Voinews. Id-Menteri Komunikasi Palestina Yitzhak Sidr pada Minggu mengatakan bahwa semua layanan komunikasi dan internet di Jalur Gaza akan terhenti Kamis pekan ini karena pasokan bahan bakar yang menipis.
Dalam konferensi pers, Sidr mengatakan ketiadaan layanan komunikasi akan memperburuk bencana kemanusiaan, kata kantor berita resmi Palestina Wafa.
Dia menambahkan kondisi ini akan mempengaruhi komunikasi antara Pertahanan Sipil, Bulan Sabit Merah, dan organisasi-organisasi kemanusiaan lainnya.
"Ini berarti banyak nyawa akan hilang.”
Sidr mendesak semua lembaga internasional, khususnya Persatuan Telekomunikasi Internasional, UNRWA, Bulan Sabit Merah Arab, Palang Merah, badan-badan hak asasi manusia, dan organisasi masyarakat sipil agar segera melakukan intervensi demi membawa bahan bakar masuk Jalur Gaza.
Antara
VOInews.id- Indonesia merupakan salah satu negara yang diberi mandat oleh Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk memulai tindakan atas nama OKI dan Liga Arab guna menghentikan perang di Gaza. Selain Indonesia, para pemimpin OKI melalui resolusi yang disepakati usai KTT luar biasa di Riyadh pada Sabtu (11/11), juga memberi mandat kepada Arab Saudi, Yordania, Mesir, Qatar, Turki, dan Nigeria untuk membantu memulai proses politik guna mewujudkan perdamaian antara Israel dan Palestina. “Paragraf 11 (dalam resolusi) ini merupakan pengakuan dari OKI terhadap keaktifan atau kontribusi aktif Indonesia yang terus mencoba menyelesaikan masalah Palestina, terutama akhir-akhir ini adalah situasi di Gaza,” kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, dalam pernyataan tertulis yang dirilis usai mengikuti KTT OKI tersebut.
Menurut Retno, resolusi itu berisi 31 pesan OKI yang bernada kuat dan keras untuk penghentian konflik Israel-Palestina di Gaza. Selain mengecam kekejian Israel di Gaza, para pemimpin OKI termasuk Presiden RI Joko Widodo, juga mendesak Dewan Keamanan PBB untuk bertindak menghasilkan resolusi sehingga kekejaman dapat segera diakhiri, bantuan dapat masuk, dan pentingnya mematuhi hukum internasional. OKI turut mengecam pemindahan paksa 1,5 juta warga Palestina dari utara ke selatan Gaza, yang menurut Konvensi Jenewa ke-4 merupakan kejahatan perang.
“OKI juga mendesak DK PBB untuk mengeluarkan resolusi guna mengecam perusakan rumah sakit di Gaza oleh Israel,” ujar Retno. KTT Luar Biasa OKI mengenai situasi di Gaza diselenggarakan bersamaan dengan KTT Liga Arab. KTT itu dinilai sangat penting untuk menunjukkan soliditas negara-negara OKI dan untuk menemukan upaya tambahan agar kekejaman Israel terhadap bangsa Palestina dapat segera dihentikan.
VOInews.id- Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) pada Sabtu (11/11) mengungkapkan bahwa “tidak ada tempat aman” di Kota Gaza dan pihaknya juga menyerukan perlindungan bagi warga sipil dan infrastruktur sipil. “Tidak ada tempat aman, bahkan rumah sakit dan sekolah juga tidak aman,” tulis OCHA di situs media sosial X. “Warga sipil dan fasilitas sipil harus selalu dilindungi. Infrastruktur dan layanan penting di Gaza mengalami kerusakan yang signifikan, sehingga mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk menjaga martabat mereka,” katanya.
OCHA menekankan bahwa 279 sekolah dan 135 fasilitas kesehatan, di mana banyak orang berlindung, terkena imbas dan rusak. Dalam unggahan terpisah, kepala bantuan PBB menegaskan bahwa "tidak ada pembenaran atas tindakan perang di fasilitas layanan kesehatan, yang membuat fasilitas tersebut tidak memiliki aliran listrik, makanan dan air, serta penembakan terhadap pasien dan warga sipil yang berupaya menyelamatkan diri."
“Ini tidak masuk akal, pantas dihukum dan harus dihentikan,” kata Martin Griffiths di X. “Rumah sakit harus menjadi tempat yang lebih aman dan mereka yang membutuhkan itu harus yakin bahwa rumah sakit adalah tempat berlindung dan bukan tempat perang,” katanya.
Israel terus melancarkan serangan udara dan darat di Jalur Gaza, termasuk rumah sakit, tempat tinggal dan tempat ibadah, sejak kelompok perlawanan Palestina Hamas meluncurkan serangan lintas batas pada 7 Oktober. Sedikitnya 11.078 warga Palestina, termasuk 4.506 anak dan 3.027 perempuan, tewas akibat agresi Israel. Sementara itu, jumlah korban tewas di pihak Israel hampir mencapai 1.200 orang, menurut data resmi.
Sumber: Anadolu
VOInews.id- Ribuan warga Afrika Selatan pada Sabtu (11/11) turun ke jalan di Cape Town untuk memprotes serangan Israel di Jalur Gaza yang menewaskan lebih dari 11.000 orang. Aksi protes yang diadakan sejumlah kelompok masyarakat sipil tersebut menarik pengunjuk rasa dari berbagai agama, seperti Islam, Kristen dan Yahudi. Massa yang membawa bendera dan spanduk Palestina bertuliskan pesan solidaritas terhadap warga Palestina, menuntut segera gencatan senjata di Jalur Gaza.
Sekretaris Jenderal partai berkuasa Kongres Nasional Afrika, Fikile Mbalula dan cucu Nelson Mandela yang juga anggota parlemen ANC, Mandla Mandela, meminta pemerintah agar memutus hubungan diplomatik dengan Israel. Massa juga mendesak pemerintah agar menutup kedutaan besar Israel di Pretoria. Pekan lalu, Afrika Selatan menarik seluruh staf diplomatiknya dari Tel Aviv untuk berkonsultasi terkait agresi Israel di Gaza.
Pekan ini, Kementerian Luar Negeri juga memanggil Duta Besar Israel Eliav Belotsercovsky sehubungan dengan dugaan sikapnya baru-baru ini terkait perang. Belotsercovsky dituding melontarkan pernyataan yang meremehkan pihak-pihak yang menentang serangan terhadap warga Palestina. “Duta besar Belotsercovsky diminta untuk bersikap sesuai dengan Konvensi Wina, yang memberikan hak dan tanggung jawab tertentu kepada kepala misi diplomatik, yang di antaranya adalah mengakui keputusan kedaulatan negara tuan rumah,” demikian pernyataan Kemlu pada Jumat. Sejauh ini warga negara Afrika Selatan telah menggelar puluhan protes sejak konflik bersenjata Israel-Palestina meletus pada 7 Oktober.
Antara