VOInews, Jakarta : Dalam menyongsong pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024,Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) sejak sejak awal tahun 2023 terus menggalakkan Gerakan Cerdas Memilih (GCM) melalui semua kanal dan platform yang dimiliki, baik di stasiun daerah seluruh Indonesia maupun sejumlah satuan kerja di pusat, Jakarta termasuk di Stasiun Siaran Luar Negeri (Voice of Indonesia).
Hal tersebut dikemukakan Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, dalam sambutannya saat membuka Gelar Wicara Youth Forum di kampus Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Kamis (11/05/2023).
“RRI dalam tahun ini sampai Februari (2024) itu gencar-gencarnya melaksanakan gerakan cerdas memilih. Semua lorong programa Pro-1, Pro-2, Pro-3, Pro-4, Voice of Indonesia, portal kita rri.co.id dan juga RRI-Net, (online streaming) Voice of Indonesia sekarang ini, mulai awal tahun sampai akhir tahun dan Januari dan Februari tahun 2024 itu betul-betul memaksimalkan segala potensinya untuk mengajak berbagai pihak untuk melakukan gerakan cerdas memilih”, jelas Mistam.
Menurut Mistam, pihaknya menantang semua akademisi baik mahasiswa maupun pengajar-pengajar di kampus untuk berkontribusi mengedukasi politik terhadap publik melalui siaran RRI dengan memanfaatkan berbagai kanal tersebut.
Secara terpisah Kepala LPP RRI Stasiun Luar Negeri Soleman Yusuf mengatakan, para pemilih muda ini tentu perlu mengetahui dan memahami nilai penting dari penyelenggaraan pemilu. Untuk itu lewat Youth Forum yang diselenggarakan bekerjasama dengan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Voice of Indonesia akan memainkan perannya sebagai media main stream untuk mengedukasi pemilih muda tentang pentingnya pemilu.
“Mereka harusnya mengetahui dan memahami bahwa pemilu tidak hanya sebagai sarana untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintah, tetapi sarana integrasi bangsa dan menentukan pemimpin yang mampu menghadirkan masa depan lebih baik bagi Indonesia”, kata Soleman.
Soleman menjelaskan gelar wicara Youth Forum yang diselenggarakan di Universitas Sebelas Maret Surakarta, pada hari Kamis (11/05/2024), mengangkat tema Gerakan Cerdas Memilih, “Mengapa Saya Harus Memilih?”. Tema ini akan dibahas para narasumber Ketua KPU Kota Surakarta Nurul Sutarti, Komisioner BAWASLU Kota Surakarta Poppy Kusuma N.W., Dosen Ilmu Komunikasi FISIP UNS Andrine Prima Afneta dan Duta Mahasiswa UNS Muhammad Rizki.
Selain itu dalam Youth Forum ke-6 ini, juga dihadiri Anggota Dewan Pengawas LPP RRI Mohamad Kusnaeni, Kepala Stasiun LPP RRI Stasiun Luar Negeri Soleman Yusuf, Dekan FISIF UNS Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M. Si. dan 100-an mahasiswa.(gus)
VOInews, Jakarta :Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengharapkan partai-partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 segera mendaftarkan bakal calon anggota legislatif (caleg), terutama DPR RI, sebelum batas akhir pendaftaran pada Minggu (14/5) pukul 23.59 WIB.
"Kami ingin menyampaikan kepada parpol peserta Pemilu 2024 yang belum mendaftarkan atau mengajukan daftar calon anggota DPR RI, mudah-mudahan dapat segera mengajukan, tidak mesti menunggu batas akhir," kata anggota KPU RI Idham Holik kepada Antara di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (10/05/2023).
Ia mengatakan hal tersebut agar KPU RI dapat memberikan pelayanan terbaik. Berikutnya, Idham juga mengingatkan agar partai-partai politik itu menyerahkan berkas pendaftaran bakal calon anggota DPR RI yang lengkap.
Hingga Rabu, sejak pendaftaran bakal calon anggota DPR RI dibuka pada hari Senin (1/5), terdapat dua partai politik yang telah mendaftarkan bakal calon anggota DPR, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Hanura.
PKS mendaftarkan bakal calon anggota DPR ke Kantor KPU, Senin (8/5), sedangkan Hanura mendaftarkan bakal calegnya pada hari Rabu. Berkas pendaftaran bakal caleg kedua partai tersebut diterima langsung oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari.
Dengan demikian, dari 18 partai politik peserta Pemilu 2024, masih ada 16 partai yang belum mendaftarkan bakal caleg-nya. "Masih ada 16 partai politik lagi yang belum menyerahkan berkas daftar bakal calon anggota DPR," ujar Idham.
Pendaftaran bakal caleg DPR RI di Kantor KPU RI masih akan berlangsung hingga Minggu (14/5) pukul 23.59 WIB. KPU telah mengimbau seluruh partai politik di tingkat nasional yang menjadi peserta Pemilu 2024 agar menyampaikan surat pemberitahuan paling lambat 1 hari sebelum pendaftaran.
Menurut Idham, pemberitahuan itu juga bertujuan agar KPU dapat melakukan pelayanan terbaik saat pengurus partai politik mendaftarkan bakal caleg.(gus)
VOInews, Jakarta :Komisi Nasional Disabilitas (KND) mendorong partai politik (parpol) untuk memberi ruang untuk perwakilan penyandang disabilitas dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024.
"KND RI mendorong agar partai politik dapat mengakomodasi dan memberikan ruang yang inklusif terhadap wakil-wakil disabilitas sebagai peserta Pemilu tahun 2024," kata Ketua KND Dante Rigmalia di Jakarta, seperti dikutip Antara, Selasa (09/05/2023).
Terkait sikap pada Pemilu 2024, Dante mengatakan KND mendorong hak politik bagi penyandang disabilitas dapat dipastikan oleh semua pihak. Secara umum, untuk terus meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam pembangunan di Indonesia.
Dante mengakui masih belum bisa melihat kehadiran penyandang disabilitas di berbagai sektor kehidupan. Meskipun negara sudah memberikan apresiasi kepada KND dimana empat komisionernya menyandang disabilitas.
"Namun, kita ingin terus mendorong agar penyandang disabilitas bisa berpartisipasi, bahkan bisa menduduki jabatan-jabatan baik di pemerintahan agar mereka bisa optimal, mandiri dan berkontribusi," kata Dante.
Dalam kesempatan yang sama, Komisioner KND Rachmita Harahap juga berharap kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memiliki kebijakan afirmatif terhadap keterwakilan penyandang disabilitas dalam legislatif. Sebab, menurut dia, belum ada kebijakan afirmatif kuota keterwakilan disabilitas, baik di legislatif maupun di partai politik.
"Kami KND berharap mendorong kepada Bawaslu dan KPU sudah membuat kemitraan supaya keterwakilan disabilitas bisa mencalonkan diri sebagai caleg (calon legislatif)," ujar Rachmita.
Komisioner KND Fatimah Asri Mutmainnah juga mengharapkan agar kebijakan afirmatif tersebut dapat memberikan kuota untuk penyandang disabilitas. Meskipun kuota itu belum diatur dalam sebuah regulasi tertentu, seperti halnya afirmasi 30 persen kuota bagi perempuan.
"Tapi, inilah yang kita dorong. Intinya bahwa ketika hak politik ini betul-betul bisa untuk penyandang disabilitas dalam hak memilih atau dipilih, saya kira ini yang kemudian bisa menjawab memutus stigma yang ada," ujar dia.
KND mendorong penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) 2024 untuk menjamin aksesibilitas dan akomodasi bagi penyandang disabilitas untuk memilih partai dan wakil rakyat yang dikehendaki, dan turut berkontribusi dalam proses demokrasi lima tahunan tersebut.
Hal tersebut dinyatakan dalam pernyataan sikap di konferensi pers KND “Partisipasi Bermakna Penyandang Disabilitas dalam Semua Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024” di Jakarta, Senin (8/5).
Pernyataan sikap KND berlandaskan pada penyandang disabilitas adalah warga negara yang juga memiliki hak seperti warga negara lainnya terkait Pemilu, seperti diamanatkan dalam Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Selain itu, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. KND RI sesuai tugas dan fungsinya akan terus mencermati dan terlibat aktif dalam semua proses dan tahapan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024.(gus)
VOInews, Jakarta :Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengingatkan anggota Pelajar Islam Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya saat Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 karena partisipasi dalam memilih presiden, wakil presiden dan anggota legislatif menjadi salah satu upaya merawat demokrasi.
"Sekarang adik-adik, terutama yang SMA, kita akan memasuki tahun politik, yaitu pada 2024 kita akan melaksanakan pemilu pada 14 Februari 2024. Kita akan melaksanakan pencoblosan presiden dan legislatif. Berdasarkan data yang ada, 58 persen pemilih pada Pemilu 2024 nanti adalah generasi Gen Z," kata Ahmad Muzani dalam sambutannya saat menghadiri Muktamar Nasional Pelajar Islam Indonesia (PII) ke-32 di Balikpapan, Kalimantan Timur, seperti dikutip Antara, Jumat (05/05/2023).
Oleh karena itu, dia meminta para anggota PII, terutama para pelajar yang telah memiliki hak pilih, untuk menggunakan haknya itu saat Pemilu 2024.
"Adik-adik semua harus memperhatikan, gunakan hak pilihmu dengan baik," kata Muzani sebagaimana dikutip dari keterangan tertulisnya.
Muzani menjelaskan partisipasi dalam politik merupakan hal mendasar dalam merawat demokrasi di Indonesia sebab politik menjadi alat yang dapat memajukan dan membawa kebaikan bagi suatu bangsa.
"Mekanisme pemilu adalah mekanisme demokrasi dan mekanisme demokrasi itu adalah proses politik. Maka pilihlah pemimpin yang bisa membawa kebaikan untuk negara, yang bisa memberikan kemajuan untuk bangsa kita, dan bisa memberikan kemakmuran untuk rakyat Indonesia, termasuk memberikan perbaikan bagi dunia pendidikan kita," katanya.
Sementara terkait Muktamar PII ke-32, Ahmad Muzani mengingatkan peran penting PII sejak zaman kemerdekaan.
Dia mengatakan PII yang merupakan himpunan organisasi-organisasi pelajar Islam dari berbagai daerah yang terbentuk pada 4 Mei 1947. PII terbentuk karena adanya kesadaran untuk bersama-sama mempertahankan kemerdekaan dari ancaman agresi Belanda pada 1947.
"Bagi kader PII, keselamatan Indonesia adalah segala-galanya. Ketika agresi militer Belanda I dan agresi militer Belanda II, ada banyak kader PII yang bergabung dalam Tentara Rakyat di bawah komando Panglima Besar Jenderal Soedirman,” kata Muzani.
Oleh karena itu, lanjut Muzani, semangat untuk terus berjuang perlu selalu dirawat oleh para anggota PII, termasuk dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.(gus)