Akbar
April
(voinews.id)Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman menekankan Aplikasi PeduliLindungi harus lebih teliti dalam menyinkronkan data vaksinasi para pemudik.
“Sistemnya belum cukup mampu memanaj itu, saya sudah lakukan tahapan dan kontak langsung DTO itu sampai minggu keempat berarti, masuk minggu keempat saya di Indonesia ya belum bisa,” katanya melalui pesan suara yang diterima ANTARA di Jakarta, Kamis.
Dia mengaku sudah mendapatkan lima dosis vaksin, dengan rincian tiga kali di Australia dan dua kali di Indonesia.
Sebanyak tiga dosis yang dirinya dapatkan di Australia itu, tidak dapat terdata di dalam Aplikasi PeduliLindungi. Berbagai upaya sudah dilakukan, baik menghubungi petugas maupun memasukkan data-data yang diminta sesuai prosedur.
“Tiga dosis sebelumnya di Australia tidak bisa masuk ke PeduliLindungi. Jadi status di Indonesia, saya baru divaksin dua dosis. Ini menunjukkan di samping PeduliLindungi punya manfaat, dia masih punya keterbatasan,” ucap Dicky.
Namun, data tersebut tak kunjung muncul di tampilan aplikasinya. Guna mencegah munculnya warna merah yang mengartikan belum divaksin pada aplikasi itu, maka dirinya mengulang dua dosis vaksin.
“Ini adalah solusi yang akhirnya saya ambil supaya PeduliLindung saya tidak merah. Sejauh ini data dosis empat banyak negara lain sudah lakukan yang efektif,” kata dia.
Menurut Dicky, pemerintah harus mencari cara agar data-data di PeduliLindungi dapat terintegrasi dan tersinkronkan dengan baik. Sebab, apabila terus diabaikan, masalah itu akan terus merugikan banyak orang, utamanya pemudik yang melakukan perjalanan antarnegara.
Untuk KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) yang dirasakan, Dicky mengaku hanya merasakan demam dan nyeri dalam waktu yang pendek. Meski sudah mendapatkan lima dosis vaksin, tidak ada efek berat yang dirasakan.
“Saya sampaikan pengalaman saya ini karena untuk membuktikan saya sudah sampaikan ke pemerintah bahwa PeduliLindungi. Petugas di lapangan tidak tahu dan tidak mengerti, kalau tidak ada 'booster' (penguat) ya saya harus mencari solusi bagi saya juga begitu.
antaranews
April
(voinews.id)Presiden Joko Widodo memerintahkan peningkatan produktivitas di sektor pangan dan energi karena keduanya menjadi bidang yang kritis pada masa depan.
"Ketiga, tingkatkan produktivitas dan kemandirian di sektor pangan dan energi. Ke depan 'problem' dunia ada dua, pangan dan energi. Ini yang sangat kritis di dua hal ini," kata Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, Kamis.
Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2022 yang juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Airlangga Hartarto, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenas) Suharso Manoarfa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan pejabat terkait lainnya.
"Dan kita memiliki kekuatan di sini. Oleh sebab itu tingkatkan produktivitas dan kemandirian di sektor pangan dan energi, lakukan secara fokus dengan skala yang masif dikawal, dimonitor, agar betul-betul berjalan," tambah Presiden.
Presiden Jokowi juga meminta agar ada peningkatan investasi yang akan menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya.
"Ini akan jadi rebutan antarnegara. Kalau pelayanan perizinan kita belum cepat, di pusat maupun di daerah, segera sederhanakan dan percepat, layani segala yang berkaitan dengan investasi," ungkap Presiden.
Presiden menyebut kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah harus mencari sumber pembiayaan alternatif.
"Kita tidak bisa lagi bergantung pada APBN dan APBD, hati-hati mengenai hal ini. Oleh sebab itu kita harus kreatif mencari sumber-sumber pendanaan baru yang inovatif, dengan terus meningkatkan daya tarik dan investasi," tambah Presiden.
Presiden Jokowi mengakui pada 2022 dan 2023 Indonesia akan menghadapi situasi yang tidak mudah serta situasi ekonomi dan politik global yang mengalami gejolak dan penuh ketidakpastian.
"Pandemi belum sepenuhnya berakhir, beberapa negara masih bergulat menekan penyebaran COVID-19 bahkan masih melakukan 'lockdown', kemudian terjadi gangguan 'supply chain' yang dampaknya ke mana-mana," ungkap Presiden.
Apalagi menurut Presiden Jokowi, dunia dihantam perang antara Rusia dan Ukraina yang memunculkan krisis energi dan krisis pangan.
"Dan akhirnya inflasi global meningkat tajam dan pertumbuhan ekonomi global juga akan mengalami perlambatan," tambah Presiden
antaranews
April
(voinews.id)Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI Joko Widodo yang telah mengundangnya untuk turut hadir dalam konferensi tingkat tinggi (KTT) G20 di Bali pada November.
Pernyataan apresiasi itu disampaikan Zelenskyy melalui cuitan di akun Twitternya setelah melakukan pembicaraan melalui telepon dengan Jokowi.
"Telah melakukan pembicaraan dengan Presiden Jokowi... Saya mengapresiasi karena telah mengundang saya ke KTT G20," kata Zelenskyy dalam cuitan di akun resmi Twitter-nya pada Rabu.
Presiden Zelenskyy juga menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan Indonesia untuk kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina, khususnya dengan dukungan jelas yang dinyatakan Indonesia melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Dalam pembicaraan melalui telepon itu, Zelenskyy dan Jokowi juga membahas tentang isu ketahanan pangan di Ukraina yang sedang dilanda perang.
Sebelumnya, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri telah menyatakan bahwa Indonesia akan menggelar KTT G20 secara netral dan tidak memihak atau imparsial.
"Indonesia menjalankan tugasnya sebagai pemegang Presidensi G20 berdasarkan aturan dan prosedur seperti presidensi sebelumnya," kata Co-Sherpa G20 Indonesia Dian Triansyah Djani, yang juga adalah Staf Khusus Menteri Luar Negeri untuk Penguatan Program-Program Prioritas.
Untuk itu, Indonesia tetap mengundang Rusia untuk hadir dalam KTT G20 pada November 2022.
"Sebagai Presidensi G20 dan sesuai dengan Presidensi G20 sebelumnya adalah mengundang semua anggota G20. Memang kewajiban Presidensi G20 untuk mengundang anggota semuanya,” kata Dian.
Dia menambahkan Presidensi G20 Indonesia akan terus fokus pada upaya menangani pemulihan ekonomi global yang menjadi prioritas bagi penduduk dunia.
antaranews
April
(voinews.id)Indonesia akan mengirimkan bantuan kemanusiaan berupa obat-obatan dan peralatan medis untuk Sri Lanka yang sedang dilanda krisis ekonomi, seperti disampaikan dalam keterangan KBRI Colombo yang diterima di Jakarta, Kamis.
Duta Besar RI untuk Sri Lanka Dewi Gustina Tobing bertemu Menteri Luar negeri Sri Lanka G.L. Peiris untuk menyampaikan informasi tentang bantuan kemanusiaan dari Indonesia itu untuk Sri Lanka.
Pemberian bantuan itu untuk memenuhi permintaan donasi yang disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Kesehatan Sri Lanka karena kelangkaan obat-obatan di Sri Lanka akibat krisis ekonomi.
Bantuan kemanusiaan Indonesia menjadi isu utama yang dibahas pada pertemuan antara Dubes Dewi dengan Menlu Sri Lanka di kantor Menlu Sri Lanka pada Rabu (27/4).
Dalam pengumpulan donasi untuk Sri Lanka, Kementerian Kesehatan RI bekerjasama dengan beberapa kementerian terkait serta sembilan perusahaan farmasi Indonesia telah menghimpun total volume donasi sebesar 3,1 ton yang mencakup obat-obatan kanker, suplemen kanker, barang-barang medis onkologi, serta alat-alat kesehatan.
Bantuan itu dikirim dari Jakarta ke Colombo dalam dua kali pengiriman dan akan tiba pada 28 April dan 8 Mei 2022.
"Total nilai bantuan Indonesia sebesar Rp22,5 miliar atau setara 1,6 juta dolar AS, dan ini termasuk dengan benang bedah senilai kurang lebih Rp9 miliar," ungkap Dewi.
Menurut Dewi, bantuan kemanusiaan Indonesia untuk Sri Lanka sebagai refleksi dari hubungan persahabatan kedua negara yang terjalin sejak lama.
Persahabatan Indonesia dan Sri Lanka semakin menguat sejak Konferensi Asia-Afrika. Kedua negara juga merupakan penggagas Gerakan Non-Blok dan pernah senasib mengalami bencana tsunami pada 2004.
Sebagai salah satu negara besar di Asia dan mengingat persahabatan yang telah terjalin lama dengan Sri Lanka, Indonesia menilai penting bantuan untuk mengatasi kelangkaan obat-obatan dan peralatan medis di Sri Lanka.
Hal itu, kata Dewi, juga menunjukkan kepedulian dan semakin eratnya hubungan kedua negara yang pada 2022 memasuki usia 70 tahun.
Dewi selanjutnya mengemukakan bahwa pemberian bantuan kemanusiaan sekaligus untuk menunjukkan kapasitas dan kemampuan industri farmasi Indonesia.
"Bantuan kemanusiaan yang diberikan Pemerintah Indonesia dilakukan atas kerja sama dengan berbagai pihak di Indonesia, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kantor WHO Jakarta dan perusahaan-perusahaan farmasi dan alat kesehatan Indonesia," jelas Dewi.
antaranews