VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews.id- Rusia pada Selasa secara resmi menarik diri dari perjanjian keamanan penting yang membatasi kategori-kategori utama angkatan bersenjata konvensional, dan menyalahkan Amerika Serikat karena merusak keamanan pasca-Perang Dingin dengan perluasan aliansi militer NATO. Perjanjian Angkatan Bersenjata Konvensional di Eropa (CFE) 1990, yang ditandatangani setahun setelah runtuhnya Tembok Berlin, menetapkan batasan yang dapat diverifikasi terhadap kategori peralatan militer konvensional yang dapat digunakan oleh NATO dan Pakta Warsawa.

Perjanjian tersebut dirancang untuk mencegah kedua belah pihak dalam Perang Dingin mengumpulkan kekuatan untuk melancarkan serangan cepat terhadap pihak lain di Eropa, tetapi tidak populer di Moskow karena mengurangi keunggulan Uni Soviet dalam persenjataan konvensional. Rusia menangguhkan partisipasi dalam perjanjian tersebut pada 2007 dan menghentikan partisipasi aktif pada 2015. Lebih dari setahun setelah invasi besar-besaran ke Ukraina, Presiden Vladimir Putin pada Mei lalu menandatangani sebuah dekrit yang mengecam perjanjian tersebut. Kementerian luar negeri Rusia mengatakan Rusia telah secara resmi menarik diri dari perjanjian tersebut pada tengah malam - dan perjanjian itu kini tinggal "sejarah".

"Perjanjian CFE disepakati pada akhir Perang Dingin, ketika pembentukan arsitektur baru keamanan global dan Eropa berdasarkan kerja sama tampaknya mungkin dilakukan, dan upaya yang tepat telah dilakukan," kata kementerian tersebut. Rusia mengatakan dorongan AS untuk memperluas keanggotaan NATO telah menyebabkan negara-negara aliansi "secara terbuka menghindari" pembatasan kelompok dalam perjanjian tersebut, dan menambahkan bahwa masuknya Finlandia ke dalam NATO dan pengajuan keanggotaan Swedia berarti perjanjian tersebut sudah mati. "Bahkan pelestarian formal Perjanjian CFE menjadi tidak dapat diterima dari sudut pandang kepentingan keamanan mendasar Rusia," kata kementerian tersebut, sambil mencatat bahwa Amerika Serikat dan sekutunya tidak meratifikasi CFE tahun 1999 yang diperbarui.

Perang di Ukraina telah memicu krisis terburuk dalam hubungan Moskow dengan Barat sejak Perang Dingin yang mendalam. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan pada akhir pekan bahwa hubungan dengan Amerika Serikat berada di bawah titik nol. Setelah Rusia mengumumkan niatnya untuk keluar dari perjanjian tersebut tahun ini, NATO mengutuk keputusan tersebut, dengan mengatakan bahwa hal tersebut merusak keamanan Euro-Atlantik.

"Rusia selama bertahun-tahun tidak mematuhi kewajiban CFE. Perang agresi Rusia terhadap Ukraina, dan keterlibatan Belarus, bertentangan dengan tujuan Perjanjian CFE," kata NATO pada Juni. Amerika Serikat dan sekutunya mengaitkan ratifikasi CFE 1999 yang diadaptasi dengan pemenuhan komitmen Rusia terhadap Georgia dan Moldova. Rusia mengatakan bahwa hubungan tersebut merupakan kesalahan. Pada 2011, sebagai tanggapan terhadap "penangguhan" Rusia, yang menurut Washington tidak sah berdasarkan perjanjian tersebut, Amerika Serikat dan NATO berhenti menerapkannya dalam kaitannya dengan Rusia, menurut Departemen Luar Negeri AS.

"Penundaan implementasi perjanjian yang dilakukan Rusia sejak 2007 telah secara serius mengikis kemampuan verifikasi perjanjian, menurunkan transparansi, dan melemahkan pendekatan kooperatif terhadap keamanan yang telah menjadi elemen inti hubungan NATO-Rusia dan keamanan Eropa selama lebih dari dua dekade," kata Deplu AS pada 2020.

Sumber: Reuters

VOinews.id- Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) Antonio Guterres menyampaikan kesedihan yang mendalam atas gempa bumi yang terjadi di Nepal. "Baru saja kembali dari Nepal, dan dengan keramahtamahan serta semangat masyarakat di negara itu yang masih segar di hatinya, Sekretaris Jenderal PBB menyampaikan solidaritasnya kepada pemerintah dan masyarakat Nepal serta menyampaikan belasungkawa yang tulus kepada keluarga para korban," kata juru bicara Sekjen PBB Stephane Dujarric pada Senin (6/11). "Dia mendoakan pemulihan yang cepat bagi mereka yang terluka," ujarnya. Dujarric mengatakan badan dunia tersebut bekerja sama dengan otoritas setempat untuk memberikan bantuan cepat, termasuk makanan, tempat penampungan, dan obat-obatan, kepada mereka yang terdampak gempa.

Program Pangan Dunia (World Food Programme/WFP) telah mengirimkan enam metrik ton makanan ke daerah-daerah yang terdampak dan memberikan dukungan logistik kepada Pemerintah Nepal. Sementara Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengerahkan obat-obatan dan pasokan untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan primer bagi 1.000 orang. Badan Dana Anak-Anak PBB (UNICEF) mendistribusikan lebih dari 2.000 set tempat penampungan darurat, dengan 3.000 set tambahan sedang dalam perjalanan. Badan PBB untuk Perempuan (UN Women) berkolaborasi dengan kelompok-kelompok perempuan untuk mendukung dapur komunitas dan menyediakan paket-paket bantuan, ujar Dujarric. Gempa bumi bermagnitudo 6,4 yang mengguncang Provinsi Karnali di Nepal pada Jumat (3/11) merupakan gempa bumi terbesar di negara tersebut sejak gempa bumi bermagnitudo 5,6 pada 2015. Menurut otoritas Nepal, total 157 orang dipastikan tewas dan 349 lainnya luka-luka, serta 17.529 rumah ditemukan rusak sebagian dan 17.792 lainnya hancur total.

Antara

VOinews.id- Berbagai sekolah dasar di ibukota India akan tutup hingga 10 November karena tingkat polusi yang tinggi, kata Menteri Pendidikan Delhi dalam unggahan pada medsos X. "Karena tingkat polusi tetap tinggi, sekolah dasar di Delhi akan tetap ditutup hingga 10 November," kata Menteri Pendidikan Delhi Atishi Marlena. Untuk tingkat 6-12, sekolah-sekolah diberikan pilihan beralih ke kelas daring, sambung dia. New Delhi bertahan dalam daftar tertinggi kota dengan polusi terparah di dunia yang datanya dikumpulkan oleh grup asal Swiss, IQAir.

Indeks kualitas udara kota (AQI) pada Minggu sebesar 471 yang termasuk kategori "berbahaya". Kota selanjutnya adalah Lahore di Pakistan yang tergolong "sangat tidak sehat" dengan indeks 261. Udara yang beracun pada Sabtu memaksa tim olahraga Sri Lanka membatalkan berlatih. Tim tersebut sedang berlatih untuk pertandingan Piala Dunia pada Minggu melawan Bangladesh di ibu kota India yang sangat berpolusi. Nilai indeks AQI sebesar 0-50 dinilai bagus, sedangkan 400-500 dinilai berdampak kepada orang sehat dan berbahaya bagi orang berpenyakit.

VOInews.id- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menyalurkan bantuan kemanusiaan sebanyak tujuh ton peralatan kesehatan bagi warga Palestina yang menjadi korban dalam konflik di Gaza. Bantuan sebanyak tujuh ton yang termasuk ke dalam penyaluran 26,5 ton bantuan pemerintah tersebut dikirimkan melalui pesawat komersial Airbus A330-900 di Terminal Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) Tangerang, Banten pada Minggu (05/11) malam.

Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Sumarjaya di Tangerang, Senin mengatakan bahwa dari bantuan alat-alat kesehatan atau medis itu merupakan alat-alat mencakup emergency kit untuk kebutuhan bedah minor dan ada pula makanan tambahan untuk ibu hamil dan anak berusia di bawah 5 tahun (balita). Selain peralatan medis, pihaknya juga menyalurkan bantuan penjernih air minum yang masuk dalam salah satu komponen bantuan dikirim pemerintah RI pada gelombang pertama bagi kebutuhan para korban perang Hamas-Israel di Gaza.

"Bantuan Kemenkes dalam hal ini untuk kloter pertama akan mengirimkan tujuh ton, yang meliputi air bersih, penyulingan air bersih, kemudian ada obat-obatan dasar, seperti ISPA, penyakit kulit, diare dan sebagainya," jelasnya. Ia menambahkan, untuk ke depannya pihaknya akan kembali mendistribusikan bantuan medis khusus untuk peralatan rumah sakit (RS) di Gaza. "Dan nanti untuk alat-alat medis yang untuk rumah sakit kita berangkat di kloter kedua," kata dia. Dalam hal ini, pemerintah melalui Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah melepas 265 ton bantuan kemanusiaan tahap kedua untuk warga Palestina melalui Terminal Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) Tangerang, Banten.

Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri Irjen Pol Krishna Murti di Tangerang mengatakan bahwa saat ini pihaknya mengelola dan melepas sebanyak 26,5 ton dari 51,5 ton bantuan Pemerintah Indonesia untuk warga Palestina. "Malam hari ini delegasi pemerintahan RI, khsuusnya yang di isi oleh anggota Polri dan anggota Kemenlu didalamnya, berangkat dengan pesawat Airbus A330-900 dari Bandara Soetta menuju blBandara El-Arish, Mesir," katanya.

Bantuan kemanusiaan sebanyak 26,5 ton pada tahapan kedua yang dikelola langsung oleh Mabes Polri ini akan dikirim langsung menuju Bandara Udara Militer milik negara Mesir dengan waktu ketibaan sekitar pukul 07.00 waktu setempat. Khusus untuk bantuan yang pengirimannya melalui pesawat Airbus 330 ini adalah barang yang telah dikoordinasikan, baik pengadaan alat-alat kesehatan, logistik berupa makanan serta tenda dan selimut. "Dari bantuan Polri yaitu 100 tenda pleton, satu tenda bisa memuat 50 orang, yang nantinya bisa memuat 5.000 orang serta, 1.000 selimut untuk musim dingin dan jaket musim dingin," jelasnya. Selain itu, dikatakan jenderal bintang dua, bahwa dari pengiriman bantuan tersebut juga di isi rombongan dengan sembilan anggota Polri, serta beberapa delegasi dari Kemlu dan media.

Antara