Akbar
July
(voinews.id)Pemerintah akan mengembangkan minyak makan mentah sebagai aternatif minyak goreng yang biasa digunakan masyarakat. Presiden RI Joko Widodo menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk membahas hal itu di Jakarta, Senin.
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki seusai mengikuti rapat terbatas di Jakarta, Senin mengatakan minyak makan merah merupakan solusi bagi para petani yang selama ini sangat tergantung pada penjualan tandan buah segar (TBS) kepada industri minyak goreng yang masih terpusat di Jawa.
"Karena itu petani kadang-kadang kesulitan menjual TBS-nya, atau harganya rendah, karena mereka tidak mempunyai teknologi untuk mengolah sawitnya menjadi CPO dan menjadi minyak makan," kata dia.
Dia mengungkapkan Presiden menyetujui pengembangan minyak makan merah berbasis koperasi, yang akan menjadi solusi, karena 35 persen produksi sawit atau CPO berasal dari petani mandiri.
Menteri menjelaskan proses minyak makan merah berbeda dengan minyak goreng pada umumnya yang harus melalui proses bleaching. MInyak makan merah tanpa melalui proses bleaching sehingga kandungan protein dan vitamin A sangat tinggi.
Teten mengatakan harga jual minyak makan merah akan lebih murah dibandingkan minyak goreng yang biasa dikonsumsi masyarakat.
Menurut Teten, Presiden dalam rapat terbatas menyetujui untuk pengembangan minyak makan merah berbasis koperasi. Pemerintah juga akan membuat percontohan pabrik produksi minyak makan merah antara lain di Sumatra dan Kalimantan.
"Saya optimistis dengan minyak makan merah ini, karena sehat dan juga bisa lebih murah dan ini bisa diterima oleh masyarakat," kata dia.
Menurut Teten, koperasi bisa langsung membeli tunai sawit dari petani, kemudian mengolahnya menjadi CPO dan menjadi minyak makan merah serta memasarkannya.
"Ini solusi bagi petani, yang selama ini harga tandan buah segar kan tidak stabil. Juga solusi untuk distribusi suplai minyak goreng yang jauh lebih merata, karena sekarang ini pabrik minyak goreng kan kebanyakan di Pulau Jawa. Jadi nanti akan ada dua, minyak goreng dengan standar yang harus bening, serta ada minyak makan merah yang diproduksi oleh koperasi. Jadi masyarakat bisa memilih dua produk," jelas dia.
antara
July
(voinews.id)Kementerian Kesehatan menekankan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tidak meremehkan penularan COVID-19 meski saat ini angka kematian di Indonesia jauh lebih rendah karena pandemi masih bisa dikendalikan.
“Pandemi masih ada, itu berarti kemungkinan bisa terjadi ada penambahan kasus baru atau juga terjadi dorongan yang disebut dengan fluktuasi,” kata Juru Bicara Kemenkes Mohammad Syahril dalam Siaran Sehat Bersama Dokter Reisa yang diikuti secara daring di Jakarta, Senin.
Syahril menekankan pandemi COVID-19 di Indonesia saat ini masih terkendali. Buktinya berdasarkan data Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 per tanggal 16 Juli 2022, kasus kematian naik enam kasus dari hari sebelumnya.
Walaupun demikian, angka kematian yang rendah harus tetap disikapi dengan kewaspadaan dan tidak diremehkan karena penularan COVID-19 masih terjadi dalam skala dunia. Setiap pihak harus disiplin menerapkan protokol kesehatan dan mengikuti vaksinasi.
Hal lain yang perlu diwaspadai juga yakni keterisian tempat tidur di rumah sakit (BOR) beserta tren kenaikan kasus terkonfirmasi positif yang menunjukan adanya kondisi naik-turun setiap harinya.
Syahril memprediksi dikarenakan adanya subvarian BA.4 dan BA.5, puncak gelombang selanjutnya akan terjadi di sekitar minggu ketiga atau keempat bulan Juli 2022. Berdasarkan pengalaman dan perhitungan epidemiolog, dirinya menyebut perkiraan kasus bisa menyentuh 20.000 kasus per hari.
“Itu sepertiga dari jumlah Omicron yang lalu ya, kalau Omicron yang lalu jumlah yang ke 60.000, sekarang mungkin kita perkirakan sekitar 20.000 tapi itu kan prediksi. Kalau kita sudah tahu prediksi, kita harus mencoba menekan atau mengendalikannya,” kata dia.
Dalam acara itu, Syahril turut meminta agar seluruh lapisan masyarakat berkaca pada pengalaman lalu dan menjadikan negara tetangga seperti Singapura sebagai bukti nyara bahwa di negara dengan penduduk yang sedikit pun, BOR rumah sakit terus mengalami kenaikan sehingga perlu antisipasi bersama menjaga kondisi tetap aman bagi semua.
“Jangan heran kalau saat ini, suatu saat akan naik. Terakhir kemarin ada 4.300 kasus, kemudian turun lagi 3.500 dan nanti bisa jadi akan naik. Kita tidak usah panik, tidak usah menjadikan suatu masalah, tapi kita tetap waspada,” ujar dia.
Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 Reisa Broto Asmoro ikut menekankan bahwa setiap perubahan dalam kebijakan yang terkait dengan protokol kesehatan selalu disesuaikan dengan perkembangan situasi yang ada.
Pemerintah akan terus sigap melakukan pemantauan beserta evaluasi kasus yang kini mengalami cederung naik-turun akibat subvarian baru yang bermunculan.
“Kita harus menjaga supaya tidak terjadi ledakan kasus gelombang yang lebih tinggi lagi,” kata dia.
Oleh karena itulah, adanya kebijakan wajib booster sebagai prasyarat berkegiatan diharapkan bisa dipatuhi oleh masyarakat agar proteksi yang diberikan vaksin dapat lebih optimal sembari menjalankan protokol kesehatan lainnya.
“Sudah diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah untuk mempercepat realisasi vaksinasi booster di wilayahnya masing-masing. Jadi buat yang baru dua kali, segera melengkapi untuk memperkuat anti bodi kita lagi,” ucap Reisa.
July
(voinews.id)Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy pada Minggu secara mendadak memecat kepala dinas keamanan dalam negeri SBU Ivan Bakanov dan Jaksa Agung Iryna Venediktova.
Dia menyebut puluhan kasus persekongkolan pejabat di instansi mereka dengan Rusia sebagai alasan pemecatan.
Pemecatan Bakanov, sahabat Zelenskyy sejak kecil, dan Venediktova, yang berperan penting dalam penuntutan atas kejahatan perang Rusia, diumumkan lewat perintah eksekutif di situs web presiden.
Keputusan itu menjadi penyingkiran politik terbesar di Ukraina sejak diinvasi oleh Rusia pada 24 Februari.
Lewat unggahan di Telegram, Zelenskyy mengatakan dia telah memecat kedua pejabat tinggi itu karena banyak pejabat di kantor mereka telah bersekongkol dengan Rusia.
Masalah itu juga merembet ke instansi-instansi lain, katanya.
Dia mengatakan 651 kasus dugaan pengkhianatan dan persekongkolan yang melibatkan pejabat kejaksaan dan penegak hukum telah diselidiki.
Lebih dari 60 pejabat di bawah Bakanov dan Venediktova kini bertindak melawan Ukraina di wilayah-wilayah yang dikuasai Rusia, katanya.
Banyaknya kasus pengkhianatan menunjukkan bahwa Ukraina sedang menghadapi infiltrasi Rusia di tengah perjuangan melawan invasi dari negara tetangganya itu.
"Rangkaian kejahatan yang menentang fondasi keamanan nasional negara ini… menimbulkan pertanyaan sangat serius bagi para pemimpin terkait," kata Zelenskyy.
"Setiap pertanyaan itu akan menerima jawaban yang pantas," kata dia.
Pasukan Rusia telah merebut daerah-daerah utama di wilayah selatan dan timur Ukraina selama invasi. Ribuan nyawa melayang, jutaan orang terusir dan kota-kota hancur oleh perang.
Belum jelas bagaimana wilayah Kherson di selatan begitu cepat jatuh ke tangan Rusia, kontras dengan perlawanan sengit di sekitar ibu kota Kiev yang memaksa Rusia mengalihkan serangannya ke wilayah industri Donbas di timur.
Dalam pidato hariannya, Zelenskyy menyinggung penangkapan mantan kepala SBU yang mengawasi wilayah Krimea atas dugaan pengkhianatan.
Semenanjung yang dicaplok Rusia pada 2014 itu masih dianggap oleh Kiev dan sekutu Baratnya sebagai bagian dari Ukraina.
Zelenskyy mengatakan dia telah memecat pejabat tinggi keamanan di awal invasi, sebuah keputusan yang menurutnya kini terbukti benar.
"Bukti-bukti yang cukup telah dikumpulkan untuk melaporkan orang ini atas dugaan pengkhianatan. Semua aksi kejahatannya didokumentasikan," kata dia.
Bakanov diangkat sebagai kepala SBU pada 2019, salah satu dari wajah-wajah baru di pemerintahan Zelenskyy, mantan komedian yang memenangi pemilihan presiden tahun itu.
Zelenskyy menunjuk Oleksiy Symonenko sebagai jaksa agung baru lewat sebuah perintah eksekutif terpisah yang disiarkan oleh situs web presiden.
Sumber: Reuters
July
(voinews.id)Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan audit perkebunan sawit dilakukan pemerintah dalam rangka memperbaiki tata kelola sawit nasional.
Hal itu disampaikan Luhut saat memberikan pengarahan pada Orientasi Pembangunan Desa Berkelanjutan di Jakarta, Sabtu (16/7) yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) dan Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI).
"Audit tata kelola sawit akan membantu melengkapi data dan informasi dari hulu hingga hilir, sehingga pembuatan kebijakan menjadi lebih akurat. Saat ini melalui SIMIRAH 2.0, data aliran distribusi CPO dan minyak goreng sudah dapat dikumpulkan, tapi tentu masih perlu disempurnakan," katanya dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.
Luhut mengharapkan semua pihak dapat membantu melengkapi data dan informasi yang dibutuhkan sehingga pemerintah bisa menentukan secara akurat parameter yang harus dijaga dan mendesain kebijakan yang tepat untuk mencapai parameter tersebut.
"Tata kelola sawit kompleks dan melibatkan banyak stakeholders. Berbagai target di sisi hulu dan hilir harus dapat diseimbangkan karena terdapat trade off antara target satu dan yang lain," lanjutnya.
Menurut Luhut, peran kelapa sawit sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia saat dihadapkan pada tekanan ekonomi dunia, baik dari sisi hulu maupun hilir.
Ia juga mengatakan kelapa sawit berperan besar terhadap ekonomi Indonesia. Selain salah satu penyumbang terbesar ekspor dan penerimaan negara, harga Tandan Buah Segar (TBS) yang terjaga dan minyak goreng yang terjangkau membantu menjaga tingkat konsumsi.
"Pemerintah saat ini terus menjaga ketersediaan dan keterjangkauan minyak goreng dengan harga minyak goreng curah rakyat sebesar Rp14 ribu. Kita berusaha menjaga kesejahteraan petani sawit serta memastikan profit usaha yang berkeadilan," imbuhnya.
Berdasarkan paparannya, Luhut menjelaskan realisasi ekspor perlahan mulai meningkat seiring dengan perbaikan kondisi logistik. Alokasi ekspor yang diberikan juga sudah tinggi sementara alokasi ekspor yang belum digunakan lebih dari 3 juta ton.
"Tidak berbeda dengan negara lain di dunia, Indonesia saat ini dihadapkan pada tantangan ekonomi yang begitu berat. Dinamika yang terjadi begitu cepat dengan ketidakpastian yang sangat tinggi, termasuk dalam penanganan kelapa sawit dan minyak goreng," terangnya.
Luhut menegaskan bahwa meskipun harga kelapa sawit dipengaruhi oleh kondisi internasional, tetapi pemerintah punya instrumen kebijakan untuk mempengaruhi outcome di domestik maupun internasional.
Untuk itu, menurut dia, setiap pemangku kepentingan perlu bekerja secara komprehensif dan terintegrasi.
"Industri kelapa sawit di Indonesia merupakan salah satu industri strategis karena lebih dari 16.4 juta orang hidup dan bekerja di industri ini, serta merupakan penghasil ekspor terbesar. Oleh karena itu, perbaikan tata kelola yang berjalan saat ini menjadi langkah penting untuk mengoptimalkan peran kelapa sawit bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi nasional," kata Luhut.
Luhut juga menekankan bahwa kerja sama berbagai pihak merupakan bagian penting dari pelaksanaan perbaikan tata kelola sawit ke depan.
Untuk itu, pemerintah pusat, pemerintah daerah, industri, dan masyarakat harus saling bekerja sama untuk terus membenahi berbagai permasalahan yang dihadapi.
antara