agus santika

agus santika

02
June

 

VOInews, Pekanbaru : Gubernur Riau, Syamsuar mengatakan bahwa untuk menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024 mendatang, sinergitas kebangsaan diperlukan sebagai bentuk kolaborasi dalam rangka menyukseskan Pemilu.

 

Mengutip infopublik.id, Syamsuar berpendapat dengan konsep kolaborasi semua tokoh, stakeholder, elemen/unsur masyarakat yang berkaitan dengan Pemilu ikut serta mendukung, penyelenggaraan Pemilu akan berjalan damai dan berkualitas.

 

Hal tersebut disampaikan orang nomor satu di Riau ini pada saat membuka seminar Kebangsaan dengan tema Pemilu Sebagai Sarana Integrasi Bangsa yang diselenggarakan oleh BEM se-Riau di Hotel Aryaduta Pekanbaru, Kamis (1/6/2023).

 

"Keberhasilan dalam penyelenggaraan Pemilu dapat luas terhadap tingkat kepercayaan masyarakat, untuk itu seluruh elemen berkewajiban untuk mensukseskan Pemilu ini dengan sebaik-baiknya," kata Gubernur Syamsuar.

 

Ia menyampaikan bahwa Pemilu yang damai dan demokrasi bermartabat dapat diwujudkan melalui keterlibatan aktif dan kerja sama yang baik seluruh anak bangsa seperti Pemerintah, penyelenggara Pemilu, Partai Politik, seluruh elemen bangsa.

 

"Selain itu warga negara mempunyai posisi dan pengaruh penting untuk memajukan proses demokrasi dan menyukseskan Pemilu yang damai, aman, nyaman dan bermartabat," imbuhnya.

 

Menurutnya, Pemilu memiliki fungsi perekat perbedaan pilihan politik di tengah masyarakat yang multikultural. Pemilu bisa menjadi pemersatu, karena tanpa Pemilu, Indonesia bisa tercerai berai karena perbedaan pandangan politik, kepentingan, dan lainnya.

 

"Dengan Pemilu, perbedaan pandangan politik bisa menyatu dalam bingkai Negara Republik Indonesia," terangnya.

 

Gubernur Syamsuar berpendapat bahwa slogan Pemilu sebagai Sarana Integrasi Bangsa harus diinternalisasi semua pihak, terutama peserta Pemilu dan masyarakat pemilih. Jadi bukan hanya penyelenggara Pemilu saja.

 

"Pemilu nanti harus dapat menyatukan masyarakat, menghargai dan menghormati pilihan politik yang berbeda serta menerima hasil pemilu dengan lapang dada," pungkasnya.(gus)

30
May
 
 
VOInews, Bandung: Anggota Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) Lolly Suhenty berharap Penyuluh Informasi Publik (PIP) bentukan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama Kementerian Agama dapat terlibat memberikan informasi kepemiluan yang sahih sekaligus terlibat menjadi bagian pengawasan partisipatif. Menurutnya pengawasan pemilu memiliki urgensi tinggi, sehingga perlu dilakukan secara bersama-sama.
 
"Pemberian informasi ini sebagai deteksi dini yang perlu diimplementasikan. Penyuluhan tepat itu sesuai kebutuhan karena itu Bapak/Ibu sebagai penyuluh informasi publik dapat terlibat memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat," katanya saat menjadi narasumber dalam kegiatan Optimalisasi Peran Penyuluh Informasi Publik dalam Sosialisasi Pemilihan Serentak 2024 yang diselenggarakan Kemenkominfo di Bandung, Selasa (30/5/2023).
 
Mengutip siaran pers Bawaslu, Lolly menjelaskan bahwa Bawaslu telah membuat setidaknya enam tantangan pemilu. "Pertama, netralitas penyelenggara pemilu. Kedua, pelaksanaan tahapan pemilu di provinsi baru. Ketiga, potensi polarisasi masyarakat. Keempat, mitigasi dampak penggunaan media sosial (medsos). Kelima, pemenuhan hak memilih dan dipilih. Dan keenam politik uang yang masih marak," jelasnya.
 
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu itu lantas menunjuk dampak penggunaan internet, khususnya media sosial yang dapat membuat polarisasi masyarakat sekaligus membuat perpecahan dengan berbagai informasi tidak benar atau hoaks. Dirinya membuka data, pengguna internet di Indonesia 204,7 juta atau 73,7% dari total penduduk.
 
"Untuk pengguna aktif medsos 191,4 juta atau 68,9% dari total penduduk yang pada tahun 2022 meningkat 21 juta atau 12,6% dibandingkan tahun 2021.Waktu rata-rata pengguna medsos 8 jam 36 menit dengan kelompok terbesar sebanyak 64,6% berusia 18 sampai 34 tahun," ungkapnya.
 
Dengan data tersebut, lanjutnya, ada tantangan Pemilu 2024 dengan dampak penggunaan internet dan medsos yang makin masif. "Faktanya penyebaran hoaks, fitnah, dan disinformasi paling banyak di medsos dan hoaks paling banyak bertema politik. Ini kalau dibiarkan membuat polarisasi yang bisa menyebabkan ketidakpercayaan kepada penyelenggara pemilu maupun hasil pemilu, bahkan bisa menimbulkan berbagai tindak kekerasan. Karena itu, kita perlu bersama-sama memberikan informasi yang benar," ajak dia.
 
Lolly menegaskan, pemilu yang berintegritas adalah milik bersama. Pengawasan pemilu, imbuhnya, memiliki urgensi tinggi sebagai kontrol tak ada penyalahgunaan regulasi sekaligus sebagai 'check and balances' untuk mewujudkan keadilan pemilu.
 
"Jumlah pengawas pemilu tidak sebanding dengan oknum pelanggar pemilu yang begitu banyak ditambah wilayah Indonesia begitu luas terutama di wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal. Bawaslu membutuhkan kolaborasi dan konsolidasi semua elemen masyarakat dalam mengawasi pemilu," tutur mantan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat tersebut.
 
Dia menyatakan, telah ada kolaborasi Bawaslu dengan Kemenkominfo dalam melakukan pengawasan konten internet dan media sosial. Karenanya, perlu pula peningkatan kerja sama dengan PIP sebagai pengawas partisipatif pemilu. "Mari kita bersama-sama saling mengingatkan dan bisa menjadi bagian pengawasan partisipatif bersama Bawaslu," tutupnya.(gus) 
 
31
May

VOInews, Kuching: Seratusan warga negara Indonesia (WNI) yang terdiri dari perhimpunan pelajar Indonesia (PPI) dan pekerja migran Indonesia (PMI) secara antusias mengikuti kegiatan Sarasehan Gerakan Cerdas Memilih (GCM) yang digelar Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kuching, Sarawak, Malaysia dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) Siaran Luar Negeri (Voice of Indonesia) di lingkungan KJRI Kuching, Senin (22/05/2023) dan disiarkan serentak bersamaan dengan pelaksanaan GCM oleh stasiun RRI seluruh Indonesia, Rabu (31/05/05).

Kepala LPP RRI Stasiun Luar Negeri Soleman Yusuf, sehubungan dengan  di Jakarta, Rabu, mengatakan para pemilih di luar negeri perlu mengetahui dan memahami nilai penting dari penyelenggaraan pemilu.

Untuk itu, kata Soleman, melalui Sarasehan Gerakan Cerdas Memilih yang diselenggarakan bekerjasama dengan Konsulat Jenderal RI Kuching, Sarawak, Malaysia, LPP RRI Voice of Indonesia juga memiliki misi yang sama dengan stasiun RRI di seluruh daerah yakni memainkan peran sebagai media main stream untuk mengedukasi pemilih tentang pentingnya pemilu.

“Sarasehan Gerakan Cerdas Memilih berupaya memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri, khususnya pemilih pemula tentang tahapan Pemilu 2024”, jelas Soleman

Dia juga mengatakan partisipasi aktif pemilih luar negeri dalam memilih pemimpin bangsa pada pemilu tanggal 14 Februari 2024 nanti sangat penting dalam menentukan masa depan bangsa dan negara.

"Memilih para pemimpin bangsa kita itu menjadi penentu bagi keberlanjutan masa depan kita," imbuhnya.

Ditambahkannya, kegiatan ini merupakan komitmen Voice of Indonesia, dalam mengawal pemilih menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) yang baik, dengan cara memberikan informasi yang benar, mendidik, dan mencerdaskan terkait Pemilu 2024.

"Agar warga negara kita menjadi pemilih yang cerdas, maka mereka harus mengerti aturannya, prosesnya, dan memahami calon pemimpin seperti apa yang ingin dipilih. Nah, itu merupakan tugas LPP RRI Voice of Indonesia untuk menyajikan informasi yang benar," kata Soleman.

Dalam gelar wicara, Sarasehan Gerakan Cerdas Memilih yang diselenggarakan di Aula KJRI Kuching, Sarawak, pada hari Senin 22 Mei 2024, mengangkat tema Gerakan Cerdas Memilih, “Menuju Pemilih Cerdas”. Tema ini akan dibahas para narasumber; Konsul Jenderal RI Kuching R. Sigit Witjaksono, Ketua PPLN Kuching Lucky Fathria J., Ketua Panwaslu Kuching Muhamad Sophian, serta Perwakilan Masyarakat Indonesia di Kuching Nurzen.

Selain itu hadir juga Anggota Dewan Pengawas LPP RRI Mohamad Kusnaeni, Kepala Stasiun LPP RRI Stasiun Luar Negeri Soleman Yusuf, serta sebanyal kurang lebih 100 peserta sarasehan yang mewakili PPI, PMI dan Masyarakat Indonesia di Kuching.

Sementara tahapan untuk Pemilu di luar negeri saat ini telah berjalan yakni pembentukan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), dan pendaftaran pemilih. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) memproyeksikan pemilih luar negeri pada Pemilu 2024 sebanyak hampir dua juta orang.

Namun demikian, ada kemungkinan jumlah ini berpotensi bertambah mengacu pada Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang sudah diserahkan Kementerian Luar Negeri kepada KPU. Jumlah ini tidak jauh berbeda dari saat Pemilu 2019 lalu yakni sebanyak 2.058.191. Dari jumlah ini, sekitar seperempat pemilih Luar Negeri terdaftar di wilayah Malaysia termasuk Kuching, Sarawak.(gus)

27
May

 

VOInews, Medan : Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menilai perlu adanya dorongan dan pengawalan dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Utara (Sumut) agar informasi mengenai pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 dapat tersebar dengan baik dan juga netral.

 

Di sisi lain, Komisi I menilai perlu adanya edukasi kepada seluruh lembaga penyiaran. Baik yang berbentuk Lembaga Penyiaran Publik (LPP) ataupun Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) agar tidak ada berita hoaks, kampanye hitam, ataupun informasi yang merugikan satu pihak. Demikian disampaikan Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I di Medan, Sumatera Utara, Kamis (25/5/2023).

 

Mengutip siaran pers DPR RI, Jumat (26/05/2023), pertemuan tersebut dalam rangka mendapatkan penjelasan secara konprehensif tentang “Peran Pemkot Medan bersama KPID dalam mengawal informasi Pemilu 2024 yang terpusat dan terintegrasi”.

 

"Perlu adanya dorongan dari LPP dan juga LPS untuk mendorong tingkat partisipasi yang lebih banyak di masyarakat, membuat Pemilu menjadi menarik dan menjadikan pemilihan umum menjadi sebuah pesta demokrasi yang betul-betul meriah,” jelas Meutya.

 

Lebih lanjut, Meutya berharap KPID bisa bekerja sama dengan para kepala daerah untuk membuat kegiatan literasi. Pasalnya, waktu penyelenggaraan Pemilu 2024 sudah kian dekat, sehingga perlu dilakukan kegiatan tersebut bersama masyakat guna memberikan edukasi tentang Pemilu dan Pilkada secara baik dan lugas.

 

Meutya menambahkan perlu adanya sinergitas antara pihak-pihak terkait demi menyukseskan Pemilu 2024, serta dapat mendorong peningkatan jumlah pemilik di kalangan anak muda bisa meningkat. Karena itu, Komisi I ingin sekali KPI bisa mendorong tingkat partisipasi itu dengan membuat tayangan-tayangannya yang lebih edukatif, seperti ajakan pemilu atau dengan tayangan yang adil dan tidak memihak.

 

“Karena biasanya kalau tayanganya terus-menerus itu-itu saja, terlihat jelas keberpihakan kepada satu kelompok tertentu, dan akibatnya orang akan jadi antipati. Oleh karena itu KPI bisa ikut mengawasi ataupun mendorong agar lembaga penyiaran bisa bersifat netral,” pungkasnya.

 

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) telah menjadwalkan pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) presiden 2024 akan digelar pada 14 Februari 2024. Sementara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 akan digelar pada 27 November 2024 mendatang.(gus)