VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews, Jakarta : Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia mengaku telah menyiapkan anggaran Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 yang mencakup kemungkinan adanya dua putaran pemilu (pemilihan presiden, Red).

"Kalau ada putaran kedua, kami sudah mempunyai dana kontingensi karena itu anggarannya cukup tinggi," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers usai acara Serah Terima Aset Eks BLBI, di Jakarta, Selasa (06/06/2023).

Seperti dilaporkan Kantor Berita Antara, Bendahara Negara tersebut menjelaskan dana pemilu disiapkan pada tahun anggaran 2023 dan 2024. Untuk penyelenggaraannya, dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Dengan begitu, Kemenkeu mengikuti siklus dan jadwal kedua lembaga tersebut untuk pencairan anggaran tahun 2023 dalam masa-masa persiapan, serta pencairan anggaran tahun 2024 untuk pelaksanaan pemilu.

Adapun untuk putaran pertama pemilu di bulan Februari 2024, Kemenkeu telah menyiapkan keseluruhan kebutuhan anggaran, mulai dari logistik, distribusi orang, saksi, dan lain-lain yang merupakan tanggung jawab Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Begitu pula untuk kebutuhan dana terkait aparat hukum dan kepolisian, hingga pemilihan kepala daerah (pilkada), telah dipersiapkan anggarannya pada tahun 2024. Meskipun untuk pilkada, kebutuhan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan lebih banyak daripada APBN.

"Kami perhitungkan ini secara detail tetapi tetap hati-hati dan efisien," ujarnya pula.

Dalam sidang kabinet, Menkeu bercerita kenaikan dan kebutuhan belanja pemilu setiap lima tahun di Indonesia tak luput menjadi pembahasan. Bahkan, jika terdapat kemungkinan adanya perselisihan, terdapat pula antisipasi anggaran.

Seluruh rencana anggaran Pemilu 2024 tersebut sedang disusun dalam APBN 2024 yang akan disampaikan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada saat pembacaan Nota Keuangan di bulan Agustus 2023.

"Detailnya sebagian masuk ke anggaran kementerian/lembaga, sebagian lagi dicadangkan jadi belum akan dikeluarkan anggarannya," ujar Sri Mulyani.(gus)

VOInews, Jakarta : Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mengakomodasi penyampaian laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) oleh peserta Pemilu 2024 melalui Sistem Informasi Dana Kampanye (Sidakam).

"Partai politik nanti dalam pedoman teknis pelaporan dana kampanye, KPU minta agar setiap hari melakukan pembaruan informasi mengenai sumbangan dana kampanye yang diterima," kata Anggota KPU RI Idham Holik seperti dilaporkan Antara di Jakarta, Selasa(06/06/2023).

Berikutnya, KPU mengintegrasikan laporan dana kampanye peserta Pemilu 2024, yang telah dimuat dalam Sidakam dan diperbarui setiap hari itu, ke laman infopemilu.kpu.go.id.

Idham menjelaskan pengintegrasian laporan dalam Sidakam ke laman info pemilu itu diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi mengawasi dana kampanye peserta pemilu.

Laporan dari masyarakat terkait pengawasan dana kampanye itu dapat dijadikan bahan audit oleh kantor akuntan publik (KAP) yang ditunjuk KPU.

Meski demikian, Idham mengatakan informasi yang disajikan dalam laman info pemilu tidak bersifat detail karena terdapat sejumlah informasi yang dikecualikan untuk dimuat, seperti kuitansi penerimaan dan nomor induk kependudukan penyumbang dana kampanye.

Sebelumnya, KPU menghapus ketentuan pembukuan dan penyampaian LPSDK dari peserta pemilu kepada KPU untuk Pemilu 2024 itu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama KPU RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/5).

"LPSDK dihapus karena tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum," kata Idham saat itu.

Pada Pemilu 2019, sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 34 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu, KPU mewajibkan setiap peserta pemilu menyampaikan LPSDK.

Namun, pada Pemilu 2024, KPU menghapus ketentuan itu dalam Rancangan PKPU tentang Pelaporan Dana Kampanye.

PKPU Nomor 34 Tahun 2018 mengatur bahwa peserta Pemilu 2019 wajib menyusun pembukuan penerimaan sumbangan dana kampanye yang mereka terima setelah membukukan laporan awal dana kampanye (LADK) serta menyampaikan kepada KPU sesuai dengan tingkatannya.

Selain karena LPSDK tidak diatur dalam UU Pemilu, KPU menghapus ketentuan tersebut karena masa kampanye Pemilu 2024 lebih singkat dibandingkan masa kampanye di Pemilu 2019 yang berlangsung selama enam bulan tiga minggu.

"Singkatnya, masa kampanye mengakibatkan sulitnya menempatkan jadwal penyampaian LPSDK. Sebagaimana diatur dalam Lampiran I PKPU Nomor 3 Tahun 2022, masa kampanye selama 75 hari yang akan dimulai pada 28 November 2023 dan akan diakhiri pada 10 Februari 2024," ujarnya.

KPU juga memutuskan untuk menghapus ketentuan penyampaian LPSDK oleh peserta pemilu karena informasi mengenai penerimaan sumbangan dana kampanye itu telah dimuat dalam LADK dan laporan penerimaan pengeluaran dana kampanye (LPPDK).(gus)

VOInews, Jakarta : Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) menyambut baik Kapal Republik Indonesia (KRI) Bima Suci yang berlabuh di Aljazair sebagai negara yang merupakan sahabat lama Indonesia tersebut, dalam rangaka hubungan bilateral antar kedua negara. Demikian diungkapkan Duta Besar (Dubes) RI untuk Aljazair Chalief Akbar dalam wawancara yang disiarkan RRI Voice of Indonesia, Selasa (06/06/2023).

Dubes Chalief mengatakan, pihaknya memanfaatkan kunjungan 96 personel TNI Angkatan Laut (AL) yang tergabung dalam kru KRI Bima Suci di Aljazair, untuk mempromosikan kebudayaan nusantara selama berlabuh di negara tersebut.

Prajurit TNI AL yang tergabung dalam Satuan Tugas misi pelayaran diplomasi dan duta bangsa Kartika Jala Krida 2023 bersama KRI Bima Suci mengemban misi yakni memperkenalkan aneka keragaman khasanah budaya Indonesia kepada setiap masyarakat dari negara-negara yang disinggahi.

“Jadi memang kami menyimpulkan bahwa KRI Bima Suci ini dirancang seperti perahu phinisi, atau kalau dulu KRI Dewa Ruci, dan krunya juga memang memiliki kemampuan untuk menampilkan kesenian dan sajian lagu-lagu Indonesia. Dan itulah yang kami manfaatkan selama kunjungan empat hari di Aljazair, melaui KRI Bima Suci ini untuk mengenalkan Indonesia di wilayah kerja kami, KBRI Aljazair,” ungkapnya.

Dubes Chalief menambahkan, pihak KBRI juga memfasilitasi kru KRI Bima Suci untuk melakukan city tour di ibukota negara Aljazair yakni kota Aljir melalui rangkaian kegiatan diantaranya pertandingan persahabatan olah raga, cocktail party di atas KRI Bima Sakti yang dihadiri sejumlah duta besar negara sahabat dan pejabat lokal. Selain itu kru juga difasilitasi untuk pertemuan dengan warga negara Indonesia (WNI) dan Angkatan Laut Aljazair.

“Ini adalah kesempatan yang sangat langka yang kami persiapkan selama ini, kemudian diakhir kunjungan ada undangan jamuan makan malam dari pihak Angkatan Laut Aljazair yang ditujukan untuk komandan dan seluruh kru dari KRI Bima Suci, termasuk kami sendiri hadir di dalam resepsi jamuan makan malam, ya katakanlah perpisahan,” jelasnya.

Dubes Chalief lebih lanjut mengungkapkan sambutan hangat dari pihak Aljazair terhadap kehadiran KRI Bima Suci, yang mana pemerintah dan masyarakat di negara tersebut mengaku kagum dengan Angkatan Laut Indonesia yang memiliki kecakapan dalam mengarungi lautan dan singgah di berbagai negara.

“Masyarakat Aljazair sangat kagum dengan keberanian dan ketangguhan Angkatan Laut Indonesia yang melakukan pelayaran yang tidak mudah dan jauh untuk sampai ke Aljazair, mereka kan berangkat tanggal 2 April, kemudian sampai di Aljazair 31 Mei, lebih kurang selama dua bulan,” lanjutnya.

Menurut dia, pihak Angkatan Laut Aljazair sangat tertarik untuk menjalin kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan dengan Angkatan Laut Indonesia. Untuk itu KBRI Aljazair kedepan menyatakan kesiapannya untuk menjembatani terwujudnya kerjasama kedua negara, mengingat selama ini belum ada kemitraan dibidang pertahanan dan keamanan dengan Aljazair, selain ekonomi dan perdagangan.

Pemerintah Aljazair, lanjut Chalief, juga memasukan nama Indonesia dalam buku pelajaran di sekolah-sekolah yang menuangkan Indonesia sebagai negara yang memiliki andil besar dalam membantu kemerdekaan negara tersebut, sehingga sejak lama masyarakat di negara tersebut tidak asing dengan nama Indonesia.

“KRI Bima Suci telah bertolak dari pelabuhan Port of Algeirs pada Sabtu (03/06/2023) pukul 10:00 pagi waktu setempat, untuk menuju titik persinggahan selanjutnya di Perancis,” pungkasnya.(gus)