua, seluruh masyarakat Palestina, penganut agama apa pun (Islam, Kristen, Yahudi) harus menentukan nasib, masa depan dan sistem politik negara mereka melalui proses referendum yang adil dan demokratis.

“Ketiga, berdirinya sistem politik pilihan mayoritas rakyat Palestina,” ujar Kedubes Iran.

Keempat, sistem politik pilihan mayoritas masyarakat Palestina akan memutuskan tentang nasib pihak-pihak pendatang ke wilayah Palestina.

Kedubes Iran mengatakan tindakan “pendudukan” adalah langkah ilegal yang bertentangan dengan peraturan internasional.

“Langkah normalisasi hubungan dengan Israel menjadi bentuk penerimaan pendudukan. Padahal, dalam hal ini (pendudukan) bertentangan dengan hukum internasional serta berlawanan dengan undang-undang dasar dari berbagai negara,” ujar Kedubes Iran.

Republik Islam Iran mengajak seluruh negara dunia khususnya negara-negara Muslim untuk melakukan upaya yang diperlukan guna mendukung penuh resistensi dan perjuangan rakyat Palestina.

“Republik Islam Iran mengajak seluruh dunia khususnya negara-negara Muslim untuk menolak berbagai prarkarsa palsu antara lain Kesepakatan Abad maupun normalisasi hubungan dengan rezim Zionis serta membantu proses penyelesaian masalah Palestina secara adil dan demokratis,” ujar Kedubes Iran.

antaranews