Akbar
November
VOInews.id- Presiden Joko Widodo akan membahas serangan Israel di Gaza, Palestina saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerja Sama Islam (KTT OKI) di Riyadh, Arab Saudi, Minggu (12/11), sebelum bertemu Presiden Amerika Serikat Joe Biden. "Ya betul, Presiden direncanakan akan hadir pada KTT Luar Biasa OKI untuk bahas Gaza," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dalam keterangan di Jakarta, Rabu. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi dalam pernyataannya, Selasa (7/11), menyatakan bahwa KTT negara-negara Arab akan diadakan di Riyadh pada hari Sabtu (11/11), serta para pemimpin OKI akan bertemu pada hari Minggu (12/11).
Pertemuan OKI itu akan dihadiri Jokowi sebelum dirinya dijadwalkan bertemu Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat pada keesokan hari, Senin (13/11). Ari Dwipayana pun mengonfirmasi rencana pertemuan Jokowi dengan Biden itu. Menurut Ari, Presiden Widodo ke AS atas undangan Presiden Biden. "Ya, memang Presiden Joe Biden mengundang Presiden Jokowi untuk kunjungi Washington DC, 13 November 2023. Undangan ini sudah disampaikan beberapa bulan yang lalu," kata Ari. Ari tidak menjelaskan poin-poin yang akan ditekankan Jokowi dalam KTT OKI nanti, maupun hal-hal yang akan dibahas Presiden Widodo dengan Joe Biden di Washington. Menurutnya, keterangan resmi pada saatnya akan disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
Antara
November
VOInews.id- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa infrastruktur dan konektivitas menjadi kunci dalam pembangunan ekonomi terpadu di kawasan ASEAN. "Konektivitas merupakan kunci dalam pembangunan ekonomi terpadu di wilayah ASEAN. Tidak hanya membuat kebijakan saja, tetapi juga secara praktis melakukannya agar infrastruktur dan konektivitas di ASEAN dapat segera terwujud," kata Menko Airlangga dalam The 14th ASEAN Connectivity Symposium di Jakarta, Rabu (8/11/2023), yang dikutip melalui keterangan resmi di Jakarta, Kamis. Senada, President Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) Tetsuya Watanabe juga mengatakan bahwa konektivitas ASEAN telah terbukti menjadi landasan strategi pemulihan ASEAN pascapandemi yang melibatkan koordinasi kebijakan, pengumpulan sumber daya, dan pembentukan kemitraan untuk memperkuat ketahanan kawasan sehingga menjadi lebih kuat. Menko Airlangga menilai ASEAN membangun kapasitas dan memperkuat pijakan regional untuk memaksimalkan manfaat konektivitas ASEAN dan komunitas ekonomi ASEAN. Sejalan dengan solidnya pertumbuhan perekonomian ASEAN, perekonomian Indonesia pada kuartal III 2023 juga mampu tumbuh positif sebesar 4,94 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
Angka tersebut diiringi dengan tingkat inflasi yang terkendali yakni 2,56 persen di Oktober 2023, serta membaiknya indikator-indikator sosial yakni penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Indonesia juga kembali menjadi negara berpendapatan menengah atas berdasarkan klasifikasi Bank Dunia dengan pendapatan per kapita sebesar 4.580 dolar AS per kapita per tahun. Menko Airlangga dalam simposium tersebut juga menyampaikan bahwa peluncuran Digital Economy Framework Agreement (DEFA) dalam momentum Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun ini akan melipatgandakan nilai ekonomi digital di ASEAN pada 2030, dari 1 triliun dolar AS menjadi 2 triliun dolar AS. Agenda ekonomi berkelanjutan juga akan dipercepat melalui pengembangan ekosistem kendaraan listrik regional. Lebih lanjut, negara-negara ASEAN berkomitmen mengembangkan Agenda Konektivitas ASEAN Pasca-2025 sebagai bagian dari Komunitas ASEAN Pasca-2025. Sehubungan dengan itu, pengembangan Agenda Konektivitas ASEAN Pasca-2025 akan dilakukan dengan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) sebagai referensi utama.
"Saya berharap dalam MPAC 2025 maupun dalam Agenda Konektivitas ASEAN Pasca-2025 dapat mengakomodir rencana aksi yang sejalan dengan penerapan local currency transaction (LCT) sebagai penghubung ASEAN dan rencana ASEAN untuk mengembangkan kendaraan listrik ekosistem di ASEAN," ujar Menko Airlangga. Adapun perekonomian ASEAN telah menunjukkan kinerja positif dalam satu dekade terakhir dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4-5 persen. Pada 2022, ekonomi ASEAN tumbuh 5,7 persen yoy dan diprediksi tetap tumbuh positif di 2023. Di dunia, kawasan ASEAN merupakan ekonomi terbesar ke-5 dan eksportir terbesar ke-4, bahkan pada 2022 menjadi tujuan investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI) terbesar ke-2.
Pertumbuhan perekonomian ASEAN yang didukung dengan konektivitas tersebut akan turut mendorong ketahanan perekonomian Asia pada 2023 ini dan juga pada tahun-tahun mendatang. Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN Ke-43 yang digelar dalam momen Keketuaan Indonesia September lalu, telah dihasilkan komitmen terkait konektivitas ASEAN yang antara lain untuk memastikan implementasi Visi Komunitas ASEAN 2025 secara efektif dan melanjutkan kemajuan implementasi rekomendasi Mid-Term Review (MTRs) Master Plan on ASEAN Connectivity (MPAC) 2025.
Antara
November
VOInews.id- Kelompok pejuang Palestina, Hamas, meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menekan Israel agar membuka kembali pasokan air bersih untuk penduduk di Jalur Gaza yang diblokade. Dalam sebuah pernyataan yang dirilis hari Selasa (7/11), Hamas menyebut langkah Israel memutuskan pasokan air ke daerah kantong Palestina tersebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yang mengarah genosida. “Penjajah (Israel) memutus semua pasokan air ke Jalur Gaza… yang memaksa warga meminum air yang tidak aman setelah penjajah mengebom sisa tangki air dengan rudal dan pesawat Amerika,” kata Hamas.
Hamas meminta PBB dan pihak-pihak internasional menghentikan kejahatan terhadap kemanusiaan yang mengarah genosida dan segera berupaya memulihkan pasokan air. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menegaskan kembali seruannya agar segera dilakukan gencatan senjata yang terjadi tepat sebulan sejak konflik Hamas-Israel dimulai di Gaza. Juru Bicara Guterres, Stephane Dujarric, mengatakan Sekjen PBB mengatakan tak ada pembenaran untuk serangan itu. Dia kembali mengutuk serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.
November
VOInews.id- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Strategi Nasional (Stranas) Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) dapat menjadi alat yang efektif untuk mendukung iklim bisnis dan investasi di Indonesia. "Stranas Bisnis dan HAM bisa menjadi alat efektif untuk mendukung bisnis dan investasi yang mengedepankan HAM di Indonesia dan meningkatkan daya saing negara," kata Menko Airlangga dalam peluncuran Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023, dikutip melalui keterangan resmi di Jakarta.
Dalam rangka perlindungan HAM khususnya di bidang bisnis, Menko Airlangga mengatakan bahwa pemerintah telah mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM. Strategi Nasional Bisnis dan HAM merupakan strategi nasional dalam mendorong terciptanya bisnis yang ramah HAM serta disusun dengan prinsip prinsip non-diskriminasi, kesetaraan, partisipasi, akuntabilitas dan keterbukaan. “Pada tingkat global, Stranas Bisnis dan HAM Indonesia merupakan dokumen rencana aksi nasional bisnis dan HAM pertama di dunia yang disahkan melalui kerangka kebijakan regulasi peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Presiden,” ujarnya.
Ia menjelaskan Stranas Bisnis dan HAM memiliki tiga strategi utama yakni yang pertama peningkatan pemahaman, kapasitas, promosi bisnis dan HAM. Kedua, pengembangan regulasi, kebijakan, dan panduan yang mendukung perlindungan dan penghormatan HAM. Serta ketiga, penguatan mekanisme pemulihan yang efektif. “Salah satu amanat dalam Stranas Bisnis dan HAM adalah pembentukan Gugus Tugas baik pada tingkat nasional maupun di daerah. Untuk itu saya mengucapkan selamat atas pembentukan Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM yang baru saja dikukuhkan dan mengimbau Pemerintah Daerah untuk segera membentuk dan mengukuhkan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM,” tutur Airlangga.
Lebih lanjut, Airlangga menambahkan bahwa ada hal lain yang perlu diperhatikan dalam pemenuhan hak asasi manusia, yakni pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti lansia, disabilitas, anak-anak dan ibu hamil dan menyusui. Adapun Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sendiri telah mengatur mengenai kriteria dan indikator Penilaian Publik Berbasis HAM bagi unit kerja dalam memberikan pelayanan.
Antara