VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews, Jakarta: Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal bin Abdullah al Amodi mengatakan Presiden Indonesia Joko Widodo dijadwalkan menandatangani peresmian Majelis Tinggi Arab Saudi-Indonesia. Penandatanganan itu, menurutnya, akan dilaksanakan pada saat kunjungan Presiden Joko Widodo ke Arab Saudi yang rencananya akan dilakukan pada 19-20 Oktober 2023 mendatang.

“Dalam kunjungan ini direncanakan juga akan ditandatangani Majelis Tinggi Arab Saudi-Indonesia yang akan dipimpin langsung oleh Yang Mulia Putera Mahkota Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi dan juga tentunya Bapak Presiden Republik Indonesia,” katanya di sela perayaan Hari Nasional Arab Saudi ke-93, di Jakarta, Senin (25/9/2023).

Duta Besar Faisal bin Abdullah mengatakan Majelis Tinggi Arab Saudi-Indonesia diharapkan dapat membuka ruang baru dalam kerja sama kedua negara sekaligus meningkatkan hubungan bilateral ke tingkat yang lebih strategis. “Baik itu di bidang politik, investasi, energi, pariwisata, dan ekonomi yang sama-sama diharapkan ataupun direncanakan oleh kedua negara bersahabat ini,“ katanya.

Sementara itu dalam sambutannya pada perayaan Hari Nasional Arab Saudi ke-93, Duta Besar Faisal bin Abdullah al Amodi mengatakan hubungan antara Kerajaan Arab Saudi dan Indonesia yang telah dibangun sejak 1948, ditandai dengan perkembangan dan pertumbuhan di berbagai bidang. Hubungan kedua negara juga telah menjadi bukti nyata kedalaman dan kematangan hubungan serta tercapainya kepentingan bersama kedua negara.

“Kerajaan Arab Saudi dan Republik Indonesia mempunyai hubungan yang erat karena Indonesia merupakan negara Islam terbesar dari segi jumlah penduduk dan karena Arab Saudi merupakan negara Dua Masjid Suci tempat asal Islam,” katanya.

VOInews, Jakarta: Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menekankan pentingnya pemusnahan senjata nuklir untuk mencegah penyalahgunaan dan menghilangkan ancaman. Hal itu ia sampaikan saat menghadiri Pertemuan Pleno Tingkat Tinggi untuk memperingati Hari Internasional Pemusnahan Total Senjata Nuklir di Markas besar PBB di New York, Amerika Serikat,Selasa (26/9/2023).

“Satu-satunya jalan untuk mencegah penyalahgunaan dan mengeliminir ancaman senjata nuklir adalah dengan memusnahkannya secara total dan menyeluruh,” katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta.

Dalam kesempatan itu, Retno Marsudi juga menyampaikan Pernyataan Bersama ASEANdan pernyataan nasional pemerintah Indonesia. Menurutnya, ASEAN terus berkomitmen mendorong Upaya global untuk perlucutan dan non-proliferasi senjata.

“Namun, ASEAN khawatir akan semakin lunturnya komitmen negara-negara memenuhi kewajibannya,” katanya.

Karena itu, Menlu menyerukan agar negara-negara untuk mematuhi dan menunaikan kewajiban mereka terhadap berbagai perjanjian internasional, termasuk Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT), Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT), dan Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW).

NPT merupakan rujukan utama negara-negara dalam upaya global perlucutan senjata nuklir, non proliferasi dan penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai. Oleh karena itu, menurut Menlu, diperlukan kemauan politik yang kuat untuk menjaga integritas dan mengimplementasikan Traktat ini secara efektif. 

“ASEAN menyerukan negara-negara pemilik senjata nuklir untuk memenuhi komitmen dan kewajiban mereka sebagaimana dimandatkan oleh NPT,” ungkap Retno.

Selain itu, Retno menegaskan bahwa ASEAN menolak keras uji coba nuklir, sebagaimana tertuang dalam CTBT. Menurutnya, ASEAN menyerukan agar negara-negara dapat mematuhi Traktat tersebut, serta mendorong negara-negara yang belum menandatangani dan meratifikasi traktat ini untuk melakukannya segera.

“ASEAN terus berkomitmen untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang bebas dari senjata nuklir dan dari senjata pemusnah massal lainnya,” tegas Menlu.

Sementara dalam pernyataan nasional, Menlu Retno menyampaikan pentingnya menciptakan dunia yang bebas dari senjata nuklir. Karena itu, pemusnahan senjata nuklir secara total harus dilakukan dan harus masuk dalam agenda penting global, termasuk melalui New Agenda for Peace yang diusulkan Sekjen PBB dalam memperkuat multilateralisme dan menciptakan perdamaian.

Dirinya juga mengingatkan pentingnya memastikan hak untuk dapat mengembangkan dan memanfaatkan energi nuklir untuk tujuan damai. Karena itu, kolaborasi yang erat diperlukan dalam memanfaatkan teknologi nuklir termasuk untuk pertanian, kesehatan dan industri. Pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai ini akan berkontribusi secara signifikan bagi tercapainya SDGs pada tahun 2030.

“Dengan begitu, jarum ‘Jam Kiamat’ (Doomsday Clock) tidak perlu mencapai tengah malam,” ujar Menlu menutup pernyataannya.

Indonesia telah meratifikasi dan menjadi negara pihak NPT pada tahun 1978 dan CTBT pada tahun 2012. Saat ini, Indonesia sedang menyelesaikan proses ratifikasi TPNW.

Pertemuan High Level Plenary Meeting to Commemorate and Promote the International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons diselenggarakan setiap tahun untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai ancaman yang ditimbulkan oleh senjata nuklir dan perlunya penghapusan senjata nuklir secara total.

VOInews, Jakarta: Pemerintah Indonesia melalui KJRI Hong Kong turut mendorong sosialisasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 kepada masyarakat Indonesia di Hong Kong, terutama para pekerja migran Indonesia (PMI). Menurut Acting Konsul Jenderal RI Hong Kong, Slamet Noegroho, KJRI berharap agar para PMI yang berada di Hong Kong dapat saling bahu membahu menyebarluaskan informasi mengenai pelaksanaan Pemilu 2024 di Hong Kong dan Macau. 

“Para PMI bisa menyampaikan ke teman-temannya yang mungkin jauh dari tempat tinggal kita, bahkan kita tidak pernah mengenal sama sekali. Itu merupakan tanggung jawab kita semua,” katanya dalam Sarasehan Gerakan Cerdas Memilih yang diselengarakan RRI Voice of Indonesia di Hong Kong, Minggu (24/9/2023).

Menurut Slamet Noegroho, PMI di Hong Kong dan Macau banyak yang berpartisipasi dalam organisasi PMI sehingga memudahkan upaya sosialisasi Pemilu. Namun demikian menurutnya, ada pula PMI yang tidak bergabung dalam organisasi sehingga membutuhkan dukungan sesama PMI untuk mensosialisasikan tahapan-tahapan Pemilu kepada mereka.

“Kami melakukan pelayanan kekonsuleran namun kita juga menitipkan pesan-pesan tentang Pemilu ini kepada mereka sehingga mereka yang tidak berorganisasi pun mereka tahu bahwa akan ada Pemilu tahun 2024,” katanya.

Sementara itu, Ketua Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Hong Kong dan Macau, Agustinus Guntoro mengatakan, ada 3 sistem pemilihan di luar negeri yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, yaitu dengan mencoblos langsung surat suara di dalam bilik suara, mengirimkan surat suara menggunakan pos dan dengan menggunakan kotak keliling. Namun menurutnya, untuk di Hong Kong, proses pengumpulan surat suara hanya akan dilakukan dalam 2 cara.

“Kotak keliling ini tidak applicable di Hong Kong. Kita hanya langsung dan pos,” katanya.

Lebih lanjut, ia menambahkan, PPLN Hong Kong dan Macau masih terus melakukan sosialisasi tahapan Pemilu kepada para WNI yang ada disana hingga Nopember mendatang. Sosialisasi ini termasuk juga akan diselenggarakan kepada seluruh organisasi PMI yang ada Hong Kong dan Macau.

“Menjelaskan secara detail bahkan pakai simulasi yang pos bagaimana lalu nyoblos nya bagaimana. Itu akan disosialisasikan ke semua organisasi,” katanya.

Lebih lanjut ia menyebut, upaya sosialisasi juga dilakukan menggunakan seluruh kanal informasi yang tersedia, termasuk menggunakan media sosial dan iklan di surat kabar. Bahkan menurutnya, PPLN Hong Kong dan Macau juga membuat souvenir untuk lebih menyemarakkan pesta demokrasi Indonesia tahun 2024 mendatang.

VOInews, Jakarta: Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Hong Kong dan Macau, Agustinus Guntoro, mengatakan PPLN Hong Kong dan Macau berharap agar para majikan yang mempekerjakan pekerja migran Indonesia (PMI) dapat memberikan izin kepada para PMI untuk menggunakan hak suara pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang. Selain itu menurutnya, PPLN juga telah berkomunikasi dengan para agen penyalur PMI untuk turut serta mensosilisasikan kepada para majikan mengenai pentingnya Pemilu 2024 bagi para PMI.

"Kita sudah membuat surat dalam Bahasa Inggris dan Chinese yang ditujukan kepada para majikan. Kami sudah mengumpulkan agen-agen PMI,” katanya dalam Sarasehan Gerakan Cerdas Memilih yang diselenggarakan RRI Voice of Indonesia di Hong Kong, Minggu (24/9/2023).

Ia menjelaskan para PMI di Hong Kong dan Macau dapat menggunakan hak pilih pada Pemilu mendatang dengan mencoblos langsung dan melalui pos.

Hingga April 2023, Daftar Pemilih Tetap yang terdaftar di PPLN Hong Kong dan Macau mencapai 164.691. Menurut Agustinus Guntoro, jumlah itu masih terus bertambah dengan datangnya PMI baru dari Indonesia, termasuk kedatangan wisatawan asal Indonesia ke Hong Kong dan Macau.

“Semua WNI yang baru datang, kalau mereka membawa surat pindah nyoblos dari Indonesia sebetulnya mudah untuk diproses menjadi DPT disini. Tapi kalau tidak membawa surat pindah, tetap bisa didaftarkan sebagai pemilih,” tutupnya.